SOP Personalia - CIPSED

PASAL 41.
PROSEDUR PENYELESAIAN
Jika seorang karyawan tidak puas atau mempunyai penolakan atas peraturan kerja,
syarat kerja atau atas tindakan yang dilakukan oleh Manajemen, maka karyawan yang
bersangkutan boleh mengemukakan keluhannya dengan cara-cara sebagai berikut :
41.1 Pertama-tama, keluhan tersebut harus dibicarakan dengan
atasan langsung/kepala bagian yang bersangkutan (bila menyangkut tugas dan
tanggung jawabnya);
41.2 Apabila dalam waktu dua (2) hari, masalahnya masih belum
dapat diselesaikan secara memuaskan, karyawan tersebut dapat membicarakan
masalahnya dengan atasan berikutnya dan atau pengurus;
41.3 Dalam hal tidak tercapai kata sepakat sesudah pembicaraan
termaksud pada Pasal 42.2 maka kedua belah pihak dapat mengajukan
persoalan tersebut kepada pihak ketiga sesuai dengan Undang-undang No. 22
Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja.
Pasal 42. PROSEDUR PENYELESAIAN PELECEHAN SEKSUAL
42.1 Untuk memberikan perlindungan kepada karyawan dari tindakan pelecehan
seksual, Pengurus dan Manajemen KSP XXX membentuk Tim Layanan
Pengaduan Pelecehan Seksual. Tim Layanan Pengaduan Pelecehan Seksual
terdiri sedikitnya atas dua orang yang masing masing terdiri atas pengurus dan
atau pengawas. Dan bilamana dipandang perlu dapat dibantu oleh seorang atau
lebih tenaga pendamping independen yang ditunjuk oleh lembaga.
42.2 Pengaduan atas kasus pelecehan seksual disampaikan kepada Unit Layanan
Pengaduan Pelecehan Seksual melalui surat, email, telefon atau sarana
komunikasi lainnya. Selanjutnya untuk menjamin kenyamanan setiap karyawan
dalam menyampaikan pengaduan, maka setiap pengaduan diperlakukan secara
rahasia dan tertutup. Ekspose kepada pihak ketiga tidak dibenarkan dalam
bentuk apapun.
42.3 Berdasarkan hasil evaluasi, Unit Layanan Pengaduan Pelecehan Seksual,
memberikan rekomendasi penyelesaian kepada manajemen atas setiap kasus,
termasuk di dalamnya adalah memberikan rekomendasi tindakan hukum yang
sesuai dengan ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.
KSP XXX
Prosedur dan Peraturan Ketenaga‐Kerjaan
26