mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005 Bahan Bacaan Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia 4. Setiap saat komandan mampu menggunakan kekuasaannya bilamana menginginkannya (material ability); 5. Kontrol efektif merupakan bagian atau sambungan komando (sequel of command); 6. Seorang staf bisa turut bertanggung jawab (shares responsibility) apabila “in a position to influence policy”; 7. Komandan mempunyai kekuasaan untuk mengeluarkan perintah yang mengikat bawahannya; 8. Mengandung “affirmative duty” baik secara moral maupun hukum; 9. Hubungan bawahan-atasan (subordination) bersifat komprehensif, tetapi bukan merupakan faktor konklusif untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Komander hanya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang diketahuinya (must have known) atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui (should have known) (either knew or, owing to the circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes). Dalam hal ini dibedakan antara “direct evidence” dan “circumstancial evidence”. Bagi atasan di lingkungan nonmiliter berlaku persyaratan yang lebih tinggi yaitu “had reason to know” yang mengandung makna “deliberately took the risk that this would happen, if not knowing it”. Misalnya dalam bentuk dengan sadar mengabaikan informasi (consciously disregarded information); 10. Dalam kompleksitas organisasi militer dan non-militer dengan pelbagai sistem pendelegasian komando dan wewenang, maka pertanggungjawaban pidana akan banyak ditentukan oleh teori kesalahan; b. Tanggung jawab komando mengandung dua aspek : 1. Bersifat langsung (direct command responsibility) dalam bentuk “crime by commission” dalam bentuk penganjuran (instigating, uitlokking), perencanaaan (planning) atau memberikan perintah (ordering). Dalam hal ini bisa terjadi apa yang dinamakan penganjuran yang gagal (163 bis KUHP) karena yang digerakkan tidak mau atau tidak sampai melakukan tindak pidana; dan 2. Bersifat tidak langsung (indirect command responsibility) dalam bentuk “failure to act” atau “criminal participation by omission” (culpable omission). Ada pula yang menyebut sebagai pembiaran (tolerated the criminal act of their subordinates). Dalam hal ini kejahatan harus terjadi dan tidak berlaku Pasal 163 bis KUHP; c. Dalam kaitannya dengan UU No. 26 Tahun 2000, “indirect command responsibility” hanya bisa terjadi apabila telah dibuktikan melalui keputusan hakim yang berkekuatan tetap (in kracht van gewijsde) bahwa ada pelaku (perpetrator) atau pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif yang telah melakukan tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM (genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan). Dalam kasus yang ekstrim misalnya pelaku melarikan diri atau meninggal dunia, paling tidak dengan alat-alat bukti yang ada terdapat dugaan kuat telah terjadi tindak pidana tersebut; d. Tanggungjawab komando juga berlaku dalam kerangka hubungan hierarkhis di lingkungan non militer, yaitu hubungan antara atasan (superiors) dan bawahan (subordinates). Hanya saja ada persyaratan yang lebih tinggi yaitu atasan tersebut telah melakukan “consciously disregarded information” yang mengindikasikan bahwa bawahan sedang atau telah melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku doktrin “had reason to know” sehingga atasan berada dalam posisi “deliberately taken the risk that the crimes might occur”. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 27
Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005 Bahan Bacaan Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia Bagian Keenam PENUTUP Indonesia telah memiliki UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam merumuskan kejahatan yang termasuk jurisdiksinya tegas-tegas dinyatakan telah mengikuti Statuta Roma Tahun 1998. Hanya sayangnya dua dokumen lainnya yang melekat tidak pernah dibahas yaitu dokumen tentang “Elements of Crimes” dan dokumen tentang “Rules of Procedures and Evidence”. Juga sangat disayangkan tidak dimasukkannya ketentuan ICC tentang kejahatan perang (war crimes) dalam jurisdiksi Pengadilan HAM. Di samping itu pelbagai rumusan lain dalam Pengadilan HAM juga mengadopsi apa yang diatur oleh ICC. Contohnya adalah Pasal 42 yang mengatur tentang Pertanggungjawaban Komando. Sebagai suatu norma yang baru kita harus mengkaji baik secara teoritik konseptual maupun empiris apa yang telah terjadi dalam praktek hukum internasional yang cenderung sudah menjadi hukum kebiasaan internasional. Dalam beberapa hal seperti pertanggungjawaban komando, sebenarnya pelbagai diskusi di atas sepanjang bersifat langsung (direct command responsibility) masalahnya dapat ditempatkan dalam kerangka hukum nasional yaitu Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (deelneming), sekalipun terdapat hal yang relatif baru yaitu “crimes by omission” atau “culpable omission” atau ‘indirect command responsibility’. Dikatakan ‘relatif’ baru, karena secara konseptual kejahatan omisionis juga dikenal seperti pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 berupa pembunuhan dengan sengaja dengan cara tidak memberikan bantuan makanan atau kesehatan atau melalaikan hak POW untuk diadili secara adil. Dalam kerangka ini dipertimbangkan betapa pentingnya studi perbandingan hukum antar negara. Dalam hal ini pula Prof. Nico Keijzer (Hakim Agung Belanda) menyatakan bahwa pelbagai uraian di atas tidak hanya terbatas pada kejahatan perang (war crimes), tetapi harus dilihat sebagai salah satu bentuk “criminal participation” atau “participation by omission” dan dapat berkaitan dengan delik-delik yang lain secara umum. “The American Model Penal Code” (Section 2.06(3)) menentukan bahwa “ a person is an accomplice of another in the commission of a criminal offence, inter alia, if he , having a legal duty to prevent the commission of the offence, fails to make proper effort to do so”. Dalam Paragraph 13 KUHP Jerman yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap mereka yang mengabaikan untuk mencegah kejahatan agar tidak terjadi, padahal yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya. “Participation by omission” juga dikenal dalam yurisprudensi (case law) Belanda sebagai landasan pertanggungjawaban pidana. Mengenai jurisdiksi materi kiranya dapat diusulkan amandemen terhadap UU No. 26 Tahun 2000, agar juga memasukkan juga Kejahatan Perang (War Crimes) di dalamnya sebagaimana ICC, mengingat kejahatan perang tidak hanya berkaitan dengan konflik bersenjata internasional, tetapi juga bisa diterapkan terhadap konflik bersenjata internal. Perumusan yang diambil dari ICC (seperti juga perumusan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan) cukup memadai, mengingat perumusannya yang komprehensif. Sebagai rekomendasi lain dapat dikemukakan agar antar negara terjadi harmonisasi hukum mengenai “military codes” dan “rule of engagement” (semacam British Manual of Military Law atau the US Army Field Manual), mengingat telah terbentuknya ICC yang bersifat permanen dan dimungkinkannya dibentuknya peradilan pidana ad hoc oleh Dewan Keamanan PBB yang secara komplementer dapat mengambil alih Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 28
Page 1 and 2: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk
Page 3 and 4: Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
Page 27: Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
Page 31: Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005

mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham ... - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?