Lo Media Buletin 2.indd - P2KP

www.p2kp.org I www.pnpm-perkotaan.orgPNPM MANDIRIDITERBITKAN UNTUK KEGIATAN TEMU NASIONALDAN GELAR KARYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT EXPO 2010PERKOTAANIntegrasi Program PenanggulanganKemiskinan untuk Pembangunan BerkelanjutanMengurangi tingkat kemiskinan merupakan tugasbersama. Perlu kerjasama yang baik dan konsisten antarapemerintah pusat dan daerah agar program penanggulangankemiskinan bisa terus berlanjut dari waktuke waktu. Pemerintah daerah juga dituntut makin responsifagar bisa mereplikasi program penanggulangankemiskinan seperti PNPM Mandiri Perkotaan. Replikasiprogram yang diikuti dengan integrasi program lokaldengan PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satustrategi dasar agar sustainibility development atau pembangunanberkelanjutan untuk menanggulangi kemiskinanbisa terwujud.Desentralisasi danPenanggulangan KemiskinanBergulirnya wacana desentralisasiyang diartikan sebagai penyerahansebagian wewenang pusatke daerah sebenarnya merupakanmomentum bagus bagi seluruh kepaladaerah serta Pemda di Indonesiauntuk makin fokus dan seriusmenangani permasalahan-permasalahanmendasar di tengah masyarakat.Salah satu permasalahanmendasar yang harus segera diresponsaat ini adalah mengurangitingkat kemiskinan. Kemiskinan bisaberkurang jika ditanggulangi secaraserius bersama-sama antara masyarakat,swasta dan pemerintah.Penanggulangan kemiskinan bukanhanya tanggung jawab pemerintahpusat, melainkan juga pemerintahdaerah dituntut memiliki peranserta nyata untuk menanggulangikemiskinan diwilayahnya de ngansegala kewenangannya. Artinya,upaya meningkatkan kesejahte raanmasyarakat dan penanggulangankemiskinan menjadi tugas yangtelah didesentralisasikan dari pusatke daerah.Sejak awal, PNPM MandiriPerkotaan yang merupakan kelanjutandari Program PenanggulanganKemiskinan Perkotaan (P2KP)dirancang secara berbeda. PNPMMandiri Perkotaan bukan sekadarpenyalur dana bantuan dalam bentukBantuan Langsung Masyarakatatau biasa disebut BLM. Program inimenekankan upaya penanggulang ankemiskinan dengan basis atau mo daldasar kemandirian masyarakat itusendiri. Kemandirian yang dibangunprogram ini akan berkelanjutan jikapemerintah daerah ikut memberikandukungan nyata kepada masyarakatmelalui Badan Keswa dayaanMasyarakat (BKM) yang merupakankelembagaan lokal yang dibangunitu sendiri.Guna mendesentralisasikan peranpenanggulangan kemiskinanini, PNPM Mandiri Perkotaan jugamelakukan penambahan kapasitaspemda dari seluruh Indonesia untukmengikuti TOT (Training of Trainer)menjadi pemandu nasional Pemda.Saat ini tercatat ada 141 pemandunasional dari lingkungan Pemdayang masih aktif memberikan pelatihanbaik kepada fasilitator kelurahanmaupun masyarakat. Keberadaanmereka ini punya arti penting karenamelalui merekalah prinsip-prinsipnilai-nilai dan metodelogi PNPMMandiri Perkotaan bisa terus ditransferdari waktu ke waktu. Selainitu, keberadaan pemandu nasionaldari unsur Pemda juga bertujuan untukmenanamkan rasa memiliki terhadapprogram.PNPM Mandiri Perkotaan jugadirancang agar bisa dikelola, diintregrasikan,dan dilanjutkan oleh pemda.Pemda juga diajak agar memilikiinisiatif dan kepedulian nyata untukmenanggulangi kemiskinan lewatkebijakan-kebijakan yang bersifatlokal. Kebijakan lokal tersebut direalisasikandalam bentuk dukungankepala daerah, DPRD, hinggamelembagakan sebuah programpemberdayaan masyarakat yangdisesuaikan dengan kebutuhan daerahsetempat.Diterbitkan oleh: Tim Komunikasi Massa PNPM Mandiri Perkotaan, Konsultan Manajemen Pusat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

Replikasi dan Adopsi Program PNPMMandiri Perkotaanbetul masalah kemiskinan di wilayahnyadiajak langsung untuk menemukansolusi terbaik dengan prinsip kepedulian,kebersamaan, serta kemandirian.Selain Palu, sejumlah daerah lainjuga tercatat sudah mengakomodasiperencanaa masyarakat (PJM Nangkis)melalui kebijakan kepala daerah.Kebijakan tersebut dituangkan dalambentuk surat instruksi kepala daerahkepada para kepala desa maupundalam bentuk peraturan daerah (perda).Sejumlah daerah yang dinilai bagusmerespon keberadaan BKM danRPJM Pe nanggulangan Kemiskinanantara lain adalah:1. Kabupaten Jombang Jawa Timur2. Kota Yogyakarta DIY3. Kabupaten Pekalongan JawaTengah4. Kabupaten Banyumas JawaTengah5. Kota Surakarta Jawa TengahReplikasi dan adopsi metodelogiPNPM Mandiri Perkotaan, salah satunyasudah dilakukan oleh Pemkot PaluSulawesi Tengah. Pemkot Palu melaluiBappedanya membuat programseje nis dengan nama Program DaerahPemberdayaan Masyarakat atauPDPM.Ide awal PDPM mulai dicetuskan 4tahun silam oleh Walikota Palu RusdiMastura. Saat itu, Pemkot Palu membuatprogram bernama Peduli Dhuafa.Dari beberapa kali pertemuan KomunitasBelajar Perkotaan (KBP) yang melibatkanwalikota, muncullah ide untukmelembagakan program Peduli Dhuafaini menjadi program daerah.PDPM di Palu Sulawesi Tengah merupakanreplikasi dan adopsi metodelogidari PNPM Mandiri Perkotaan. DimanaPDPM dibuat sebagai langkahantisipatif jika nantinya PNPM MandiriPerkotaan sudah berakhir.Fokus utama pemberdayaan masyarakatlewat PDPM adalah pembangunaninfrastruktur. Sebagai salahsatu tridaya dalam PNPM MandiriPerkotaan, upaya mendorong kemandirianwarga untuk membangunsarana infrastruktur bukan hal yangbaru bagi para anggota BKM. Inilahsalah satu aspek yang memudahkanpara anggota BKM mengintegrasikanPDPM ke dalam perencanaan jangkamenengah program penanggulangankemiskinan (PJM Nangkis).Integrasi PNPM Mandiri Perkotaandi Kota Palu Sulteng juga bisadilihat dari keterlibatan anggota BKMdalam musya warah perencanaanpembangun an atau musrenbang.Pemkot Palu bahkan mengeluarkanpera turan daerah atau Perda yang isinyamengharuskan anggota BKM dilibatkandalam musrenbang dari tingkatkelurahan hingga kota. Perda inilahyang menjamin keterlibatan masyarakatmelalui BKM untuk bisa terlibat aktifdalam musrenbang.Di Kota Palu, saat ini terdapat 43BKM yang tersebar di 4 kecamatanyang menjadi lokasi dampingan PNPMMandiri Perkotaan, dan seluruh BKMtersebut telah memiliki PJM Nangkisyang sudah tetintegrasi dengan Musrenbang.Upaya mendorong program pembangunanyang pro poor di Kota Palujuga didukung oleh DPRD setempat.Untuk diketahui, 9 dari 35 anggotaDPRD Palu adalah anggota BKM.Kondisi ini akan menciptakan carapandang yang sama antara pelakulokal, stakeholder, dan Pemda dalammenge lola program-program penanggulangankemiskinan.Integrasi program dan dilibatkannyaanggota BKM dalam musrenbangseper ti yang terjadi di Kota Palu SulawesiTengah ini membuktikan bahwapenguatan lembaga masyarakat sepertiBKM bisa dilakukan jika ada ke mauandan kepercayaan pemerintah daerah.BKM akan menjadi makin aspiratif ketikadilibatkan dalam musrenbang. BKMjuga makin representatif dan acountabelpada saat bisa mengintegrasikanprogram pemberdayaan lain di luarPNPM Mandiri Perkotaan. Denganketerlibatan anggota BKM dalam musrenbang,pe nanggulangan kemiskinandi tingkat kelurahan benar-benar berbasispada perencanaan masyarakat.Arti nya, masyarakat yang mengetahuiDukungan Kabupaten JombangJawa Timur terlihat dengan diterbitkannyaPerda yang salah satu isinya berupaaturan untuk memasukkan RPJMPe nanggulangan Kemiskinan yangdisusun BKM sebagai materi musrenbangdes.Hal tersebut tertuang dalamPerda Kabupaten Jombang JawaTimur Nomor 19 Tahun 2009 tentangPerencanaan Pembangunan Desa.Kebijakan yang hampir sama juga dilakukanoleh Pemda Kota Yogyakarta.Melalui Perdanya Nomor 23 Tahun2009, ditetapkan aturan agar Pemdamelibatkan peran serta masyarakatdalam pelaksanaan program penanggulangankemiskinan.Untuk Pemda Pe ka longan Jatengdukungan terhadap PNPM MandiriPer kotaan diwujudkan melalui instruksibupati kepada seluruh kepala desauntuk melibatkan BKM dalam penyusunanRPJM desa. Instruksi tersebuttertuang dalam surat nomor: 050.2/526tertanggal 5 Juni 2010. Sementara itu,melalui suratnya nomor: 6169/050pada 30 Desember 2009, BupatiBanyumas Jawa Tengah memberiarahan kepada jajaran perangka desaagar memanfaatkan RPJM PenanggulanganKemiskinan yang disusunBKM sebagai salah satu materi dalammusrenbangdes.Upaya untuk mendapatkan dukungandari Pemda agar PNPM MandiriPerkotaan bisa terintegrasi denganprogram pemberdayaan lain terkadangbutuh perjuangan ekstra. AwalnyaPemda Surakarta menolak pelaksanaanPNPM Mandiri Perkotaan. Alasannya,di Kota Surakarta sudah adaprogram pemberdayaan dengan namaDiterbitkan oleh: Tim Komunikasi Massa PNPM Mandiri Perkotaan, Konsultan Manajemen Pusat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

Lembaga Pemberdayaan MasyarakatPerkotaan atau LPMK. PNPM MandiriPerkotaan diduga punya motif politikuntuk mengurangi dukungan wargaSurakarta terhadap parpol tertentu.Penolakan tidak hanya datang dariPemda namun juga disuarakan olehwarga setempat.Namun, sosialisasi PNPM MandiriPerkotaan terus dilakukan kepada masyarakatSurakarta. Respon Pemdadan warga Surakarta mulai berubahpasca Pemilu Kada Surakarta yangdigelar April 2010 lalu. Dalam PemiluKada tersebut, dukungan warga terhadapparpol yang mengusung pasang anwalikota dan wakil walikota Joko Widodo- FX Hadi Rudyatmo rupanya tidakberkurang. Dari situlah kedua pasangankepala daerah ini menilai bahwaPNPM Mandiri Perkotaan bebas darikepentingan politik. Setelah dipelajarilebih lanjut, pelaksanaan siklus programdan substansi PNPM MandiriPerkotaan berbeda dengan programpemberdayaan yang sudah lebih dahuludilaksanakan di wilayah Surakarta.Perubahan pandangan dan opiniini selanjutnya diikuti dengan diterbitkannyaPeraturan Walikota SurakartaNomor: 18-A Tahun 2009. Salah satuisi peraturan tersebut adalah diharuskananggota BKM untuk ikut sertadalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan atau musrenbangkel.Integrasi Programuntuk PembangunanBerkelanjutanSalah satu strategi dasar dalamPNPM Mandiri Perkotaan adalah menciptakansustainibility developmentatau pembangunan berkelanjutan dalamhal penanggulangan kemiskinan.Agar hal itu terwujud, dibutuhkan sejumlahlangkah agar pelaku-pelakuPNPM Mandiri Perkotaan mampumengintegrasikan perannya denganprogram pemberda yaan lainnya.Dalam pandangan PNPM MandiriPerkotaan, pembangunan berkelanjutanini salah satunya bisa terwujuddengan cara memberi akses masyarakatmiskin untuk bisa berpartisipasidalam proses pengambilan keputusandan memperoleh manfaat dari pembangunanpermukiman di wilayahnya.Untuk itulah kemampuan BKM ditingkat masyarakat harus diperkuat.Kapasitas para pemangku kepentinganatau stakeholders lokal juga harus ikutditingkatkan. Melalui langkah ini, parapelaku lokal akan mampu menjalin kemitraansinergis dengan stakeholder,Pemda, dan kelompok peduli lainnya.PNPM Mandiri Perkotaan menggunakanforum Komunitas BelajarPerkotaan (KBP) sebagai sarana untukmenggalang kepedulian bersamadalam menanggulangi kemiskinan diwilayah perkotaan. Dengan menggandengindividu-individu dari berbagaiunsur, KBP menjadi komunitas pembelajaranbagi para pelaku, relawan kota,aktivis LSM, dan lainnya agar salingbersinergi menanggulangi kemiskinan.Peran KBP ini, telah di prak tikkanoleh kota Pekalongan dimana KBPkota Pekalongan berperan aktif untukmendukung upaya-upaya penanggulangankemiskinan dan mendorongPemkot untuk pro poor dan pro budgeting.Selain kota Pekalongan, KabupatenPekalongan juga melakukan halyang sama.Sama halnya dengan kota dan kabupatenPekalongan, KBP SukoharjoJawa Tengah yang terus mendorongPemda Sukoharjo agar merealisasikankomitmennya dalam menyediakanDana Daerah Urusan Bersama (DDUB)bagi PNPM Mandiri Perkotaan. Caranyade ngan menggelar rapat dengarpendapat (hearing) bersama KomisiIII DPRD Sukoharjo pada Rabu 21 Juli2010. Rapat dengar pendapat itu digelarkarena muncul kekhawatiran DDUByang dijanjikan Pemda Sukoharjo tidakdirealisasikan karena APBD KabupatenSukoharjo banyak tersedot untukmembiayai Pemilu Kada. Melalui rapatitulah, KBP Sukoharjo mendorong kepadapara wakil rakyat untuk bisa mencantumkanpos anggaran untuk DDUBpada APBD Perubahan yang akansegera dibahas oleh DPRD bersamaPemda Sukoharjo.Membangun Kemandirianbagi Penerima ManfaatSesuai dengan nama programnya,inti dari semua kegiatan PNPM MandiriPerkotaan adalah membangun kemandiriandi tingkat masyarakat. Untukitulah, para relawan yang berasal dariunsur masyarakat di masing-masingkelurahan dikoordinir, dilatih, dan diarahkanuntuk mandiri dalam suatu wadahbernama Badan Keswadayaan Masyarakatatau BKM. Bermula dari BKMitulah, masyarakat dibangkitkan semangatdan kepeduliannya untuk ikut sertamencari solusi terbaik dalam menanggulangikemiskinan. Ke giatan penanggulangankemiskinan dalam PNPMMandiri Perkotaan difokuskan pada tridayaatau 3 pemberdayaan yakni: pemberdayaaninfrastruktur, pemberdayaansosial, serta pemberdayaan ekonomi.Saat ini, lokasi dampingan PNPMMandiri Perkotaan tersebar di 33provinsi, 269 kabupaten/kota, dan11.014 kelurahan di seluruh Indonesia.Jumlah BKM yang sudah dibentuksama dengan jumlah kelurahan yangmenjadi lokasi dampingan. MasingmasingBKM selanjutnya membentuk 3unit pengelola yang terdiri dari:• Unit Pengelola Keuangan (UPK)• Unit Pengelola Lingkungan (UPL)• Unit Pengelola SosialKetiga unit pengelola diatas bertugasmelakukan tugas-tugas operasionalBKM sesuai dengan fokus kegiatannya.Warga masyarakat yang menjadi penerimamanfaat selanjutnya membentukKSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat.Untuk pemberdayaan infrastrukturdan sosial, BKM yang ada saatini diarahkan untuk bisa mengaksesprogram-program pembangunan sektoralyang dikelola oleh Ditjen CiptaKarya Kementerian Pekerjaan Umummaupun Pemda setempat. Programpembangun an yang dimaksud antaralain: Penataan Lingkungan dan PemukimanBerbasis Komunitas (PLPBK),dimana kegiatan-kegiatan yang di lakukuanantara lain pengembangan drainase,sanitasi, pengembang an saranapengolahan sampah dan lainnya.Sementara itu untuk pemberdayaanekonomi, BKM diarahkan agar nantinyabisa mengakses sumber-sumber pinjamanatau kredit lunak yang disedia kanper bankan seperti Kredit Usaha Ra kyatatau KUR. BKM juga diarahkan agarmampu menjalin kerjasama de nganpihak lain seperti perusahaan yang te-Diterbitkan oleh: Tim Komunikasi Massa PNPM Mandiri Perkotaan, Konsultan Manajemen Pusat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

ngah melakukan program CorporateSocial Res ponsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan. Di sinilah,seluruh BKM yang ada diharapkanmampu melakukan channeling. Secaraharfiah, channeling diartikan denganupaya menyalurkan kegiatan PNPMMandiri Perkotaan agar bisa dikerjasamakandengan pihak atau programlain.Informasi yang masuk ke KonsultanManajemen Pusat PNPM MandiriPerkotaan menyebutkan, sejumlahKSM bidang ekonomi sudah ditawarikredit perbankan. Meski jumlah KSMyang ditawari kredit perbankan belumterlampau besar, namun hal itu menunjukkanbahwa ada sejumlah KSMyang usahanya makin maju setelahmendapat dana pinjaman bergulir dariPNPM Mandiri Perkotaan. Kemajuanusaha itulah yang menjadikan bank tertarikdan mulai percaya memberikanpinjaman atau dalam istilah perbankandisebut bankable. Artinya, para penerimamanfaat PNPM Mandiri Perkotaanpunya potensi ekonomi yang cukupbesar untuk mengembangkan berbagaimacam usaha yang digelutinya.Dari sekian banyak BKM yang ada,berikut ini kami paparkan 2 profil BKMyang bisa dijadikan contoh dalam menjalankanPNPM Mandiri Perkotaan sertaupayanya untuk mengurangi jumlahwarga miskin di kelurahannya.BKM Pabaton,Kelurahan Pabaton,Kota Bogor, Jawa BaratBadan Keswa da ya an Pabaton atau yangdikenal dengan Paguyuban Warga KelurahanPabaton mulai aktif dalam kegiatan penanggulangankemiskinan pada Oktober 2007 silam.Sebagai BKM yang lokasinya berada di tengahKota Bogor Jawa Barat, ada sejumlah masalahkemiskinan yang menjadi target anggota BKMuntuk segera ditangani. Masalah-masalah ituantara lain:1. Rendahnya pendapatan warga2. Penanganan pengangguran3. Banyaknya warga miskin yang tidak mampuberobat4. Rendahnya kualitas maupun kuantitas wargayang mampu bersekolah5. Pengadaan air bersih6. Penataan lingkungan dan rumah tidak layakhuni.Untuk kegiatan ekonominya, BKM Pabatonberupaya meningkatkan pendapatan warganyadengan cara memberikan pinjaman modalusaha. Bagi penerima manfaat yang dinilai sudahmandiri selanjutnya diarahkan untuk mulaibelajar menabung. Adapun dari sisi kegiatansosial dan infrastrukturnya, BKM Pabatonmemberikan bantuan fasilitas pendidikan bagianak-anak keluarga miskin guna mening katkankualitas pendidikan dasarnya serta perbaik anrumah tidak layak huni bagi warga miskin.Saat ini, BKM Pabaton dikelola secarakolektif oleh 11 orang pengurus. Data terakhirmenyebutkan, omzet pinjaman bergulir yangdikelola BKM Pabaton mencapai Rp 658 jutadengan tingkat pengembalian mencapai 96%.Angka 96% tersebut menggambarkan tingkatkepatuhan para penerima manfaat dalammembayar cicilan pinjaman bergulir yang disalurkanmelalui Unit Pengelola Keuangan.Untuk saat ini, BKM Pabaton sudah melakukanchanneling dengan Bank Tabungan Negara(BTN).Sumber tulisan:1. Arif Rahadi , Advisory PNPM Mandiri Perkotaan2. Tasrif , Team Leader OC 8 Sulawesi Tengah3. Harri Fadhilah, Korkot Kota Surakarta JawaTengah4. Dade Saripudin, Askot CD Kabupaten SukoharjoJawa Tengah5. Sunardi, Komunitas Belajar Perkotaan SukoharjoBKM Arya, Kelurahan Aren JayaBekasi Timur Jawa BaratBKM Arya berdiri sejak 1999 lalu. Alokasi dana BLM yang diterima BKMArya sebesar Rp 1,25 miliar. Sesuai dengan arah pembangun an di PNPMMandiri Perkotaan, BKM Arya memfokuskan kegiatan penanggulangan kemiskinanpada tridaya yakni: ekonomi, sosial, dan lingkungan.Di bidang ekonomi, BKM Arya memiliki 34 KSM yang menerima pinjamanbergulir. Besaran pinjaman bergulir untuk KSM ini antara Rp 1 - 5 juta. UntukKSM Lingkungan, BKM Arya telah membangun 14 unit Posyandu yang tersebardi 14 rukun warga yang berada di Kelurahan Aren Jaya Kecamatan BekasiTimur Kota Bekasi.Selain dari BLM, biaya pembangunan 14 unit Posyandu tersebut juga berasaldari swadaya masyarakat. Dana BLM yang dialokasikan untuk pembangunanPosyandu ini berkisar antara Rp 23.800.000 – Rp 25.500.000. Sementara,dana swadaya masyarakat jumlahnya berkisar antara Rp 3 juta - 33 juta.Di bidang sosial, BKM Arya melakukan kegiatan berupa pelatihan pembuatansabun cuci dan sabun lantai bagi ibu-ibu rumah tangga se-kelurahanAren Jaya. Selain itu, BKM Arya juga menyelenggarakan kegiatan berupa pengadaan buku bantu kader dan peralatan Posyandu.PNPM Mandiri Perkotaan hingga saat ini terus mendorong BKM untuk bisamengakses permodalan di bank. Langkah tersebut sudah dilakukan di BekasiJawa Barat, Tangerang Banten, Pekalongan dan Boyolali Jawa Tengah, sertaYogyakarta. Di lokasi-lokasi tersebut sudah ada penandatanganan nota kesepahamanantara BKM dan Swamitra-Bukopin. Namun baru Bekasi Jawa Baratyang sudah ada akad kreditnya. Di Bekasi Jawa Barat, rekomendasi dari BKMuntuk anggota KSM juga banyak dimanfaatkan oleh lembaga pemberi pinjamanlainnya. Data terakhir menunjukkan, ada 43 orang anggota KSM di Bekasiyang dipercaya perbankan untuk mendapatkan pinjaman untuk pengembanganusaha. Besarnya pinjaman yang diberikan berkisar Rp 2,5 juta – 40 juta.Bank-bank yang memberikan pinjaman tersebut adalah BRI, Bank Jabar, sertaSwamitra Assya’fiiyah Jatiwa ringin Bekasi.Selain akses permodalan, upaya channeling di PNPM Mandiri Perkotaanjuga dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak Pemda maupunswasta. Kerjasama dalam bentuk kemitraan ini dilakukan dalam berbagai sektorpemberdayaan. Mulai dari pembangunan fasilitas peningkatan kualitas hidupseperti MCK, rumah, dan pengolahan air bersih, pengembangan saranadan mutu pendidikan, pembangun an sarana teknologi informasi, hingga pembangunanjalan. Kegiatan semacam itu tersebar di berbagai wilayah yang menjadilokasi dampingan PNPM Mandiri Perkotaan.Contoh menarik bisa dilihat pada apa yang telah dilakukan KSM Karya DotCom di wilayah Tangerang Selatan Banten. KSM ini menggagas kerjasamadengan lembaga pendidikan swasta dalam bentuk pelatihan komputer. BersamaBinus School Serpong Utara, KSM Karya Dot Com menggelar pelatihankomputer bagi anak-anak muda di Kelurahan Lengkong Karya. Pelatihan komputerdengan materi reguler program microsoft office ini dilaksanakan pada 31Januari, 7 dan 14 Februari 2009 mulai jam 09.00-12.00. Sedianya pelatihan inidiadakan dalam 6 kali pertemuan dengan dua jam pelajaran namun dipadatkanmenjadi tiga hari dengan empat jam pelajaran. Pelatihan ini bertempat didua ruang kelas komputer di lantai dua, dengan tiga orang instruktur pada masing-masingkelasnya. Wayan, Chief Marketing - Binus School, mengharapkankerjasama ini tidak hanya pelatihan komputer saja, namun dapat dilanjutkandengan kerjasama lainnya seperti Leadership Training (Latihan Dasar Kepemimpinan),dan Kewirausahaan. ► Iroh rohayati Fatah & Wildan Hakim, Timkomunikasi massa PNPM mandiri perkotaanDiterbitkan oleh: Tim Komunikasi Massa PNPM Mandiri Perkotaan, Konsultan Manajemen Pusat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum