PDF - DigiLib | AMPL

S
EPUTAR WASPOLA
Pelaksanaan Kebijakan Nasional
Pembangunan AMPL Januari 2005
K
egiatan pada bulan Januari 2005
difokuskan pada penyelesaian laporan
lapangan dan pendokumentasian
hasil kegiatan tahun 2004 dan
persiapan pelaksanaan fasilitasi Kebijakan
Nasional Pembangunan Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan Berbasis
Masyarakat pada tahun 2005. Beberapa
kegiatan yang dilakukan antara lain koordinasi
dengan Kelompok Kerja (Pokja)
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
(AMPL), pertemuan/diskusi dengan proyek
CWSHP dan WSLIC-2 dalam rangka
penyiapan kerangka kerja sama pelaksanaan
kebijakan dan persiapan lokakarya
nasional di Surabaya.
Penyiapan Kerangka Kerja
Penyiapan kerangka pelaksanaan kebijakan
nasional AMPL Berbasis Masyarakat
pada 2005 dilakukan melalui serangkaian
pertemuan dan koordinasi dengan
Pokja AMPL di tingkat pusat (Pokja
AMPL). Beberapa hal penting yang dibahas
mencakup keluaran dan jenis kegiatan,
strategi pendampingan dan dukungan
TIPE
A
B
C
D
FASILITATOR
Dari WASPOLA dan berada
di lokasi proyek selama
proses fasilitasi
Berada di lokasi (lokakarya
atau pertemuan koordinasi)
berdasarkan jadual yang
disepakati
Langsung dari sekretariat
WASPOLA
Langsung dari sekretariat
WASPOLA
44 Percik
Mei 2005
Tabel 1 - Alternatif Disain Fasilitasi
FOKUS KEGIATAN FASILITASI
• Penguatan kemampuan tim propinsi dan kabupaten
• Pendampingan operasionalisasi kebijakan
(menindaklanjuti rencana kerja) yang telah
dihasilkan pada fasilitasi sebelumnya
• Mendukung propinsi dalam pelaksanaan fasilitasi
ke tingkat kabupaten
yang diperlukan baik dari WASPOLA
maupun Pokja AMPL.
Kesepakatan dan kesimpulan dari
diskusi ini antara lain menyepakati alternatif
(tipe) pendekatan fasilitasi Kebijakan
Berbasis Masyakat, sebagaimana
dijelaskan pada tabel 1. Pada alternatif fasilitasi
ini, terdapat situasi di mana fasilitator
WASPOLA tidak terlibat penuh di
lapangan tetapi hanya dalam kegiatan lokakarya
atau pertemuan tertentu, dan ini
disebut sebagai pendampingan terbatas.
Penentuan propinsi (lokasi tahun 2004)
sebagai lokasi pendampingan pada tahun
2005 dan tipe fasilitasinya (tipe A atau B,
dari tabel 1) dilakukan berdasarkan kriteria
yang disepakati pada lokakarya nasional,
tanggal 15-17 Februari 2005 di Surabaya.
Penyusunan Rencana Pelaksanaan
Kebijakan pada Proyek CWSH
WASPOLA dan Pokja AMPL akan bekerja
sama dengan proyek CWSH untuk
implementasi dan penerapan kebijakan
di empat propinsi lokasi proyek (Propinsi
Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat dan
• Penguatan kapasitas tim propinsi/kabupaten • Proyek CWSH, WSLIC dan propinsi lama
tentang kebijakan dan operasionalisasinya yang memilih pendampingan terbatas
• Monitoring dan supervisi proses operasionalisasi
kebijakan
• Pengembangan jaringan komunikasi melalui • CARE International, Plan Interna
agenda pertemuan-pertemuan yang disepakati tional, Islamic Relief International
• Pengenalan kebijakan dan proses operasionalisasinya
• Pengembangan konsep kemitraan dalam pelaksanaan
kebijakan untuk dapat dilakukan pada
tahun berikutnya
• Pengenalan kebijakan AMPL berbasis
masyarakat melalui lokakarya nasional
• Penyertakan staf teknis terkait pada acara
pelatihan bersama daerah lain
• Analisa kebutuhan untuk pelaksanaan kebijakan
untuk tahun berikutnya
LOKASI/SASARAN
Dipilih dari 7 propinsi yang telah mendapatkan
fasilitasi kebijakan tahun 2004.
Propinsi yang memilih pendampingan terbatas
akan diberlakukan dengan tipe B
• Prop. Sulawesi Tenggara
• Prop. NTT
• Solok, Musi Banyuasin, Subang dan
Sumba Timur
Kalimantan Tengah). Kerja sama ini dimaksudkan
dalam rangka percepatan penerapan
kebijakan melalui kegiatan proyek,
yang selanjutnya akan dikembangkan
oleh pemerintah daerah. WASPOLA,
Pokja AMPL dan proyek CWSH telah
melakukan pertemuan untuk menyamakan
persepsi dan kejelesan tentang peran
masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan
Kebijakan Berbasis Masyarakat
tersebut.
Secara umum disepakati bahwa strategi
pelaksanaan kebijakan mencakup penguatan
kapasitas dan pendampingan
untuk proses penyusunan rencana kerja
daerah bidang AMPL. Peran WASPOLA
adalah memberikan fasilitasi dalam penyelenggaraan
lokakarya di tingkat nasional,
propinsi dan kabupaten yang disepakati.
Penyusunan Rencana Pelaksanaan
Kebijakan pada Proyek WSLIC-2
Sebagaimana pada proyek CWSH,
proyek WSCLIC-2 juga akan bekerja
sama dengan Pokja AMPL dalam percepatan
penerapan kebijakan. WSLIC-2
akan mengembangkan kegiatan untuk
penerapan kebijakan dalam kerangka
proses pengakhiran proyek. Pokja AMPL
akan berperan lebih besar dibanding
WASPOLA. Peran WASPOLA akan terbatas
pada dukungan proses fasilitasi
melalui peran fasilitator propinsi di
Sumatera Barat, Bangka Belitung, NTB
dan Sulawesi Selatan.
Persiapan Lokakarya Nasional
di Surabaya
Setelah berakhirnya proses fasilitasi di
daerah, disepakati untuk mengadakan pertemuan
nasional dalam rangka konsolidasi
hasil fasilitasi tahun 2004 dan penyusunan
kerangka kerja fasilitasi untuk tahun 2005.
Dan untuk itu, berdasarkan kesepakatan
bersama Pokja AMPL akan diadakan
lokakarya di Surabaya pada tanggal 15-17
Februari 2004. • (MJ)