Lo Media Buletin 2.indd - P2KP

Replikasi dan Adopsi Program PNPMMandiri Perkotaanbetul masalah kemiskinan di wilayahnyadiajak langsung untuk menemukansolusi terbaik dengan prinsip kepedulian,kebersamaan, serta kemandirian.Selain Palu, sejumlah daerah lainjuga tercatat sudah mengakomodasiperencanaa masyarakat (PJM Nangkis)melalui kebijakan kepala daerah.Kebijakan tersebut dituangkan dalambentuk surat instruksi kepala daerahkepada para kepala desa maupundalam bentuk peraturan daerah (perda).Sejumlah daerah yang dinilai bagusmerespon keberadaan BKM danRPJM Pe nanggulangan Kemiskinanantara lain adalah:1. Kabupaten Jombang Jawa Timur2. Kota Yogyakarta DIY3. Kabupaten Pekalongan JawaTengah4. Kabupaten Banyumas JawaTengah5. Kota Surakarta Jawa TengahReplikasi dan adopsi metodelogiPNPM Mandiri Perkotaan, salah satunyasudah dilakukan oleh Pemkot PaluSulawesi Tengah. Pemkot Palu melaluiBappedanya membuat programseje nis dengan nama Program DaerahPemberdayaan Masyarakat atauPDPM.Ide awal PDPM mulai dicetuskan 4tahun silam oleh Walikota Palu RusdiMastura. Saat itu, Pemkot Palu membuatprogram bernama Peduli Dhuafa.Dari beberapa kali pertemuan KomunitasBelajar Perkotaan (KBP) yang melibatkanwalikota, muncullah ide untukmelembagakan program Peduli Dhuafaini menjadi program daerah.PDPM di Palu Sulawesi Tengah merupakanreplikasi dan adopsi metodelogidari PNPM Mandiri Perkotaan. DimanaPDPM dibuat sebagai langkahantisipatif jika nantinya PNPM MandiriPerkotaan sudah berakhir.Fokus utama pemberdayaan masyarakatlewat PDPM adalah pembangunaninfrastruktur. Sebagai salahsatu tridaya dalam PNPM MandiriPerkotaan, upaya mendorong kemandirianwarga untuk membangunsarana infrastruktur bukan hal yangbaru bagi para anggota BKM. Inilahsalah satu aspek yang memudahkanpara anggota BKM mengintegrasikanPDPM ke dalam perencanaan jangkamenengah program penanggulangankemiskinan (PJM Nangkis).Integrasi PNPM Mandiri Perkotaandi Kota Palu Sulteng juga bisadilihat dari keterlibatan anggota BKMdalam musya warah perencanaanpembangun an atau musrenbang.Pemkot Palu bahkan mengeluarkanpera turan daerah atau Perda yang isinyamengharuskan anggota BKM dilibatkandalam musrenbang dari tingkatkelurahan hingga kota. Perda inilahyang menjamin keterlibatan masyarakatmelalui BKM untuk bisa terlibat aktifdalam musrenbang.Di Kota Palu, saat ini terdapat 43BKM yang tersebar di 4 kecamatanyang menjadi lokasi dampingan PNPMMandiri Perkotaan, dan seluruh BKMtersebut telah memiliki PJM Nangkisyang sudah tetintegrasi dengan Musrenbang.Upaya mendorong program pembangunanyang pro poor di Kota Palujuga didukung oleh DPRD setempat.Untuk diketahui, 9 dari 35 anggotaDPRD Palu adalah anggota BKM.Kondisi ini akan menciptakan carapandang yang sama antara pelakulokal, stakeholder, dan Pemda dalammenge lola program-program penanggulangankemiskinan.Integrasi program dan dilibatkannyaanggota BKM dalam musrenbangseper ti yang terjadi di Kota Palu SulawesiTengah ini membuktikan bahwapenguatan lembaga masyarakat sepertiBKM bisa dilakukan jika ada ke mauandan kepercayaan pemerintah daerah.BKM akan menjadi makin aspiratif ketikadilibatkan dalam musrenbang. BKMjuga makin representatif dan acountabelpada saat bisa mengintegrasikanprogram pemberdayaan lain di luarPNPM Mandiri Perkotaan. Denganketerlibatan anggota BKM dalam musrenbang,pe nanggulangan kemiskinandi tingkat kelurahan benar-benar berbasispada perencanaan masyarakat.Arti nya, masyarakat yang mengetahuiDukungan Kabupaten JombangJawa Timur terlihat dengan diterbitkannyaPerda yang salah satu isinya berupaaturan untuk memasukkan RPJMPe nanggulangan Kemiskinan yangdisusun BKM sebagai materi musrenbangdes.Hal tersebut tertuang dalamPerda Kabupaten Jombang JawaTimur Nomor 19 Tahun 2009 tentangPerencanaan Pembangunan Desa.Kebijakan yang hampir sama juga dilakukanoleh Pemda Kota Yogyakarta.Melalui Perdanya Nomor 23 Tahun2009, ditetapkan aturan agar Pemdamelibatkan peran serta masyarakatdalam pelaksanaan program penanggulangankemiskinan.Untuk Pemda Pe ka longan Jatengdukungan terhadap PNPM MandiriPer kotaan diwujudkan melalui instruksibupati kepada seluruh kepala desauntuk melibatkan BKM dalam penyusunanRPJM desa. Instruksi tersebuttertuang dalam surat nomor: 050.2/526tertanggal 5 Juni 2010. Sementara itu,melalui suratnya nomor: 6169/050pada 30 Desember 2009, BupatiBanyumas Jawa Tengah memberiarahan kepada jajaran perangka desaagar memanfaatkan RPJM PenanggulanganKemiskinan yang disusunBKM sebagai salah satu materi dalammusrenbangdes.Upaya untuk mendapatkan dukungandari Pemda agar PNPM MandiriPerkotaan bisa terintegrasi denganprogram pemberdayaan lain terkadangbutuh perjuangan ekstra. AwalnyaPemda Surakarta menolak pelaksanaanPNPM Mandiri Perkotaan. Alasannya,di Kota Surakarta sudah adaprogram pemberdayaan dengan namaDiterbitkan oleh: Tim Komunikasi Massa PNPM Mandiri Perkotaan, Konsultan Manajemen Pusat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum