Download - Ditjen Cipta Karya
Download - Ditjen Cipta Karya
Download - Ditjen Cipta Karya
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Foto Cover : Program 3R selain<br />
perlu infrastruktur<br />
juga kesadaran<br />
masyarakat untuk<br />
memilah sampah<br />
sejak dari rumah dan<br />
lingkungannya.<br />
.....Suara Anda<br />
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)<br />
editorial<br />
Kampanyekan Program 3R<br />
Tiap hari produksi sampah sudah tak terhitung. Kota-kota besar dan metropolitan seolah sudah kehabisan<br />
akal dengan ratusan ton sampah per harinya. Jangan sesekali mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir<br />
Sampah untuk urusan ini. Karena sampah ibarat air, menangkalnya harus dari hulu. Karena itu penting untuk<br />
mendukung program pengurangan, penggunaan, dan pengolahan sampah atau yang lebih populer dikenal<br />
reduce, reuse, dan recycle (3R), karena program ini berandil besar dalam mengurangi timbunan sampah.<br />
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar program ini dapat berhasil. Penambahan anggaran,<br />
kebijakan baru, konsep baru sampai dengan kampanye 3R merupakan beberapa kebijakan yang telah<br />
dilaksanakan. Yang terakhir, nampaknya merupakan langkah yang efisien dalam mengoptimalkan program<br />
3R. Program 3R merupakan pemberdayaan yang membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat,<br />
dimana Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan ujung tombak dalam keberhasilan program 3R.<br />
Dari tahun 2007 sampai dengan 2009, program 3R telah menyasar 201 lokasi di Indonesia. Dimana setiap satu<br />
lokasi memerlukan anggaran sekitar Rp 300 juta. Dana tersebut untuk pembangunan Tempat Pembuangan<br />
Sampah Terpadu (TPST) serta sarana dan prasarana persampahan seperti alat pemilah sampah.<br />
Kita bisa mencontoh masyarakat Desa Sukunan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa ini merupakan<br />
desa wisata yang berhasil memberdayakan masyarakatnya dalam mengelola sampah. Desa dengan<br />
penduduk 890 jiwa tersebut menjadi inspirasi desa-desa lain dalam pengelolaan sampah secara wilayah.<br />
Dari pengelolaan sampah secara swadaya, desa tersebut dapat menghasilkan uang hampir Rp 4 juta / bulan.<br />
Sebagian dari penjualan kompos dan sebagian lagi dari kerajinan sampah plastik. Yang terbaru, desa tersebut<br />
juga telah memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal bantuan dari Pemerintah Jepang.<br />
Selain berita utama tersebut, Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Edisi Mei 2010 ini menyajikan informasi hasil penelitian<br />
mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor yang menyorot disain kebijakan pembangunan<br />
permukiman di wilayah perbatasan, yaitu Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur. Dari studi ini diketahui<br />
kabupaten ini memiliki potensi pertambangan, perkebunan, kehutanan, industri, dll yang mampu dijadikan<br />
modal utama pembangunan. Kondisi permukiman perbatasan Negara di Kabupaten Nunukan cenderung<br />
tidak tertata, terpencar, nomaden, kumuh, dan tidak berkelanjutan. Karena itu diperlukan kebijakan dan<br />
strategi yang pas untuk wilayah itu.<br />
Di Info Baru, kami juga melaporkan keikutsertaan Indonesia dalam ajang World Expo 2010 di Shanghai,<br />
China. Expo yang dibuka selama 6 bulan dimulai sejak 1 Mei 2010 dan akan berakhir 31 Oktober 2010 ini<br />
resmi dibuka oleh Presiden RRC, Hu Jintao dengan mengambil tema ”Better City, Better Life” (Kota yang Lebih<br />
Baik, Kehidupan yang Lebih Baik). Indonesia mengangkat tema BioDiverCity. Tema itu diambil dari rangkaian<br />
kata Bio (kehidupan) – Diverse (keanekaragaman) dan City (kota) yang menghadirkan keanekaragaman<br />
budaya Indonesia dengan menampilkan keharmonisan antar manusia dan lingkungannya.<br />
Selamat membaca dan berkarya!<br />
Mohon dapat diinformasikan daerah mana ya yang sudah melaksanakan<br />
SLF bangunan Gedung dan daerah mana yang sudah mensyaratkan<br />
Surat Ijin Bekerja Perencana (SIBP) untuk permohonan IMB <br />
Slamet Effendi<br />
Menanggapi pertanyaan saudara Slamet Effendi, berikut adalah jawa ban nya :<br />
1. Istilah SLF(Sertifikat Laik Fungsi) Bangunan Gedung baru muncul<br />
setelah terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang<br />
Bangunan Gedung dan pedoman teknis terkait SLF telah diatur dalam<br />
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang<br />
Pedoman Sertifikat Laik Fungsi. Maksud dari pemberlakuaan SLF<br />
adalah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung<br />
baik secara administratif maupun teknis, sebelum bangunan gedung<br />
tersebut dimanfaatkan.<br />
Daerah yang sudah memberlakukan sertifikasi kelaikan fungsi<br />
bangunan gedung adalah DKI Jakarta, dengan menggunakan istilah<br />
Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) yang sudah diberlakukan sebelum<br />
tahun 2002.<br />
Perbedaan antara IPB dengan SLF adalah: IPB bersifat perijinan<br />
dengan pungutan biaya, sedangkan SLF merupakan sertifikat tanpa<br />
pungutan biaya.<br />
2. Daerah yang sudah mensyaratkan Surat Ijin Bekerja Perencana 1`(SIBP)<br />
untuk permohonan IMB, diantaranya adalah DKI Jakarta, Kota<br />
Surabaya, Kota Batam dan Kota Padang. Syarat untuk mendapatkan<br />
SIBP, terlebih dahulu harus mempunyai sertifikat keahlian pada<br />
bidangnya. Informasi lebih rinci dapat diakses pada website Ikatan<br />
Arsitek Indonesia di www.iai.or.id<br />
Demikian kami sampaikan, terima kasih.<br />
Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> ke email publikasi_djck@yahoo.com atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010 3
Change language