Kerangka Acuan Rapat Kerja Nasional Pengendalian ... - P2KP

Kerangka Acuan
RAPAT KERJA NASIONAL PENGENDALIAN KEGIATAN
PNPM MANDIRI PERKOTAAN TAHUN 2009
Tanggal 29 Juni - 1 Juli 2009
I. LATAR BELAKANG
Upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999,
khususnya di wilayah perkotaan melalui P2KP-1, P2KP-2 dan P2KP-3, dinilai telah berhasil
menjadi pembelajaran untuk membangun kemandirian masyarakat dan serta sekaligus juga
meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mampu mengelola pembangunan secara
partisipatif. Keberhasilan tersebut mendorong pemerintah untuk memperluas dan
meningkatkan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui Progam Nasional
Pemberdaaan Masyarakat Mandiri . PNPM Mandiri adalah program nasional yang
menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai program pena
Perluasan program pemberdayaan bagi masyarakat di wilayah perkotaan dengan
PNPM Mandiri Perkotaan yang dimulai sejak April 2007, diikuti dengan sejumlah upaya
perbaikan dan perubahan pengelolaan program maupun proyek. Perubahan penting dalam
pengelolaan tersebut dimulai pada tahun 2009 dengan mengintegrasikan pengelolaan
secara fungsional dalam implementasi kebijakan yakni dengan melebur Konsultan
Manajemen Pusat (KMP) PNPM Mandiri Perkotaan, dan menata ulang pengelolaan
implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di tingkat wilayah maupun provinsi atau Konsultan
Manajemen Wilayah/Provinsi (Oversight Consultant). Lebih-lebih lagi dengan dimobilisasinya
konsultan di beberapa wilayah/provinsi, seperti KMW 6, KMW 7 dan KMW 8, serta persiapan
peralihan manajemen di beberapa wilayah lainnya.
Sebagai program pemerintah, maka sumber dana utama pembiayaan PNPM Mandiri
Perkotaan melalui APBN dengan mekanisme DIPA, sehingga sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur anggaran negara, maupun khususnya pengaturan
berkenaan dengan anggaran berbasis kinerja, maka pengendalian pencairan dana BLM
maupun dana pendukung lainnya (fixed cost) harus menjadi perhatian konsultan dan
fasilitator yang melakukan pendampungan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk
meningkatkan efektiftas pencairan dana BLM tersebut telah dirancang sejumlah
strategi/skenario yang harus dipahami dan difasilitasi juga oleh konsultan maupun fasilitator
di lapangan.
Selain, straegi dan langkah-langkah terkait dengan pencairan dana BLM, berbagai
faktor kunci yang perlu dipahami oleh konsultan dan fasilitator, khususnya oleh KMW
sebagai pengendali kegiatan ditingkat wilayah/propinsi, ialah: kepastiaan DDUPB (dana
daerah untuk program bersama), implikasi pengelolaan kegiatan dan kelembagaan bagi
lokasi yang beralih pengelolaannya (misal dari PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP menjadi
lokasi PNPM Mandiri Perdesaan/PPK), serta berbagai temuan-temuan penting yang dinilai
berpengaruh pada capaian tujuan dan sasaran PNPM Mandiri Perkotaan.
Dengan latar belakang tersebut, maka mendesak untuk diselenggarakannya Rapat
Kerja Nasional Pengendalian Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan antara pelaku kunci di
tingkat wilayah/provinsi dengan pelaku di tingkat nasional untuk membahas dan
merumuskan kesepakatan tindak lanjut dalam pengendalian kegiatan tahun 2009, juga
berbagai rencana tindakan korektif untuk menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan PNPM
Mandiri Perkotaan (quality assurance dan quality control).
1

I. TUJUAN
Rapat Kerja Nasional Pengendalian Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan antara lain
bertujuan untuk:
1. Melakukan evaluasi bersama antara Team Leader KMW dengan para pelaku di tingkat
Pusat untuk mencermati capaian kemajuan PNPM Mandiri Perkotaan terkini baik di
tingkat Kelurahan maupun Kota/Kabupaten secara nasional.
2. Melakukan konsolidasi data dan informasi mengenai kepastiaan penyediaan DDUPB TA
2009, ralisasi pencairan BLM, dan memastikan adanya solusi terhadap hambatan dalam
pencairan BLM sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Melakukan identifikasi ulang dan merumuskan saran tindak dan langkah-langkah untuk
menuntaskan masalah maupun implikasi kelembagaan bagi lokasi PNPM Mandiri
Perkotaan dan/atau P2KP yang beralih pengelolaannya ke program lain.
4. Memeriksa ulang berbagai temuan para pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan
PNPM Mandiri Perkotaan, dan merumuskan tindakan korektif untuk menyempurnakan
pelaksanaan lebih lanjut melalui pelatihan (coaching dan bimbingan), maupun fokus
pengendalian kegiatan di lapangan (monitoring dan uji petik).
II. KELUARAN YANG DIHARAPKAN
Keluaran yang diharapkan dari kegiatan konsolidasi ini adalah sebagai berikut :
1. Kesepemahaman tindaklanjut pelaksanaan pencairan dana BLM dan dana pendukung
lainnya (fixed cost) untuk setiap wilayah/provinsi sesuai dengan sasaran (target) yang
sudah ditetapkan. Rencana tindaklanjut penyiapan prasyarat, pencairan dana BLM (dari
pusat dan daerah) dan langkah-langkah beserta implikasinya jika tidak tersedianya dan
terealisasi pencairan BLM sesuai dengan waktu dan besarannya;
2. Pemetaan status perkembangan kegiatan lapang dan rencana tindak lanjut atas
penyelesaian kasus-kasus yang ada dan langkah-langkah kegiatan dalam upaya
menjaga ketepatan waktu, proses, dan pencapaian kinerja.
3. Saran tindak dan rencana tindaklanjut bagi lokasi-lokasi yang beralih pengelolaannya ke
program lain;
4. Rencana Tindaklanjut untuk melakukan koreksi dan menjamin pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan pedoman umum maupun pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri
Perkotaan yang resmi sudah ditetapkan.
III. ALUR KEGIATAN DAN METODOLOGI
Rapat Kerja Nasional Pengendalian Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan ini merupakan
forum komunikasi dan pengambilan keputusan antar pealku kunci yang akan menggunakan
metoda partisipatif yakni dengan melibatkan secara aktif peserta dari 36 KMW dalam
pembahasan bersama pelaku kunci di tingkat nasional (PMU, SNVT Pusat/Proyek, KMP)
dan para pihak yang dipandang perlu sehingga akan mencapai tujuan dan menghasilkan
keluaran yang diuraikan diatas.
Secara umum, setiap pembahasan materi rapat meliputi : status progress kegiatan
lapangan, pemetaan masalah, dan perumusan alternatif solusi untuk tindak lanjut bagi
masing-masing pelaku; baik daerah maupun pusat.
IV. WAKTU, TEMPAT, DAN AGENDA
Rapat Kerja Nasional Pengendalian Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan akan
dilaksanakan di : Rumah Jambu Luwuk, Jl. Raya Tapos, Ciawi-Bogor, pada hari Senin-Rabu,
tanggal 28 Juni - 1 Juli 2009 (peserta registrasi sejak Minggu, 28 Juni 2009).
(agenda rapat kerja rinci pada Lampiran I)
2

V. PESERTA
Peserta Rapat Kerja Nasional Pengendalian Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan ialah
Team Leader KMW, Team Leader dan TA KMP, Tim Advisory, serta pejabat mewakili PMU
dan SNVT dengan jumlah masing-masing sebagai berikut:
No. Unsur Peserta ∑ Peserta
1. Project Management Unit 6
2. SNVT 10
3. Tim Advisory 3
4. KMP PNPM MP 14
5. KMP P2KP Advance 2
6. KMW (Team Leader & Project Director) 38
(jabatan dan nama lengkap pada Lampiran II)
VI. KEPANITIAAN
Jumlah Peserta (orang) 75
Untuk menjamin kelancaran persiapan maupun pelaksanaan Rapat Kerja Nasional
Pengendalian Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dibentuk dan ditetapkan Kepanitian
seperti pada Lampiran III.
VII. PEMBIAYAAN
Biaya kegiatan agenda rapat kerja nasional ini dibebankan pada anggaran : DIPA
Satker Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Tahun Anggaran 2009, no : 0625.0/033-
05.1/-/2009, tanggal 31 Desember 2008.
VIII. PELAPORAN
Laporan pelaksanaan kegiatan disusun oleh Panitia Pelaksana dan sekaligus menjadi
dokumen kerja bagi setiap pelaku. Seluruh kegiatan Rapat Kerja Nasional dam Laporan
disampaikan kepada Kepala SNVT paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan
selesai.
IX. PENUTUP
Kerangka Acuan pelaksanaan kegiatan ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam
pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Pengendalian Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan.
Jakarta, 23 Juni 2009
Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Ir. Boby Ali Azhari, MSc.
NIP. 110054678
3

AGENDA & JADWAL RAPAT
Waktu Materi Rapat – Kegiatan Pimpinan Rapat Notulis
Hari I : Minggu, 28 Juni 2009
13.00 - Registrasi Peserta Panitia
Hari II : Senin, 29 Juni 2009
08.30 – 09.30 Arahan & Pembukaan Direktur PBL,
Ir. Joessair Lubis
09.30 – 10.00 Rehat
10.00 – 12.30 Rencana Kerja PNPM-MP Arief Rahadi Ifan Afani
12.30 – 13.30 Istirahat, makan, sholat
13.30 – 15.30 Cakupan Lokasi & Siklus Sonny HK
Iroh Rohyati
Kelurahan
15.30 – 16.00 Rehat, sholat
16.00 – 18.00 Kesiapan DDUPB & Siklus Boby AA Widjojo K.
Kota
18.00 – 19.00 Istirahat, makan, sholat
19.00 – 22.00 Review Konsep &
Sonny HK Dikdik H.
Implementasi P2KP-PNPM
22.00 - Istirahat
Hari II: Selasa, 30 Juni 2009
08.30 – 10.00 BLM, Fixed Cost, BOP, dll. Chandra Susilawati M.
10.00 – 10.30 Rehat
10.30 – 12.00 BLM, Fixed Cost, BOP, dll. Chandra Susilawati M.
12.00 – 13.00 Istirahat, makan, sholat
13.00 – 15.00 Mobilisasi Personil KMW/OC Boby AA Tutuk E.
15.00 – 15.30 Rehat, sholat
15.30 – 17.30 - Progress Keuangan Mikro Ibnu Taufan Hartanti
- Progress Manajemen
Keuangan
17.30 – 19.00 Istirahat, makan, sholat
19.00 – 21.00 - Progress Infrastruktur Ibnu Taufan Mulyono
- Progress CB (training &
komunikasi massa)
Hari III : Rabu, 1 Juli 2009
08.30 – 10.00 - Transisi Pengalihan Sonny HK Leo S.
Pendampingan
- PPM
10.00 – 10.30 Rehat
10.30 – 12.00 Rencana Tindak Lanjut Ibnu Taufan Ifan Afani
12.00 – 12.30 Penutupan Ka SNVT Pusat,
Ir. Boby AA.
4

DAFTAR NAMA PESERTA
RAPAT KERJA NASIONAL PENGENDALIAN KEGIATAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN
No NAMA JABATAN INSTANSI / WILAYAH
1 TL KMW 01 P2KP 3 Nanggroe Aceh Darusalam
2 TL KMW 02 P2KP 3 Nanggroe Aceh Darusalam
3 Sri Juarni TL KMW 03 P2KP 3 Nanggroe Aceh Darusalam
4 Ahmad Sriyanto TL KMW 04 P2KP 3 Sumatera Utara
5 TL KMW 05 P2KP 3 Sumatera Utara
6 Endar Gunarto TL KMW 06 P2KP 03 Sumatera Barat
7 Hari Budi Hartono TL KMW 09 P2KP 03 Jambi, Riau ,Kepri
8 Anang Fahmi TL KMW 08 P2KP 03 Bengkulu
9 Teguh Muhammad Abduh TL KMW 10 P2KP 03
Sumatera Selatan dan
Bangka Belitung
10 Suherman TL KMW 11 P2KP 03 Lampung
11 Hari Purnomo TL KMW Propinsi Banten Banten dan DKI Jakarta
12 Deni Hasman TL KMW 11 P2KP 02 Jawa Barat
13 Gunawan Pramono TL KMW 12 P2KP 02 Jawa Barat
14 Fatah A. Nugraha TL KMW Propinsi JaBar Jawa Barat
15 Mahmudun Ainun TL KMW 13 P2KP 02 Jawa Tengah
16 AR. Djaelani TL KMW 14 P2KP 02 Jawa Tengah
17 Nurdiyanto TL KMW Propinsi JaTeng Jawa Tengah
18 Damar Widiatmoko TL KMW Propinsi D.I. Yogya D.I. Yogyakarta
19 Saharudin TL KMW 02 P2KP 02 Kalimantan Barat
20 Komala Erwan TL KMW 01 P2KP 02 Kalimantan Barat
21 M. Nadjib Noor TL KMW 14 P2KP 03 Maluku Utara
22 Yohannes Putro TL KMW 15 P2KP 03 Maluku, Papua, Irian Jaya Barat
23 Pairan TL Propinsi Jatim OC‐6, Jawa Timur
24 Isgiarto TL Propinsi Kaltim OC‐6, Kalimantan Timur
25 Emmy Uthanya Antang TL Propinsi Kalteng OC‐6, Kalimantan Tengah
26 Bambang Noorsetyo TL Propinsi Kalsel OC‐6, Kalimantan Selatan
27 Nyoman Artanegara TL Propinsi Bali OC‐7, Bali
28 Yoyok Jati Susatyo TL Propinsi NTB OC‐7, NTB
29 Anis Sutriyono TL Propinsi NTT OC‐7, NTT
30 TL Propinsi Sulut OC‐8, Sulawesi Utara
31 M. Andi Djoefry TL Propinsi Sulawesi Tengah OC‐8, Sulawesi Tengah
32 Team Leader TL Propinsi Selteng OC‐8, Sulawesi Selatan
33 Team Leader TL Propinsi Sulbar OC‐8, Sulawesi Barat
34 Thamrin Lihawa TL Propinsi Gorontalo OC‐8, Gorontalo
35 TL Propinsi Sultra OC‐8, Sulawesi Tenggara
36 Ibnu Taufan Team Leader KMP PNPM MP
37 Tutuk Ekawati CB Specialist PNPM MP
5

38 Dikdik Herdiana TA Training PNPM MP
39 Ifan Afani TA Monitoring & Evaluasi PNPM MP
40 TS. Budiyanto MIS Specialist PNPM MP
41 Widjojo Koesoemo TA Kredit Mikro KMP PNPM MP
42 Susilawati M. TA Manajemen Keuangan PNPM MP
43 Mulyono TA Infastruktur PNPM MP
44 Hartanti HRD Specialist PNPM MP
45 Iroh Rohyati TA Komunikasi Massa PNPM MP
46 Leo Saripianto PPM Administrator PNPM MP
47 Selamet Riyadi FMR Specialist PNPM MP
48 Wirawan Enviromental Specialist PNPM MP
49 Web Master Spec. PNPM MP
50 Sonny H. Kusuma Team Leader KMP P2KP Advance
51 Sutadi Monitoring & Evaluasi P2KP Advance
52 Arief Rahadi Advisory P2KP‐PNPM
53 Marnia NES Advisory P2KP‐PNPM
54 Ayi Sughandi Advisory P2KP‐PNPM
55 Hari Prasetyo Project Director OC‐6 PNPM‐MP
56 Sunaryanto Project Director OC‐7 PNPM‐MP
57 Irzal Kifli Project Director OC‐8 PNPM‐MP
---eof
6

LAMPIRAN III
PANITIA PELAKSANA
RAPAT KERJA NASIONAL PENGENDALIAN KEGIATAN
PNPM MANDIRI PERKOTAAN TA 2009
Jakarta, 23-24 Juni 2009
No. Nama Posisi/Jabatan Lokasi
Penugasan
7