Seputar Kita Melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> akan melakukan pendampingan pada 207 kota/ kabupaten selama kurun waktu lima tahun kedepan (2010-2014) dalam penyusunan Strategi Pe ngembangan Permukiman dan Infrastruktur Per kotaan (SPPIP). Di tahun 2010 ini , <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> akan melakukan pendampingan terhadap www.flickr.com SEPUTARKITA <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Targetkan 207 Daerah Miliki SPPIP 49 daerah dalam penyusunan SPPIP dan 29 daerah dalam menyusun Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP). SPPIP merupakan strategi yang sifatnya sektoral, dimana SPPIP merupakan turunan dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota/ kabupaten. Strategi tersebut memuat visi, misi dan arah pembangunan permukiman suatu kota. Dimana nantinya program-program prioritas dalam SPPIP ini akan dituangkan dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> untuk mendapatkan pendanaan atau investasi. “SPPIP ini terletak diantara Rencana Tata Ruang dan RPIJM. Berdasarkan pengalaman, seringkali RPIJM kita tidak diawali dengan strategi perencanaan yang baik sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak jelas. Oleh karena Untuk SPPIP ini akan berfungsi untuk menjembatani hal tersebut,” kata Dirjen <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Budi Yuwono saat memberikan arahan dalam acara “Kolokium SPPIP dan RPKPP Tahun Anggaran 2010” di Jakarta, Senin (17/5). 2010, Tahun Percepatan Perda Bangunan Gedung Direktorat Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> sudah memfasilitasi 266 kabupaten/ kota dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung. Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung hingga sekarang baru ada 36 kabupaten/kota dan 4 propinsi yang telah menurunkannya menjadi Perda. Sisanya masih bersifat pengaturan mengenai aspek administratif seperti perizinan (Izin Mendirikan Bangunan), kurang mengatur masalah teknis. Demikian disampaikan dalam sambutan Direktur Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri PU (SAMPU) Bidang Keterpaduan Pembangunan, Ismanto pada pembukaan “Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan Bangunan Gedung dan Lingkungan Wilayah I” di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (27/4). Diseminasi menghadirkan wakil pemerintah propinsi se - Jawa dan Sumatera, perawakilan DPRD masing-masing propinsi, dan unsur Kementerian Dalam Negeri agar tahun 2010 ini menjadi tahun percepatan terbitnya Perda Bangunan Gedung di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah Luncurkan UWSSP untuk Tiga Kota Kementerian Pekerjaan Umum melucurkan program Urban Water Supply and Sanitation Project (UWSSP) yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia senilai Rp. 221 miliar, APBN Rp. 19,4 miliar, dan APBD Rp. 71,5 miliar, di Jakarta, kamis (6/5). Program ini akan dilaksanakan di Kota Bogor, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Muara Enim dan akan mengalirkan air minum ke 62 ribu Sambungan Rumah (SR) atau setara dengan 310 ribu jiwa di tiga kota tersebut. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> juga akan memberikan support untuk Kabupaten Kapuas berupa sistem air baku Palingkau sekitar Rp. 100 miliar. Direktur Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, menegaskan bahwa peluncuran UWSSP diharapkan menandai dimulainya kinerja PDAM yang lebih profesional. Selama tiga tahun terakhir menurutnya <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> baru kali ini meluncurkan lagi program pinjaman Bank Dunia, hal itu karena pengalaman pinjaman sebelumnya yang membebani Pemda. “Pinjaman tidak perlu dihindari. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sudah menjadi tugas pemerintah daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM. Pemerintah pusat hanya melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan. Meskipun nilai pinjamannya kecil, namun saya harapkan menjadi pendorong pengembangan SPAM bagi Pemerintah Daerah yang kemampuan pendanaannya terbatas,” ujar Budi Yuwono. 30 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010
Iuran diperlukan untuk menjamin kesinambungan pelayanan dan pengembangan sarana Air Minum dan Sanitasi
Change language