Majalah Warta Anggaran Edisi 24 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

More documents

Recommendations

Info

LAPORAN UTAMA ndonesia pun saat ini sedang menjalani proses tersebut. Beberapa tahun Ibelakangan, perekonomian Indonesia terus mengalami ekspansi di tengah kondisi perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian. Kombinasi kuatnya sektor konsumsi dan pesatnya perkembangan investasi menjadikan Indonesia salah satu dari sedikit negara yang mampu mencetak pertumbuhan tinggi. Ya, perekonomian Indonesia sedang melaju saat ini. Untuk mendukung laju perekonomian tersebut, Pemerintah sedang “galak-galaknya” mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Berbagai macam syarat dan kebutuhan pendukung terus dibenahi. Mulai dari peraturan, metode pengadaan, pencarian sumber dana investasi, pembebasan lahan, dan sebagainya. Satu hal yang paling menonjol dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dalam hal metode pengadaan proyek infrastruktur. Pemerintah mengadopsi metode pengadaan public private partnership (PPP) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kerjasama pemerintah-swasta (KPS). Pemilihan metode ini dilatarbelakangi fak t a bahwa kondisi ang g aran Pemerintah terbatas, sementara itu kebutuhan pembangunan infrastruktur harus dilakukan dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Skema KPS membuka ruang bagi sektor swasta untuk berperan aktif dalam pembangunan sektor infrastruktur di Indonesia. Sejarah munculnya metode KPS di dunia dipicu oleh tekanan untuk mengubah model standar pengadaan barang publik yang cenderung menyebabkan peningkatan utang pemerintah. Sehingga pada tahun 1992 di Inggris diperkenalkan lah untuk pertama kali program yang bertujuan untuk mendorong kerjasama pemerintah-swasta, yaitu private finance initiative (PFI). Skema KPS ini sebenarnya sudah lama diadopsi di Indonesia. Sebelum terjadinya krisis keuangan tahun 1998, Pemerintah sudah menerapkan skema KPS dalam pembangunan jalan tol. Tercatat bahwa Hal yang patut digarisbawahi di sini adalah KPS tidak sama dengan privatisasi. Karena institusi pemerintah yang terlibat di dalam kesepakatan kerjasama menguasai pengaturan dan kepemilikan proyek infrastruktur yang dibangun. pembangunan jalan tol Jakarta-Bogor- Ciawi yang dimulai pada tahun 1974 merupakan salah satu contoh implementasi proyek infrastruktur dengan skema KPS. Namun, pada saat itu sumber pembiayaan utama berasal dari pinjaman luar negeri. Selain itu, proyekproyek tidak dilelang secara terbuka dan kompetitif, melainkan penunjukan langsung yang ditengarai dilandasi oleh koneksi politik. Tahun-tahun awal pasca krisis 1998, pembangunan infrastruktur praktis menurun seiring dengan penurunan kinerja perekonomian Indonesia sebagai dampak dari krisis keuangan. Anggaran pemerintah lebih difokuskan untuk memperbaiki perekonomian ketimbang pembangunan infrastruktur. Selain itu, pada periode ini perlu usaha yang keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor yang merosot. Baru pada tahun 2005, pemerintah Indonesia mendeklarasikan komitmen untuk mendorong pembangunan infrastruktur melalui skema KPS. Komitmen ini dideklarasikan dalam pelaksanaan Infrastructure Summit 2005. Bisa dikatakan bahwa pada tahun inilah secara resmi Pemerintah mengusung skema KPS dalam mendorong pembangunan infrastruktur Indonesia. Selain karena dideklarasikan secara f o r m a l , P e m e r i n t a h j u g a menindaklanjutinya dengan pembenahan regulasi baik dalam hal kerangka umum maupun reformasi sektoral serta pembenahan institusi dan proses bisnisnya dalam rangka mendukung pelaksanaan KPS. Selain itu, pemerintah juga mulai menginisiasi penyediaan fasilitas pengembangan proyek (Project Development Facility), dana pembebasan lahan (Land Acquisition Fund), dan dana penjaminan infrastruktur (Infrastructure Guarantee Fund) bagi para investor swasta yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur yang ditawarkan. Pada tahun 2005 ini juga dikeluarkan Perpres 67 Tahun 2005 yang mengatur skema KPS secara komprehensif yang belakangan pada tahun 2010 direvisi menjadi Perpres 13 Tahun 2010. Pada dasarnya, metode KPS adalah kesepakatan kontrak jangka panjang antara pemerintah dengan mitra swasta untuk pengadaan infrastruktur kepada masyarakat. Karena konsepnya adalah kerjasama, maka masing-masing pihak menanggung bersama atas potensi risiko dan potensi keuntungan yang akan muncul yang menjadi bagian dari proses pengadaan infrastruktur tersebut. Potensi risiko yang akan dihadapi biasanya m e l i p u t i r i s i ko ke u a n g a n d a n tanggungjawab serta jaminan kualitas dari infrastruktur yang dibangun. Hal yang patut digarisbawahi di sini adalah KPS tidak sama dengan privatisasi. Karena institusi pemerintah yang terlibat di dalam kesepakatan kerjasama menguasai pengaturan dan kepemilikan proyek infrastruktur yang dibangun. Sedangkan privatisasi justru sebaliknya, pihak swasta menguasai dan mengkontrol secara penuh atas proyek yang dijalankan. Beberapa karakteristik utama dari skema KPS ialah sektor swasta dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur, fokus pada output yang dihasilkan, optimalnya alokasi risiko pemerintah dan pihak swasta, dan kontraknya jangka panjang. Selain itu, p e n e r a p a n s k e m a K P S a k a n memunculkan keuntungan bagi masyarakat melalui biaya yang rendah, tingkat layanan yang diberikan tinggi, dan risiko yang dapat ditekan. Fasilitas infrastruktur yang dibangun pun akan 18 WARTA ANGGARAN | Edisi 24 Tahun 2012
LAPORAN UTAMA dikelola secara efisien dan efektif karena skema KPS mengkombinasikan kemampuan mitra swasta pada pengelolaan fasilitas publik tersebut. Skema KPS memang terlihat “seksi”, menguntungkan, dan relatif dapat diterapkan oleh Pemerintah dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Hal ini pun didukung dengan fakta bahwa banyak negara di dunia yang telah berhasil menerapkan skema ini untuk mendorong pembangunan infras truk turnya. Beberapa diantaranya adalah Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Namun pertanyaan besarnya adalah kenapa realisasi penerapan KPS di Indonesia masih belum optimal? Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi optimalisasi penerapan KPS di Indonesia. Pertama, pihak pemerintah harus sebaik-baiknya berkomitmen mendayagunakan sumber daya untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Kedua, menciptakan proses pengadaan secara efektif dan transparan, khususnya dalam hal pelelangan proyek. Ketiga, skema KPS diterapkan pada rencana proyek infrastruktur yang masuk akal bagi kedua belah pihak. Keempat, spesifikasi ouput yang akan dihasilkan jelas dan kinerjanya dapat diukur. Kelima, adanya pemahaman bahwa pihak swasta perlu mendapatkan imbal hasil yang cukup adil dari pelaksanaan proyek infrastruktur dengan skema KPS. Keenam, dari berbagai aspek pengadaan infrastruktur tersebut terbuka ruang untuk melakukan inovasi. Dan ketujuh, tersedianya sumber daya manusia yang berpengalaman dan berkemampuan dalam hal pengadaan proyek-proyek infrastruktur, baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Secara komprehensif pemerintah telah b e r u s a h a u n t u k m e l a k u k a n pembenahan-pembenahan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dengan skema KPS, baik itu dari sisi perundang-undangan, institusi, maupun finansial. Namun, kendalakendala teknis, seper ti sulitnya mekanisme pembebasan lahan, masih menjadi hambatan dalam eksekusi proyek infrastruktur dengan skema KPS. Pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia masih memerlukan kerja keras tak hanya dari pemerintah saja namun juga masyarakat secara luas. Negara yang maju adalah negara yang masyarakatnya menyadari bahwa masing-masing individu merupakan bagian penting dari pembangunan bangsanya sehingga individu tersebut berkeinginan kuat untuk berkontribusi dan menjaga pembangunan tersebut. Bukankah menjadikan Indonesia negara yang maju adalah cita-cita kita bersama? foto: sxc.hu WARTA ANGGARAN | Edisi 24 Tahun 2012 19
Page 1: anggaran
Page 4 and 5: DAFTAR ISI LAPORAN UTAMA Performanc
Page 6 and 7: PERFORMANCE-BASED CONTRACT: SOLUSI
Page 8 and 9: LAPORAN UTAMA ditetapkan dalam kont
Page 10 and 11: LAPORAN UTAMA Dari aspek sistem pen
Page 12 and 13: LAPORAN UTAMA Tabel 4 : Contoh Pene
Page 14 and 15: LAPORAN UTAMA nfrastruktur menjadi
Page 16 and 17: LAPORAN UTAMA “China is not only
Page 20 and 21: APBN Perubahan 2012 *) foto: dok. p
Page 22 and 23: LAPORAN UTAMA B. Pokok-Pokok Peruba
Page 24 and 25: LAPORAN UTAMA signifikan, dari Rp.2
Page 26 and 27: PERENCANAAN ANGGARAN enaikan ICP be
Page 28 and 29: USO: PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTUKT
Page 30 and 31: PNBP Tabel Pendapatan BP3TI dari Ja
Page 32 and 33: PERISTIWA foto: dok. pribadi KOMITM
Page 34 and 35: PERISTIWA foto: dok. pribadi RAKOR
Page 36 and 37: PERISTIWA foto: dok. pribadi D I R
Page 38 and 39: BERITA LANGKAH-LANGKAH DIREKTORAT J
Page 40 and 41: SISTEM PENGANGGARAN dan semua pihak
Page 42 and 43: SISTEM PENGANGGARAN MENGKAJI KEMBAL
Page 44 and 45: SISTEM PENGANGGARAN melaksanakan pr
Page 46 and 47: SISTEM PENGANGGARAN Hal ini dapat d
Page 48 and 49: SISTEM PENGANGGARAN MENDUDUKKAN BEL
Page 50 and 51: SISTEM PENGANGGARAN dengan mengabai
Page 52 and 53: ENGLISH CORNER ELEMENTARY SCHOOL IN
Page 54 and 55: POJOK FOTO FOTOGRAFI PERJALANAN Ole
Page 56 and 57: POJOK FOTO Canon EOS KISS Digital X
Page 58 and 59: RESENSI Performance Coaching : Meto
Page 60: Selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 H

Majalah Warta Anggaran Edisi 24 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?