mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham ... - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
Bahan Bacaan
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia
Bagian Kelima
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMANDAN
(CRIMINAL RESPONSIBILITY OF COMMANDERS)
1. Pendahuluan
Pertanggungjawaban komando saat ini sangat relevan untuk dibahas karena hal-hal sebagai berikut :
a. Pertanggungjawaban komando tidak hanya berlaku di kalangan militer, tetapi juga di lingkungan nonmiliter
yaitu atasan, baik polisi maupun sipil lainnya (other superiors), terhadap pelanggaran HAM berat
yang dilakukan bawahannya (subordinates);
b. Pertanggungjawaban komando tidak hanya berlaku di masa perang atau konflik bersenjata, tetapi juga
bisa terjadi di masa damai;
c. Di lingkungan militer, pertanggungjawaban komando berkaitan dengan “sacred trust”, yang
mengandung baik tanggung jawab juridis maupun tanggung jawab moral yang tidak ada
bandingannya dengan posisi pimpinan lainnya;
d. Apabila pertanggungan jawab komando yang bersifat langsung (direct command responsibility) yang
berlaku umum telah diatur dalam hukum pidana dalam kerangka Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP
(penyertaan tindak pidana), maka konsep pertanggungjawaban komando yang tidak langsung (indirect
command responsibility) dalam bentuk “participation by omission” yang berlaku secara khusus dalam
pelanggaran HAM yang berat (genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan), yang bersumber dari
hukum kebiasaan internasional ternyata telah mempengaruhi perkembangan hukum pidana yang
bersifat umum, apabila yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat;
e. Bagi Indonesia persoalan pertanggungjawaban komando dalam kerangka “individual responsibility”
sangat penting sehubungan dicantumkannya lembaga hukum ini dalam Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM, yang mengadopsi perumusan Article 28 Statuta Roma Tahun 1998 dan
berlaku dalam kerangka kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menjadi
jurisdiksi Pengadilan HAM;
Diskusi tentang doktrin pertanggungjawaban komando (the doctrine of command responsibility or superior
responsibility rule), khususnya dalam hukum pidana akan selalu menarik, mengingat perkembangannya
yang penuh perdebatan dalam hukum internasional maupun polemik yang berkembang dalam hukum
nasional. Sekalipun maknanya tidak sesederhana sebagai “military commanders are responsible for the acts of
their subordinates”, sebenarnya hal ini bukan sebagai suatu hal yang baru. Pada kira-kira tahun 500 BC, Sun
Tzu menulis dalam “The Art of War” bahwa :
“When troops flee, are insubordinate, distressed, collapse in disorder, or are routed, it is the fault of the
general. None of these disorders can be attributed to natural causes.”
Napoleon Bonaparte menegaskan dalam hal ini dengan mengatakan bahwa : ”There are no bad regiments; they
are only bad colonels”. Begitu pula King Charles VII of Orleans yang mengeluarkan dekrit yang berisi bahwa
komandan militer dapat dipertanggungjawabkan, bilamana di dalam komandonya telah terjadi kejahatan
terhadap penduduk sipil, tidak peduli apakah komandan militer tersebut berpartisipasi dalam pelaksanaan
kejahatan.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 18