mekanisme domestik untuk mengadili pelanggaran ham ... - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005
Bahan Bacaan
Materi : Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Dalam hal berlakunya asas retroaktif yang dianggap bertentangan dengan asas legalitas (nullum
delictum nulla poena sine lege) merupakan hal yang ‘debatable’. Alasan yang tertera dalam Penjelasan
Umum UU No. 26 Tahun 2000 atas dasar Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 (“Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang
dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang
lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”), tidak sepenuhnya tepat, sebab
perkecualian yang nampaknya didasarkan atas Pasal 29 Piagam HAM PBB tersebut hanya berlaku
untuk ‘derogable rights’. Padahal hak untuk tidak diadili dengan peraturan yang berlaku surut adalah
‘non-derogable rights’. Atas dasar ‘international customary law’, alasan yang dapat digunakan adalah :
(a) Atas dasar ‘the principle of justice’. Artinya ‘impunity’ terhadap pelaku pelanggaran HAM berat akan
dirasakan lebih tidak adil dibandingkan dengan tidak menerapkan asas legalitas, yang juga
ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan; dan
(b) Dalam hal ini tidak ada persoalan asas legalitas, sebab tidak ada perundang-undangan yang baru.
Yang terjadi adalah penerapan hukum kebiasaan internasional (international customary law) dalam
peradilan ad hoc dengan locus dan tempos delicti tertentu yang sudah dikenal dalam praktek hukum
internasional (Nuremberg, Tokyo, Rwanda, Yugoslavia). Dalam hal ini berlaku asas ‘nullum delictum
nulla poena sine iure’.
6. Pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights) disebut sebagai ‘extraordinary crimes’ sebab
perbuatan yang keji dan kejam tersebut dapat menggoncangkan hati nurani kemanusiaan (deeply shock
the conscience of humanity) dan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional (a threat to
international peace and security). Apalagi bilamana dilakukan secara ‘sistematic or widespread” and
‘flagrant’. Di dalam Art. 1 Statuta Roma kejahatan tersebut dinamakan ‘the most serious crimes of
international concern’, yang penanganannya membutuhkan bantuan internasional.
7. Beberapa catatan tambahan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) :
(a) Kejahatan terhadap kemanusiaan sudah bersifat ‘sui generis’/autonomous/self-contained category/new
category of crime’, dalam arti tidak ada kaitannya dengan kejahatan perang (war crimes). Pengaturan
ICC merupakan puncak dari perkembangan hukum kebiasaan internasional (customary international
law);
(b) Dalam perumusan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) sebelum kata
’penduduk sipil’ (civilian population) ada kata “any” (any civilian population). Hal ini mengandung arti
bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilakukan terhadap mereka yang mempunyai
nasionalitas seperti pelaku atau mereka yang ‘stateless’ atau mereka yang mempunyai nasionalitas
berbeda. Pengertian ‘civilian’ harus diartikan luas termasuk pasien di rumah sakit baik orang sipil
atau pejuang yang telah meletakkan senjata;
(c) Sekalipun istilah ‘population’ menunjuk pada kejahatan kolektif (crime in collective nature) dan
mengecualikan apa yang disebut ‘single or isolated or random acts’, namun seorang individu yang
melakukan suatu kejahatan dengan korban tunggal (single victim) dapat dipersalahkan melakukan
kejahatan terhadap kemanusiaan apabila perbuatannya merupakan bagian dari ‘cruel and barbarous
political system‘ atau apabila perbuatan tersebut ‘is the product of a political system based on terror or
persecution’. Istilah ‘widepread’ menunjuk pada sejumlah korban sedangkan ‘systematic’
mengindikasikan adanya bentuk rencana yang terpola atau metodis dan jelas (a pattern or
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 10