mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005 Bahan Bacaan Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia Catatan : Kejahatan yang berada di bawah jurisdiksi ICC adalah : “the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression”. Ketentuan tersebut diadopsi oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Pasal 42 dinyatakan bahwa : a. Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu : b. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan c. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. d. Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni : e. Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan f. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam hal ini dapat diidentifikasikan beberapa elemen utama dari pertanggungjawaban komando yaitu : (1) Adanya hubungan antara bawahan-atasan; (2) Atasan mengetahui atau beralasan untuk mengetahui bahwa telah terjadi kejahatan atau sedang dilakukan kejahatan; dan (3) Atasan gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan beralasan untuk mencegah atau menghentikan tindak pidana atau berupaya untuk menghukum pelaku. Hubungan atasan-bawahan bisa de jure, de facto atau kombinasi antara keduanya. Jendral Arne Willy Dahl (Hakim dari Norwegia) (2001) memberikan basis filosofi dari tanggungjawab komandan, bahwa kagagalan komandan untuk mengendalikan anak buahnya berkaitan erat dengan nama baik dan reputasi serta kehormatan pasukannya atau bahkan dari negaranya serta berkaitan dengan keprihatinan mendalam dari semua orang yang memiliki kehendak baik. Hal ini juga berkaitan erat dengan kodrat organisasi militer sendiri yang membedakan antara kesatuan militer yang sah dan sekumpulan individu dalam bentuk pasukan liar atau gerilyawan (franc-tireurs). Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 21
Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005 Bahan Bacaan Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia Di dalam “The US Army Field Manual” antara lain disebutkan bahwa : “Command is a specific and legal position unique to the military. It is where the buck stops... Command is a sacred trust. The legal and moral responsibilities of commanders exceed those of any other leader of similar position and authority”. 2. Karakter Juridis Doktrin bahwa para komandan militer dan orang-orang lain yang menduduki posisi dan kewenangan yang lebih tinggi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum dari anak buahnya sudah dimantapkan dalam norma hukum kebiasaan dan perjanjian hukum internasional. Melihat pelbagai perumusan di atas nampak bahwa, pertanggungjawaban pidana ini bisa bersumber dari “actus reus”, baik berupa perbuatan positif dari komandan atau superior (kadang-kadang disebut sebagai “direct command responsibility”) maupun atas dasar kelalaian yang bersifat omisionis (“culpable omissions”, “indirect command responsibility” atau “command responsibility strictu sensu”). Dengan demikian seorang komandan atau superior tidak hanya bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena “ordering, instigating, planning, aiding or abetting” tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya, tetapi juga karena kegagalan untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah atau menghentikan atau berusaha menghukum perbuatan melawan hukum bawahan. Perbedaan antara kedua tipe pertanggungjawaban terletak pada kenyataan bahwa dalam hal perbuatan positif para komandan, hal ini mengikuti apa yang dinamakan “principles of accomplice liability” dalam kerangka teori penyertaan (complicity, deelneming), sedangkan yang kedua berkaitan dengan apa yang dinamakan “The principle responsibility for omissions” yang bisa terjadi apabila terdapat suatu kewajiban hukum untuk berbuat (legal obligation to act). Sehubungan dengan hal ini Art. 87 dari Protocol Additional to the Geneva Conventions of August 1949 menyatakan bahwa : “International law imposes an affirmative duty on superiors to prevent persons under their control from committing violations of international humanitarian law, and it is ultimately this duty that provides the basis for, and defines the contours of, the imputed criminal responsibility under Art 7 (3) of the Statute”. Doktrin modern tentang “command responsibility” boleh dikatakan berakar dari Konvensi Den Haag 1907. Baru pada tahun 1919 (Preliminary Peace Conference), “Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties” merekomendasikan pembentukan suatu tribunal yang dapat menuntut dan memidana mereka yang : “Ordered, or with knowledge thereof and with power to intervene, abstained from preventing or taking measures to prevent, putting an end to or repressing violations of the laws or customs of war.” Baru setelah PD II doktrin pertanggungjawaban komando yang bersifat “culpable ommisions” (failure to act) memperoleh pengakuan dalam konteks internasional. Di Perancis (1944) masuk kategori “tolerated the criminal acts of their subordinates” dalam “The Suppression of War Crimes”. Selanjutnya Chinese Law (1946) yang mengatur “The Trial of War Criminals”, hal ini dikategorikan sebagai ”Persons who have not fulfilled their duty to prevent crimes from being committed by their subordinates shall be treated as the accomplices of such war criminals”. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 22
Page 1 and 2: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk
Page 3 and 4: Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
Page 21: Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
Page 31: Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005

mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham ... - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?