mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham ... - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
Bahan Bacaan
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia
1. Pengantar
Bagian Ketiga
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN
Perkembangan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan sangat menarik untuk diikuti. Hal ini sangat
relevan dalam rangka implementasi UU No. 20 Tahun 2000, karena dalam penjelasan Pasal 7 dinyatakan
bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan “Rome
Statute of International Criminal Court”. Dengan demikian pelbagai logika dan spirit hukum dan perundangundangan
yang terkait atas dasar Statuta Roma harus dipahami.
Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) pertama kali digunakan pada tahun 1915
pada saat terjadi kasus “massacres of Turkey’s Armenian population”. Tuntutan atas dasar genosida gagal
dengan alasan tidak mungkin setelah perang dibuat “retroactive criminal legislation”.
Istilah ini muncul kembali pada tahun 1945 sebagai salah satu kategori kejahatan yang berada di bawah
yurisdiksi Tribunal Nuremberg (di samping ‘war crimes’ dan ‘crimes against peace’). Sekalipun penentangan
atas dasar larangan retroaktivitas muncul kembali, tetapi Tribunal Nuremberg berhasil meredamnya atas
dasar “the principle of justice” dalam rangka mengadili penjahat perang Nazi.
Hanya saja muncul pemahaman bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan
mensyaratkan (nexus) hubungan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kejahatan perang (war crimes).
Bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan dianggap merupakan kembar siam (Siamese twin) dari kejahatan
perang.
Hal ini bisa terjadi karena Tribunal Nuremberg merupakan “war crimes trials”. Pendekatan ini sangat
membatasi proses pemidanaan terhadap pelanggaran HAM berat, sebab dalam kenyataannya kejahatan
terhadap kemanusiaan dapat dilakukan di masa damai (committed during peacetime).
Setelah itu Sidang Umum PBB berusaha merumuskan bentuk-bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan
yang berat dan keji seperti genosida sebagai kejahatan mandiri yang dapat dilakukan baik di masa damai
atau perang atas dasar hukum kebiasaan internasional (international customary law).
2. Unsur-unsur Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Secara umum unsur-unsur kejahatan mencakup unsur obyektif (criminal act, actus reus) berupa adanya
perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta tidak adanya
alasan pembenar, dan unsur subyektif (criminal responsibility, mens rea) yang mencakup unsur kesalahan
dalam arti luas dan meliputi kemampuan bertanggungjawab, adanya unsur kesengajaan atau kealpaan
serta tidak adanya alasan pemaaf.
Khusus mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan HAM berat yang lain terdapat prinsip
umum bahwa unsur-unsur kejahatan (the elements of crime) terdiri atas :
(1) Unsur material yang berfokus pada perbuatan (conduct), akibat (consequences) dan keadaan-keadaan
(circumstances) yang menyertai perbuatan;
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 12