mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005 Bahan Bacaan Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia Perkembangan selanjutnya yang terjadi adalah hukum pidana di beberapa negara mengatur kemungkinan pemidanaan secara extra-territorial terhadap kejahatan biasa. Contohnya Perancis. Bagi warganegara Perancis berlaku untuk semua kejahatan yang dipidana di Perancis dan untuk orang asing terbatas pada kejahatan melawan negara Perancis. Amerika menerapkan prinsip extra-territorial pada orang asing yang melakukan terorisme. KUHP Swedia memungkinkan diadilinya warganegara Swedia dan orang asing yang tinggal di Swedia atas kejahatan yang dilakukan di luar negeri dengan syarat perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di tempat tersebut termasuk kejahatan menurut hukum internasional. 8. Kesimpulan a. Pengadilan nasional merupakan ‘the primary forum’ untuk mengadili para pelanggar HAM berat. Pengadilan di mana kejahatan dilakukan sangat praktis mengingat (1) keterkaitan dengan masyarakat setempat, sehingga memiliki effek ‘deterrent’; (2) memudahkan mencari bukti-bukti, saksi-saksi dan para pelaku; (3) tidak mahal dan lebih mudah dilaksanakan; b. Kendala terhadap pengadilan nasional biasanya berkaitan dengan (1) disfungsionalisasi pengadilan karena sebab-sebab tertentu; (2) pelanggaran HAM biasanya berkaitan dengan kebijakan negara ; c. Pengadilan nasional hanya akan efektif apabila (1) dilakukan secara ‘fair and effective’; (2) keberadaan hukum materiil dan hukum formil yang memadai; (3) penyidik, penuntut umum, hakim dan pengacara terlatih dengan baik; (4) keberadaan infrastruktur sistem peradilan pidana yang memadai; dan (5) keberadaan budaya yang menghormati ‘fairness’ dan ‘impartiality’ dari proses peradilan dan hak-hak pelaku; d. Eksistensi dari Tribunal internasional, ‘mixed tribunals’ dan penerapan jurisdiksi universal sekalipun penting untuk memicu digelarnya pengadilan nasional sebaiknya hanya dilakukan apabila pengadilan nasional manunjukkan gejala ‘unwilling and unable’, sehingga peranannya bersifat komplementer terhadap pengadilan nasional. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 7
Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005 Bahan Bacaan Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia Bagian Kedua CATATAN TERHADAP PENGADILAN HAM NASIONAL 1. Keberadaan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak terlepas dari perkembangan Pengadilan HAM internasional baik yang bersifat ad hoc (yang berlaku di Nuremberg, Tokyo, Rwanda dan bekas Yugoslavia) maupun yang bersifat permanen (Statuta Roma 1998 tentang the International Criminal Court). Dalam hal ini dapat dikaji : (a) Bentuk peradilan ad hoc tersebut pada Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 yang berlaku untuk locus dan tempos delicti tertentu mengacu pada bentuk pengadilan internasional ad hoc, yang antara lain memungkinkan berlakunya prinsip retroaktivitas (sip. hal ini masih perlu diperdebatkan); (b) Perumusan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 s/d Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 sesuai dengan penjelasannya disesuaikan dengan “Rome Statute of International Criminal Court “ Pasal 6 dan Pasal 7 (genocide and crimes against humanity); (c) Beberapa norma yang diatur juga sama dengan yang diatur dalam Statuta Roma 1998, seperti perkecualian yurisdiksi terhadap mereka yang berumur di bawah 18 tahun pada saat tindak pidana dilakukan (exclusion of jurisdiction over persons under eighteen); (d) Perlindungan korban dan saksi serta kewajiban untuk membayar kompensasi, restitusi dan melakukan rehabilitasi terhadap korban atau ahli warisnya (sip. pelaksanaannya menunggu PP); (e) Sistem ‘individual responsibility’ yang digunakan; (f) Pengaturan tentang ‘Responsibility of commanders and other superiors’; (g) Tidak berlakunya asas daluwarsa bagi tindak pidana di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM (nonapplicability of statute of limitations). 2. UU No. 26 Tahun 2000 masih mengandung kelemahan-kelemahan, antara lain : (a) UU No. 26 Tahun 2000 tidak secara tuntas memperhitungkan konsekuensi penyesuaian jenis-jenis tindak pidana (genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan) yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 dengan Statuta Roma (genocide and crimes against humanity). Hal ini disebabkan karena UU No. 26 Tahun 2000 tidak mengatur sekaligus tentang penyesuaian unsur-unsur tindak pidana (Elements of Crimes) yang sesuai dengan Art. 9 Statuta Roma, diharapkan dapat membantu Pengadilan untuk menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal yang mengatur tindak pidana di atas; (b) UU No. 26 Tahun 2000 tidak mengatur ketentuan yang sangat penting bagi pelaksanan proses peradilan yang merdeka dan tidak memihak sebagaimana diatur dalam Art. 70 dan Art. 71 yang mengatur ‘Offenses against the administration of justice’ dan ‘Sanctions for misconduct before the court’; (c) Sekalipun di dalam Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000 ditentukan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, namun mengingat kekhususannya sebagai ‘extraordinary crimes’, dalam hal-hal tertentu perlu antisipasi pengaturan hukum acara khusus. Hal Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 8
Page 1 and 2: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk
Page 3 and 4: Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
Page 7: Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
Page 31: Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005

mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham ... - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?