SEBUAH PERBANDINGAN ANTARA LKM dengan LPMK ... - P2KP

KEDUDUKAN DAN TATA KELEMBAGAAN TINGKAT DESA;
SEBUAH PERBANDINGAN ANTARA LKM dengan LPMK/LPMD/BPD
Aspek LKM LPMK/LPMD/BPD
Definisi • Himpunan masyarakat warga yang diprakarsai dan dikelola secara
mandiri oleh warga, sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi,
memecahkan persoalan, bersifat independen, otonom terhadap institusi
pemerintah, politik,militer, keluarga, agama dan usaha.
Dasar
Pembentukan/Hukum
• Pembentukan LKM berdasarkan Kebijakan Pemerintah tentang PNPM
MP
• Kepmenkokesra No. 25/KEP/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Tim
Pengendali PNPM Mandiri
• Lembaga Pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan sebagai
wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra
pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi
kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan.
• Permendagri No 5 tahun 2007
• Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam
Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota
Tugas • Merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait peningkatan
kesejahteraan, termasuk penggunaan dana BLM program
pemberdayaan masyarakat dan Nangkis.
• Mengorganisasi masyarakat merumuskan visi, misi, rencana strategis
dan rencana Pronangkis.
• Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan
yang diambil LKM.
• Mendorong proses pembangunan partisipatif.
• Memverifikasi penilaian yang dilakukan oleh UP-UP.
• Memonitor, mengawasi dan memberikan masukan untuk berbagai
kebijakan maupun program Pemerintah lokal terkait kepentingan warga
miskin maupun pembangunan di kelurahannya.
• Menjamin dan mendorong peran serta masyarakat.
• Membangun transparansi baik kepada pihak dalam maupun pihak luar.
• Membangun akuntabilitas melalui audit independen dan menyebarkan
hasilnya.
• Melaksanakan RAT
• Membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk melakuka
kontrol terhadap kebijakan LKM.
• Memfasilitasi PJM Pronangkis dan mengkomunikasikan,
mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan dengan program serta
kebijakan kelurahan, kecamatan dan kota.
• Menghidupkan serta menumbuh kembangkan nilai-nilai kemanusiaan.
• Merencanakan dan menetapkan kebijakan terkait penciptaan lapangan
kerja baru, pengembangan ekonomu rakyat, peningkatan kualitas
lingkungan serta pemukiman terkait warga miskin.
• Memfasilitasi pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai
pihak.
Fungsi • Roda penggerak untuk menggali dan melembagakan nilai-nilai luhur
kemanusiaan.
• Penggalang solidaritas dan kesatuam sosial.
• Membudayakan sikap keberpihakan pada masyarakat miskin. (pro
poor)
• Lembaga kepercayaan masyarakat .
• Pusat pembelajaran masyarakat melalui pengembangan KBK.
• Pengorganisir potensi masyarakat.
• Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.
• Menyusun garis besar kebijakan-kebijakan program pembangunan
• Memberikan usul dan saran kepada lurah dalam kegiatan
pemberdayaan dan kemasyarakatan.
• Mengupayakan peningkatan kerjasama dengan lembaga lain dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
-----versi Perda Kota Surakarta. No 7 tahun 2002---
• Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat kelurahan.
• Pengkoordinasian perencanaan pembangunan.
• Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan.
• Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan
terpadu.
• Penggalian dan pemanfaatan sumberdaya kelembagaan unutk

Aspek LKM LPMK/LPMD/BPD
• Motor penggerak dan agen perubahan masyarakat pro poor. pembangunan di kelurahan.
---versi Permendagri No 5 Tahun 2007----
• penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam
pembangunan;
• penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
• peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat;
• penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan
hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
• penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta
swadaya gotong
• royong masyarakat; dan
• penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya
alam serta keserasian lingkungan hidup.
Kewenangan • • Menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam menyelenggarakan
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
• Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja
pengurus.
Tata Kelembagaan • Kemitraan, Konsultatif, koordinatif, Pelaporan • Kemitraan, Konsultatif, koordinatif
Kedudukan • Tingkat Kelurahan • Tingkat Kelurahan
Struktur Organisasi • Kolektif / kolegial • Diatur Perda
Susunan Pengurus • Pimpinan Kolektif hanya ada Koordinator LKM. (9-13 orang hasil
Pemilihan di tingkat kelurahan)
• Dibantu oleh : (diluar anggota LKM)
• Sekretariat LKM
• Unit Pengelola Lingkungan
• Unit Pengelola Sosial
• Unit Pengelola Keuangan
• Badan Pengawas
• Ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, Sekretaris 1 – 2, Bendahara 1-
2.
• Seksi : Agama, PKK, Pendidikan Pemuda Olahraga, Pembangunan
dan Lingkungan Hidup, Perekonomian dan Koperasi, Kesenian dan
Budaya, Keamanan, Kesejahteraan , Kesehatan, serta Informasi
dan Komunikasi.
Syarat Menjadi
Pengurus
Berbasis nilai luhur manusia universal yang disepakati warga:
• Jujur
• Adil
• Dapat Dipercaya
• Ikhlas
• Peduli
• Amanah
Pemilihan Anggota • Pemilihan calon utusan tingkat basis RT/RW melalui Pemilu, minimal
30% warga dewasa terlibat dalam pemilu. Jumlah utusan terpilih untuk
• Diatur oleh Perda :
• Tokoh masyarakat yang merupakan perwakilan dari hasil pemilihat
masyarakat setempat, dan selanjutnya diusulkan ditingkat
kelurahan melalui RW.
• Berusia sekurang-kurangnya 21 tahun atau sudah kawin.
• Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP.
• Mempunyai keperdulian yang tinggi terhadap masyarakat dan
lingkungannya.
• Sanggup menyediakan waktu dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab sebagai pengurus LPMK.
•
• Pemilihan bakal calon anggota LPMK dilaksanakan melalui
musyawarah RT dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 KK yang terdaftar

Aspek LKM LPMK/LPMD/BPD
bakal calon di tingkat kelurahan sesuai ketentuan Tata Tertib Pemilu
LKM.
sebagai warga RT yang bersangkutan untuk memilih sebanyakbanyak
2 (dua) bakal calon anggota LPMK.
• Pemilihan di Tingkat Kelurahan, dimana setiiap calon utusan dari basis • Hasil Musyawarah RT, selanjutnya diajukan ketua RT kepada RW.
saling memilih dan dipilih. 9-13 Suara terbanyak menjadi anggota LKM.
Masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan tingkat kelurahan 2%.
• Pemilihan calon anggota LPMK ditingkat RW dilakukan oleh ketua
RW untuk menetapkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota
LPMK mewakili RW tersebut, dengan ketentuan :
‣ Melakukan musyarawah unutk mufakat dengan para calon
terpilih dari RT.
‣ Dalam hal musyawarah tidak tercapai, maka dilakukan
pemungutan suara untuk mencari suara terbanyak.
‣ Apabila pemungutan suara menghasilkan suara yang sama,
maka dilakukan pemungutan ulang.
‣ Apabila pemungutan ulang tetap menghasilkan angka sama,
maka ketua RW diberikan kewenangan untuk menunjuk langsung
calon anggota LPMK.
Penetapan Pengurus Ditetapkan oleh rembug warga, dibuatkan Berita Acara, dan di catatkan ke • Kepengurusan di tetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota
notaris (prasyarat legalitas lembaga non pemerintah)
Peresmian
Dikukuhkan warga perwakilan masyarakat. • Dilantik Walikota atau yang ditunjuk
Kepengurusan
Masa Bakti 2 tahun • 4 tahun, maksimal 2 periode
Pertanggungjawaban • Rembug Warga Tahunan (RWT) kepada masyarakat
• Kepada masyarakat melalui Rapat Paripurna
• Audit Independen
• Audit BPKP
Pemberhentian
Anggota
• Laporan berkala kepada masyarakat melalui Papan Informasi
• Mengundurkan diri
• LKM dibubarkan
• Meninggal Dunia
• Masa bakti berakhir
• Dihukum pidana
• Tidak lagi bertempat tinggal diwilayah setempat.
Rapat-rapat • Rapat Anggota Tahunan (RAT) = dilakukan setiap tahun untuk evaluasi
dan penilaian terhadap kinerja UP-UP LKM, membahas perkembangan
kegiatan tahun sebelumnya dan menetapkan rencana UP-UP dan
Kegaiuatn LKM, serta memilih koordinator anggota LKM dan Pengelola
UP-UP pada akhir masa jabatan.
• Rapat Koordinasi Anggota = dilakukan minimal 1 bulan sekali, rapat
seluruh anggota LKM dan UP-UP.
• Rapat Prioritas Usulan Kegiatan, dilakukan untuk menetapkan prioritas
perengkinan usulan kegiatan yang dinilai layak oleh UP untuk disetujui
memperoleh dana Stimulan.
• Rapat Keputusan Khusus = Rapat insidentil sesuai kebutuhan
pengambilan keputusan.
Sumber Dana • BLM dari PNPM
• Bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.
• Swadaya Masyarakat
• Bantuan dari Donor
• Kerjsama dengan pihak ketiga baik swasta, LSM, Perguruan tinggi,
perbankan, dll.
• Kegiatan-kegiatan lain oleh UP-UP yang sah.
• Meninggal Dunia
• Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri.
• Bertempat tinggal di wilayah kelurahan dimana dia dipilih
• Melanggar sumpah/janji dan melakukan perbuatan tercela
• Rapat Paripurna = rapat yang dihadiri oleh seluruh pengurus LPMK,
ketua RW dan Ketua RT sebagai wakil masyarakat.
• Rapat Pleno = rapat seluruh penguru LPMK, forum pengambilan
keputusan tertinggi
• Rapat Kerja = rapat pengurus LPMK dan seksi-seksi .
• Rapat LPMK dilaksanakan minimal 3 bulan sekali.
• Bantuan Pemerintah Kelurahan
• Bantuan Pemerintah Kota
• Bantuan Pemerintah Propinsi
• Bantuan Pemerintah
• Bantuan lainnya yang sah.

Aspek LKM LPMK/LPMD/BPD
Transparansi dan • Penyebaran informasi tentang kegiatan LKM
• Monitoring dari Pemkot
Akuntabilitas
• Rapat-rapat
• Audit LKM oleh Auditor Independen dan BPKP
• Monitoring, supervisi, dan evaluasi setiap kegiatan oleh kelompok
peduli.
• Kotak-kotak pengaduan
Pembubaran • Dilakukan dengan kepurusan yang melibatkan seluruh masyarakat
melalui RWT.
•
Pembinaan • Hubungan Fasilitasi oleh PJOK/Kecamatan (Selama Program) • ---versi Kepmendagri No. 5 tahun 2007 ---
Mulai Pusat s/d kecamatan.
Oleh Tingkat Kota
a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan
Lembaga Kemasyarakatan;
b. memberikan pedornan penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;
c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan
dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta
pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga
Kemasyarakatan;
dan
f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga
Kemasyarakatan;
g. memberikan penghargaan alas prestasi yang dilaksanakan Lembaga
Kemasyarakatan
Program / Kegiatan • Berdasar PJM Pronangkis yang disusun secara partisipatif • Berdasar PJM Kel/des hasil Musrenbang yang disusun sesuai
mekanisme perencanaan pembangunan daerah (perda) dan
disusun secara partisipatif
Peran dalam
Musrenbang
• Input program nangkis • Fasilitasi Pembentukan panitia Musrenbangkel,
• Panitia Pengarah Musrenbangkel
• Peserta.
• Tim Penyempurna rumusan kegiatan
• Tim monev kegiatan pembangunan kelurahan.
Sumber: Tim Korkot Surakarta, KMW XIV Jateng, PNPM Mandiri Perkotaan, 2008