Majalah Warta Anggaran Edisi 24 - Direktorat Jenderal Anggaran ...

SISTEM PENGANGGARAN
Pengalaman Indonesia pada periode
1990an dalam mengelola kebijakan fiskal
yang sangat berhati-hati (prudent macrofiscal
management) sekalipun, tidak dapat
mencegah dampak negatif dari krisis pada
tahun 1997-1999 lalu, terlebih lagi
sejumlah parameter di level mikro juga
m e n u n j u k k a n m a s i h b e s a r n y a
permasalahan dalam proses penyediaan
barang/jasa publik yang esensial di hampir
seluruh aspek ekonomi dan sosial.
Bahkan di beberapa tahun belakangan ini
setelah konstitusi mengharuskan 20%
dari pengeluaran pemerintah melalui
APBN merupakan pengeluaran yang
secara eksklusif untuk sektor pendidikan,
tidak secara otomatis menyebabkan
peningkatan signifikan tingkat tingkat
aksesibilitas masyarakat terhadap
pendidikan disamping masih tingginya
biaya ekonomi dan sosial yang harus
ditanggung masyarakat. Anomali inilah
yang masih terjadi dimana masyarakat
harus mengeluarkan biaya ekonomi yang
meningkat dari tahun ke tahun untuk
menikmati haknya dalam memperoleh
pendidikan, padahal di saat yang sama
pengeluaran pemerintah untuk sektor
pendidikan juga meningkat seiring
peningkatan porsi belanja dalam APBN.
Belum lagi kita bicara tentang sektor
kesehatan, kenyataan yang terjadi juga
tidak jauh berbeda dengan apa yang
terjadi pada sektor pendidikan.
Lemahnya proses “penerjemahan”
prioritas makro kedalam struktur /
arsitrektur mikro, terutama di level
Kegiatan dan Komponen Kegiatan dalam
implementasi kebijakan anggaran belanja
merupakan aspek krusial pada masalah
ini, disamping masih lemahnya introduksi
kerangka kinerja (performance
framework) dan parameter kinerja
(performance indicator) dalam service
delivery barang dan jasa publik kepada
masyarakat luas dan terutama kepada
target komunitas sasaran kebijakan.
Aspek pertama dalam siklus kebijakan
anggaran adalah proses prioritisasi dan
pengambilan keputusan strategis yang
sangat krusial dampaknya, karena
keputusan apapun yang diambil akan
mengakibatkan konsentrasi sumber daya
untuk mencapai target/sasaran yang
melekat pada struktur program/kegiatan
yang telah disepakati dalam pengambilan
keputusan strategis tersebut.
Pada tahap prioritisasi inilah pemerintah
harus meletakkan Kerangka Kinerja
(performance framework) yang relevan
dengan target/sasaran yang akan dicapai
dalam suatu kurun waktu tertentu, pada
sektor tertentu, sehingga sejak awal
pemerintah telah memiliki struktur
program/kegiatan dalam kebijakan
anggaran yang fokus kepada pencapaian
target/sasaran yang telah ditetapkan.
Setiap sektor memiliki kerangka kinerja
yang spesifik dan dalam beberapa hal
bersifat penciptaan sinergi seperti
pentingnya infrastruktur irigasi dengan
sektor pertanian, antara infrastruktur
sanitasi dan air bersih dengan sektor
kesehatan dan lain sebagainya.
Begitu pentingya kerangka kinerja bagi
setiap program pemerintah sehingga sulit
untuk membangun parameter/indikator
kinerja tanpa adanya kerangka kinerja
dalam setiap program pemerintah,
karena kerangka kinerja merupakan
parameter makro sebuah program
secara luas, termasuk unit pemerintah
pelaksananya, sementara indikator dan
parameter mikro terletak di setiap
komponen kegiatan dalam sebuah
program. Kerangka kinerja inilah yang juga
akan berperan dalam upaya untuk
semakin memperjelas keterkaitan
m a k ro - m i k ro d a l a m ke b i j a k a n
pemerintah di seluruh sektor.
Langkah berikutnya adalah bagaimana
pemerintah mendisain arsitektur
program/kegiatan mikro secara individual
untuk mencapai target/sasaran prioritas
tersebut. Arsitektur perencanaan
operasional kebijakan inilah yang harus
secara hati-hati didisain agara efektivitas
alokasi pendanaan menjadi optimal.
Dengan demikian, setiap alokasi
pendaanaan dalam kebijakan pemerintah
akan memiliki struktur, baik dari sisi
arsitektur program-kegiatan-komponen,
kinerja maupun pendanaan anggaran,
yang akan secara jelas menunjukkan
konsistensi dan keterkaitan (link) antara
perencanaan makro dan disain mikro
kebijakan yang optimal.
Dalam konteks Indonesia, peran
parlemen yang begitu kuat dalam disain
mikro kebijakan sudah seharusnya
dibatasi secara otomatis lewat konsistensi
pemerintah dalam mendisain kebijakan
mikro yang sejalan dengan target/sasaran
prioritas dalam jangka menengah
sehingga proses pencapaiannya dapat
dilaksanakan dalam kondisi keterbatasan
sumber daya yang ketat. Disinilah peran
perencanaan penganggaran yang sangat
substansial untuk menjamin efisiensi
alokasi pendanaan anggaran (allocative
efficiency).
Pada aspek yang kedua, efisiensi
operasional kebijakan pemerintah dalam
skala mikro pada sisi belanja (spending)
diawali oleh proses costing yang efektif
dalam penyusunan dokumen anggaran.
Penyederhanaan struktur dan penyajian
komponen yang relevansinya tinggi dalam
struktur belanja seluruh satuan kerja
pemerintah diharapkan akan berdampak
pada semakin fokusnya implementasi
kebijakan terhadap sasaran/target
kebijakan dalam struktur keluaran dan
dampak positif dari kebijakan anggaran.
Dalam pelaksanaan belanja, tantangan
terbesar dalam sistem perencanaan
penganggaran adalah bagaimana proses
costing dalam anggaran dapat secara
maksimal mencerminkan biaya yang
paling ekonomis dalam setiap kebijakan
belanja pemerintah. Dalam konteks ini,
costing adalah proses penilaian
(assessment) dari dampak finansial bagi
pemerintah dalam kebijakan pendanaan
anggaran dalam memobilisasi sumber
daya untuk berbagai usulan pendanaan
yang telah disetujui bagi berbagai
program dalam struktur belanja
pemerintah.
Costing juga merupakan bagian integral
dalam tahap prioritisasi kebijakan dengan
membantu otoritas anggaran dalam
pengambil keputusan dengan memberi
proyeksi kebutuhan pendanaan pada
tahun-tahun fiskal mendatang.
Pengerahan sumber daya publik dalam
WARTA ANGGARAN | Edisi 24 Tahun 2012
43