Koperasi daerah Pedesaan - Smecda

Bagaimana koperasi sekunder ini mengatur manajemen? Direktur
Utama Puskud Jatim menandaskan, faktor ketertiban manajemen memang
menjadi prioritasnya. Tentu saja aspek seperti cashflow yang sehat, tidak
boleh diabaikan. Sebab, sebagus apapun usaha lembaga atau perusahaan
bila manajemen tak baik pasti morat-marit.
Mempraktikkan disiplin manajemen di koperasi lebih sulit lagi.
Siasatnya, antara lain dengan merampingkan karyawan secara cerdas.
Maksudnya, jangan sampai pengurus koperasi menumpuk di satu fungsi.
Apalagi, karena koperasi memiliki banyak perusahaan maka diusulkan
pengangkatan level manajer atau direktur berasal dari pengurus koperasi
yang memang memiliki kemampuan.
Sementara direktur utama, salah tugas utamanya mengkomunikasikan
kinerja bisnis seluruh ‘anak perusahaan’ serta kepentingan bisnis otonom
atau konvensional seperti distribusi pupuk dan produksi gabah sebagai
lembaga usaha koperasi ke seluruh anggota. Intinya, tidak mudah membuat
‘kapal bisnis’ koperasi sekunder ini tetap melaju seimbang antara kepentingan
kemanfaatan buat anggota sekaligus mengeruk laba besar.
KONSISTEN DENGAN VISI DAN MISINYA
Anggaran Dasar Puskud Jatim tegas-tegas memberikan batasan visi
yaitu adalah menjadikan Puskud sebagai badan usaha yang kuat dan
profesional serta handal di Jawa Timur, yang didukung oleh anggota guna
meningkatkan taraf hidupnya melalui kehidupan berkoperasi.
Sedangkan misi Puskud Jawa Timur meliputi pengembangkan akses
pasar terhadap produk-produk anggota, membangun perusahaan-perusahaan
yang berorientasi kepada kebutuhan anggota dan masyarakat,
membangun jasa simpan pinjam (lembaga intermediasi keuangan mikro)
dan jasa-jasa lain yang diperlukan anggota dan masyarakat dan mengembangkan
pembinaan kelembagaan dan kegiatan pendidikan, pelatihan,
informasi bagi anggota serta pengelola koperasi.
Kebijakan dibidang kelembagaan Puskud Jawa Timur berorientasi
bagi kepentingan terhadap pelayanan anggota baik dalam hal menyangkut
pembinaan/pemberdayaan KUD (anggota) dan institusi intermediasi
keuangan yang dimilikinya, maupun menyangkut usaha yang berkaitan
dengan anggota dan pola kemitraan usaha.
Professionalisme yang telah dirumuskan dalam visi di atas mengandung
keharusan untuk mengupayakannya berbagai hal kebijaksanaan
pengurus, baik dibidang organisasi, manajemen, sumber daya manusia
dan sistem prosedur operasional usaha.***
Koperasi di Tengah
Lingkungan yang Berubah
292