PDF - Digilib

• SEPUTAR AMPL •
KAMPANYE MELAWAN PEMISKINAN
Kemiskinan adalah masalah utama
bagi negara-negara berkembang,
termasuk Indonesia. Setiap hari,
50 ribu orang meninggal akibat dari
pemiskinan dan kesenjangan yang semakin
lebar antara masyarakat kaya dan miskin.
Tepat pada tahun 2000, para pemimpin
dunia dari 189 negara telah
berkomitmen berupa rencana global untuk
mengurangi kemiskinan hingga separuh
pada tahun 2015. Komitmen ini dikenal
sebagai Tujuan Pembangunan Milenium
(MDGs).
Untuk itu perlu adanya kampanye
berupa himbauan partisipasi dalam
melawan pemiskinan dan mendukung
tujuan pembangunan millennium. Tepat
pada Hari Penghapusan Kemiskinan
Sedunia, 17 Oktober 2007 lalu, digelar
kampanye "Bangkit dan Suarakan
Melawan Pemiskinan dan Pemenuhan
Tujuan Pembangunan Milenium".
Semua pihak diajak mengetahui dan
berpartisipasi memberi dukungan sebanyak-banyaknya
dalam waktu 24 jam
saja, yang menjadi pemecahan rekor dunia
atas jumlah dukungan mengakhiri
kemiskinan dan pencapaian MDGs
(Millenium Development Goals). Jumlah
dukungan yang semakin banyak menunjukkan
besarnya dukungan kita bagi pencapaian
tujuan tersebut.
Kampanye ini adalah kesempatan unik
untuk dapat menyalurkan aspirasi dengan
satu suara, satu tujuan, dalam satu hari.
Dan dari semua itu, aksi konkrit
masyarakat dan pemerintah menjadi hal
paling utama.
Bangkit dan Suarakan merupakan
inisiatif bersama berbagai unsur masyarakat,
perguruan tinggi, media massa,
lembaga swadaya masyarakat, organisasi
keagamaan, perusahaan swasta, pemerintah
daerah, dan sebagainya. • BW
Foto: Bowo Leksono.
Workshop "Penguatan Kelembagaan
Pengelolaan Sampah di Jakarta"
P
ersoalan sampah di negeri ini
seperti tak kunjung usai. Oleh
karena itu perlu segera disahkan
RUU Persampahan. Namun, RUU ini
masih banyak yang perlu disempurnakan,
seperti perlunya standar pelayanan minimum
dalam pengelolaan sampah.
Selain itu juga tentang kewajiban dan
hak masyarakat dalam memilah sampah
di sumber, membayar retribusi bagi
masyarakat, dan hak pendidikan bagi
masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Setidaknya itulah yang terkuak pada
workshop bertajuk "Penguatan Kelembagaan
Pengelolaan Sampah di Jakarta",
Kamis (25/10) di Kantor BPPT Jakarta.
Workshop ini hasil kerjasama antara JIP-
SYLFF, Dana Mitra Lingkungan, Dinas
Kebersihan DKI Jakarta, dan BPPT.
Selain itu, workshop ini mengungkap
dari sisi kelembagaan yaitu perlu ada
pengaturan agar pihak yang menangani
sampah lebih fokus. Saat ini dinas pengelola
sampah masih tergabung dalam
dinas yang membidangi urusan lainnya.
Kejelasan peran operator dan siapa saja
juga perlu diatur secara jelas.
Mengenai mekanisme kontrol anggaran,
diperlukan adanya transpasaransi
pengelolaan keuangan persampahan.
Selain itu perlu dilibatkan juga peran
masyarakat dalam manajemen anggaran
tadi. Dan tak kalah pentingnya perlu
dipertimbangkan kembali proporsionalisasi
anggaran untuk kebersihan
dibanding keperluan lainnya.
Dalam kontrol anggaran diperlukan
juga adanya sistem pengawasan dengan
adanya lembaga kontrol, spesifikasi
anggaran sampah, sosialisasi anggaran
kepada masyarakat, dan sosialisasi hasil
audit ke masyarakat.
Mengenai public campaign mempertimbangkan
perlunya kerjasama antara
dinas pengelola kebersihan dan
masyarakat. Peningkatan kesadaran
masyarakat melalui pendidikan juga
dianggap penting dalam kampanye pengelolaan
sampah di masyarakat. Sedangkan
langkah lainnya dapat dilakukan
melalui optimalisasi media yang ada
seperti situs atau lainnya dari dinas
pengelola kebersihan sendiri sebagai
pusat informasi bagi masyarakat.
Bahasan lain yaitu kerjasama vertikal
dan horizontal yang mengarisbawahi
masih lemahnya komunikasi antarpihak
terkait sehingga perlu ditingkatkan.
Tidak heran jika akhirnya koordinasi
kegiatan dari berbagai institusi pun masih
tumpang tindih dan berjalan sendirisendiri
sehingga perlu dibenahi untuk
efektivitas pengelolaan sampah. • FN
Percik
Oktober 2007
43