mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham ... - Elsam

Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X 

Tahun 2005 

Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia 

MEKANISME DOMESTIK UNTUK MENGADILI 

PELANGGARAN HAM BERAT 

MELALUI SISTEM PENGADILAN 

ATAS DASAR UU No. 26 Tahun 2000 

Prof. Dr. Muladi, S.H. 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat 

Jl Siaga II No 31 Pejatien Barat, Jakarta 12510 

Telp (021) 7972662, 79192564 Fax : (021) 79192519 

Website : www.elsam.or.id Email : elsam@nusa.or.id

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005 

Bahan Bacaan 


1. Pengantar 

Bagian Pertama 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN ASAS-ASAS 

Setiap negara memiliki kedaulatan di dalam wilayahnya dan berhak menentukan suatu sistem hukum 

nasional yang menentukan berlakunya hukum nasional atas dasar jurisdiksi substansi (ratione materiae), 

jurisdiksi temporal (ratione temporis), ratione territorial (ratione loci) dan jurisdiksi personal (ratione personae). 

Namun demikian terdapat perkembangan yang menarik berkaitan dengan proses pengadilan terhadap 

pelanggaran HAM berat (gross/serious violation of human rights) yang dianggap kejahatan yang sangat berat 

yang melanggar kepentingan yang dilindungi hukum internasional (delicta juris gentium) dan merupakan 

musuh semua umat manusia (hostis humani generis) serta merupakan kepentingan, tugas dan kewajiban 

seluruh negara untuk menegakkan hukum (responsibility to all state/erga omnes). Pelanggaran HAM berat 

telah mencederai nurani warga seluruh negara di dunia. 

Atas dasar pemikiran di atas, proses pengadilan terhadap pelanggaran HAM berat seperti kejahatan perang 

(war crimes), genosida (genocide) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dalam 

sejarah mengalami perkembangan yang sangat bervariasi. Di samping pengadilan nasional (misalnya 

Indonesia atas dasar UU No. 26 Tahun 2000), berkembang pula pengadilan supranasional ( mis. IMT 

Nuremberg, IMTFE di Tokyo, ICTR, ICTY dan ICC) dan perpaduan antara pengadilan nasional dan 

internasional (Hybrid Model) seperti yang berkembang di Sierra Leonne, Kamboja dan Timor Timur. 

Perkembangan lain yang menarik adalah praktek penerapan jurisdiksi universal (universal jurisdiction) oleh 

negara-negara tertentu di mana nasionalitas terdakwa atau para korban, atau tempat di mana kejahatan 

dilakukan tidak menentukan di mana dan kapan suatu peradilan dapat dilakukan., sehingga pengadilan 

setiap negara dapat mengadilinya. 

2. Pengadilan Nasional Sebagai ‘ The Forum of First Resort ‘ 

Sebelum membahas pengadilan HAM Indonesia, sebaiknya dipahami terlebih dahulu tentang hakekat, 

asas dan praktek pengadilan nasional dalam konteks hukum internasional. Sekalipun proses peradilan 

internasional telah banyak mengatur tentang pertanggungjawaban pidana secara individual (individual 

criminal responsibility) terhadap pelbagai pelanggar HAM berat (kejahatan perang, genosida dan kejahatan 

terhadap kemanusiaan), namun sistem hukum nasional tetap merupakan pilihan utama (primary fora) 

untuk menegakkan pertanggungjawaban tersebut. Hal ini sesuai dengan kewajiban negara untuk 

menegakkan prinsip supremasi hukum. Pertimbangan lain adalah kedekatannya dengan tempat, suasana 

dan iklim pada saat kejahatan terjadi, dan kedekatannya dengan pelaku serta korban. Tribunal ad hoc 

internasional (mis. ICTY dan ICTR) sekalipun menggunakan istilah ‘primacy’ terhadap pengadilan nasional 

(Art. 9.2 ICTY Statute : ’The International Tribunal shall have primacy over national court’), pada dasarnya tetap 

memberikan kesempatan mengadili terlebih dahulu kepada sistem pengadilan nasional. Istilah yang 

digunakan dalam Preamble ICC lebih jelas yakni ‘complementary’ (ICC…... shall be complementary to national 

criminal jurisdiction). 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 1


Bahan Bacaan 


3. Asas-asas Umum Sebagai Landasan Jurisdiksi 

Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem pengadilan nasional tidak mungkin dapat menerapkan 

jurisdiksi atas semua kejahatan tanpa mempedulikan di mana kejahatan tersebut terjadi. Jurisdiksi nasional 

tersebut harus mentaati ketentuan-ketentuan baik yang diatur oleh hukum nasional maupun asas-asas 

hukum internasional. 

Pada dasarnya 

tersebut : 

terdapat ketentuan hukum internasional yang mengakui 5 (lima) landasan jurisdiksi 

a. Asas teritorialitas (the territorial principle) yang menegaskan bahwa setiap negara berhak mengatur dan 

menerapkan hukumnya terhadap perbuatan yang seluruh atau sebagian bagian substansialnya 

dilakukan di wilayah teritorialnya. Asas ini di beberapa negara mengalami perluasan , yaitu hukum 

pidana nasional diberlakukan juga apabila suatu bagian elemen utama dari akibat (substantial effect) 

kejahatan terjadi di negara tersebut (the effect principle); 

b. Asas nasionalitas (the nationality principle) yang mengatur bahwa setiap negara dapat menerapkan 

jurisdiksinya terhadap pelaku kejahatan yang merupakan warganegaranya, tanpa menghiraukan 

tempat dilakukannya perbuatan. Hal ini berkaitan dengan aktivitas, kepentingan, status dan hubungan 

warganegaranya. Ada negara yang membatasi berlakunya asas ini untuk tindak pidana tertentu yaitu 

kejahatan berat, tetapi banyak juga yang menerapkannya untuk semua kejahatan tanpa memperhatikan 

di mana kejahatan dilakukan; 

c. Asas perlindungan (the protective principle) yang mengatur bahwa perbuatan yang bersifat extraterritorial 

yang dilakukan oleh warganegaranya akan menimbulkan bahaya baik aktual maupun 

potensial terhadap kepentingan penting negara, biasanya berkaitan dengan keamanan nasional atau 

integritas dan beberapa fungsi penting dari negara. Termasuk di sini espionage, pemalsuan uang dan 

sumpah palsu di depan pejabat konsuler; 

d. Asas personalitas pasif (the passive personality principle). Asas ini menegaskan jurisdiksi negara untuk 

diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan di luar teritori negara oleh seorang bukan warganegara, 

di mana korban perbuatan tersebut adalah warganegara negara tersebut. Biasanya hal ini diterapkan 

terhadap teroris dan pelaku serangan terorganisasi yang lain terhadap warganegara dengan alasan 

kewarganegaraannya; tidak jarang digunakan untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan 

yang diatur hukum nasional yang dilakukan di luar negeri, termasuk pelanggaran HAM; 

e. Asas universalitas (the universality principle) yang sangat penting untuk mengadili pelanggaran HAM 

berat dan kejahatan-kejahatan lain yang diakui oleh masyarakat negara-negara sebagai kejahatan yang 

menarik perhatian internasional seperti pembajakan di laut dan di udara serta mungkin terorisme dan 

perdagangan budak. Asas ini memungkinkan suatu negara untuk menerapkan jurisdiksi terhadap 

pelaku kejahatan tertentu yang sangat berat dan berbahaya terhadap umat manusia, tanpa 

memperhatikan apakah negara tersebut ada kaitannya (nexus) dengan kejahatan, pelaku atau korban. 

Dalam hal ini setiap negara dianggap mempunyai kepentingan untuk menerapkan jurisdiksi ini atas 

kejahatan seperti pembajakan, perdagangan budak, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, 

penyiksaan, sabotase dan genosida. Pengalaman menunjukkan bahwa dasar hukum - apakah traktat 

atau kebiasaan - bervariasi dari kejahatan yang satu ke kejahatan yang lain. Apabila kejahatan tersebut 

berkaitan dengan suatu ‘erga omnes obligation’ atau suatu ‘jus cogens norm’ (peremptory norms) maka 

alasan setiap negara untuk menerapkan jurisdiksinya lebih kuat. Namun demikian apabila negara yang 

memiliki territorial memang berkehendak (willing) dan mampu (able) untuk mengadili, negara lain pada 



Bahan Bacaan 


umumnya menangguhkannya. Perjanjian (treaty) yang mengijinkan (permit) negara untuk menerapkan 

hukum atas dasar jurisdiksi universal termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Penyiksaan 

(Torture Convention) 1984. Kemudian yang mewajibkan (require) adalah 1956 Slavery Convention dan 

Apartheid Convention. Apabila tidak diatur dalam treaty, maka yang berlaku adalah hukum kebiasaan 

internasional. Dalam hal ini sifatnya mengijinkan (permissive) dan tidak memerintahkan (mandatory). 

(‘States may, but are not required’). Saat ini dalam beberapa hal diterapkan kewajiban negara untuk 

mengekstradisikan atau menuntut pelaku (aut dedere aut judicare). 

4. Pelbagai Variasi yang Terjadi 

Sekalipun baik treaties maupun hukum kebiasaan internasional telah mempertimbangkan bahwa 

pengadilan nasional/domestik merupakan ‘primary arena’ untuk mengadili atas dasar pertanggungjawaban 

individual, namun ternyata bahwa variasi yang luas dirumuskan dalam pelbagai perjanjian internasional 

dari kejahatan yang satu ke kejahatan yang lain. Ada yang mengharuskan tetapi ada juga yang hanya 

mengijinkan. 

Contoh pertama adalah masalah genosida (genocide). Sekalipun Genocide Convention bermaksud memikirkan 

keberadaan pengadilan internasional untuk mengadili genosida, hampir semua negara peserta 

mengantisipasi bahwa pengadilan nasional merupakan ‘the primary fora’. Sehubungan dengan itu, Article VI 

mewajibkan (requires) para pihak untuk memidana perbuatan genosida yang dilakukan dalam teritorinya. 

Dalam hal ini ‘extra-territorial jurisdiction’ tidak memperoleh penegasan. Kemungkinan penerapan jurisdiksi 

territorial didasarkan atas asas nasionalitas dan asas personalitas pasif. 

Bisa dicatat bahwa sekalipun dalam konvensi tidak secara tegas diatur tentang ‘universal jurisdiction’ (extraterritorial 

jurisdiction), namun atas dasar ‘customary international law’ hal ini terjadi atas dasar ‘erga omnes 

nature of the ban on genocide’. Contohnya adalah ‘Eichmann and Demanjuk cases’, yang menegaskan 

penerapan jurisdiksi universal terhadap genosida. 

Contoh kedua berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Pelbagai 

Tribunal internasional yang dibentuk setelah PD II untuk mengadili kejahatan perang dan kejahatan 

terhadap kemanusiaan (IMT dan IMTFE) acap kali mendasarkan pada asas jurisdiksi universal. Namun 

demikian dalam beberapa pengadilan yang digelar juga mendasarkan pada asas territorial dan asas 

nasionalitas. Sebagaimana genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan juga tunduk pada jurisdiksi 

universal. Sehubungan dengan kejahatan perang (war crimes), setiap negara boleh mengadili pelanggaran 

berat (grave breaches) terhadap Konvensi Jenewa dan Protocol I; Konvensi mewajibkan setiap negara untuk 

menetapkan sanksi pidana yang efektif (to provide effective penal sanctions) kepada setiap orang yang 

melakukan ‘grave breaches’, menemukan pelakunya dan menuntut atau mengekstradisikannya. 

Sampai dengan tahun 1990-an, tidak nampak adanya penuntutan terhadap kejahatan perang atas dasar 

instrumen ini murni atas dasar asas universalitas. Terhadap pelanggaran terhadap bagian lain Konvensi 

dan Protokol, termasuk ‘Common Article 3 ‘ atau Protocol II, nampaknya tidak ada perintah atau kewajiban 

penuntutan atau ekstradisi, atau ketentuan tentang jurisdiksi universal. Meskipun demikian, hukum 

kebiasaan cenderung mengakui jurisdiksi universal atas jangkauan yang lebih luas dari kejahatan perang 

daripada yang masuk kategori ‘grave breaches’ dari Konvensi dan Protocol I. Sebagai contoh adalah 

Konvensi The Haque 1954 tentang ‘The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict’, 

mewajibkan negara-negara untuk mengambil segenap langkah-langkah yang diperlukan untuk menuntut 

dan menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi disiplin terhadap siapa saja, apapun kewarganegaraannya yang 



Bahan Bacaan 


melakukan atau memerintahkan terjadinya pelanggaran terhadap konvensi. Hal ini (jurisdiksi universal) 

bersifat perintah (mandatory), sekalipun konvensi tidak memuat ketentuan pidana yang lain. 

Contoh yang lain adalah ketentuan yang berkaitan dengan ‘Slavery and Forced Labour’. Di bawah Slavery 

Convention (1956), negara-negara peserta harus melakukan kriminalisasi terhadap perbudakan dan 

perdagangan budak, tanpa mempertimbangkan dimana perbuatan terjadi. Bahkan, ‘slave trade’ harus 

dipidana seberat-beratnya. Dalam hal ini tidak jelas apakah hukum kebiasaan internasional mewajibkan 

semua negara untuk menerapkan jurisdiksi universal terhadap perbudakan, sekalipun mengenai 

perbudakan paling tidak negara-negara mengaturnya secara ‘permissive’ atas dasar hukum kebiasaan 

internasional. Sepanjang mengenai kerja paksa (forced labour), Konvensi 1930 mewajibkan negara-negara 

untuk memidananya sebagai tindak pidana, sedang ‘Convention on Forced Prostitution’ mewajibkan negaranegara 

untuk memidana setiap orang yang berperan serta, namun tidak memuat kewajiban untuk 

melakukan ekstradisi. 

Contoh selanjutnya adalah berkaitan dengan penyiksaan (torture). Konvensi tentang Penyiksaan secara jelas 

mewajibkan negara-negara untuk menjamin agar penyiksaan, percobaan untuk melakukannya dan 

penyertaan (complicity) untuk melakukan penyiksaan merupakan tindak pidana (dikriminalisasikan) dan 

memidananya secara patut sesuai dengan beratnya. 

Selanjutnya negara-negara wajib mengatur untuk memidana penyiksaan yang terjadi di wilayah 

teritorinya, oleh warganegaranya, dan apabila dipandang perlu, terhadap warganegaranya (korban), juga 

segala keadaan yang lain di mana negara tersebut memilih untuk tidak mengekstradisikan si pelaku. 

Melebihi ketentuan konvensi, hukum kebiasaan internasional mengijinkan negara-negara untuk 

menerapkan jurisdiksi universal terhadap penyiksaan. 

Contoh berikutnya mengenai ‘Apartheid’. Konvensi Apartheid mengijinkan bahkan memerintahkan negaranegara 

peserta untuk menentukan dan menerapkan kriminalisasi yang dilakukan dimana pun juga 

(committed anywhere). Tribunal internasional juga dipertimbangkan dan mewajibkan negara-negara untuk 

mengekstradisikan pelaku sesuai dengan perundang-undangan yang ada. 

Contoh terakhir berkaitan dengan kejahatan Penghilangan Paksa (Forced Disappearances). Terlepas dari 

kejahatan terhadap kemanusiaan asas jurisdiksi dalam hal ini juga mengalami perkembangan. Pada tahun 

1992, Resolusi Sidang Umum PBB menyerukan kepada negara-negara anggota untuk 

mengkriminalisasikan ‘apartheid’ sebagai kejahatan berat dan mewajibkan negara-negara untuk 

mengekstradisikannya atau menuntut pelakunya, dan menyerukan pengaturan daluwarsa yang panjang. 

5. Relevansinya dengan Hukum Nasional 

Negara-negara peserta konvensi mempunyai kewajiban untuk mengkriminalisasikan dan memidana 

kejahatan-kejahatan tertentu dalam hukum pidana nasionalnya sebagai pelaksanaan kewajiban tersebut. 

Bentuk lain adalah bahwa sistem hukum nasional atau domestik mengijinkan untuk secara langsung di 

bawah hukum internasional. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, sebenarnya merupakan 

pelanggaran terhadap komitmen internasional. Namun demikian akibat dari bervariasinya kewajibankewajiban 

atas dasar konvensi internasional (treaty-based duties) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, 

maka jangkauan (coverage) hukum nasional atau hukum domestik yang mengaturnya juga bervariasi dari 

kejahatan yang satu ke kejahatan lainnya. 

Sebagai contoh adalah sepanjang berkaitan dengan ‘genocide’, hukum nasional/domestik membatasi 

pengaturannya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam wilayahnya (state’s soil), 



Bahan Bacaan 


sedangkan mengenai penyiksaan (torture), jangkauannya diperluas meliputi perbuatan-perbuatan yang 

dilakukan di mana saja (acts committed anywhere). Di lain pihak, ada juga negara-negara yang dalam hukum 

nasionalnya mengatur sesuatu yang melebihi kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Mereka 

mengijinkan penuntutan atas dasar asas universalitas, walaupun konvensi internasional yang relevan 

hanya mewajibkan penuntutan atas dasar asas teritorialitas. Dalam hal ini ada kemungkinan negara 

tertentu memidana perbuatan tertentu, padahal konvensi internasional yang relevan tidak mewajibkan 

pemidanaan. 

Ruang lingkup pengaturan kewajiban internasional dalam hukum domestik , baik secara lengkap, tidak 

lengkap atau melebihi apa yang diwajibkan, merupakan pilihan yang harus dipertanggungjawabkan dalam 

rangka melakukan penuntutan, sesuai dengan pelbagai variasi kewajiban yang digariskan baik dalam 

konvensi maupun hukum domestik. Dalam kriminalisasi juga terdapat variasi, dimana ada negara yang 

sepenuhnya mengikuti konsepsi hukum internasional dalam mendefinisikan kejahatan (definition of crime in 

toto), sementara yang lain berusaha untuk mendefinisikannya sendiri sesuai dengan keutuhan nasionalnya. 

Di samping itu ada juga negara yang hanya memanfaatkan hukum pidana yang ada yang mengatur 

‘common crimes’ seperti pembunuhan (murder) atau penganiayaan (battery) untuk memproses pelanggar 

HAM. Catatan : Larangan untuk menerapkan ketentuan ‘ordinary crimes’ terhadap pelanggaran HAM berat, 

sehingga mengakibatkan pengecualian terhadap asas ‘ne bis in idem’ antara lain terdapat dalam Statuta ICTY 

Article 19. 2 (a). 

6. Pengalaman Beberapa Negara 

Sampai tahun 1990-an penuntutan para pelanggar hukum HAM internasional melalui pengadilan nasional 

jarang dilakukan. Praktek yang dilakukan negara-negara Sekutu setelah PD II, begitu juga yang kemudian 

dilakukan oleh Perancis, Australia, Canada, UK, dan Croatia merupakan perkecualian. Sampai tahun 1980- 

an bisa disebut apa yang terjadi di Yunani (Greek) yang mengadili anggota-anggota junta militer menyusul 

keruntuhannya tahun 1974. 

Sepanjang mengenai genosida, di samping kasus Eichmann di Israel tahun 1960-an, hanya ada sedikit 

penuntutan setelah PD II. Di Equatorial Guinea pemerintah mengadili mantan diktator atas tuduhan 

genosida dan kejahatan lain. Demikian juga yang terjadi di Kamboja, di mana Pemerintah atas bantuan 

Vietnam berusaha mengadili Pol Pot Pemimpin Khmer Merah dan Ieng Sari secara in absentia atas genosida 

tahun 1979. Pengadilan ini boleh dikatakan kurang memadai karena nuansa politik yang besar dan kurang 

dipenuhinya prinsip ‘due process’ dalam pelaksanannya. Mengenai kejahatan perang (war crimes) 

pengadilan domestik frekuensinya lebih tinggi atas dasar ketentuan domestik yang mengatur peradilan 

militer, sekalipun boleh dikatakan sebagian besar kejahatan perang tidak diadili semenjak berlakunya 

Konvensi Jenewa 1949. Yang dipublikasikan secara luas antara lain yang terjadi di Amerika Serikat yaitu 

kasus Calley dalam perang Vietnam. 

Perkembangan selanjutnya bisa dicatat apa yang terjadi di Latvia pada tahun 1996 yang mengadili pejabatpejabat 

di era Soviet; kemudian di Guatemala tahun 1980-an yang memproses genosida para mantan 

pemimpin militer; selanjutnya tahun 1990-an Hungaria memproses pembunuhan-pembunuhan selama 

pemberontakan tahun 1956. Demikian pula yang terjadi di Argentina pada tahun 1999, di Jerman setelah 

reunifikasi pada tahun 1990 dan di Ethiopia pada tahun 1991. Indonesia mencatat adanya pengadilan 

militer terhadap 24 tentara di Aceh, di samping Pengadilan HAM untuk Timor Timur dan Tanjung Priok. 



Bahan Bacaan 


7. Proses Penuntutan oleh Pengadilan Nasional Negara Lain 

Pengadilan hukum pidana oleh suatu negara di luar tempat dimana pelanggaran HAM berat terjadi juga 

merupakan salah satu opsi. Negara yang berusaha mengadili kejahatan yang dilakukan di luar negeri 

dapat menerapkan jurisdiksi atas dasar nasionalitas pelaku atau nasionalitas korban. Apabila negara 

tersebut tidak ada kaitannya dengan kejahatan tersebut, asas yang digunakan adalah asas universalitas 

dengan memberlakukan jurisdiksi universal. 

Dalam hal ini negara yang bersangkutan harus membuat ketentuan hukum pidana yang mengijinkan 

penuntutan atas perbuatan extra-territorial atau mengijinkan penuntutan langsung atas dasar hukum 

internasional. 

Dalam kerangka ini seharusnya kejahatan internasional yang dilakukan di luar negeri mungkin dituntut 

atas dasar ketentuan khusus yang diumumkan bahwa negara tersebut mentaati kewajiban hukum 

internasional. Bisa juga konvensi internasional itu sendiri menentukan bahwa negara tersebut menetapkan 

hukum yang mengatur tentang perbuatan extra-territorial. Contohnya adalah Konvensi Penyiksaan 1984 

mewajibkan negara-negara untuk mengatur ketentuan yang mengijinkan penuntutan terhadap penyiksaan 

yang dilakukan di luar batas negara. Demikian pula dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protocol I. Dalam 

kedua hal ini negara-negara harus memiliki suatu perundang-undangan yang diperlukan untuk 

mengkriminalisasikan ‘grave breaches’ tanpa memperhatikan tempat di mana perbuatan dilakukan. 

Beberapa negara perundang-undangannya mengatur mengenai perbuatan extra-territorial sekalipun 

konvensi yang relevan tidak mewajibkan penalisasi perbuatan tersebut. Contohnya adalah AS dan Perancis 

yang mengatur genosida atas dasar asas nasionalitas dan Perancis atas dasar asas nasionalitas dan 

personalitas pasif, di samping asas teritorialitas yang ditentukan dalam Konvensi. 

Beberapa negara juga mengatur kejahatan internasional di samping yang ditentukan dalam Konvensi. 

Belgia, Spanyol, Swedia dan AS dalam mengatur kejahatan perang mencakup kejahatan-kejahatan lain di 

luar ‘grave breaches’. Konvensi Jenewa termasuk pelanggaran Protocol II. Pengaturan tentang genosida di 

Perancis tahun 1992 mencakup pula tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketentuan di Canada yang 

mengatur tentang kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan mengijinkan penuntutan 

terhadap seorang asing atas perbuatannya di luar Canada terhadap orang asing lain. Syaratnya adalah atas 

dasar kehadirannya di Canada . 

Praktek di pelbagai negara menunjukkan bahwa sampai pertengahan 1990-an terungkap bahwa ada 

kecenderungan negara-negara tidak menghendaki (unwillingness) untuk memidana pelaku kekejaman yang 

dilakukan di luar negeri, lebih-lebih bilamana kejahatan tidak dilakukan oleh atau diarahkan kepada 

warganegaranya. Perkembangan yang menarik terjadi setelah ICTR dan ICTY digelar, dalam hal mana 

sejumlah negara Eropa mulai menuntut pelaku kejahatan yang berada dalam wilayahnya, atas dasar 

ketentuan domestik yang melaksanakan Konvensi Jenewa atau Konvensi lain. 

Tersangka dalam konflik Yugoslavia dapat dituntut di Belanda, Jerman dan Denmark serta Austria dan 

Swiss. Demikian pula tersangka kasus Rwanda yang dapat dituntut di Swiss, Perancis dan Belgia. Demikian 

pula yang terjadi di Spanyol dan negara lain, yang menerapkan asas jurisdiksi universal untuk mengadili 

mantan-mantan pejabat di Chili, Argentina dan Guatemala dalam rezim militer tahun 1970 dan 1980-an 

seperti Jendral Augusto Pinochet. Januari tahun 2000 Senegal mengadili diktator Chad Hissene Habre yang 

diasingkan ke Senegal sejak 1990. 



Bahan Bacaan 


Perkembangan selanjutnya yang terjadi adalah hukum pidana di beberapa negara mengatur kemungkinan 

pemidanaan secara extra-territorial terhadap kejahatan biasa. Contohnya Perancis. Bagi warganegara 

Perancis berlaku untuk semua kejahatan yang dipidana di Perancis dan untuk orang asing terbatas pada 

kejahatan melawan negara Perancis. Amerika menerapkan prinsip extra-territorial pada orang asing yang 

melakukan terorisme. KUHP Swedia memungkinkan diadilinya warganegara Swedia dan orang asing yang 

tinggal di Swedia atas kejahatan yang dilakukan di luar negeri dengan syarat perbuatan tersebut 

merupakan tindak pidana di tempat tersebut termasuk kejahatan menurut hukum internasional. 

8. Kesimpulan 

a. Pengadilan nasional merupakan ‘the primary forum’ untuk mengadili para pelanggar HAM berat. 

Pengadilan di mana kejahatan dilakukan sangat praktis mengingat (1) keterkaitan dengan masyarakat 

setempat, sehingga memiliki effek ‘deterrent’; (2) memudahkan mencari bukti-bukti, saksi-saksi dan para 

pelaku; (3) tidak mahal dan lebih mudah dilaksanakan; 

b. Kendala terhadap pengadilan nasional biasanya berkaitan dengan (1) disfungsionalisasi pengadilan 

karena sebab-sebab tertentu; (2) pelanggaran HAM biasanya berkaitan dengan kebijakan negara ; 

c. Pengadilan nasional hanya akan efektif apabila (1) dilakukan secara ‘fair and effective’; (2) keberadaan 

hukum materiil dan hukum formil yang memadai; (3) penyidik, penuntut umum, hakim dan pengacara 

terlatih dengan baik; (4) keberadaan infrastruktur sistem peradilan pidana yang memadai; dan (5) 

keberadaan budaya yang menghormati ‘fairness’ dan ‘impartiality’ dari proses peradilan dan hak-hak 

pelaku; 

d. Eksistensi dari Tribunal internasional, ‘mixed tribunals’ dan penerapan jurisdiksi universal sekalipun 

penting untuk memicu digelarnya pengadilan nasional sebaiknya hanya dilakukan apabila pengadilan 

nasional manunjukkan gejala ‘unwilling and unable’, sehingga peranannya bersifat komplementer 

terhadap pengadilan nasional. 



Bahan Bacaan 


Bagian Kedua 

CATATAN TERHADAP PENGADILAN HAM NASIONAL 

1. Keberadaan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak terlepas dari perkembangan 

Pengadilan HAM internasional baik yang bersifat ad hoc (yang berlaku di Nuremberg, Tokyo, Rwanda 

dan bekas Yugoslavia) maupun yang bersifat permanen (Statuta Roma 1998 tentang the International 

Criminal Court). Dalam hal ini dapat dikaji : 

(a) Bentuk peradilan ad hoc tersebut pada Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 yang berlaku untuk locus dan 

tempos delicti tertentu mengacu pada bentuk pengadilan internasional ad hoc, yang antara lain 

memungkinkan berlakunya prinsip retroaktivitas (sip. hal ini masih perlu diperdebatkan); 

(b) Perumusan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7 s/d Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 sesuai dengan penjelasannya disesuaikan dengan “Rome 

Statute of International Criminal Court “ Pasal 6 dan Pasal 7 (genocide and crimes against humanity); 

(c) Beberapa norma yang diatur juga sama dengan yang diatur dalam Statuta Roma 1998, seperti 

perkecualian yurisdiksi terhadap mereka yang berumur di bawah 18 tahun pada saat tindak pidana 

dilakukan (exclusion of jurisdiction over persons under eighteen); 

(d) Perlindungan korban dan saksi serta kewajiban untuk membayar kompensasi, restitusi dan 

melakukan rehabilitasi terhadap korban atau ahli warisnya (sip. pelaksanaannya menunggu PP); 

(e) Sistem ‘individual responsibility’ yang digunakan; 

(f) Pengaturan tentang ‘Responsibility of commanders and other superiors’; 

(g) Tidak berlakunya asas daluwarsa bagi tindak pidana di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM (nonapplicability 

of statute of limitations). 

2. UU No. 26 Tahun 2000 masih mengandung kelemahan-kelemahan, antara lain : 

(a) UU No. 26 Tahun 2000 tidak secara tuntas memperhitungkan konsekuensi penyesuaian jenis-jenis 

tindak pidana (genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan) yang diatur dalam UU No. 26 

Tahun 2000 dengan Statuta Roma (genocide and crimes against humanity). Hal ini disebabkan karena 

UU No. 26 Tahun 2000 tidak mengatur sekaligus tentang penyesuaian unsur-unsur tindak pidana 

(Elements of Crimes) yang sesuai dengan Art. 9 Statuta Roma, diharapkan dapat membantu 

Pengadilan untuk menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana di atas; 

(b) UU No. 26 Tahun 2000 tidak mengatur ketentuan yang sangat penting bagi pelaksanan proses 

peradilan yang merdeka dan tidak memihak sebagaimana diatur dalam Art. 70 dan Art. 71 yang 

mengatur ‘Offenses against the administration of justice’ dan ‘Sanctions for misconduct before the court’; 

(c) Sekalipun di dalam Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 ditentukan bahwa dalam hal tidak ditentukan 

lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan 

berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, namun mengingat kekhususannya sebagai 

‘extraordinary crimes’, dalam hal-hal tertentu perlu antisipasi pengaturan hukum acara khusus. Hal 



Bahan Bacaan 


ini sesuai dengan Art. 51 Statuta Roma yang menegaskan pentingnya ‘Rules of procedure and 

Evidence’ yang merupakan instrumen untuk menerapkan Statuta; 

(d) Pengaturan tentang perlindungan korban dan saksi serta kompensasi, restitusi dan proses 

rehabilitasinya. Hal ini sangat penting karena seringkali berkaitan dengan hukum acara (misalnya 

saja kemungkinan dilakukannya ‘in camera proceedings’ atau presentasi, pembuktian melalui sarana 

elektronik). 

3. Pengadilan HAM (baik yang bersifat ad hoc maupun permanen) mempunyai semangat (spirit) yang 

sama, baik yang bersifat umum (general spirit) maupun yang bersifat khusus (specific spirit). Secara 

umum keberadaan pengadilan HAM tersebut berusaha mengamankan penghormatan terhadap HAM 

dan kebebasan dasar (human rights and fundamental freedom); sedangkan secara khusus keberadaan 

pengadilan HAM mengandung pelbagai semangat sebagai berikut : 

(a) Berupaya untuk menciptakan keadilan bagi semuanya (to achieve justice for all); 

(b) Mengakhiri praktek ‘impunity’, yaitu sikap mengabaikan tanpa memberi hukuman bagi para 

pelanggar HAM berat tanpa perkecualian. Di sinilah urgensi berlakunya ’the principle of individual 

criminal responsibility/accountability’; 

(c) Untuk membantu mengakhiri konflik yang terjadi sebagai awal mula kekerasan dan kekejaman; 

(d) Khusus pengadilan HAM permanen (bukan yang bersifat ad hoc) bertujuan untuk memperbaiki 

kekurangan atau kelemahan (deficiencies) dari pengadilan ad hoc, yang mencerminkan terjadinya 

‘selective justice’; 

(e) Mencegah timbulnya kejadian serupa di masa datang. 

4. Bagi Indonesia mendemonstrasikan pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2000 secara sungguh-sungguh 

(genuinely) sangat penting untuk membuktikan pada dunia luar (PBB), bahwa kita berkehendak (willing) 

dan mampu (able) mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi. Tidak mustahil Dewan Keamanan 

PBB membentuk Tribunal internasional ad hoc nantinya bilamana : 

(a) Proses peradilan yang telah atau sedang dilakukan atau diputuskan ditujukan untuk melindungi 

(shielding) si pelaku dari pertanggungjawaban pidana; 

(b) Terjadi keterlambatan proses pengadilan yang alasannya tidak dapat dibenarkan (unjustified delay); 

(c) Proses peradilan tidak dilaksanakan secara merdeka (independently) dan tidak memihak (impartially). 

Inilah yang dinamakan pengadilan pura-pura (sham proceeding) yang bahkan dapat 

mengesampingkan asas ‘ne bis in idem’. Dalam pelbagai Statuta Tribunal Internasional ad hoc bahkan 

ada ketentuan bahwa Tribunal Internasional dapat mengadili kembali, bilamana pengadilan 

nasional mengadili si pelaku atas dasar kejahatan biasa (ordinary crimes). Apabila butir a, b, c 

tersebut merupakan parameter untuk menentukan ‘unwllingness’ maka ukuran ’inability’ dalam 

kasus-kasus tertentu terjadi apabila pengadilan mempertimbangkan bahwa telah terjadi kegagalan 

secara menyeluruh atau substansial atau ketidaksediaan sistem pengadilan nasional untuk 

menemukan tersangka atau bukti-bukti atau sama sekali tidak mampu untuk menyelenggarakan 

proses peradilan (collapsed). Kedudukan pengadilan internasional jelas lebih tinggi daripada 

pengadilan nasional. Pengadilan (Tribunal ad hoc menggunakan istilah “primacy”, sedangkan ICC 

menggunakan istilah yang lebih sopan yaitu ‘complementary’. Sebenarnya dalam hal ini ‘the national 

courts have primary jurusdiction to try the accused’. 



Bahan Bacaan 


5. Dalam hal berlakunya asas retroaktif yang dianggap bertentangan dengan asas legalitas (nullum 

delictum nulla poena sine lege) merupakan hal yang ‘debatable’. Alasan yang tertera dalam Penjelasan 

Umum UU No. 26 Tahun 2000 atas dasar Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 (“Dalam menjalankan hak dan 

kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 

dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 

lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”), tidak sepenuhnya tepat, sebab 

perkecualian yang nampaknya didasarkan atas Pasal 29 Piagam HAM PBB tersebut hanya berlaku 

untuk ‘derogable rights’. Padahal hak untuk tidak diadili dengan peraturan yang berlaku surut adalah 

‘non-derogable rights’. Atas dasar ‘international customary law’, alasan yang dapat digunakan adalah : 

(a) Atas dasar ‘the principle of justice’. Artinya ‘impunity’ terhadap pelaku pelanggaran HAM berat akan 

dirasakan lebih tidak adil dibandingkan dengan tidak menerapkan asas legalitas, yang juga 

ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan; dan 

(b) Dalam hal ini tidak ada persoalan asas legalitas, sebab tidak ada perundang-undangan yang baru. 

Yang terjadi adalah penerapan hukum kebiasaan internasional (international customary law) dalam 

peradilan ad hoc dengan locus dan tempos delicti tertentu yang sudah dikenal dalam praktek hukum 

internasional (Nuremberg, Tokyo, Rwanda, Yugoslavia). Dalam hal ini berlaku asas ‘nullum delictum 

nulla poena sine iure’. 

6. Pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights) disebut sebagai ‘extraordinary crimes’ sebab 

perbuatan yang keji dan kejam tersebut dapat menggoncangkan hati nurani kemanusiaan (deeply shock 

the conscience of humanity) dan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional (a threat to 

international peace and security). Apalagi bilamana dilakukan secara ‘sistematic or widespread” and 

‘flagrant’. Di dalam Art. 1 Statuta Roma kejahatan tersebut dinamakan ‘the most serious crimes of 

international concern’, yang penanganannya membutuhkan bantuan internasional. 

7. Beberapa catatan tambahan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) : 

(a) Kejahatan terhadap kemanusiaan sudah bersifat ‘sui generis’/autonomous/self-contained category/new 

category of crime’, dalam arti tidak ada kaitannya dengan kejahatan perang (war crimes). Pengaturan 

ICC merupakan puncak dari perkembangan hukum kebiasaan internasional (customary international 

law); 

(b) Dalam perumusan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) sebelum kata 

’penduduk sipil’ (civilian population) ada kata “any” (any civilian population). Hal ini mengandung arti 

bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilakukan terhadap mereka yang mempunyai 

nasionalitas seperti pelaku atau mereka yang ‘stateless’ atau mereka yang mempunyai nasionalitas 

berbeda. Pengertian ‘civilian’ harus diartikan luas termasuk pasien di rumah sakit baik orang sipil 

atau pejuang yang telah meletakkan senjata; 

(c) Sekalipun istilah ‘population’ menunjuk pada kejahatan kolektif (crime in collective nature) dan 

mengecualikan apa yang disebut ‘single or isolated or random acts’, namun seorang individu yang 

melakukan suatu kejahatan dengan korban tunggal (single victim) dapat dipersalahkan melakukan 

kejahatan terhadap kemanusiaan apabila perbuatannya merupakan bagian dari ‘cruel and barbarous 

political system‘ atau apabila perbuatan tersebut ‘is the product of a political system based on terror or 

persecution’. Istilah ‘widepread’ menunjuk pada sejumlah korban sedangkan ‘systematic’ 

mengindikasikan adanya bentuk rencana yang terpola atau metodis dan jelas (a pattern or 



Bahan Bacaan 


methodical plan is evident). Sistematik mengandung arti juga sebagai perbuatan yang merupakan 

kelanjutan dari sebuah rencana atau kebijakan yang dipertimbangkan sebelumnya (preconceived). 

Dan seringkali juga ‘organized’. Jadi bukan perbuatan ‘random’, tetapi perbuatan yang bisa 

menghasilkan perbuatan berlanjut atau ulangan. Selanjutnya istilah ‘widespread’ atau ‘large scale’ 

mengandung arti bahwa perbuatan tersebut ditujukan ke arah sejumlah korban yang banyak (a 

multiplicity of victims). Jadi bukan ‘isolated act’ karena kemauan sendiri pelaku dengan satu korban. 

‘Policy‘ tidak perlu diformulasikan dan secara normatif dapat disimpulkan di lapangan. Policy bisa 

dari negara yang pelaksanaannya harus melalui lembaga, personil, sumber-sumber daya negara, 

tetapi bisa juga ‘policy’ dari ‘non-state actors’ berupa entitas yang de facto menguasai suatu wilayah 

atau kelompok teroris atau organisasi; 

(d) Di samping perlindungan terhadap korban dan saksi, perlu diperhatikan pula perlindungan 

terhadap tersangka dan terdakwa (rights of persons during investigation and rights of the accused); 

(e) Apabila berkenaan dengan ‘Applicable Law’ ICC di samping menggunakan Statuta Roma beserta 

Elements of Crime dan Rule of Procedure and Evidence dapat juga menggunakan traktat dan ‘principles 

and rules of international law’ dan hukum nasional, maka tidak mustahil Pengadilan HAM juga 

memperhatikan sumber-sumber hukum internasional. 



Bahan Bacaan 


1. Pengantar 

Bagian Ketiga 

KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN 

Perkembangan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan sangat menarik untuk diikuti. Hal ini sangat 

relevan dalam rangka implementasi UU No. 20 Tahun 2000, karena dalam penjelasan Pasal 7 dinyatakan 

bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan “Rome 

Statute of International Criminal Court”. Dengan demikian pelbagai logika dan spirit hukum dan perundangundangan 

yang terkait atas dasar Statuta Roma harus dipahami. 

Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) pertama kali digunakan pada tahun 1915 

pada saat terjadi kasus “massacres of Turkey’s Armenian population”. Tuntutan atas dasar genosida gagal 

dengan alasan tidak mungkin setelah perang dibuat “retroactive criminal legislation”. 

Istilah ini muncul kembali pada tahun 1945 sebagai salah satu kategori kejahatan yang berada di bawah 

yurisdiksi Tribunal Nuremberg (di samping ‘war crimes’ dan ‘crimes against peace’). Sekalipun penentangan 

atas dasar larangan retroaktivitas muncul kembali, tetapi Tribunal Nuremberg berhasil meredamnya atas 

dasar “the principle of justice” dalam rangka mengadili penjahat perang Nazi. 

Hanya saja muncul pemahaman bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan 

mensyaratkan (nexus) hubungan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kejahatan perang (war crimes). 

Bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap merupakan kembar siam (Siamese twin) dari kejahatan 

perang. 

Hal ini bisa terjadi karena Tribunal Nuremberg merupakan “war crimes trials”. Pendekatan ini sangat 

membatasi proses pemidanaan terhadap pelanggaran HAM berat, sebab dalam kenyataannya kejahatan 

terhadap kemanusiaan dapat dilakukan di masa damai (committed during peacetime). 

Setelah itu Sidang Umum PBB berusaha merumuskan bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan 

yang berat dan keji seperti genosida sebagai kejahatan mandiri yang dapat dilakukan baik di masa damai 

atau perang atas dasar hukum kebiasaan internasional (international customary law). 

2. Unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 

Secara umum unsur-unsur kejahatan mencakup unsur obyektif (criminal act, actus reus) berupa adanya 

perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta tidak adanya 

alasan pembenar, dan unsur subyektif (criminal responsibility, mens rea) yang mencakup unsur kesalahan 

dalam arti luas dan meliputi kemampuan bertanggungjawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan 

serta tidak adanya alasan pemaaf. 

Khusus mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan HAM berat yang lain terdapat prinsip 

umum bahwa unsur-unsur kejahatan (the elements of crime) terdiri atas : 

(1) Unsur material yang berfokus pada perbuatan (conduct), akibat (consequences) dan keadaan-keadaan 

(circumstances) yang menyertai perbuatan; 



Bahan Bacaan 


(2) Unsur mental yang relevan dalam bentuk kesengajaan (intent), pengetahuan (knowledge) atau keduanya. 

Sesuai dengan Art. 30 yang mengatur “mental element”, maka ada kesengajaan (intent) apabila 

sehubungan dengan perbuatan (conduct) tersebut si pelaku berniat untuk melakukan/turut serta dalam 

perbuatan tersebut dan berkaitan dengan akibatnya (consequences), si pelaku berniat untuk 

menimbulkan akibat tersebut atau sadar (aware) bahwa pada umumnya akibat akan terjadi dalam 

kaitannya dengan perbuatan tersebut. Sedangkan “knowledge” diartikan sebagai kesadaran (awareness) 

bahwa suatu keadaan terjadi atau akibat pada umumnya akan timbul sebagai akibat kejadian 

tersebut. Tahu (know) dan mengetahui (knowingly) harus ditafsirkan dalam kerangka tersebut. 

Yang harus mendapat perhatian khusus dalam kejahatan kemanusiaan adalah dua elemen terakhir dari 

setiap kejahatan terhadap kemanusiaan yang menggambarkan konteks dalam hal mana perbuatan terjadi. 

Dua elemen tersebut adalah : 

(a) Perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan yang meluas (widespread) dan 

sistematik (systematic) ditujukan pada penduduk sipil; dan 

(b) Keharusan adanya pengetahuan (with knowledge) pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan 

bagian dari atau dimaksudkan untuk menjadi bagian serangan yang meluas atau sistematik terhadap 

penduduk sipil. 

Catatan : Kata “systematic” berasal dari suku kata “system”, definisi kerja (working definition). Sistem selalu 

mengandung konotasi sebagai berikut : 

(1) Purposive behavior - the system is objective oriented; 

(2) Wholism - the whole is more than the sum of all the parts; 

(3) Openness - the system interacts with a larger system, namely its environment; 

(4) Transformation - the working of the parts creates something of value; 

(5) Interrelatedness - the various parts must fit together; 

(6) Control mechanism - there is a unifying force that holds the system together. 

3. Hal-hal yang Harus Dicermati 

Eliminasi secara tegas hubungan antara kejahatan terhadap kemanusiaan dengan konflik bersenjata (armed 

conflict) dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB pada saat merumuskan Statuta Tribunal Internasional untuk 

Rwanda (ICTR) dan selanjutnya diakui pula oleh Majelis Banding dari International Criminal Tribunal for 

Former Yugoslavia (ICTY) dalam suatu kasus (Tadic jurisdictional decision). 

Perkembangan ini dilembagakan oleh Statuta Roma 1998. Art. 7 diawali dengan paragraf yang menyatakan 

“For the purpose of this Statute, “crimes against humanity” means any of the following act when committed as part of 

a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with the knowledge of the attack”. 

Pengertian “attack” tersurat dan tersirat pada Art. 7. 2 (a) yang menyatakan bahwa “the term of attack is 

defined as ‘a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any 

civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack’.” Dengan 

demikian secara implisit dapat disimpulkan bahwa serangan tersebut tidak memerlukan karakter sebagai 

suatu serangan militer (military attack). Selanjutnya dari kata ‘organizational policy’ dapat disimpulkan pula 

bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kondisi tertentu dapat dilakukan oleh “non-state actors”. 



Bahan Bacaan 


Selanjutnya adanya persyaratan bagi pelaku yang harus memiliki “knowledge of the attack”, harus diartikan 

sebagai kesengajaan khusus (specific intent). Misalnya, seseorang yang turut serta melakukan kejahatan 

terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan (murder), tetapi tidak sadar bahwa perbuatannya merupakan 

bagian dari suatu serangan yang meluas (widespread) atau sistematis (systematic) terhadap penduduk sipil 

dapat dinyatakan bersalah telah melakukan pembunuhan, tetapi tidak dalam kerangka kejahatan terhadap 

kemanusiaan. Tetapi perlu pula ditegaskan di sini bahwa untuk dapat dipidana karena melakukan 

kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak disyaratkan bahwa si pelaku (perpetrator) telah mengetahui seluruh 

karakteristik dari serangan atau rincian pasti (precise details) dari perencanaan atau ‘policy’ dari negara atau 

organisasi tersebut. 

Persyaratan yang berkaitan dengan alasan/sebab (‘motive’) kejahatan, sekalipun tidak tercantum dalam 

definisi kejahatan terhadap kemanusiaan, hal ini tetap relevan sebagai indikator kesalahan (indicator of 

guilt), di samping untuk menentukan sanksi pidana yang tepat atau proporsional. 

Catatan : Pada Art. 7. 1 (h) kejahatan penganiayaan (‘persecution’) terhadap suatu kelompok tertentu atau 

perkumpulan, dicantumkan motif berupa perbedaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, 

jenis kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum 


Jenis-jenis kejahatan yang masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan terus meningkat dan 

berkembang mulai dari Tribunal Nuremberg sampai dengan 11 kejahatan sebagaimana diatur dalam 

Statuta Roma 1998. Hal yang cukup menarik adalah jenis kejahatan yang dirumuskan secara terbuka pada 

Art.7. 1 (k), yakni “other inhuman acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury 

to body or to mental or physical health”. Kiranya hal ini memerlukan kejelasan lebih lanjut demi kepastian 

hukum (dalam kerangka ‘lex certa’ principle). 



Bahan Bacaan 


Bagian Keempat 

GENOCIDE 

Istilah “genocide” diciptakan pada tahun 1944 oleh Raphael Lewkin dalam bukunya tentang Kejahatan Nazi 

selama pendudukan di Eropa yang berjudul “Axis Rule in Occupied Europe : Laws of Occupation, Analysis of 

Government, Proposals for Redress”. Dia berpendapat bahwa perjanjian internasional yang selama dua perang 

dunia yang ditujukan untuk melindungi minoritas dalam kehidupan nasional mempunyai kelemahan, 

antara lain kegagalan untuk menuntut kejahatan terhadap kelompok (crimes against groups). 

Istilah “genocide” diterima setelah beberapa tahun oleh jaksa (bukan hakim) di Nuremberg, dan pada tahun 

1946 dinyatakan sebagai kejahatan internasional (international crime) oleh Sidang Umum PBB. Bahkan oleh 

MU diputuskan untuk diproses sebagai rancangan traktat tentang Genosida. Pada saat itu dipertimbangkan 

untuk mendefinisikan genosida sebagai kejahatan yang terpisah dan berbeda dari kejahatan terhadap 

kemanusiaan (crimes against humanity). Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kekejaman (atrocities) 

yang mempunyai jangkauan yang lebih luas, di samping keterbatasannya yang harus terkait dengan konflik 

bersenjata internasional (catatan : perkembangan kemudian menunjukkan bahwa kejahatan terhadap 

kemanusiaan pada akhirnya juga menjadi delik yang berdiri sendiri terlepas dari kejahatan perang atau 

“delictum sui generis”). 

Apa yang akan ditonjolkan oleh MU PBB adalah bahwa genosida merupakan kekejaman yang dapat pula 

terjadi di masa damai. Akan nampak kemudian bahwa usaha membedakan ini justru akan membatasi 

unsur-unsur delik baik yang bersifat unsur mental maupun unsur material. Hal ini akan terlihat dalam 

“Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”, 9 Desember 1948, yang sering disebut 

sebagai inti dari pelbagai traktat tentang HAM (quintessential human rights treaty). 

Saat ini perbedaan antara genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak begitu penting sebab definisi 

tentang kejahatan terhadap kemanusiaan terus berkembang dan pada akhirnya juga mencakup segala 

kekejaman yang dapat dilakukan baik di masa damai atau masa perang. Genosida dipandang sebagai 

kejahatan terhadap kemanusiaan yang mempunyai unsur pemberatan (aggravated). Tribunal Internasional 

untuk Rwanda menyebutnya sebagai “the crime of crimes”. Tidak mengherankan apabila hal ini 

mengakibatkan disebutnya “the crime of genocide” sebagai kejahatan pertama dalam Statuta Roma yang 

menjadi jurisdiksi ICC (International Criminal Court) tanpa adanya kontroversi. Perumusan ini sebenarnya 

mengambil dari Article II Konvensi tahun 1948. 

Article 6 dari Statuta Roma tentang ICC dan Article II Genocide Convention 1948 mendefinisikan “genocide” 

sebagai 5 (lima) perbuatan tertentu atau khusus (specific acts) yang dilakukan dengan maksud untuk 

memusnahkan (intent to destroy) suatu kelompok nasional, etnis, rasial atau agama. Lima perbuatan 

tersebut adalah : 

- Pembunuhan anggota-anggota kelompok; 

- Mengakibatkan penderitaan berat baik terhadap badan atau mental; 

- Menerapkan kondisi terhadap kelompok yang diperkirakan dapat memusnahkan kelompok; 

- Mencegah kelahiran di dalam kelompok; dan 

- Secara paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain. 



Bahan Bacaan 


Seringkali dikatakan bahwa perbedaan antara genosida dan kejahatan-kejahatan lain adalah apa yang 

dikategorikan sebagai “dolus specialis” atau kesengajaan khusus (special intent). 

(Catatan : 3 kejahatan yang dirumuskan dalam Statuta Roma mengandung perbuatan pembunuhan (killing 

or murder)). 

Apa yang memisahkan antara genosida dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang (war 

crimes) adalah bahwa genosida harus dilakukan dengan kesengajaan khusus (specific intent) untuk 

memusnahkan seluruhnya atau sebagian kelompok di atas. 

Kesengajaan khusus ini mempunyai beberapa komponen. Pelaku harus bertujuan untuk memusnahkan 

kelompok tersebut. Dalam perdebatan yang terjadi sebelum Genocide Convention diadopsi, jenis 

pemusnahan diindikasikan mengandung 3 kategori kemungkinan : fisik, biologis dan kultural. Genosida 

kultural merupakan hal yang tersulit di antara ketiga kategori, sebab dapat diinterpretasikan meliputi pula 

penindasan (suppression) terhadap bahasa nasional atau ukuran yang lain. 

Hal ini akhirnya dikeluarkan dari konvensi. Namun demikian pelbagai saran mengusulkan agar saat ini 

ketiga bentuk pemusnahan (fisik, biologis dan kultural) tersebut bisa diterima sebagai konstruksi progresif. 

Sebagai contoh dapat dikatakan bahwa genosida kultural (cultural genocide) terbukti merupakan indikator 

penting dari “physical genocide”. 

Definisi genosida tidak memuat secara formal persyaratan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan 

bagian dari serangan yang meluas atau sistematik atau sebagai bagian dari perencanaan yang umum atau 

terorganisasi untuk memusnahkan kelompok sebagaimana ditentukan bagi kejahatan terhadap 

kemanusiaan. Namun dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan karakteristik tersirat (implicit characteristic) 

dari kejahatan genosida. Walaupun demikian harus diakui adanya praktek yang dinamakan “lone genocidal 

maniac” (Jelesic Case, Former Yugoslavia). 

Dokumen tentang elemen Kejahatan ICC mensyaratkan bahwa perbuatan genosida terjadi dalam konteks 

sebuah bentuk nyata atau “manifest pattern” dari perbuatan yang serupa ditujukan terhadap kelompok 

atau merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan pemusnahan. Kata-kata seluruhnya atau sebagian 

mengindikasikan dimensi kuantitatif yang signifikan. Kesengajaan untuk membunuh hanya sedikit anggota 

kelompok bukan merupakan genosida. “Part”, it must be “substantial part”. Tetapi sekali lagi harus dicatat 

bahwa yang penting adalah bukan jumlah aktual dari korban, tetapi kesengajaan dari pelaku untuk 

memusnahkan sejumlah besar anggota kelompok. Semakin besar korban semakin logis kesimpulan tentang 

adanya kesengajaan untuk melakukan pemusnahan tersebut (seluruhnya atau sebagian). 

Ukuran kelompok atas dasar ikatan politik dan sosial ditolak pada tahun 1948, begitu pula dalam ICC, 

sebab keempat kategori kelompok tersebut pada kejahatan genosida mengacu pada minoritas etnis dan 

nasional sebagaimana diatur dalam hukum atau dokumen HAM yang juga terkesan menghindari definisi 

yang tepat. Kata-kata “as such” merupakan kompromi bahwa di samping “intentional element” terdapat juga 

“motive”. Motif antara lain bisa berupa kecemburuan, kebencian atau kerakusan. Hal ini sebenarnya 

mempersulit pembuktian, sehingga banyak ditolak adanya penafsiran definisi. 

Unsur “mens rea” (mental element) bersifat membatasi 5 perbuatan tersebut di atas, sehingga perbuatan 

yang saat ini dikenal sebagai “ethnic cleansing” cenderung dipidana atas dasar kejahatan terhadap 

kemanusiaan. 



Bahan Bacaan 


Pembunuhan (killing) merupakan inti dari definisi dan perbuatan terpenting genosida. Hal ini sinonim 

dengan “murder” atau “homicide” atau menyebabkan kematian. Selanjutnya mengenai jenis genosida kedua 

(mengakibatkan penderitaan berat baik terhadap badan atau mental, contohnya adalah perkosaan dan 

penyiksaan , kekerasan seksual atau perbuatan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang 

lain. Jenis ketiga contohnya adalah menyuruh pergi dengan paksa (force marches) orang-orang Armenia di 

Turki pada tahun 1915. Khusus mengenai bentuk kelima terdapat syarat bahwa anak-anak yang 

dipindahkan atau ditransfer berumur di bawah 18 tahun dan si pelaku tahu atau seharusnya harus tahu 

bahwa yang bersangkutan berusia di bawah 18 tahun. 



Bahan Bacaan 


Bagian Kelima 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMANDAN 

(CRIMINAL RESPONSIBILITY OF COMMANDERS) 

1. Pendahuluan 

Pertanggungjawaban komando saat ini sangat relevan untuk dibahas karena hal-hal sebagai berikut : 

a. Pertanggungjawaban komando tidak hanya berlaku di kalangan militer, tetapi juga di lingkungan nonmiliter 

yaitu atasan, baik polisi maupun sipil lainnya (other superiors), terhadap pelanggaran HAM berat 

yang dilakukan bawahannya (subordinates); 

b. Pertanggungjawaban komando tidak hanya berlaku di masa perang atau konflik bersenjata, tetapi juga 

bisa terjadi di masa damai; 

c. Di lingkungan militer, pertanggungjawaban komando berkaitan dengan “sacred trust”, yang 

mengandung baik tanggung jawab juridis maupun tanggung jawab moral yang tidak ada 

bandingannya dengan posisi pimpinan lainnya; 

d. Apabila pertanggungan jawab komando yang bersifat langsung (direct command responsibility) yang 

berlaku umum telah diatur dalam hukum pidana dalam kerangka Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP 

(penyertaan tindak pidana), maka konsep pertanggungjawaban komando yang tidak langsung (indirect 

command responsibility) dalam bentuk “participation by omission” yang berlaku secara khusus dalam 

pelanggaran HAM yang berat (genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan), yang bersumber dari 

hukum kebiasaan internasional ternyata telah mempengaruhi perkembangan hukum pidana yang 

bersifat umum, apabila yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat; 

e. Bagi Indonesia persoalan pertanggungjawaban komando dalam kerangka “individual responsibility” 

sangat penting sehubungan dicantumkannya lembaga hukum ini dalam Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan HAM, yang mengadopsi perumusan Article 28 Statuta Roma Tahun 1998 dan 

berlaku dalam kerangka kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menjadi 

jurisdiksi Pengadilan HAM; 

Diskusi tentang doktrin pertanggungjawaban komando (the doctrine of command responsibility or superior 

responsibility rule), khususnya dalam hukum pidana akan selalu menarik, mengingat perkembangannya 

yang penuh perdebatan dalam hukum internasional maupun polemik yang berkembang dalam hukum 

nasional. Sekalipun maknanya tidak sesederhana sebagai “military commanders are responsible for the acts of 

their subordinates”, sebenarnya hal ini bukan sebagai suatu hal yang baru. Pada kira-kira tahun 500 BC, Sun 

Tzu menulis dalam “The Art of War” bahwa : 

“When troops flee, are insubordinate, distressed, collapse in disorder, or are routed, it is the fault of the 

general. None of these disorders can be attributed to natural causes.” 

Napoleon Bonaparte menegaskan dalam hal ini dengan mengatakan bahwa : ”There are no bad regiments; they 

are only bad colonels”. Begitu pula King Charles VII of Orleans yang mengeluarkan dekrit yang berisi bahwa 

komandan militer dapat dipertanggungjawabkan, bilamana di dalam komandonya telah terjadi kejahatan 

terhadap penduduk sipil, tidak peduli apakah komandan militer tersebut berpartisipasi dalam pelaksanaan 

kejahatan. 



Bahan Bacaan 


Hugo Grotius dalam bukunya yang legendaries “De Jure Belli Ac Pacis” (1615) menegaskan eksistensi doktrin 

tersebut. Beliau menyatakan : “We must accept the principle that he who knows of a crime, and is able and bound to 

prevent it and fails to do so, himself commits a crime”. Dalam periode yang sama (1621) King Gustavus Adolphus 

dari Swedia mengumumkan “Articles of Military Lawwes to be Observed in the Warres”. Di situ beliau 

menyatakan bahwa “No Colonel or Captain shall command his soldiers to do any unlawful thing which who so does, 

shall be punished according to the discretion of the Judges...”. 

Di Amerika Serikat, “The Article of War” yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 1775 mengatur bahwa : 

“Every Officer commanding, in quarters, or in a march, shall keep good order, and to the utmost of his 

power, redress all such abuses or disorders which may be committed by any Officer or Soldiers under 

his command; if upon complaint made to him of Officers or Soldiers beating or otherwise ill-treating 

any person, or committing any kind of riots to the disquieting of the inhabitants of this continent, he, the 

said commander, who shall refuse or omit to see Justice done to this offender or offenders, and 

reparation made to the party or parties injured, as soon as the offender’s wages shall enable him or 

them, upon due proof thereof, be punished, as ordered by General Court Martial, in such manner as if 

he himself had committed the crimes or disorders complained of”. 

Pada tahun 1863, Amerika Serikat mengumumkan “The Instructions for Government of Armies of the US in the 

Field” yang kemudian terkenal sebagai “Lieber Code”. Prof. Albert Lieber adalah seorang Profesor dari 

Columbia University yang berperan menyusun ketentuan tersebut. Art. 71 menegaskan : 

“Whoever intentionally inflicts additional wounds on an enemy already wholly disabled, or kills such 

an enemy, or who orders or encourages soldiers to do so, shall suffer death, if duly convicted, whether 

he belongs to the Army of the US, or in an enemy captured after having committed his misdeed.” 

Pada akhir abad ke-19 (1895), dalam tulisannya “Military Law and Precedents”, Winthrop menulis : 

“It is indeed the chief duty of the commander of the army of occupation to maintain order and the 

public safety, as far as practicable without oppression of the population, and as if the district were a part 

of the domain of his own nation. All officers or soldiers offending against the rule of immunity of noncombatans 

or private persons in war forfeit their right to be treated as belligerents, and together with 

civilians similarly offending, become liable to the severest penalties as violators of the laws of war”. 

Dalam hukum internasional yang bersifat konvensional yang mengatur perilaku konflik bersenjata, Art. 1 

dari Konvensi Den Haag 1907 (mengatur tentang alat dan cara berperang) yang kemudian diatur pula 

dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protocol Additional 1977 (mengatur tentang perlindungan terhadap 

korban perang), dirumuskan kondisi dalam hal mana kombatan harus menghormati hak-hak hukum dari 

negara yang berperang. Ditentukan pula syarat adanya tentara yang “commanded by a person responsible for 

his subordinates”. Persyaratan ini menegaskan tanggung jawab komando secara terperinci. Hal semacam ini 

juga muncul dalam laporan “Commission of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties” (1919) 

setelah PD I, Treaty of Versaiiles dan sebagainya. 

Masalah tanggung jawab komando menjadi sangat aktual seusai PD II dengan diadilinya para penjahat 

Perang Dunia II melalui Pengadilan Militer Internasional seperti di Nuremberg (IMT) maupun di Timur 

Jauh (IMTFE) yang antara lain mengadili Jendral Tomoyuki Yamashita, di samping pengadilan pelbagai 

negara atas dasar Control Council Law No. 10 yang mengadili para penjahat perang seperti di Canada, Israel, 

Amerika Serikat, Perancis dan sebagainya, yang banyak mengembangkan hukum kebiasaan internasional. 



Bahan Bacaan 


Masalah “command responsibility” menjadi menghangat kembali (burning issue) sehubungan dengan 

pengaturannya dalam “Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda” (1994) dan “Statute of the 

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia” (1993) serta “Rome Statute of the International Criminal 

Court” (1998). 

Dalam kerangka pengaturan tentang “Individual Criminal Responsibility” Art. 7 Statuta ICTY menegaskan : 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the 

planning, preparation or execution of a crime referred to in the art. 2 to 5 of the present Statute, shall 

be individually responsible for the crime. 

The official position of any accused person, whether as Head of State or Government official, shall not 

relieve such person of criminal responsibility nor mitigate punishment. 

The fact that any of the acts referred to in articles 2 to 5 of the present Statute was committed by a 

subordinate does not relieve his superior of criminal responsibility if he knew or had reason to know 

that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the 

necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof. 

The fact that an accused person acted pursuant to an order of a Government or of superior shall not 

relieve him of criminal responsibility but may be considered in mitigation of punishment if the 

International Tribunal determines that justice requires. 

Hal yang sama juga diatur dalam Art. 6 ICTR. 

Hal yang lebih lengkap dan agak berbeda dengan dua Statuta di atas tersurat dan tersirat dalam Article 28 

Statuta Roma tentang International Criminal Court. Art. 28 tersebut menentukan sebagai berikut : 

a. A military commander or person effectively acting as a military commander shall be criminally 

responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by forces under his or her 

effective command and control, or effective authority and control as the case may be, as a result of his or 

her failure to exercise control properly over such forces, where : 

(i) 

(ii) 

That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, 

should have known that the forces are committing or about to commit such crimes; and 

That military commander or person failed to take all necessary and reasonable measures within 

his or her power to prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent 

authorities for investigation and prosecution. 

b. With respect to superior and subordinate relationship not described in paragraph (a), a superior shall be 

criminally responsible for crimes within the jurisdiction of the Court committed by subordinates under 

his or her effective authority and control, as a result of his or her failure to exercise control properly 

over such subordinate, where : 

(i) 

(ii) 

(iii) 

The superior either knew, or consciously disregarded information which clearly indicated, that 

the subordinates were committing or about to commit such crimes; 

The crimes concerned activities that were within the effective responsibility and control of the 

superior; and 

The superior failed to take all necessary and reasonable measures within his or her power to 

prevent or repress their commission or to submit the matter to the competent authorities for 

investigation and prosecution. “ 



Bahan Bacaan 


Catatan : Kejahatan yang berada di bawah jurisdiksi ICC adalah : “the crime of genocide, crimes 

against humanity, war crimes, and the crime of aggression”. 

Ketentuan tersebut diadopsi oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Pasal 42 

dinyatakan bahwa : 

a. Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat 

dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, 

yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau 

berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan 

akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu : 

b. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya 

mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak 

asasi manusia yang berat; dan 

c. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam 

ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau 

menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, 

dan penuntutan. 

d. Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah 

kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian 

terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni : 

e. Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan 

bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat; dan 

f. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup 

kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya 

kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. 

Dalam hal ini dapat diidentifikasikan beberapa elemen utama dari pertanggungjawaban komando yaitu : 

(1) Adanya hubungan antara bawahan-atasan; 

(2) Atasan mengetahui atau beralasan untuk mengetahui bahwa telah terjadi kejahatan atau sedang 

dilakukan kejahatan; dan 

(3) Atasan gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan beralasan untuk mencegah atau 

menghentikan tindak pidana atau berupaya untuk menghukum pelaku. Hubungan atasan-bawahan 

bisa de jure, de facto atau kombinasi antara keduanya. 

Jendral Arne Willy Dahl (Hakim dari Norwegia) (2001) memberikan basis filosofi dari tanggungjawab 

komandan, bahwa kagagalan komandan untuk mengendalikan anak buahnya berkaitan erat dengan nama 

baik dan reputasi serta kehormatan pasukannya atau bahkan dari negaranya serta berkaitan dengan 

keprihatinan mendalam dari semua orang yang memiliki kehendak baik. 

Hal ini juga berkaitan erat dengan kodrat organisasi militer sendiri yang membedakan antara kesatuan 

militer yang sah dan sekumpulan individu dalam bentuk pasukan liar atau gerilyawan (franc-tireurs). 



Bahan Bacaan 


Di dalam “The US Army Field Manual” antara lain disebutkan bahwa : “Command is a specific and legal position 

unique to the military. It is where the buck stops... Command is a sacred trust. The legal and moral responsibilities of 

commanders exceed those of any other leader of similar position and authority”. 

2. Karakter Juridis 

Doktrin bahwa para komandan militer dan orang-orang lain yang menduduki posisi dan kewenangan 

yang lebih tinggi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan 

hukum dari anak buahnya sudah dimantapkan dalam norma hukum kebiasaan dan perjanjian hukum 


Melihat pelbagai perumusan di atas nampak bahwa, pertanggungjawaban pidana ini bisa bersumber dari 

“actus reus”, baik berupa perbuatan positif dari komandan atau superior (kadang-kadang disebut sebagai 

“direct command responsibility”) maupun atas dasar kelalaian yang bersifat omisionis (“culpable omissions”, 

“indirect command responsibility” atau “command responsibility strictu sensu”). Dengan demikian seorang 

komandan atau superior tidak hanya bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena “ordering, 

instigating, planning, aiding or abetting” tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya, tetapi juga karena 

kegagalan untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah atau menghentikan atau berusaha 

menghukum perbuatan melawan hukum bawahan. 

Perbedaan antara kedua tipe pertanggungjawaban terletak pada kenyataan bahwa dalam hal perbuatan 

positif para komandan, hal ini mengikuti apa yang dinamakan “principles of accomplice liability” dalam 

kerangka teori penyertaan (complicity, deelneming), sedangkan yang kedua berkaitan dengan apa yang 

dinamakan “The principle responsibility for omissions” yang bisa terjadi apabila terdapat suatu kewajiban 

hukum untuk berbuat (legal obligation to act). Sehubungan dengan hal ini Art. 87 dari Protocol Additional to the 

Geneva Conventions of August 1949 menyatakan bahwa : 

“International law imposes an affirmative duty on superiors to prevent persons under their control from 

committing violations of international humanitarian law, and it is ultimately this duty that provides the 

basis for, and defines the contours of, the imputed criminal responsibility under Art 7 (3) of the Statute”. 

Doktrin modern tentang “command responsibility” boleh dikatakan berakar dari Konvensi Den Haag 1907. 

Baru pada tahun 1919 (Preliminary Peace Conference), “Commission on the Responsibility of the Authors of the War 

and on Enforcement of Penalties” merekomendasikan pembentukan suatu tribunal yang dapat menuntut dan 

memidana mereka yang : 

“Ordered, or with knowledge thereof and with power to intervene, abstained from preventing or taking 

measures to prevent, putting an end to or repressing violations of the laws or customs of war.” 

Baru setelah PD II doktrin pertanggungjawaban komando yang bersifat “culpable ommisions” (failure to act) 

memperoleh pengakuan dalam konteks internasional. Di Perancis (1944) masuk kategori “tolerated the 

criminal acts of their subordinates” dalam “The Suppression of War Crimes”. Selanjutnya Chinese Law (1946) yang 

mengatur “The Trial of War Criminals”, hal ini dikategorikan sebagai ”Persons who have not fulfilled their duty 

to prevent crimes from being committed by their subordinates shall be treated as the accomplices of such war 

criminals”. 



Bahan Bacaan 


Prof. Bassiouni mengidentifikasi bahwa : “failure to act depends on knowledge and opportunity to act” : 

(1) In the prevention of the criminal act; 

(2) Subsequent to the act if the superior failed to supervise, discover and take remedial action as needed 

under the circumstances; and 

(3) Prosecute and if found guilty, punish the violator. 

Beberapa Pedoman Konseptual dan Empiris 

a. The bottom-line for criminal liability is blameworthiness. Menurut Prof. Nico Keijzer, yang banyak 

mengkaji pandangan Grotius, dalam hal ini terdapat 3 kondisi pertanggungjawaban pidana komandan 

atas perbuatan bawahannya : 

1. Seseorang mempunyai “control” atas orang lain; 

2. Seseorang hanya bertanggung jawab karena tidak melakukan pencegahan kejahatan yang 

diketahuinya (knowledge); dan 

3. Seseorang tidak hanya harus tahu, tetapi juga harus mampu untuk mencegah (able to prevent); 

dengan demikian “military subordination is a comprehensive but not conclusive factor in fixing criminal 

responsibility”. Dalam perang modern, banyak langkah-langkah desentralisasi komando, sehingga 

kemungkinan komander tingkat tinggi tidak dapat selalu memperoleh informasi lengkap dan detail 

dari operasi militer. Contohnya adalah Presiden Amerika sebagai “Commander in Chief” sulit 

dijadikan obyek dari “theory of subordination”. Dalam hal ini harus terbukti bahwa ia mengetahui 

atau dapat dikaitkan dengan kejahatan baik atas dasar “participation” atau persetujuan diam-diam 

(criminal acquiescene); (The High Command Case); Dalam Art. 87 Protocol Additional I ada istilah 

“commensurate with their level of responsibility”; 

b. Berlakunya doktrin atau pendekatan “Strict Liability” (liability without mens rea). Hal ini muncul dalam 

Peradilan Yamashita, di mana jaksa sulit membuktikan bahwa Jendral Yamashita telah memerintahkan 

kekejaman terhadap penduduk Filipina dan para tawanan orang-orang Amerika dalam pendudukan 

Jepang. Namun Yamashita sebagai “Commanding General” bala tentara Jepang di Filipina sekaligus 

sebagai gubernur militer, harus tahu (must have known) atas terjadinya kekejaman yang meluas 

(widespread) dan berskala besar (enormity), seperti perkosaan, pembunuhan, pembunuhan massal, 

perusakan harta benda yang meluas baik dalam konteks waktu maupun wilayah. Kejadian tersebut 

tidak bersifat sporadis dan dalam banyak kasus justru dihadiri dan diawasi oleh perwira-perwira 

Jepang. Sebagai komandan seharusnya melakukan kontrol efektif, karena kondisi tertentu. Pemikiran 

rasional menyimpulkan telah terjadinya perencanaan sengaja; Yamashita didakwa telah melakukan 

“unlawfully disregarded and failed to discharge his duty as commander to control the operations of the members of 

his command, permitting them to commit brutal atrocities and other high crimes”; 

c. The commanding general of occupied territory has the duty and responsibility for maintaining peace 

and order, and the prevention of crime. He cannot ignore obvious facts and plead ignorance as a 

defence; (The High Command Case); 

d. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi lebih dari satu kejahatan perang dari kesatuan di 

bawah komando dan kehadiran seorang perwira atau “non commission officer” pada saat atau sebelum 

kejahatan terjadi sangat menentukan pertanggungjawaban komander; Meyer dipidana karena anak 

buahnya telah melakukan pembunuhan terhadap tahanan (Kasus Kurt Meyer di Canadian Military Court); 



Bahan Bacaan 


e. Komandan tidak harus melihat sendiri terjadinya kekejaman (has actual knowledge); cukup apabila dia 

mengetahui bahwa bawahannya sedang dalam proses melakukan kejahatan atau telah melakukan 

kejahatan dan yang bersangkutan gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan atau beralasan 

untuk menjamin ditaatinya hukum perang atau memidana para pelaku ; (Kasus My Lai /Song My). Hal 

ini sesuai pula dengan Art. 86 para. 2 Protocol Additional I; 

f. “Position of Responsibility” bisa juga berkaitan dengan “Civilian Authorities”. Dalam Rwanda ad hoc 

Tribunal, seorang direktur pabrik telah dituntut dan dipidana karena tidak melakukan tindakan 

campur tangan dan pencegahan kejahatan genosida yang dilakukan bawahannya di luar jam kerja; 

g. Pertanggungjawaban komando tidak hanya diterapkan terhadap “Formal Commanders”, tetapi juga 

terhadap orang-orang yang memperoleh suatu posisi informal dalam hal mana dia bisa menggunakan 

kekuasaaannya sebagai seorang komandan. Hal ini bisa terjadi dalam perang saudara (civil war). Dalam 

Tribunal ad hoc Former Yugoslavia, seorang yang bertindak sebagai komandan penjara (camp) di 

Bosnia/Herzegowina sekalipun secara formal tidak pernah ditunjuk dalam jabatan tersebut, tetapi de 

facto dia adalah komandan (de facto commander), yang tidak melakukan pencegahan pembunuhanpembunuhan 

dan penyiksaan yang dilakukan oleh para penjaga penjara; 

h. Atas dasar “case law” dari kedua ad hoc Tribunal dan juga Art. 28 Statuta Roma tentang ICC, 

“Effective Control” secara umum ditafsirkan sebagai suatu kondisi di mana atasan secara sungguhsungguh 

mampu menggunakan kekuasaannya bilamana dia menginginkannya. Dengan demikian 

istilah tersebut menunjuk kepada “material ability” untuk mencegah dan menahan tindak pidana. 

Apakah seseorang berada dalam posisi untuk mengontrol atau tidak akan tergantung pada apakah 

seseorang mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan perintah yang mengikat bawahannya dan 

untuk mencegah atau menghukum setiap pelaku tindak pidana yang mungkin dilakukan. Dengan 

demikian “control” harus diartikan sebagai sambungan atau akibat komando (sequel of command). 

Perkecualian bisa terjadi apabila komandan tidak mempunyai kontrol efektif. Hal ini bisa terjadi apabila 

komunikasi sama sekali terputus atau karena sesuatu alasan tidak mungkin dilakukan. Contoh lain 

adalah apabila terjadi suatu pemberontakan (mutiny). Dalam keadaan darurat/bahaya (sipil, militer 

atau perang), kontrol tidak harus berasal dari komando militer, tetapi juga bisa berasal dari orang yang 

berwenang, misalnya pimpinan politik atau pejabat pemerintah. Tingkatan komando dan kontrol 

bervariasi. Bisa operasional, taktis, administratif, eksekutif dalam teritori di bawah kontrol atasan. 

Tanggung jawab atasan akan banyak tergantung pada derajat kontrol dan cara pelaksanaannya; 

i. Seorang Staf sekalipun memiliki pengaruh besar, belum tentu mampu mencegah kejahatan. Sebagai 

contoh adalah kasus yang diadili Trial Chamber ICTY. Seseorang bertindak sebagai “co-ordinator of 

logistic support” tetapi tidak dalam posisi sebagai “superior authority” terhadap pelaku kejahatan, 

sehingga dibebaskan. Kasus lain yang menarik dalam hal ini adalah apa yang terjadi dalam Tokyo 

Tribunal (IMTFE) yang mengadili Letjen Akira Muto, yang bebas dalam kasus Rape of Nanking, karena 

kedudukannya sebagai seorang perwira staf dari Jendral Iwane Matsui. Muto kemudian dipromosikan 

menjadi Chief of Staff Jendral Yamashita di Filipina. Dalam kasus kekejaman di Filipina, Muto tidak 

bebas dari pertanggungjawaban komander (shares responsibility) karena dia dalam posisi yang dapat 

mempengaruhi kebijakan (in a position to influence policy); 

j. Istilah “Cognitive Element” mencakup tiga derajat kesadaran : 

1. Actually knew; 

2. Deliberately took the risk that this would happen, if not knowing it ; dan 

3. He should have known that such crimes were about to occur”. 



Bahan Bacaan 


Yang pertama mengandung pengertian “he must have known”. Contohnya adalah kasus Yamashita 

di mana kejahatan jumlahnya sangat besar (so numerous). Contoh lain adalah Kasus ICTY tentang 

pembunuhan di camp penjara. Dalam hal ini ada perbedaan antara perumusan ICTR dan ICTY di 

satu fihak yang menggunakan istilah “had reason to know” dan Statuta ICC di lain fihak yang 

menggunakan istilah “owing to the circumstances at the time, “should have known” that the forces were 

committing or about to commit such crimes”. 

Dalam hal ini Trial Chamber menentukan bahwa “had reason to know” berlaku dan atasan 

bertanggung jawab apabila informasi sudah diberikan kepadanya, yang menempatkan dia dalam 

posisi “deliberately taken the risk that the crimes might occur”. 

Istilah “should have known “dalam Statuta ICC berkaitan dengan standar komander yang selalu 

mempunyai kewajiban untuk selalu memiliki informasi tentang kinerja anak buahnya. Dua kriteria 

“deliberately taking a risk” dan “the should have known test” terdapat dalam Statuta Roma Art. 28. 

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara “military superiors” dan “non military superiors”. “Non 

military superiors” tidak akan bertanggung jawab secara pidana sehubungan dengan kejahatan yang 

dilakukan bawahannya, kecuali mereka “consciously disregarded information” yang jelas-jelas 

diberikan, bahwa bawahannya melakukan tindak pidana. Dalam hal terdakwa “a military superiors”, 

berlaku syarat “owing the circumstances at the time, he should have known that the forces were committing 

or about to commit such crimes”. Dalam hal ini seorang komandan militer dapat dituntut karena 

“negligence (should have known)”, sedangkan untuk superior sipil harus menggunakan standar yang 

lebih tinggi, yaitu dia harus memiliki pengetahuan aktual atau konstruktif bahwa kejahatan sedang 

dilakukan. 

k. Dalam kerangka elemen operasional, terkait suatu persyaratan bahwa atasan dapat 

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas kegagalannya untuk campur tangan mencegah atau 

menghentikan kejahatan. Dalam kasus ICTY yang menyangkut pembunuhan di camp penjara, memang 

bisa dibuktikan bahwa komandan penjara (Mucic) telah mengeluarkan perintah bahwa tidak 

seorangpun boleh disiksa, namun dia alpa untuk melakukan “checking” apakah perintahnya dipatuhi. 

Harus dicatat bahwa hal ini tetap ada batasnya (within his material possibility); 

l. Untuk mengukur apakah seorang komander telah “failed in his duty” untuk mengambil langkah-langkah 

yang patut dan tepat guna mencegah, menghentikan atau menghukum pelaku tindak pidana, yang 

dijadikan ukuran adalah apakah seseorang telah bertindak sesuai dengan seorang “reasonable person” 

dalam posisinya sebagai komander. Contohnya adalah seorang komander dalam tentara El Salvador 

yang telah dianggap berpartisipasi membunuh petugas gereja Amerika, karena gagal memenuhi 

kewajibannya seperti tersebut di atas. Sebagai komander ia “should have known” apa yang harus 

dilakukan terhadap para petugas gereja dan aktivis; 

m. Ruang lingkup tanggung jawab individual yang mencakup pula Head(s) of State or Government atau 

Responsible Government Official(s) di dalam Art 7(2) mengindikasikan bahwa penerapannya jauh lebih luas 

daripada sekedar komander militer dan bisa mencakup pimpinan politik dan atasan sipil lainnya 

sebagai atasan yang berwenang. Semua di bawah “doctrine in certain circumstances”. Contohnya adalah 

apa yang terjadi pada IMTFE yang mengadili kasus “rape of Nanking”. Dalam hal ini yang dipidana 

tidak hanya Jendral Iwane Matsui, tetapi juga Menteri Luar Negeri Jepang Koki Hirota yang dianggap 

gagal menjalankan tugasnya untuk mengambil langkah-langkah untuk mengamankan dan mencegah 

pelanggaran terhadap hukum perang, padahal yang bersangkutan telah memperoleh laporan tentang 

kekejaman yang terjadi, waktu tentara Jepang memasuki Nanking. Pengadilan menyatakan bahwa “his 

inaction amounted to criminal negligence”. Demikian pula terhadap Perdana Menteri Hideki Tojo dan 



Bahan Bacaan 


Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu karena dianggap melakukan “omissions to prevent or punish the 

criminal acts” dari tentara Jepang; 

n. Atas dasar pengalaman dua tribunal ad hoc, dalam hal ketiadaan bukti-bukti langsung tentang 

pengetahuan superior tentang kejahatan yang dilakukan bawahan, pengetahuan tersebut tidak boleh 

diperkirakan, tetapi harus dikaitkan dengan bukti-bukti tidak langsung (circumstantial evidence) berupa 

pengetahuan tertentu seperti : “the number of illegal acts; the type of illegal acts; the scope of illegal acts; the 

time during which the illegal acts occurred; the number and type of troops involved; the logistics involved, if any; 

the geographical locations of the acts; the widespread occurance of the acts; the tactical tempo of operations; the 

modus operandi of similar illegal acts; the officers and staff involved; the locations of the commander at the time.”; 

o. Hubungan sebab akibat (causation) antara “commander’s or superior’s omission” dengan kejahatan yang 

terjadi tidak perlu dibuktikan sebagai unsur terpisah dari pertanggungjawaban komando. Hal ini 

dianggap sudah melekat (inherent) dalam persyaratan atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahan dan 

kegagalan atasan untuk mengambil tindakan dalam rangka kekuasaannya untuk mencegah. Namun 

demikian harus difahami bahwa pertanggungjawaban komando baru bisa dilakukan apabila telah 

dibuktikan telah terjadinya “core or principal crimes”, baik dalam bentuk kejahatan perang, kejahatan 

genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam hal “core crimes” ini, sepanjang mengenai 

elemen material (actus reus) dan elemen mental (mens rea) perlu dikaji ketentuan yang berlaku secara 

universal (misalnya apa yang diatur dalam dokumen “the Elements of Crimes”, Statuta Roma tentang 

ICC, 1998). Sekalipun demikian pemahaman mengenai syarat pemidanaan yang berlaku dalam hukum 

nasional akan sangat membantu, baik yang berkaitan dengan unsur perbuatan maupun unsur 

kesalahan; 

p. Bilamana persyaratan “actus reus” (elemen material) telah diuraikan dalam bagian II makalah ini, maka 

prasyarat “mens rea” (elemen mental) nampak dari hal-hal sebagai berikut : 

1. Actual knowledge established through direct evidence; or 

2. Actual knowledge established through circumstancial evidence, with a presumption of knowledge 

where the crimes of subordinates are a matter of public notoriety, are numerous, occur over a 

prolonged period, or in a wide geographical area; or 

3. Wanton disregard of, or failure to obtain information of a general nature within the reasonable 

access of a commander indicating the likelihood of actual or prospective criminal conduct on the 

part of his subordinates. 

3. Beberapa Kesimpulan 

a. Istilah komando dan pengendalian yang efektif serta patut mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Power to intervene (to prevent, to put an end and to repress); 

2. Ada hubungan bawahan-atasan (commander and forces under his or her effective command and control). 

Perkecualian bisa terjadi dalam keadaan bahaya (keadaan darurat sipil, darurat militer atau 

keadaan perang) di mana peranan militer dan sipil “combined” (contoh apabila terjadi pemberlakuan 

UU No. 23 Prp. Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya); 

3. Power to supervise, to discover and take remedial action; 



Bahan Bacaan 


4. Setiap saat komandan mampu menggunakan kekuasaannya bilamana menginginkannya (material 

ability); 

5. Kontrol efektif merupakan bagian atau sambungan komando (sequel of command); 

6. Seorang staf bisa turut bertanggung jawab (shares responsibility) apabila “in a position to influence 

policy”; 

7. Komandan mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan perintah yang mengikat bawahannya; 

8. Mengandung “affirmative duty” baik secara moral maupun hukum; 

9. Hubungan bawahan-atasan (subordination) bersifat komprehensif, tetapi bukan merupakan faktor 

konklusif untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Komander hanya bertanggung jawab 

terhadap tindak pidana yang diketahuinya (must have known) atau atas dasar keadaan saat itu 

seharusnya mengetahui (should have known) (either knew or, owing to the circumstances at the time, 

should have known that the forces were committing or about to commit such crimes). Dalam hal ini 

dibedakan antara “direct evidence” dan “circumstancial evidence”. Bagi atasan di lingkungan nonmiliter 

berlaku persyaratan yang lebih tinggi yaitu “had reason to know” yang mengandung makna 

“deliberately took the risk that this would happen, if not knowing it”. Misalnya dalam bentuk dengan 

sadar mengabaikan informasi (consciously disregarded information); 

10. Dalam kompleksitas organisasi militer dan non-militer dengan pelbagai sistem pendelegasian 

komando dan wewenang, maka pertanggungjawaban pidana akan banyak ditentukan oleh teori 

kesalahan; 

b. Tanggung jawab komando mengandung dua aspek : 

1. Bersifat langsung (direct command responsibility) dalam bentuk “crime by commission” dalam bentuk 

penganjuran (instigating, uitlokking), perencanaaan (planning) atau memberikan perintah (ordering). 

Dalam hal ini bisa terjadi apa yang dinamakan penganjuran yang gagal (163 bis KUHP) karena 

yang digerakkan tidak mau atau tidak sampai melakukan tindak pidana; dan 

2. Bersifat tidak langsung (indirect command responsibility) dalam bentuk “failure to act” atau “criminal 

participation by omission” (culpable omission). Ada pula yang menyebut sebagai pembiaran (tolerated 

the criminal act of their subordinates). Dalam hal ini kejahatan harus terjadi dan tidak berlaku Pasal 163 

bis KUHP; 

c. Dalam kaitannya dengan UU No. 26 Tahun 2000, “indirect command responsibility” hanya bisa terjadi 

apabila telah dibuktikan melalui keputusan hakim yang berkekuatan tetap (in kracht van gewijsde) 

bahwa ada pelaku (perpetrator) atau pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya 

yang efektif yang telah melakukan tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM 

(genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan). Dalam kasus yang ekstrim misalnya pelaku 

melarikan diri atau meninggal dunia, paling tidak dengan alat-alat bukti yang ada terdapat dugaan 

kuat telah terjadi tindak pidana tersebut; 

d. Tanggungjawab komando juga berlaku dalam kerangka hubungan hierarkhis di lingkungan non 

militer, yaitu hubungan antara atasan (superiors) dan bawahan (subordinates). Hanya saja ada 

persyaratan yang lebih tinggi yaitu atasan tersebut telah melakukan “consciously disregarded information” 

yang mengindikasikan bahwa bawahan sedang atau telah melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku 

doktrin “had reason to know” sehingga atasan berada dalam posisi “deliberately taken the risk that the crimes 

might occur”. 



Bahan Bacaan 


Bagian Keenam 

PENUTUP 

Indonesia telah memiliki UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam merumuskan kejahatan 

yang termasuk jurisdiksinya tegas-tegas dinyatakan telah mengikuti Statuta Roma Tahun 1998. Hanya 

sayangnya dua dokumen lainnya yang melekat tidak pernah dibahas yaitu dokumen tentang “Elements of 

Crimes” dan dokumen tentang “Rules of Procedures and Evidence”. Juga sangat disayangkan tidak 

dimasukkannya ketentuan ICC tentang kejahatan perang (war crimes) dalam jurisdiksi Pengadilan HAM. Di 

samping itu pelbagai rumusan lain dalam Pengadilan HAM juga mengadopsi apa yang diatur oleh ICC. 

Contohnya adalah Pasal 42 yang mengatur tentang Pertanggungjawaban Komando. 

Sebagai suatu norma yang baru kita harus mengkaji baik secara teoritik konseptual maupun empiris apa 

yang telah terjadi dalam praktek hukum internasional yang cenderung sudah menjadi hukum kebiasaan 


Dalam beberapa hal seperti pertanggungjawaban komando, sebenarnya pelbagai diskusi di atas sepanjang 

bersifat langsung (direct command responsibility) masalahnya dapat ditempatkan dalam kerangka hukum 

nasional yaitu Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneming), sekalipun 

terdapat hal yang relatif baru yaitu “crimes by omission” atau “culpable omission” atau ‘indirect command 

responsibility’. Dikatakan ‘relatif’ baru, karena secara konseptual kejahatan omisionis juga dikenal seperti 

pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 berupa pembunuhan dengan sengaja dengan cara tidak 

memberikan bantuan makanan atau kesehatan atau melalaikan hak POW untuk diadili secara adil. Dalam 

kerangka ini dipertimbangkan betapa pentingnya studi perbandingan hukum antar negara. 

Dalam hal ini pula Prof. Nico Keijzer (Hakim Agung Belanda) menyatakan bahwa pelbagai uraian di atas 

tidak hanya terbatas pada kejahatan perang (war crimes), tetapi harus dilihat sebagai salah satu bentuk 

“criminal participation” atau “participation by omission” dan dapat berkaitan dengan delik-delik yang lain 

secara umum. 

“The American Model Penal Code” (Section 2.06(3)) menentukan bahwa “ a person is an accomplice of 

another in the commission of a criminal offence, inter alia, if he , having a legal duty to prevent the 

commission of the offence, fails to make proper effort to do so”. 

Dalam Paragraph 13 KUHP Jerman yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap mereka yang 

mengabaikan untuk mencegah kejahatan agar tidak terjadi, padahal yang bersangkutan mempunyai 

kewajiban hukum untuk melakukannya. “Participation by omission” juga dikenal dalam yurisprudensi (case 

law) Belanda sebagai landasan pertanggungjawaban pidana. 

Mengenai jurisdiksi materi kiranya dapat diusulkan amandemen terhadap UU No. 26 Tahun 2000, agar juga 

memasukkan juga Kejahatan Perang (War Crimes) di dalamnya sebagaimana ICC, mengingat kejahatan 

perang tidak hanya berkaitan dengan konflik bersenjata internasional, tetapi juga bisa diterapkan terhadap 

konflik bersenjata internal. Perumusan yang diambil dari ICC (seperti juga perumusan genosida dan 

kejahatan terhadap kemanusiaan) cukup memadai, mengingat perumusannya yang komprehensif. 

Sebagai rekomendasi lain dapat dikemukakan agar antar negara terjadi harmonisasi hukum mengenai 

“military codes” dan “rule of engagement” (semacam British Manual of Military Law atau the US Army Field 

Manual), mengingat telah terbentuknya ICC yang bersifat permanen dan dimungkinkannya dibentuknya 

peradilan pidana ad hoc oleh Dewan Keamanan PBB yang secara komplementer dapat mengambil alih 



Bahan Bacaan 


fungsi peradilan pidana nasional apabila diidentifikasikan telah terjadi “sham proceeding” dan fakta bahwa 

Pemerintah Indonesia ‘unwilling’ dan “unable” menggelar pengadilan HAM dengan standar internasional 

(misalnya hanya menerapkan ordinary crimes). 

Penerapan ‘universal jurisdiction’ oleh negara-negara tertentu terhadap Indonesia, hendaknya dilakukan 

dengan menghormati kedaulatan nasional Indonesia, di samping memperhatikan prinsip-prinsip hukum 

internasional dan prinsip-prinsip hukum universal. 

Jakarta, 20 Januari 2004 



Bahan Bacaan 


DAFTAR PUSTAKA 

Bassiouni, M. Cherif, Crimes Against Humanity in International Criminal Law, Martinus Nijhof Publishers, 

London, 1992. 

Heinz, Wolfgang S, and Fruhling, Hugo, Determinants of Gross Human Rights Violations by State and Statesponsored 

Actors in Brazil, Uruguay, Cile, and Argentina, 1960-1990, International Studies in Human 

Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 1999. 

International Council on Human Rights Policy, Hard Cases : bringing human rights violators to justice abroad, 

a guide to universal jurisdiction, New York, 1999. 

Jorgensen, Nina H.B., The Responsibility of States for International Crimes, Oxford University Press, 

London, 2000. 

Komnas HAM, Laporan Lokakarya Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Jakarta, 2002. 

Kittichaisaree, Kriangsak, International Criminal Law, Oxford University Press, Oxford, 2001. 

Klip, Andre and Sluiter, Goran, Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals (ICTY 1993- 

1998), Hart Publisher, Vienna, 1999. 

Muladi, Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002. 

Robertson QC, Geoffrey, Crimes Against Humanity, The Struggle for Global Justice, Penguin Books, 2000. 

Ratner, Steven R and Abrams, Jason S, Accountability for Human Rights Atrocities in International 

Law, Beyond the Nuremberg Legacy, Oxford University Press, Oxford (Second Edition), Oxford, 2001. 

Steiner, Henry J, and Alston Philip, International Human Rights in Context, Law Politics Morals, Clarendon 

Press Oxford, 1996. 

Schabas, William A, An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge University Press, 2001. 

Von Hebel, Herman A.M. et.al, Reflection on the International Criminal Court, TMC Asser Press, The Haque, 

1999.

mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham ... - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?