mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005 Bahan Bacaan Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia sedangkan mengenai penyiksaan (torture), jangkauannya diperluas meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di mana saja (acts committed anywhere). Di lain pihak, ada juga negara-negara yang dalam hukum nasionalnya mengatur sesuatu yang melebihi kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Mereka mengijinkan penuntutan atas dasar asas universalitas, walaupun konvensi internasional yang relevan hanya mewajibkan penuntutan atas dasar asas teritorialitas. Dalam hal ini ada kemungkinan negara tertentu memidana perbuatan tertentu, padahal konvensi internasional yang relevan tidak mewajibkan pemidanaan. Ruang lingkup pengaturan kewajiban internasional dalam hukum domestik , baik secara lengkap, tidak lengkap atau melebihi apa yang diwajibkan, merupakan pilihan yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka melakukan penuntutan, sesuai dengan pelbagai variasi kewajiban yang digariskan baik dalam konvensi maupun hukum domestik. Dalam kriminalisasi juga terdapat variasi, dimana ada negara yang sepenuhnya mengikuti konsepsi hukum internasional dalam mendefinisikan kejahatan (definition of crime in toto), sementara yang lain berusaha untuk mendefinisikannya sendiri sesuai dengan keutuhan nasionalnya. Di samping itu ada juga negara yang hanya memanfaatkan hukum pidana yang ada yang mengatur ‘common crimes’ seperti pembunuhan (murder) atau penganiayaan (battery) untuk memproses pelanggar HAM. Catatan : Larangan untuk menerapkan ketentuan ‘ordinary crimes’ terhadap pelanggaran HAM berat, sehingga mengakibatkan pengecualian terhadap asas ‘ne bis in idem’ antara lain terdapat dalam Statuta ICTY Article 19. 2 (a). 6. Pengalaman Beberapa Negara Sampai tahun 1990-an penuntutan para pelanggar hukum HAM internasional melalui pengadilan nasional jarang dilakukan. Praktek yang dilakukan negara-negara Sekutu setelah PD II, begitu juga yang kemudian dilakukan oleh Perancis, Australia, Canada, UK, dan Croatia merupakan perkecualian. Sampai tahun 1980- an bisa disebut apa yang terjadi di Yunani (Greek) yang mengadili anggota-anggota junta militer menyusul keruntuhannya tahun 1974. Sepanjang mengenai genosida, di samping kasus Eichmann di Israel tahun 1960-an, hanya ada sedikit penuntutan setelah PD II. Di Equatorial Guinea pemerintah mengadili mantan diktator atas tuduhan genosida dan kejahatan lain. Demikian juga yang terjadi di Kamboja, di mana Pemerintah atas bantuan Vietnam berusaha mengadili Pol Pot Pemimpin Khmer Merah dan Ieng Sari secara in absentia atas genosida tahun 1979. Pengadilan ini boleh dikatakan kurang memadai karena nuansa politik yang besar dan kurang dipenuhinya prinsip ‘due process’ dalam pelaksanannya. Mengenai kejahatan perang (war crimes) pengadilan domestik frekuensinya lebih tinggi atas dasar ketentuan domestik yang mengatur peradilan militer, sekalipun boleh dikatakan sebagian besar kejahatan perang tidak diadili semenjak berlakunya Konvensi Jenewa 1949. Yang dipublikasikan secara luas antara lain yang terjadi di Amerika Serikat yaitu kasus Calley dalam perang Vietnam. Perkembangan selanjutnya bisa dicatat apa yang terjadi di Latvia pada tahun 1996 yang mengadili pejabatpejabat di era Soviet; kemudian di Guatemala tahun 1980-an yang memproses genosida para mantan pemimpin militer; selanjutnya tahun 1990-an Hungaria memproses pembunuhan-pembunuhan selama pemberontakan tahun 1956. Demikian pula yang terjadi di Argentina pada tahun 1999, di Jerman setelah reunifikasi pada tahun 1990 dan di Ethiopia pada tahun 1991. Indonesia mencatat adanya pengadilan militer terhadap 24 tentara di Aceh, di samping Pengadilan HAM untuk Timor Timur dan Tanjung Priok. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 5
Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005 Bahan Bacaan Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia 7. Proses Penuntutan oleh Pengadilan Nasional Negara Lain Pengadilan hukum pidana oleh suatu negara di luar tempat dimana pelanggaran HAM berat terjadi juga merupakan salah satu opsi. Negara yang berusaha mengadili kejahatan yang dilakukan di luar negeri dapat menerapkan jurisdiksi atas dasar nasionalitas pelaku atau nasionalitas korban. Apabila negara tersebut tidak ada kaitannya dengan kejahatan tersebut, asas yang digunakan adalah asas universalitas dengan memberlakukan jurisdiksi universal. Dalam hal ini negara yang bersangkutan harus membuat ketentuan hukum pidana yang mengijinkan penuntutan atas perbuatan extra-territorial atau mengijinkan penuntutan langsung atas dasar hukum internasional. Dalam kerangka ini seharusnya kejahatan internasional yang dilakukan di luar negeri mungkin dituntut atas dasar ketentuan khusus yang diumumkan bahwa negara tersebut mentaati kewajiban hukum internasional. Bisa juga konvensi internasional itu sendiri menentukan bahwa negara tersebut menetapkan hukum yang mengatur tentang perbuatan extra-territorial. Contohnya adalah Konvensi Penyiksaan 1984 mewajibkan negara-negara untuk mengatur ketentuan yang mengijinkan penuntutan terhadap penyiksaan yang dilakukan di luar batas negara. Demikian pula dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protocol I. Dalam kedua hal ini negara-negara harus memiliki suatu perundang-undangan yang diperlukan untuk mengkriminalisasikan ‘grave breaches’ tanpa memperhatikan tempat di mana perbuatan dilakukan. Beberapa negara perundang-undangannya mengatur mengenai perbuatan extra-territorial sekalipun konvensi yang relevan tidak mewajibkan penalisasi perbuatan tersebut. Contohnya adalah AS dan Perancis yang mengatur genosida atas dasar asas nasionalitas dan Perancis atas dasar asas nasionalitas dan personalitas pasif, di samping asas teritorialitas yang ditentukan dalam Konvensi. Beberapa negara juga mengatur kejahatan internasional di samping yang ditentukan dalam Konvensi. Belgia, Spanyol, Swedia dan AS dalam mengatur kejahatan perang mencakup kejahatan-kejahatan lain di luar ‘grave breaches’. Konvensi Jenewa termasuk pelanggaran Protocol II. Pengaturan tentang genosida di Perancis tahun 1992 mencakup pula tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketentuan di Canada yang mengatur tentang kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan mengijinkan penuntutan terhadap seorang asing atas perbuatannya di luar Canada terhadap orang asing lain. Syaratnya adalah atas dasar kehadirannya di Canada . Praktek di pelbagai negara menunjukkan bahwa sampai pertengahan 1990-an terungkap bahwa ada kecenderungan negara-negara tidak menghendaki (unwillingness) untuk memidana pelaku kekejaman yang dilakukan di luar negeri, lebih-lebih bilamana kejahatan tidak dilakukan oleh atau diarahkan kepada warganegaranya. Perkembangan yang menarik terjadi setelah ICTR dan ICTY digelar, dalam hal mana sejumlah negara Eropa mulai menuntut pelaku kejahatan yang berada dalam wilayahnya, atas dasar ketentuan domestik yang melaksanakan Konvensi Jenewa atau Konvensi lain. Tersangka dalam konflik Yugoslavia dapat dituntut di Belanda, Jerman dan Denmark serta Austria dan Swiss. Demikian pula tersangka kasus Rwanda yang dapat dituntut di Swiss, Perancis dan Belgia. Demikian pula yang terjadi di Spanyol dan negara lain, yang menerapkan asas jurisdiksi universal untuk mengadili mantan-mantan pejabat di Chili, Argentina dan Guatemala dalam rezim militer tahun 1970 dan 1980-an seperti Jendral Augusto Pinochet. Januari tahun 2000 Senegal mengadili diktator Chad Hissene Habre yang diasingkan ke Senegal sejak 1990. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 6
Page 1 and 2: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk
Page 3 and 4: Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
Page 5: Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
Page 31: Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005

mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham ... - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?