SOP Personalia - CIPSED

4. Memperpanjang waktu cuti tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari
Manejemen (catatan : memperpanjang cuti wajib memberitahukan kepada
Manajemen terlebih dahulu dengan sarana tercepat);
5. Bertingkah laku dan berkelakukan yang membahayakan KSP XXX dan
merusak moral keryawan lainnya;
6. Memindahkan harta benda milik KSP XXX keluar dari lingkungan KSP XXX
tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Manajemen atau pejabat yang
berwenang untuk itu.
34.3 Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang tersebut diatas pada pasal 38.2 di
atas bersifat akumulatif. Dengan demikian, seorang karyawan dapat dikenakan
tindakan disipliner atas berbagai pelanggaran yang tidak berkaitan satu dengan
yang lain.
PASAL 32.
TINDAKAN DISIPLIN
32.1 Pada dasarnya tindakan disiplin yang diterapkan oleh KSP XXX IKHLAS
terhadap seorang karyawan bersifat korektif (memperbaiki) dan mendidik, agar
karyawan yang bersangkutan masih memperoleh kesempatan untuk
memperbaiki sikap dan perilakunya.
32.2 Tindakan disiplin yang dikenakan pada seorang karyawan,
akan tergantung dari derajat, besar atau seringnya pelanggaran dilakukan.
Jenis-jenis tindakan disiplin adalah :
a. Peringatan lisan;
b. Peringatan tertulis;
c. Pemecatan/Pemutusan hubungan kerja.
32.3 Peringatan lisan disampaikan kepada seorang karyawan oleh
atasan langsung dari karyawan yang bersangkutan setelah tindakan-tindakan
korektif, petunjuk dan nasihat maupun penyuluhan tidak membawa hasil.
32.4 Peringatan tertulis merupakan peringatan resmi, yang
ditujukan kepada seorang karyawan, karena terus melakukan pelanggaran
meskipun telah dilakukan peringatan lisan.
32.5 Peringatan tertulis akan diberikan berturur-turut tiga (3) kali,
yakni :
- Peringatan tertulis pertama, mempunyai masa berlaku tiga (3) bulan;
- Peringatan tertulis kedua, mempunyai masa berlaku tiga (3) bulan;
- Peringatan tertulis ketiga, mempunyai masa berlaku tiga (3) bulan.
Setelah peringatan ketiga, dan karyawan bersangkutan tidak juga menunjukkan
perubahan sikap atau perilaku, maka KSP XXX dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja.
KSP XXX
Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan
21