26 Politika Banua <strong>Banjarmasin</strong> <strong>Post</strong> JUMAT <strong>23</strong> MEI <strong>2014</strong> Gugatan Bisa Menumpuk di MA ■ MK Tidak Lagi Tangani Sengketa Pemilukada BANJARMASIN, BPOST- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan untuk menghapus kewenangannya dalam menangani sidang sengketa hasil pemilu kepala daerah. Gugatan atau uji materi ini diajukan empat pemohon. Kajian Hukum dan Konstitusi, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, serta Joko Widarto dan Achmad Saifudin sebagai penggugat perseorangan. Apalagi pada 2015 Kalsel menghadapi Pemilukada gubernur dan sejumlah kepala daerah. Tentu ada ketidakpuasan. Sementara saluran untuk menggugat telah diputuskan tak lewat MK lagi. Menurut Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalsel, Ibnu Sina lebih sependapat upaya penyelesaian gugatan Pemilukada tetap di MK. Selain menguji aturan perundangan, lanjut Ibnu, MK juga tetap berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilukada yang ada di tanah air. KASUSsuap yang membelit Akil Mochtar disebut-sebut sebagai antiklimaks kepercayaan publik terhadap instansi Mahkamah Konstitusi (MK). Dan kasus suap itu mencuat ketika MK menangani kasus Pemilukada. “Mungkin karena itulah Pemilukada diubah arahnya Upaya Pemerintah Meningkatkan Perekonomian Masyarakat “Kalau nantinya dilimpahkan ke MA, saya anggap bakal susah. Kasus peradilan umum saja sudah sangat banyak. Apakah bisa menyelesaikan dengan batas waktu yang telah diatur,” kata dia, Selasa (20/5). Karena itulah alangkah baiknya jika tetap di MK. Kalau Saling Kerja Sama Perlu Waktu MEMBANGUN perekonomian memang memerlukan waktu yang lama. Konsekuensi sistem perekonomian yang ada di Indonesia adalah terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin.(ee) NAZIR AL-KITARI, karyawan di <strong>Banjarmasin</strong> Harus Diselesaikan KALAU saya tergantung pemimpinnya saja sih. Jika memang perekonomian menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan secara urgent, maka seluruh komponen harus berlomba-lomba menciptakan perekonomian yang merata.(ee) M RIFANI, warga <strong>Banjarmasin</strong> Terjadi Kesenjangan SELAMA ini, kenapa semakin terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin? Itu dikarenakan banyak pejabatan di negeri ini bermental korup.(ee) NOR SAILA, warga <strong>Banjarmasin</strong> Bisa Berkembang SEANDAINYA tidak ada yang korupsi, saya yakin perekonomian di Indonesia bisa berkembang lebih merata. Para pejabat harus mengutamakan masyarakat ketimbang kepentingan pribadi.(ee) M NURDIN, warga <strong>Banjarmasin</strong> Model Zakat TERAPKAN sistem zakat di Indonesia. Artinya dikelola secara adil dan maksimal. Kalau perlu diwajibkan oleh negara agar lebih merata. Selama ini zakat di Indonesia belum merata, pemberiannya pun kadang tidak tepat.(ee) M RAJIB RAHMAN, pelajar di <strong>Banjarmasin</strong> kemudian ada keberatan karena harus menghabiskan banyak waktu dan biaya, itu bagian dari konsekuensi hukum. “Kalau seluruh Indonesia kemudian mendatangi MK untuk bersaksi atau apa, ya itu konsekuensi. Sebagaimana arahan NKRI kan terpusat,” ditangani MA,” ucap Caleg DPRD Kalsel dari PPP, Asbullah. Sebenarnya, siapapun yang menangani dirinya berharap agar semua keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua pihak. Jika dihadapkan pada Pemilu serentak, memang perlu ada kerja sama antara MA dan MK untuk penanganan sengketa Pemilukada. “Saya kira tidak perlu diperdebatkan siapa yang menangani, tapi bagaimana agar sengketa dan ketidakpuasan calon bisa diakomodir,” kata dia. (nic) Bisa Diwujudkan DALAM waktu tiga tahun sebenarnya bisa diwujudkan asalkan komitmen para pemimpin dikerjakan dengan baik. Jangan memberikan celah kepada para korupsi untuk melakukannya.(ee) NORZAT MALIHAH, pelajar di <strong>Banjarmasin</strong> kata dia. Namun sebenarnya masih bisa disiasati perihal banyaknya saksi yang harus dibawa ke MK, jika berkasus. “Bisa manfaatkan teleconference sebenarnya. Itu bagian dari penegakan konstitusi,” ucapnya. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar, H Rusli mengatakan sebagai warga negara yang baik tentu menjalankan aturan yang berlaku. “Apapun aturannya, kita coba ikuti. Kalau memang penyelesaian sengketa Pemilukada di MA, ya kita lakukan,” ucapnya. Memang, MK belakangan sempat goyah dengan tertangkapnya pimpinannya saat menerima suap. Tapi sebenarnya itu tak bisa dijadikan dasar perubahan penyelesaian sengketa Pemilu. Lapangan Kerja TANTANGAN pemimpin Indonesia kedepan adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Jika terwujud maka perekonomian bisa lebih merata dan bisa berkembang lebih stabil.(ee) NASIR, karyawan di <strong>Banjarmasin</strong> Pro Rakyat BANYAKNYA kesenjangan antara si kaya dan si miskin di Indonesia karena sistem yang ada dalam pemerintahan. Seharus sistem dalam pemerintahan mengarah ke pro rakyat. Selama ini begitu banyak kepentingan yang bermain.(ee) NISA, mahasiswa di <strong>Banjarmasin</strong> Berkilah Maju INDONESIA pasti bisa. Jika melihat dari angka pemerintah bisa berkilah perekonomian sudah maju. Tetapi saya sarankan pemerintah harus aktif turun ke masyarakat untuk melihat kondisi mereka agar bisa mendapatkan masalah yang sebenarnya.(ee) JAMES, mahasiswa di <strong>Banjarmasin</strong> Jangan Sendiri-sendiri KELOLA sistem zakat di tangan pemerintahan. Selama ini pengelolaan masih banyak sendirisendiri. Seharusnya peran pemerintah sangat diperlukan agar tidak ada lagi kesenjangan antara kaya dan miskin.(ee) NANA, warga Amuntai GRAFIS : BPOST GROUP/DENY “Kita ikuti prosedur saja,” ucapnya. Pengurus DPC PKS Kota <strong>Banjarmasin</strong>, Awan Subarkah menilai penyelesaian Pemilukada justru aktualnya dilakukan di MK. Kalau kemudian tertangkapnya pimpinan MK karena kasus suap, itu kan urusan personal. Sedangkan lembaganya masih bagus. “Secara fungsi saya kira masih relevan lah,” ucapnya. Namun jika melihat pelaksanaan Pemilu serentak, agaknya memang perlu ada pembagian tugas antara MK dan MA. “Kalau semua sengketa dipusatkan ke MK, khawatirnya keteteran. Kan ada Pilpres, Pileg dan Pemilukada. Bagi tugas biar tak terlalu berat,” kata dia. (nic) Perbaiki Moral Pejabat PENANGANAN sengketa Pemilukada di Mahkamah Agung (MA) tentu ada sisi positif dan negatifnya. Namun, semua pihak diharapkan bisa menerima keputusan yang memindahkan penanganan sengketa Pemilukada itu. “Saya kira mau ditangani oleh instansi mana sah-sah saja. Asalkan, moral pejabatnya serius untuk menangani kasus tanpa mencari keuntungan,” ucap Antung Fatmawati, Caleg DPD RI. Dia mengatakan, MK dan MA adalah lembaga besar yang diharapkan mampu memberikan keadilan bagi para pihak yang merasa didzolimi dalam Pemilukada. Senada diungkapkan Habib Hamid Abdullah. Dia mengatakan apapun institusinya yang terpenting adalah moral pejabat yang menyidang kasus sengketa itu. “Mau di MA atau MK sama saja saya kira. Publik tentu tidak mau kasus Akil terulang. Nah, itulah yang harus diperbaiki,” ucapnya singkat. Calon DPD RI, Habib Abdurahman Bahasyim mengatakan kita harus mengapresiasi keputusan MK yang telah kembali menjadi lembaga pengawal konstitusi bukan sebagai pengadil sengketa Pilkada. Walaupun sudah diputuskan demikian, MK masih membuka ruang. Dalam artian selama Pasal <strong>23</strong>6 c UU Nomor 12 tahun 2008 dan Pasal 29 ayat 1 huruf e UU Nomor 48 tahun 2009 belum direvisi oleh DPR, maka untuk menghindari kevakuman dan ketidakpastian hukum pascakeputusan tersebut, MK masih akan menyidangkan perkara sengketa Pilkada. “Tinggal DPR saja lagi yang menentukan. Karena mereka yang membuat UU, kewenangan penentuan lembaga sengketa Pilkada itu ,apakah kembali ke MA atau membuat lembaga baru,” kata dia. (nic) LIES ARIYANI Pengamat Hukum Tata Negara Unlam Sengketa Pilkada Cukup di PT ADANYA putusan yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lagi menangani kasus sengketa Pilkada dinilai sebagai sebuah pelurusan UUD dan mengembalikan kewibawaan ketatanegaraan. Sejak awal, MK tidak punya kewenangan untuk menangani sengketa Pemilukada. Dalam UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu, tidak ada satupun pasal yang menyatakan itu. Kewenangan itu baru muncul pada perluasan UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Ketika sebelumnya MK hanya menangani sengketa Pilpres dan Pileg, maka bertambah menjadi menangani Pemilukada. Kenapa? Karena sengketa Pemilukada dianggap sarat masalah. Dan kala itu, MK dianggap sebagai lembaga yang kredibel. Namun dengan terungkapnya kasus Akil Mochtar, maka hilanglah kewibawaan MK yang terindikasi mulai sarat muatan politis. Kembalinya rezim Pemilukada ke MA merupakan langkah bagus. Karena cukup ditangani oleh Pengadilan Tinggi (PT) sebagai kepanjangan tangan dari MA di daerah. Banyak hal positif ketika sengketa Pemilukada cukup ditangani PT. Dari segi biaya dan waktu jelas diuntungkan. Dalam hal limitatif jelas kembali meluruskan UUD. Sebagaimana Pasal 24 c tegas menyatakan bahwa kewenangan MK bukan untuk Rezim Pemilukada. (nic) Kesenjangan Ekonomi Meningkat INDONESIA mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cenderung naik dan persentasenya lumayan. Namun, peningkatan ekonomi itu masih kurang merata. Masih ada jurang pemisah cukup besar antara kelompok kaya dengan yang miskin. Menurut Cawapres HM Jusuf Kalla, pertumbuhan ekonomi harus lebih ditingkatkan lagi, kendati pertumbuhannya cukup bagus dua tahun ini. “Selama dua tahun berturut-turut ini pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi pemerataan kurang,” ujarnya. Kalla berencana menambah lapangan pekerjaan. Ia mengharapkan lapangan kerja bisa meluas. Tujuannya agar ekonomi lebih merata. Pertanyaannya adalah, bisakah perekonomian merata hingga gap antara si kaya dengan si miskin hampir tak ada? Kapan kira-kira Indonesia mampu meraihnya? Menurut mahasiswa, Zubaidah setiap kota hampir di seluruh Indonesia masih terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin menjadi-jadi bahkan cenderung meningkat. “Klaim pemerintah sebenarnya tepat saja, tetapi fakta dan realita dilapangan tetap saja masih ada gap yang begitu besar, ini menjadi sebuah pertanyaan besar,” ujarnya kemarin. Mungkin bagi kalangan menengah ke atas sah-sah saja mengatakan perekonomian saat ini jauh lebih baik, tetapi tidak bagi si miskin. Tugas pemerintah adalah melakukan pemerataan layak hidup sehingga bisa tercapainya Pembangunan Juga Harus Merata PERTUMBUHAN dan perkembangan ekonomi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini memang diklaim pemerintah semakin bagus. Aman Pahriansyah, salah seorang politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengakui hal tersebut. Tetapi dirinya tidak menampik bawah realita di lapangan ternyata masih banyak masyarakat yang semakin terpinggirkan, bahkan yang kaya semakin kaya. “Secara angka memang perekonomian Indonesia itu tumbuh dan naik, tapi melihat di lapangan sepertinya ada yang salah,” katanya kemarin. Seharusnya, lanjut Aman, pembangunan merupakan salah satu penyebab kenapa perekonomian masyarakat masih ada yang timpang. Saat ini katanya pembangunan hanya terfokus pada masyarakat kota. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan masyarakat yang ekonominya terpinggirkan. “Lihat pasar tradisianal semakin terkikis jaman kalah dengan pasar modern, belum lagi usaha-usaha tradisional yang ada dimasyarakat, itulah yang seharusnya pemerintah lebih di bantu,” jelasnya. (ee) pembangunan yang merata. “Pemerintah harus lebih aktif lagi turun langsung ke lapangan, melihat kondisinya dan mencari solusi agar paling tidak taraf kehidupan mereka tidak serba kekurangan,” pintanya. Aktivis mahasiswa di <strong>Banjarmasin</strong>, Asyiah justru melihat perekonomian di Indonesia lebih banyak berputar disektor orang-orang kaya, al hasil masyarakat dibawah tetap saja tidak merasakan apa-apa. “Terjadinya gap itu dikarenakan pembangunan infrastruktur tidak merata didaerahdaerah sehingga akses untuk masuk terkendala,” kata Aysiah. Kedepan pemerintah harus membangun infratruktur daerah yang dikatakan tertinggal, agar akses mereka dalam menjalani kehidupan bisa seperti yang lainnya. “Saya kira inilah akar persoalan dari perekonomian saat ini, jika akses daerah tertinggal tetap tidak berubah, ya taraf hidup masyarakatnya seperti itu saja,” tegasnya. Salah seorang warga <strong>Banjarmasin</strong>, M Arsyad lebih menyarankan pemerintah langsung mengelola perzakatan di Indonesia diperuntukkan bagi masyarakat ke bawah. “Selama ini pembinaan zakat masih banyak salah sasaran, artinya jika dikelola dengan baik justru akan membawa ke tingkat taraf hidup masyarakat yang layak,” katanya. Zakat merupakan bentuk bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, jika negera memaksimalkan zakat, maka akan tercipta pemerataan ekonomi ditengah masyarakat. (ee) <strong>23</strong>05/B26
<strong>Banjarmasin</strong> <strong>Post</strong> JUMAT <strong>23</strong> MEI <strong>2014</strong> 27 <strong>23</strong>05/B27
Change language