mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham ... - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
Bahan Bacaan
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia
3. Asas-asas Umum Sebagai Landasan Jurisdiksi
Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem pengadilan nasional tidak mungkin dapat menerapkan
jurisdiksi atas semua kejahatan tanpa mempedulikan di mana kejahatan tersebut terjadi. Jurisdiksi nasional
tersebut harus mentaati ketentuan-ketentuan baik yang diatur oleh hukum nasional maupun asas-asas
hukum internasional.
Pada dasarnya
tersebut :
terdapat ketentuan hukum internasional yang mengakui 5 (lima) landasan jurisdiksi
a. Asas teritorialitas (the territorial principle) yang menegaskan bahwa setiap negara berhak mengatur dan
menerapkan hukumnya terhadap perbuatan yang seluruh atau sebagian bagian substansialnya
dilakukan di wilayah teritorialnya. Asas ini di beberapa negara mengalami perluasan , yaitu hukum
pidana nasional diberlakukan juga apabila suatu bagian elemen utama dari akibat (substantial effect)
kejahatan terjadi di negara tersebut (the effect principle);
b. Asas nasionalitas (the nationality principle) yang mengatur bahwa setiap negara dapat menerapkan
jurisdiksinya terhadap pelaku kejahatan yang merupakan warganegaranya, tanpa menghiraukan
tempat dilakukannya perbuatan. Hal ini berkaitan dengan aktivitas, kepentingan, status dan hubungan
warganegaranya. Ada negara yang membatasi berlakunya asas ini untuk tindak pidana tertentu yaitu
kejahatan berat, tetapi banyak juga yang menerapkannya untuk semua kejahatan tanpa memperhatikan
di mana kejahatan dilakukan;
c. Asas perlindungan (the protective principle) yang mengatur bahwa perbuatan yang bersifat extraterritorial
yang dilakukan oleh warganegaranya akan menimbulkan bahaya baik aktual maupun
potensial terhadap kepentingan penting negara, biasanya berkaitan dengan keamanan nasional atau
integritas dan beberapa fungsi penting dari negara. Termasuk di sini espionage, pemalsuan uang dan
sumpah palsu di depan pejabat konsuler;
d. Asas personalitas pasif (the passive personality principle). Asas ini menegaskan jurisdiksi negara untuk
diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan di luar teritori negara oleh seorang bukan warganegara,
di mana korban perbuatan tersebut adalah warganegara negara tersebut. Biasanya hal ini diterapkan
terhadap teroris dan pelaku serangan terorganisasi yang lain terhadap warganegara dengan alasan
kewarganegaraannya; tidak jarang digunakan untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan
yang diatur hukum nasional yang dilakukan di luar negeri, termasuk pelanggaran HAM;
e. Asas universalitas (the universality principle) yang sangat penting untuk mengadili pelanggaran HAM
berat dan kejahatan-kejahatan lain yang diakui oleh masyarakat negara-negara sebagai kejahatan yang
menarik perhatian internasional seperti pembajakan di laut dan di udara serta mungkin terorisme dan
perdagangan budak. Asas ini memungkinkan suatu negara untuk menerapkan jurisdiksi terhadap
pelaku kejahatan tertentu yang sangat berat dan berbahaya terhadap umat manusia, tanpa
memperhatikan apakah negara tersebut ada kaitannya (nexus) dengan kejahatan, pelaku atau korban.
Dalam hal ini setiap negara dianggap mempunyai kepentingan untuk menerapkan jurisdiksi ini atas
kejahatan seperti pembajakan, perdagangan budak, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan,
penyiksaan, sabotase dan genosida. Pengalaman menunjukkan bahwa dasar hukum - apakah traktat
atau kebiasaan - bervariasi dari kejahatan yang satu ke kejahatan yang lain. Apabila kejahatan tersebut
berkaitan dengan suatu ‘erga omnes obligation’ atau suatu ‘jus cogens norm’ (peremptory norms) maka
alasan setiap negara untuk menerapkan jurisdiksinya lebih kuat. Namun demikian apabila negara yang
memiliki territorial memang berkehendak (willing) dan mampu (able) untuk mengadili, negara lain pada
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 2