Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah - UNDP

undp.or.id

Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah - UNDP

Peningkatan KinerjaPembangunan Daerah:Alat-alat Praktis dari IndonesiaPeningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia1


UNDP IndonesiaMenara Thamrin, 8th FloorJl. MH Thamrin Kav. 3Jakarta 10250Phone: +62-21-3141308Fax: +62-21-39838941www.undp.or.idDiterbitkan oleh UNDP IndonesiaCopyright © April 2010All rights reserved. Tidak ada bagian dari publikasi ini yang dapat diperbanyak, disimpan dengan sistempengambilan informasi atau disebarkan, dalam bentuk atau dengan cara apapun, baik elektronik, mekanik,fotokopi, rekaman maupun cara-cara lainnya, tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pengarang.Disclaimer: Temuan, interpretasi dan analisa yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan temuan, interpretasidan analisa pengarang, dan tidak menggambarkan temuan, interpretasi dan analisa Perserikatan Bangsa-Bangsaatau UNDP.ii


Pengantar1Senang sekali kami dapat menyajikan publikasiini, yang menyatukan berbagai praktek diseluruh Indonesia dalam meningkatkankinerja pembangunan daerah. Indonesia telahmencapai masa kritis dalam pencapaian targetTujuan Pembangunan Milenium (MDG) 2015.Indonesia telah mengalami kemajuan penting dalammemenuhi sejumlah target di bidang pendidikan,keadilan gender, gizi buruk, dan penanggulangankemiskinan. Akan tetapi, ada kekhawatiran tentangtidak adanya kemajuan pada kesehatan ibu, gizianak dan lingkungan, termasuk akses ke air minumyang aman. Selain itu, rata-rata dan agregasi nasionalini menutupi disparitas daerah yang sangat besardi seluruh Indonesia. Misalnya, meskipun angkakemiskinan tahun 2009 adalah sebesar 14,2% ditingkat nasional, tetapi di Papua, lebih dari setengahpenduduk hidup dalam kemiskinan - di PapuaBarat angka kemiskinan adalah 39% dan di Malukusepertiga dari penduduk adalah miskin.Alat-alat pembangunan manusia dan MDG kinisedang diadopsi dengan cara-cara inovatif untukmengoperasionalisasikan visi dan misi pemerintahdaerah melalui perencanaan, penganggaran,pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan.Namun, diperlukan upaya yang lebih besar untukmeningkatkan praktek-praktek yang baik di seluruhIndonesia bagi penentuan target sumberdaya yanglebih baik dan penelusuran indikator-indikatorpembangunan manusia dalam rangka memenuhitarget MDG pada tahun 2015.Dengan latar belakang ini, pada bulan Oktober2009, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(BAPPENAS) dan Program PembangunanPerserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mengadakanseminar kebijakan yang berjudul ‘PenguatanPerencanaan Pembangunan dan Evaluasi Kinerjadalam Mendukung Praktek-praktek PemerintahDaerah’ di Jakarta. Lokakarya ini memungkinkandiadakannya sebuah dialog antara para pengambilkebijakan di tingkat pusat dan pemerintah tingkatpropinsi tentang penggabungan pendekatanpembangunan manusia dan pendekatan MDG kedalam pengumpulan data, analisa, dan perencanaandan penganggaran.Seminar tersebut juga mempunyai akses kekhasanah ilmu pengetahuan yang sedangberkembang dan praktek di seluruh Indonesia, danjuga memperkenalkan pengalaman internasionaldari India dan Eropa Tengah dan Timur. Para wakildari propinsi Papua, Papua Barat, Aceh, NusaTenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT),Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur dan JawaBarat berbagi pengalaman tentang pemerintahdaerah mereka dalam menggunakan pendekatanpendekatanini melalui praktek di Indonesia. Indiaberbagi pengalaman riset tentang pembiayaan bagipembangunan manusia dan pengarusutamaanpendekatan pembangunan manusia ke dalam survaiekonomi pemerintah, pelatihan dan pengenalankursus-kursus di perguruan tinggi. Eropa Tengahdan Timur berbagi pengalaman mereka dalampengarusutamaan MDG ke dalam pengambilankebijakan dan penggunaan indeks-indeks lainnya,seperti indeks eksklusi sosial, yang digunakan untukmelengkapi alat-alat pembangunan manusia danMDG.Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesiaiii


Pengalaman, pelajaran berharga dan rekomendasiyang muncul dari seminar ini telah memberikaninspirasi bagi publikasi ini. Akan tetapi, dokumen inimelebihi seminar tersebut dan menyajikan ringkasanalat-alat bagi para praktisi, yang dapat menggunakanpraktek-praktek ini untuk memberitahukan kerjamereka bagi penentuan target sumberdaya yanglebih baik dan penelusuran tujuan pembangunanmanusia. Kami merasa optimis bahwa publikasi iniakan mempromosikan sharing pengetahuan diantara propinsi dan antara pemerintah pusat dandaerah untuk mengkonsolidasikan pengalamanberharga dan mempromosikan praktek-praktek yangbaik di tingkat daerah sebagai dorongan terakhirmenuju pencapaian target MDG pada tahun 2015 diIndonesiaArmida AlisjahbanaMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala BAPPENAS Representative IndonesiaEl-Mostafa BenlamlihUN Resident Coordinatorand UNDP Resident Indonesiaiv


Ucapan Terima Kasih1Publikasi ini tidak dapat tersusuntanpa kontribusi dari berbagai pihakdan organisasi. Seminar KebijakanPembangunan Manusia yang berjudul“Penguatan Perencanaan Pembangunan danEvaluasi Kinerja dalam Mendukung PraktekpraktekPemerintah Daerah” diselenggarakanpada tanggal 13 dan 14 Oktober 2009 di Jakarta,oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(BAPPENAS) dan UNDP. 1 Studi kasus dan bagianpenutup dari tulisan ini berasal dari presentasiyang disampaikan dalam seminar di atas. Banyakpandangan dan isu yang disajikan dalam tulisanini juga berasal dari diskusi pengayaan dalamseminar tersebut. Analisa dan studi kasus lebihlanjut diteliti dan disiapkan untuk tujuan tulisanini dengan kontribusi dari pihak-pihak berikut::BAPPENAS:Dr. Dedi M. Masykur Riyadi, Deputi Menteriuntuk Evaluasi Kinerja PembangunanDadang Solihin, Direktur Evaluasi KinerjaPembangunan DaerahDr. Endah Murniningtyas, DirekturPenanggulangan KemiskinanUNDP:Abdurrahman SyebubakarFelicity PascoeLeonard SimanjuntakDr. Michaela ProkopElena TischenkoIr. Arianto Husian M. MP, BAPPEDA PropinsiGorontaloIr. Hugua, Bupati Wakatobi, Sulawesi TenggaraAbdul Manan, Kepala BAPPEDA, Wakatobi,Sulawesi TenggaraPaul Boon, ACCESS Tahap II 2Sartono, ACCESS Tahap IIBheta Arsyad, UNICEFPurwanta Iskandar, Kepala kantor lapanganUNICEF, MakassarMuhammad Chefuddin, Target MDGs ProjectAhmad Hariyadi, Target MDG ProjectRama Wisnan Raz, Target MDG ProjectSusilo Kuncoro, Target MDG ProjectDr. Ivan Hadar, Target MDG ProjectDr. La Ega, Target MDG ProjectFerry Wangsasaputra, Target MDG ProjectWilson Siahaan, Millennium Campaign ProjectPengarang: Lubina QureshyEditor: Karoline KempDesain dan Tata Letak: Aksara BuanaKami juga menyampaikan terima kasih kepadaBakhodur Eshonov (UNDP Indonesia), Dr. SeetaPrabhu (UNDP India), Andrey Ivanov (UNDPBratislava), Jaroslav Kling (UNDP Bratislava) danDr. Thalyta Yuwono (World Bank) atas komentarkomentarmereka tentang draft awal publikasitersebut.Kontribusi lainnya:Hikmah, Kabid Sosial Budaya, BAPPEDAKabupaten Polewali Mandar, Sulawesi BaratProf. Dr. Winarni Monoarfa, Kepala BAPPEDAPropinsi Gorontalo1 Lihat Lampiran 1 untuk daftar pembicara, peserta diskusi dan moderator dalam seminar tersebut.2 ACCESS Tahap II adalah program yang didanai Pemerintah Australia di bawah Kemitraan Australia-Indonesia (AIP)Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesiav


Daftar Isi1Pengantar ........................................................................................................................................................................Ucapan Terima Kasih ...................................................................................................................................................Akronim dan Singkatan ..........................................................................................................................................Ringkasan Eksekutif ....................................................................................................................................................iivixxi1. Pendahuluan ....................................................................................................................................................... 12. Pendekatan Pembangunan Manusia ...................................................................................................... 53. Konteks Indonesia ............................................................................................................................................ 15Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan-Evaluasi yang Berpihak padaMasyarakat Miskin (P3BM) ............................................................................................................................... 15Analisa Situasi Kabupaten/Kota tentang Ibu dan Anak (ASIA) dengan PendekatanBerbasis Hak dalam Menyusun Program Pembangunan (HRBAP) ................................................... 20Proses Penilaian dan Perencanaan yang Dipimpin oleh Masyarakat - Inklusif Gender danKemiskinan (CLAPP – GPI) ................................................................................................................................ 234. Studi Kasus ........................................................................................................................................................... 28Kabupaten Wakatobi: Contoh Implementasi P3BM ............................................................................... 29Kabupaten Polewali Mandar (Polman) : Contoh Penerapan ASIA HRBAP ...................................... 34Implementasi CLAPP-GPI di 16 Kabupaten di Kawasan Timur Indonesia ....................................... 39Gorontalo: Contoh Penerapan Indeks Pengembangan Manusia ....................................................... 425. Kesimpulan: Jalan Ke Depan ........................................................................................................................ 466. Bibliografi ........................................................................................................................................................... 527. Lampiran 1 ........................................................................................................................................................... 53Lampiran 1:Daftar pembicara, moderator, dan peserta diskusi pada seminar kebijakan yang berjudul‘Penguatan Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Kinerja dalam MendukungPraktek-praktek Pemerintah Daerah’, Jakarta, 13-14 Oktober 2009 ................................................. 53Lampiran 2:Indikator dalam Indeks Eksklusi Sosial yang digunakan di Polandia ................................................ 54Lampiran 3:Tema-tema dalam Kelompok Diskusi Terarah (FGD) yang berbeda sebagai bagian dariproses CLAPP ......................................................................................................................................................... 56Lampiran 4:Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPdes) Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissau,Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ...................................................................................................... 58Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesiavii


1Daftar Isi8. TabelTabel 1 : Contoh pelaksanaan evaluasi dari Slovakia ..................................................................... 11Tabel 2 : Prosentase pengeluaran anggaran langsung dan tak langsung tahun 2009dan 2010 di Sembilan kabupaten yang menjadi target P3BM .................................. 17Tabel 3 : Log Frame untuk ASIA .............................................................................................................. 19Tabel 4 : Kerangka Pemantauan Program ........................................................................................... 20Tabel 5 : Kesepakatan ACCESS Tahap II dengan pemerintah daerah untuk menyusunRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) dan untukmemberikan pelatihan kepada fasilitator desa .............................................................. 24Tabel 6 : Pencapaian MDG di Wakatobi, 2006 ................................................................................... 28Tabel 7 : Realokasi anggaran dalam sektor-sektor kunci di kabupaten Wakatobisetelah Musrenbang pada bulan April 2009 ..................................................................... 30Tabel 8 : Matriks Situasi untuk kematian ibu dan bayi ................................................................... 33Tabel 9 : Bobot yang ditetapkan bagi indikator-indikator yang dipilih untukmengidentifikasi masyarakat miskin .................................................................................. 37Tabel 10 : Nilai yang diberikan untuk rumah berdasarkan kondisinya ...................................... 38Tabel 11 : Penetapan penilaian untuk keluarga menurut ciri-ciri pembeda ............................ 389. GambarGambar 1 : Indeks Eksklusi Sosial di tingkat voivodeships (propinsi), Polandia ........................ 7Gambar 2a : Angka Partisipasi Murni (SLTP), Lombok Barat, NTB .................................................... 9Gambar 2b : Angka Kematian Bayi (AKB), Bau Bau, Sulawesi Tenggara ......................................... 9Gambar 3 : Peta kemiskinan (alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan),Kabupaten Belu, NTT, 2008 ..................................................................................................... 10Gambar 4 : Peta lokasi program P3BM ...................................................................................................... 14Gambar 5 : Perubahan alokasi anggaran menurut sektor tahun 2010 dibanding dengantahun 2009 di sembilan kabupaten target setelah pengenalan P3BM(prosentase dari jumlah anggaran) ...................................................................................... 17Gambar 6 : Perubahan alokasi anggaran menurut MDG tahun 2010 dibanding dengantahun 2009 di sembilan kabupaten target setelah pengenalan P3BM(prosentase dari jumlah anggaran) ...................................................................................... 17Gambar 7 : Pentagon Indeks Hak Anak .................................................................................................... 21Gambar 8 : Peta sosio-ekonomik dari desa Tarowang, kabupaten Jeneponto,Sulawesi Selatan ......................................................................................................................... 23Gambar 9 : Kabupaten-kabupaten dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) lebihrendah dari 68 di Gorontalo (arsiran warna merah muda dan biru) ........................ 4010. KotakKotak 1 : Empat komponen penting dari paradigm pembangunan manusia ....................... 1Kotak 2 : Formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang menggabungkan IPM ............................ 9viii


Akronim dan Singkatan1ACCESSAustralian CommunityDevelopment and Civil SocietyStrengthening SchemeAIPAustralia-Indonesia Partnership(Kemitraan Australia-Indonesia)APBDAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerahAPBNAnggaran Pendapatan dan BelanjaNegaraASIA-HRBAP Analisi Situasi Ibu Dan Anak –Human Rights Based Approachto Programming (Analisa SituasiIbu dan Anak – PendekatanBerbasis Hak dalam MenyusunProgram Pembangunan)BAPEKO Badan Perencanaan PembangunanKotaBAPPEDA Badan Perencanaan PembangunanDaerahBAPPENAS Badan Perencanaan PembangunanNasionalBPSBadan Pusat StatistikBRRBadan Rehabilitasi danRekonstruksiCIDACanadian InternationalDevelopment Agency Agency(Badan PembangunanInternasional Kanada)CLAPP-GPI Community Led Assessmentand Planning Process - Genderand Poverty Inclusive (ProsesPenilaian dan Perencanaan yangDipimpin oleh Masyarakat – InklusifGender dan Kemiskinan)CRFCivil rights and freedom (Hak danKebebasan Sipil)CSOCivil Society Organisation(Organisasi Masyarakat Madani)DAKDana Alokasi KhususDAUDana Alokasi UmumDBHDana Bagi HasilDepdagri Departemen Dalam NegeriDPRDDewan Perwakilan RakyatDaerahEDOBEvaluasi Daerah Otonomi BaruEKPOD Evaluasi Kinerja PenyelenggaranOtonomi DaerahEKPPDELCAFEACFGDHDRsHIV/AIDSHNWESIFRCIKKIPIPDRB/kapIPMIWKbfKEKKEPKpfKPMKTPLSMMDGsMusrenbangEvaluasi Kinerja PenyelenggaranPemerintah DaerahEducation, including leisure andcultural activities (Pendidikan,termasuk kegiatan waktu luang danbudaya)Family environment and alternativecare (Lingkungan keluarga danperawatan alternatif)Focus Group Discussions (DiskusiKelompok Terarah)Human Development Reports(Laporan Pembangunan Manusia)Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune DeficiencySyndromeHealth, nutrition, water, andenvironmental sanitationInternational Federation for theRed CrossIndeks Kemahalan KonstruksiIndeks Jumlah PendudukIndeks pendapatan domestikregional bruto per kapitaIndeks Pembangunan ManusiaIndeks Luas WilayahKebutuhan FiskalKekurangan Energi KronisKekurangan Energi ProteinKemampuan FiskalKader Pembagunan MasyarakatKartu tanda PendudukLembaga Swadaya MasyarakatMillennium Development Goals(Tujuan Pembangunan Milenium)Musyawarah PerencanaanPembangunanMusrenbangdes Musyawarah PerencanaanPembangunan DesaNADNanggroe Aceh DarussalamNGONon-Governmental OrganisationNTBNusa Tenggara BaratNTTNusa Tenggara TimurPeningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesiaix


1Acronyms and AbbreviationsP3BMPAUDPDMTPDPMPEMDAPERAKPro-poor planning, budgeting, andmonitoring-evaluation(Perencanaan, penganggarandan pemantauan-evaluasi yangberpihak pada masyarakat miskin)Pendidikan Dasar Usia DiniProgram Desa Mandiri TerpaduProgram Daerah PemberdayaanMasyarakat AgropolitanPemerintah DaerahPemberdayaan EkonomiRakyatTUGIUNDPUNRCOUNICEFUNORCThe Urban Governance InitiativeUnited Nations DevelopmentProgrammeUnited Nations Resident’sCoordinator’s OfficeUnited Nations Children’s FundUnited Nations Office of theResident CoordinatorPKITMProgam Kecamatan InovasiTerpadu MandiriPNPMProgram NasionalPemberdayaan MasyarakatPPPeraturan PemerintahPPASPlafond Pagu AnggaranSementaraPUSKESMASPusat Kesehatan MasyarakatRASUPEDEReaksi Aksi Usaha PembangunanDesaRenja KUARencana Kerja Kebijakan UmumAnggaranRenstra SKPDRencana Strategis Satuan KerjaPembangunan DaerahRKARencana Kerja AnggaranRKPDRencana Kerja PembangunanDaerahRKPdesRencana Kerja PembangunanDesaRPJMDRencana Pembangunan JangkaMenengah DaerahRPJMdesRencana Pembangunan JangkaMenengah DesaSKSurat KeputusanSKPDSatuan Kerja Perangkat DaerahSPSpecial protection (perlindungankhusus)SPMStandar Pelayanan MinimalSUSENASSurvey Sosial Ekonomi NasionalTBRTotal Belanja Rata-rata APBDTDMRCTsunami & Disaster MitigationResearch Centerx


Ringkasan Eksekutif1Pemerintah propinsi dan kabupatendi Indonesia mempunyai otonomiuntukmengkonseptualisasikan,mengembangkan, dan mengimplementasikankerangka perencanaan pembangunan merekasendiri untuk disesuaikan dengan kontekslokal. Akan tetapi, kesempatan untuk berbagiinformasi di antara dan di dalam propinsi, sertaantara tingkat pusat dan daerah adalah terbatas.Berbagi praktek dan pengalaman berhargadalam menggunakan berbagai metodologi dankerangka kerja dapat membantu meningkatkankinerja pembangunan di tingkat lokal dan dapatmembantu memastikan bahwa desain kebijakandi tingkat pusat adalah relevan, mendukungproses lokal dan mempromosikan peningkatanpraktek-praktek yang baik.Di tingkat pusat, Pemerintah Indonesiamempunyai komitmen terhadap pendekatanpembangunan manusia melalui publikasiLaporan Pembangunan Manusia tingkatnasional secara tetap, publikasi tahunanlaporan Tujuan Pembangunan Milenium(MDG), dan penggabungan indikator-indikatorpembangunan manusia ke dalam rencanapembangunan jangka menengah dan panjangnasional. Selain itu, sejak 2006, pemerintahpusat telah mengalokasikan sebagian dari danaalokasi umum (DAU) terhadap pengeluaranpengeluaranbagi peningkatan indekspembangunan manusia.Di tingkat daerah, Tujuan PembangunanMilenium (MDG) dan Indeks PembangunanManusia (IPM) sedang digunakan sebagai alat-alatyang fleksibel dan inovatif untuk menempatkanmasyarakat di pusat upaya-upaya pembangunanguna menetapkan target sumberdaya yanglebih baik dan menelusuri kinerja pembangunanyang lebih tepat. Target pembangunan yangakan dicapai berbeda-beda di seluruh propinsidi Indonesia untuk menggambarkan kebutuhankebutuhankhusus dan kondisi daerah masingmasingdan untuk membantu mengurangikesenjangan daerah. Dalam mencapai targetpembangunan, rencana pembangunan daerahharus sesuai dengan target yang luas dan prioritasRencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN). Penggunaan pendekatanpembangunan manusia dan berbagi di antarapropinsi dan kabupaten dalam menggunakanPeningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesiaxi


1Ringkasan Eksekutifpendekatan tersebut juga dapat membantumengurangi kesenjangan daerah.Publikasi ini menyajikan berbagai metodologiramah pemakai (user-friendly) yangdiadopsi oleh pemerintah daerah di seluruhIndonesia untuk mendukung perencanaan,penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kinerjapembangunan pemerintah daerah tersebut.Beberapa metodologi ini didukung oleh mitramitrainternasional. Yang lain adalah beberapainisiatif dari para pendukung (champion) lokal.Semua metodologi menekankan pada faktorfaktorkunci yang sama untuk keberhasilanpembangunan pemerintah daerah - salahsatunya adalah kemauan politik dan komitmenyang kuat dari pemerintah dan masyarakatuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Pencapaian tujuan pembangunan manusiabukanlah hal yang baru bagi Indonesia, danselalu ada penekanan pada pemenuhantujuan tersebut, yakni pemenuhan pendidikanuniversal, peningkatan kesehatan, danpemberantasan kemiskinan. Hal ini tercermindalam misi Presiden yang dijelaskan dalamRencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPMN) 2010-2014 dan selanjutnyadalam setiap Rencana Pembangunan JangkaMenengah Propinsi. Akan tetapi, penggunaanpendekatan pembangunan manusia dankerangka MDG dalam praktek memberikan carasistematik dan efektif kepada pemerintah daerahuntuk mengejar tujuan ini melalui rencanapembangunan pemerintah daerah tersebut.Pemerintah Propinsi Gorontalo, Jawa Barat,dan Aceh menggunakan IPM sebagai alatuntuk menginformasikan alokasi danakepada kabupaten-kabupaten yang berbeda.Kabupaten-kabupaten lain mengadopsimetodologi-metodologi seperti Perencanaan,Penganggaran, dan Pemantauan-Evaluasiyang Berpihak pada Masyarakat Miskin (P3BM),Analisa Situasi Kabupaten/Kota tentang Ibudan Anak (ASIA) dengan Pendekatan BerbasisHak dalam Menyusun Program Pembangunan(HRBAP), dan Proses Penilaian dan Perencanaanyang Dipimpin oleh Masyarakat – Inklusif Genderdan Kemiskinan (CLAPP-GPI). Ada beberapametodologi yang dapat digunakan olehpemerintah daerah, yang disesuaikan dengankonteks lokal dan digunakan pada waktu yangberbeda untuk tujuan yang berbeda. Semuaproses ini berpihak pada masyarakat miskindan menangani aspek penting partisipasi,yang berakar dalam filosofi pembangunanmanusia, dan memungkinkan masyarakatuntuk berpartisipasi dalam pembangunanmereka sendiri. Tulisan ini membahas ketigametodologi tersebut dan kasus Gorontalo.Di sini, kami meringkas ciri-ciri penting dariketiga metodologi di atas, yang menunjukkanbagaimana inisiatif-nisiatif ini mengejarpendekatan pembangunan manusia.P3BM saat ini sedang diujicobakan di 18kabupaten di propinsi Nusa Tenggara Barat(NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), danSulawesi Tenggara, untuk meningkatkan prosesperencanaan dan penganggaran di tingkatkabupaten dalam rangka memasukkan prioritasprioritasmasyarakat miskin. Keberhasilanimplementasi terletak pada ketersediaan datahandal yang difasilitasi melalui forum koordinasidata. Metodologi ini menggunakan petakemiskinan, kartu penilaian dan tabel pivotuntuk merencanakan, menganggarkan danmemantau kemajuan MDG, dan staf pemerintahdiberi pelatihan untuk memenuhi tugas-tugasini. Selanjutnya, alat-alat ini juga digunakanuntuk mendukung proses perencanaan danxii


penganggaran dalam Musrenbang 3 dan untukmenginformasikan kepada masyarakat madani,serta legislatif dan eksekutif. Sebagai hasil daripenggunaan alat-alat ini, pada tahun 2010jumlah pengeluaran langsung (versus tidaklangsung) di 18 kabupaten itu rata-rata sebesar60%, dibandingkan dengan 48% pada tahun2009. Dalam publikasi ini, kami telah menyajikankasus Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara,untuk menjelaskan berbagai langkah dalammengimplementasikan P3BM.Namun metodologi lain, ASIA-HRBAP,memperkenalkan unsur-unsur hak asasi manusiadan mempromosikan penggunaan data, buktidan analisa yang ada tentang hak anak danperempuan dalam perencanaan pembangunandi tingkat kabupaten, serta dalam prosesMusrenbang. Metode ini melibatkan penilaiansituasi perempuan dan anak-anak di kabupatentersebut dengan menyajikan masalah-masalahutama yang dihadapinya. Selanjutnya dilakukanidentifikasi terhadap sebab-sebab dari masalahini yang diikuti dengan menunjukkan aksi-aksipenting yang dilakukan oleh pihak-pihak yangberkepentingan (stakeholder) berkaitan denganlima jenis intervensi - pengembangan kapasitas;advokasi dan mobilisasi sosial; informasi;pelatihan dan pendidikan; dan penyampaianpelayanan. Baik data primer maupun sekunderdigunakan untuk menilai situasi perempuandan anak-anak di kabupaten tersebut. Langkahlangkahini dilengkapi dengan alat-alatpartisipatif untuk mendapatkan informasi dariinforman kunci, pemangku kewajiban (dutybearer) dan orang-orang yang mempunyaiotoritas. Sejumlah peraturan yang berkaitandengan isu-isu hak ibu dan anak juga telahdisahkan, termasuk pemberian akte kelahirangratis, pemberian pendidikan gratis, danpemberian konsultasi kesehatan gratis (masingmasingPerda No 5 / 2004; Peda No. 4 / 2009,dan Perda No. 5 / 2009). Misalnya, kami telahmenyajikan kasus Kabupaten Polewali Mandar(Polman), Sulawesi Barat dalam publikasi ini.Meskipun masih dalam tahap uji coba, tetapisudah dilakukan praktek-praktek terbaik.Sebuah pendekatan akar rumput yang sudahtertanam kuat dalam konsep partisipasi danpemberdayaan adalah CLAPP-GPI. Pendekatanini pada awalnya disajikan sebagai alat untukmenangani isu-isu kemiskinan dan genderdalam perencanaan masyarakat dan kemudiandikembangkan menjadi proses secara penuh.Pendekatan tersebut saat ini diimplementasikandi ratusan desa yang tersebar di enam belaskabupaten di Nusa Tenggara Barat, SulawesiSelatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa TenggaraTimur. Masyarakat menilai dan membuat rencanauntuk desanya dengan bantuan para fasilitatorOrganisasi Masyarakat Madani (CSO) yang terlatihdan, pada gilirannya, mereka akan memberikanpelatihan dan bimbingan (mentoring) kepadafasilitator desa. Pendekatan ini memastikanbahwa ada keterlibatan kelompok pada semuatingkat dalam masyarakat, dan terutamaperempuan dan kelompok miskin, sehinggamemprioritaskan kegiatan pembangunansesuai dengan kebutuhan mereka. Alat-alatyang digunakan dalam proses ini meliputipemetaan sosio-ekonomik dan penentuantingkat kesejahteraan masyarakat, diskusikelompok terarah, dan Musrenbangdes. Prosesini memastikan keterlibatan pemerintah padatingkat-tingkat yang berbeda, terutama melaluiRencana Pembangunan Jangka MenengahDesa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa(masing-masing RPJMdes dan RKPdes). CLAPP-GPI telah menyusun Rencana PembangunanJangka Menengah Desa (RPJMdes) denganmengacu pada sejumlah peraturan pemerintah,3 Setelah desentralisasi, Pemerintah Indonesia memperkenalkan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Musrenbang merupakan forum musyawarahpihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) yang mengidentifikasi dan memprioritaskan kebijakan pembangunan masyarakat. Musrenbang bertujuan untukmenjadi sebuah proses bagi negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi berbagai perbedaan antara stakeholder pemerintah dan non-pemerintah serta pencapiankonsensus bersama tentang prioritas dan anggaran pembangunan. Ada hirarki dalam forum ini untuk sinkronisasi antara perencanaan ‘bottom up’ dan ‘top down’melalui konsultasi di tingkat masyarakat, kecamatan dan kabupaten (USAID, 2007).Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesiaxiii


1Ringkasan Eksekutiftermasuk Keputusan Depdagri N0. 66/2007tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Hasilpemantauan baru-baru ini di salah satu desa(Bonto Jai di Kabupaten Bantaeng, SulawesiSelatan) di mana proses ini telah digunakan,menunjukkan bahwa rencana yang didiskusikandalam Musrenbangdes tahun 2007 dandimasukkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Desa (RPJMdes) telah tercapaihampir 50 %, jauh sebelum target lima tahun.Akhirnya, di samping tiga pendekatan di atas, adabeberapa inisiatif yang dikembangkan secaralokal (home-grown) di propinsi Gorontalo, Acehdan Jawa Barat, yang semuanya menggunakanIPM. Kami telah memfokuskan pada Gorontalodalam publikasi ini karena kemauan politiknyayang luar biasa dalam menggunakan fokuspembangunan manusia dalam pengambilankebijakan. Meskipun komitmen terhadappeningkatan kinerja dalam berbagai indikatorpembangunan manusia dimulai pada tahun2002, tetapi propinsi tersebut mendapatdorongan yang kuat untuk mempercepatkomitmennya melalui keterlibatan pribadiGubernur Gorontalo dalam meyakinkanpara bupati dan walikota serta DPRD untukmenggunakan IPM sebagai acuan utamabagi perencanaan dan penyusunan anggaranpembangunan, sehingga ada penekanan ataufokus yang lebih sistematis pada pembangunanmanusia. Fokus pembangunan manusiatercermin dalam RKPD dan APBD 2009 dan 2010.Penggunaan IPM membantu mengidentifikasi15 kecamatan, yang kemudian dialokasikan 30persen dari APBD bersamaan dengan identifikasiyang jelas terhadap program-program yangakan meningkatkan IPM.Publikasi ini memberikan sejumlah contohmenarik yang ada di Indonesia dalammenggunakan pendekatan pembangunanmanusia dengan berbagai cara dan dalamkonteks yang berbeda. Selanjutnya, keberhasilandan peningkatan pendekatan tersebuttergantung pada ketersediaan data yang validdan relevan, pelaksanaan kemauan politik dankomitmen yang kuat baik dari pemerintahdaerah maupun masyarakat. Dalam hal ini,diperlukan peningkatan kapasitas daerahuntuk menangani pengumpulan dan analisadata, perencanaan dan penganggaran, sertapemantauan dan tanggapan. Dengan caraini, proses-proses tersebut dapat melebihipeningkatan dan replikasi untuk dimasukkandalam proses nasional dan daerah. Pendekatansebaiknya terus difokuskan pada pemberdayaanmasyarakat dan penggunaan metode-metodepartisipatif. Selain itu, merupakan hal yangtidak terpisahkan bahwa pengalaman harusdibagikan kepada daerah-daerah yang berbedadi Indonesia, serta dengan negara-negara lain,untuk mempromosikan pembelajaran daripraktek-praktek terbaik dalam meningkatkankinerja pembangunan daerah.xiv


Pendahuluan1“Pembangunan manusia menggabungkan pendekatan-pendekatankemampuan dan kebutuhan dasar dengan penekanan yang lebih besarpada kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang merekacita-citakan dan peningkatan pilihan-pilihan substantif yang merekamiliki. Kerangka pembangunan manusia didasarkan pada gagasanbahwa sementara kesejahteraan ekonomi dapat membantu orang-orangmenjalani kehidupan yang lebih bebas dan lebih baik, tetapi faktor-faktorlain seperti pendidikan dan kesehatan mempengaruhi kualitas kebebasanorang. Pembangunan manusia membantu orang untuk menjalanikehidupan yang lebih sehat, panjang dan berpengetahuan.” UNDP (2007),Measuring Human Development. New York: United NationsKutipan di atas menunjukkan inti daripendekatan pembangunan manusia:membentuk kemampuan manusia(kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan) danmenggunakan kemampuan ini untuk menikmatikehidupan yang baik. Untuk memastikan bahwaide-ide yang diperoleh dari pendekatan inidiwujudkan, Laporan Pembangunan Manusia1995, mendefinisikan paradigma pembangunanmanusia yang meliputi empat komponen utama- produktivitas, keadilan, kesinambungan danpemberdayaan (lihat Kotak 1).IIndonesia telah menunjukkan komitmenterhadap pendekatan pembangunan manusia,yang menempatkan masyarakat di pusatKotak 1: Empat komponen penting paradigm pembangunan manusiaProduktivitas. Masyarakat harus dimungkinkan untuk meningkatkan produktivitas merekadan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses peningkatan pendapatan dan pekerjaanyang menguntungkan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari modelpembangunan manusia.Keadilan. Masyarakat harus mempunyai akses ke kesempatan yang sama. Semua hambatanterhadap kesempatan ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga masyarakat dapatberpartisipasi dalam, memperoleh dan manfaat dari, kesempatan-kesempatan ini.Kesinambungan. Akses ke kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarangtetapi jua untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk modal - fisik, manusia, lingkungan -harus ditingkatkan lagi.Pemberdayaan. Pembangunan harus oleh masyarakat, bukan hanya bagi mereka. Masyarakatharus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang menentukan hidup mereka.Source: (UNDP 1995) Human Development Report.Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia1


1Pendahuluanperencanaan pembangunan, analisa danpelaporan tentang kinerja pembangunan.Indonesia telah menghasilkan tiga LaporanPembangunan Manusia Nasional (1996, 4 2001,dan 2004), yang membantu untuk menelusurikemajuan pembangunan manusia di sektorsektorkunci dan memperkuat fokus upaya-upayapada isu-isu pembangunan manusia yang palingabadi. Laporan Tujuan Pembangunan Milenium(MDG) telah diterbitkan setiap tahun sejak 2007untuk menelusuri kemajuan terhadap targetdan Tujuan Pembangunan Milenium. LaporanPembangunan Manusia Indonesia 2010 danLaporan Pembangunan Manusia tingkat propinsiyang pertama di Indonesia tentang Aceh akandiluncurkan pada paruh pertama tahun 2010.Rencana pembangunan jangka panjang danmenengah pemerintah juga menggabungkankerangka-kerangka pembangunan manusia danMDG. Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional 2010-2014 (RPJMN) menempatkanpembangunan manusia sebagai tema utama danrencana ini mengadopsi hampir semua targetdan indikator MDG. Hal ini memastikan bahwapengarusutamaan MDG dilakukan dalam programpembangunan nasional dan juga memberikanmandat yang kuat kepada pemerintah daerahuntuk mengejar tujuan-tujuan tersebut yangdapat dicapai pada tahun 2015.Sejak tahun 2007, Badan PerencanaanPembangunan Nasional (BAPPENAS) telahmengevaluasi kinerja pembangunan daerah,termasuk pencapaian pembangunan manusiadi semua 33 propinsi di Indonesia. Sekarangini, BAPPENAS sedang dalam proses penyiapandata tentang berbagai indikator yang dapatmenelusuri kinerja dalam database ramahpengguna berbasis website. Indikator-indikatorini mengacu pada pencapaian pembangunandan kesenjangan serta kendala yang dihadapioleh pemerintah daerah dalam mencapaitujuan yang telah ditetapkan. Data ini dapatdigunakan oleh pemerintah daerah untukmempercepat upaya-upaya mereka dalammeningkatkan kinerja pembangunan. Hasilevaluasi tersebut menjelaskan kesenjangandaerah dan kesenjangan dalam daerah-daerah.Sebagai contoh, pada tahun 2008 DKI Jakartamempunyai nilai IPM tertinggi sebesar 71,5,sedangkan Papua memiliki nilai IPM terendahsebesar 55,8.Pemerintah juga sedang dalam prosespembentukan sistem untuk menelusuri(tracking) kerentanan dan dampak krisis sebagairespon terhadap krisis keuangan global. Segerasetelah dibentuk, sistem ini akan menyiapkandata tentang indikator-indikator yang terkaitdengan pembangunan manusia dalam databaseonline. Sistem tersebut akan mempermudahidentifikasi berbagai kecenderungan kerentananuntuk meningkatkan penetapan target jaringpengaman sosial dan mekanisme-mekanismerespon lainnya dan untuk memastikan alokasisumber daya anggaran yang efisien.Implementasi pendekatan pembangunanmanusia dalam kebijakan dan praktekmerupakan sesuatu yang menarik, mengingatpendekatan tersebut meliputi tema-tema yangluas - produktivitas, keadilan, kesinambungan,dan pemberdayaan. Oleh karena itu, meskipunIndeks Pembangunan Manusia (IPM) dan MDGsudah efektif dalam menelusuri kemajuanpembangunan manusia di berbagai negara,dan propinsi-propinsi di dalam negara, tetapikita harus melihat di luar alat-alat dasar ini.Unsur-unsur penting yang tidak digambarkandalam indikator-indikator ini adalah konseppemberdayaan dan partisipasi masyarakatdalam peningkatan kehidupan mereka sendiri.Salah satu langkah penting dalam arah ini dalamkonteks Indonesia adalah peralihan dari bentuk4 Laporan 1996 merupakan laporan umum pembangunan manusia yang memberikan ringkasan tentang keadaan pembangunan manusia. Selain pembangunanmanusia, laporan ini melihat tema-tema tersebut sebagai keyakinan dan devosi agama, moralitas, dan sistem nilai.2


pemerintah yang sangat sentralistik ke strukturdesentralisasi sejak dimulainya demokrasipada tahun 1998, yang memberdayakanpemerintah kabupaten dan, pada saat yangsama, meningkatkan pertanggungjawabanpemerintah daerah kepada konstituen lokalmereka (NHDR 2004, UNDP 2009a).Pada tahun 2001, tanggung jawab terhadapsektor pembangunan diserahkan kepadapemerintah kabupaten, dan disertai denganpeningkatan alokasi pendanaan dari APBNkepada pemerintah propinsi dan kabupaten.Pada saat yang sama, standar pelayananminimal (SPM) untuk pelayanan dasardiperkenalkan pada tahun 2002, dan tanggungjawab pemerintah daerah di bidang kesehatan,pendidikan, administrasi umum, dan jalanserta pasokan air merupakan sesuatu yangdiharuskan. Selanjutnya, PP No. 6 / 2008 tentangEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5menggunakan IPM bersama dengan indikatorindikatorlainnya untuk mengevaluasi daerahdaerahdengan kinerja buruk selama tiga tahunberturut-turut. Penilaian ini difokuskan padakesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakatdan daya saing. Hasil penilaian ini dapat menjadidasar untuk membubarkan suatu daerahtertentu atau menggabungkan dengan daerahyang lain.Upaya-upaya di atas dimaksudkan untukmeningkatkan pembangunan daerah melaluipengembangan kapasitas pemerintah daerahdalam rangka memberikan berbagai pelayanankepada masyarakat dan untuk mengelolasumberdaya ekonomi mereka secara efektif.Pada saat yang sama, pembangunan daerahdiharapkan untuk memberdayakan masyarakatguna menciptakan lingkungan tata kelola yangbaik, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi,yang memungkinkan terjadinya peningkatankesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuantujuanini, diperlukan partisipasi yang seimbangdari tiga pihak, berdasarkan sifat-sifat tata kelolayang baik, yaitu pemerintah, sektor swasta, danmasyarakat. Pemerintah dalam kapasitasnyasebagai legislatif, eksekutif, dan yudikatif,diharapkan untuk menciptakan lingkunganpolitik dan hukum yang kondusif guna memenuhitujuan-tujuan ini dan juga memastikansinkronisasi dan koordinasi di antara tingkattingkatpemerintahan yang berbeda. Sektorswasta bertanggung jawab untuk menciptakanlapangan kerja dan menghasilkan pendapatan.Masyarakat berperan dalam memungkinkanterjadinya interaksi sosial, politik dan ekonomi diantara berbagai konstituen.Pergeseran ke arah desentralisasi bukantidak menghadapi tantangan. Meskipunpeningkatan desentralisasi fiskal memberikanpotensi kepada pemerintah daerah melaluipeningkatan sumberdaya untuk meningkatkankinerja berbagai indikator pembangunan, tetapibanyak pemerintah kabupaten tidak memilikikapasitas untuk menerjemahkan potensiini ke dalam tindakan melalui perencanaan,penganggaran, pemantauan, dan evaluasi yangefektif. Misalnya, telah ditemukan bahwa lebihdari 60 persen anggaran kabupaten dialokasikanuntuk pengeluaran tidak langsung, seperti upahdan gaji bagi pegawai negeri sipil, yang hanyamenyisakan 40 persen untuk pengeluaranpembangunan langsung (Bank Dunia 2007;UNDP 2009a).5 Peraturan tersebut sesungguhnya terdiri dari tiga bagian: Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD), Evaluasi Kinerja Penyelenggaran OtonomiDaerah (EKPOD) dan Evaluasi Daerah Otonomi Baru (EDOB). EKPPD dilakukan setiap tahun dan dterapkan di semua propinsi, kota dan kabupaten. EKPOD diterapkandi propinsi, kota atau kabupaten yang dinalai kurang dalam EKPPD selama tiga tahun berturut-turut. Di sisi lain, EDOB diterapkan di daerah-daerah yangbaru dibentuk dengan interval waktu enam bulan. Pengkajian ulang dimaksudkan untuk memfokuskan pada peraturan teknis tentang tata kelola, pemenuhanperaturan, pencapaian standar pelayanan minimal, pengaturan kelembagaan, manajemen pelayanan sipil, fasilitasi peran serta masyarakat, Adalah EKPOD yangselanjutnya akan difokuskan pada kinerja pemerintah daerah terhadap kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing daerah.Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia3


1PendahuluanTerlepas dari tantangan-tantangan ini,beberapa propinsi telah berhasil menggunakanpendekatan pembangunan manusia. Meskipunpenggunaan pendekatan ini masih dalam tahapawal, tetapi terdapat beberapa kisah suksesserta pelajaran berharga, yang memberikanwawasan tentang jalan ke depan. Misalnya, diJawa Barat strategi pemerintah adalah untukmencapai IPM propinsi sebesar 80 6 pada tahun2015. Strategi ini, Jabar 80 (IPM Jawa Barat80), memprioritaskan program-program yangmempromosikan peningkatan IPM. Kabupatendidorong untuk mengajukan proposal keBappeda. Program atau proyek akan disetujuisecara kompetitif jika program atau proyektersebut berkontribusi pada peningkatanIPM kabupaten. Di Aceh, pemerintah beradadalam tahap awal penggunaan IPM untukmenginformasikan alokasi pendanaan gunamenentukan target daerah-daerah terbelakangdan menetapkan prioritas sektor.Masyarakat kini sedang melakukan inisiatifuntuk memantau dan menelusuri kemajuanMDG. Sejumlah organisasi masyarakat madanitelah mengadopsi Kartu CRC (Citizen’s ReportCard) yang dikembangkan oleh UNDP-TUGI (TheUrban Governance Initiative) sebagai alat untukpemantauan berbasis masyarakat terhadapisu-isu tentang MDG. Pada kenyataannya,beberapa kelompok masyarakat madanitelah menggunakan kartu tersebut di daerahdaerahyang dipilih di sepuluh propinsi diIndonesia, termasuk Sumatera Barat, Jambi,Sumatera Selatan, Lampung, Bali, KalimantanBarat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah,Sulawesi Barat dan Papua Barat. Selanjutnya,hasil pemantauan lokal tentang penyampaianpelayanan MDG digunakan untuk mendorongperubahan kebijakan dan praktek.Tulisan ini membahas pendekatan pembangunanmanusia dan kerangka untuk implementasinyapada bab berikutnya. Bab ini juga menunjukkanbeberapa metodologi yang ada, yang kinidiadopsi di Indonesia, sehinga memungkinkanimplementasi kerangka ini dan partisipasimasyarakat yang lebih luas dan lebih berartidalam proses tata kelola daerah. Hal ini meliputiPerencanaan, Penganggaran, dan Pemantauan-Evaluasi yang Berpihak pada Masyarakat Miskin(P3BM), Analisa Situasi Ibu dan Anak (ASIA) yangmenggunakan Pendekatan Berbasis Hak dalamMenyusun Program Pembangunan (HRBAP), danProses Penilaian dan Perencanaan yang Dipimpinoleh Masyarakat- Inklusif Gender dan Kemiskinan(CLAPP-GPI). Meskipun berbagai metodologisaat ini sedang diujicobakan di Indonesia,seperti yang disampaikan oleh Ir. Hugua, BupatiWakatobi, tetapi “MDGs bukan sekedar komitmenglobal, inilah apa yang kita lakukan di Wakatobi...,” yang menunjukkan bahwa tujuan-tujuanglobal ini selalu diintegrasikan ke dalam inisiatifinisiatifpembangunan daerah. Akan tetapi,penggunaan alat-alat baru tersebut, sebagaihasil dari penyesuaian kerangka pembangunanmanusia memperkuat fokus pada pembangunanmanusia dan memungkinkan perbandinganuntuk menilai dimana kabupaten/propinsi/negara berhubungan dengan yang lain.Bab berikutnya dari publikasi ini menyajikanbeberapa studi kasus dari Indonesia yangmenggunakan tiga proses di atas, serta kasusPropinsi Gorontalo, dimana IPM digunakanuntuk mengidentifikasi kabupaten dengankinerja pembangunan yang buruk. Bab terakhirmerupakan kesimpulkan yang menunjukkanpraktek-praktek yang baik dan bagaimanacontoh-contoh ini dapat direplikasikan atauditingkatkan, pelajaran berharga, dan berbagaicara dimana dukungan dari pemerintah pusatdapat memperkuat implementasi di tingkatlokal.6 Target tersebut melebihi rata-rata IPM nasional pada tahun 2008 sebesar 71,5.4


Pendekatan Pembangunan Manusia2Konsep pembangunan manusia pertamakali diperkenalkan pada tahun 1990sebagai upaya untuk mengatasiketerbatasan- keterbatasan pendekatanpendapatan pada pembangunan, tetapi tanpamengesampingkan pendapatan sebagai ukurankesejahteraan. Perbedaan mendasar antarapendekatan sebelumnya yang berorientasi padapenghasilan dan pendekatan pembangunanmanusia terletak pada penekanan akhirpada penempatan masyarakat di pusatpembangunan. Konsep-konsep yang tercakupoleh pendekatan pembangunan manusiaadalah produktivitas, keadilan, kesinambungan,dan pemberdayaan, yang menarik untukdigambarkan dalam sebuah indeks. Akan tetapi,untuk menentukan kuantitas dan mengukurkemajuan pembangunan manusia di negarayang berbeda, langkah pertama adalahpengenalan Indeks Pembangunan Manusia(IPM). Indeks ini menggunakan ukuran-ukuranharapan hidup, pencapaian pendidikan, danpendapatan. Saat ini, IPM, beserta dengan 48indikator pembangunan yang dimasukkandalam Kerangka Pembangunan Millenium,merupakan parameter yang paling umumdigunakan untuk mengukur pembangunanmanusia. 7MDG 8 diadopsi oleh 189 negara pada KTTMilenium yang diselenggarakan pada bulanSeptember 2000. Pada kenyataannya, MDGadalah tujuan pembangunan manusia. MDGmenerjemahkan pembangunan manusia kedalam tujuan-tujuan sederhana dan bermakna(UNDP 2002). Terlepas dari kenyataan bahwaMDG tidak mencakup semua dimensipembangunan manusia, MDG mencakupseperangkat target dan tujuan pembangunanmanusia secara menyeluruh yang diadopsi oleh7 Indeks-indeks pembangunan lainnya meliputi: Indeks Kemiskinan Manusia, sebuah gabungan yang mengukur deprivasi dalam tiga dimensi dasar yang digambarkandalam IPM, harapan hidup pendek, pengetahuan dan standar hidup yang layak; Indeks Pembangunan Gender (GDI), sebuah gabungan yang mengukurrata-rata pencapaian dalam indeks pembangunan manusia tersebut – harapan hidup, tingkat pencapaian pendidikan dan distribusi perolehan pendapatan – yangdisesuaikan untuk mempertanggungjawabkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan Ukuran Pemberdayaan Perempuan (GEM), sebuah gabunganyang mengukur ketidaksetaraan gender dalam tiga dimensis dasar pemberdayaan – partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan dam kekuatan atas sumberdayaekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan dan kekuatan atas sumberdaya ekonomi.8 Delapan tujuan MDG: pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim; pencapaian pendidikan dasar universal; pemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaanperempuan; penurunan kematian anak; peningkatan kesehatan ibu; pemberantasan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; kepastian kesinambunganlingkungan; dan pengembangan kemitraan global bagi pembangunan.Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia5


2Pendekatan Pembangunan Manusianegara-negara anggota PBB. MDG mencakupdimensi-dimensi kemiskinan yang berbeda,tetapi tujuan-tujuan tersebut berbeda denganpendekatan pembangunan manusia, karenaMDG merupakan sekumpulan dari 18 targetnyata dan terukur yang ingin dicapai pada tahun2015, yang berbeda dengan upaya-upaya jangkapanjang terhadap peningkatan kemampuanmanusia secara terus-menerus, yang merupakantujuan akhir paradigma pembangunan manusia(Proyek Milenium 2006; UNDP 2007).Pemerintah pusat memainkan peran pentingdalam mempromosikan dan memberikanbimbingan tentang pelaksanaan pendekatanpembangunan manusia serta MDG di tingkatlokal. Pertama, pemerintah pusat memberikanbimbingan kebijakan melalui evaluasi,pemantauan dan pengukuran kinerja tingkatdaerah/lokal dan memberikan pengawasanterhadap berbagai metodologi 9 yang digunakanuntuk mengimplementasikan kerangka tersebut.Kedua, pemerintah pusat mengumpulkandata di tingkat pusat, yang memungkinkanperbandingan kinerja pembangunan Indonesiadi tingkat internasional dan di dalam negeri,serta di antara propinsi dan kabupaten. Dalamperan ini, pemerintah pusat juga diharapkanuntuk memberikan bimbingan tentangpeningkatan alat-alat statistik dan teknik-teknikpengumpulan data dan mendorong agregasidata yang lebih baik. Akhirnya, untuk mencapaikeberhasilan dalam mengimplementasikankerangka pembangunan manusia, pemerintahpusat juga dapat memainkan peran pentingdalam mempromosikan dialog antara pemerintahpusat dan pemerintah daerah tentang isu-isupenting seperti arus keuangan dan alokasisumberdaya.Untuk mempromosikan dan mendukungpenggunaan kerangka pembangunan manusiadan MDG di tingkat daerah, Badan PerencanaanPembangunan Nasional (BAPPENAS) saat inisedang menyusun beberapa pedoman praktis.Pedoman-pedoman tersebut bertujuan untukmemberikan bimbingan kepada pemerintahdaerah tentang penggunaan instrumeninstrumenpembangunan manusia dan MDGbagi perencanaan, penganggaran, pemantauan,dan evaluasi kinerja pembangunan. Pedomanpertama, yang akan dipublikasikan padaawal tahun 2010, menjelaskan bagaimanamenggunakan data dan indikator MDG bagipenganggaran dan perencanaan di tingkatkabupaten, yang menggambarkan alat-alatseperti penilaian (scorecard) MDG dan petakemiskinan. Pedoman kedua dan ketiga, yangakan diterbitkan pada pertengahan tahun2010, masing-masing memfokuskan padapengembangan dan pemeliharaan databasedan pada pemantuan dan evaluasi.Bagi pemerintah daerah, penggunaan utamakerangka pembangunan manusia dan MDGadalah penguatan perumusan kebijakan untukmencakup fokus yang jelas pada pembangunanmanusia secara paralel dengan menetapkantarget sumberdaya anggaran yang lebih baik.Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah daerahdapat menggunakan kerangka di atas untukmengidentifikasi kesenjangan-kesenjanganpembangunan dan menetapkan target upayaupayaini dengan target untuk mempercepatupaya-upaya tersebut. Selanjutnya, pemerintahdaerah juga akan bertanggung jawab untukmenyampaikan kemajuan dan hasil dalammempromosikan pembangunan manusiakepada masyarakat, yang memungkinkanketerlibatan mereka dan mendorong dialogpublik tentang berbagai isu penting.Ada beberapa langkah yang saling terkait dalammenggunakan pendekatan pembangunan9 Beberapa dari metodologi yang digunakan di Indonesia ini sebagaimana telah disebutkan meliputi P3BM, ASIA, dan CLAPP, yang didiskusikan pada bab berikutnya dalam dokumen ini.6


manusia. Kami mendiskusikan langkah-langkahini secara singkat di bawah ini.Mengidentifikasi Indikator: Langkah pertamadalam menggunakan pendekatan pembanguanmanusia adalah mengidentifikasi indikatorindikatorpembangunan dan mengumpulkanserta menyusun data yang diperlukan.Indikator-indikator yang biasanya digunakanmeliputi indikator IPM dan MDG, sebagaimanadisebutkan di atas. Di Indonesia, propinsiAceh dan Gorontalo menggunakan IPMuntuk menginformasikan penganggaran danperencanaan, yang bertujuan untuk menetapkantarget upaya-upaya pembangunan padakabupaten-kabupaten dengan IPM yanglebih rendah. Akan tetapi, IPM dan MDG tidakmencerminkan seluruh kekayaan paradigmapembangunan manusia. Karena pembangunanmanusia lebih luas dari IPM maka pembangunanmanusia penting perlu dilengkapi denganindikator-indikator lain yang mencerminkankesempatan dan kemampuan masyarakat.Isu penting yang perlu diperhatikan di siniadalah apakah indikator-indikator tersebutsebaiknya dipilih untuk memungkinkanperbandingan di semua negara dan propinsi,atau apakah indikator-indikator ini sebaiknyaspesifik propinsi dan negara. Jawaban yang jelasuntuk pertanyaan ini adalah memiliki keduanya.Indikator komparatif di semua negara danpropinsi adalah penting untuk memungkinkanpenyaluran dana baik secara global maupun ditingkat negara. Akan tetapi, indikator-indikatortambahan harus melengkapi indikator-indikatorini untuk menggabungkan berbagai persoalandan bidang spesifik negara atau propinsi yangperlu mendapatkan perhatian lebih besar.Pada saat yang sama, target pembangunan dipropinsi dan negara yang berbeda tidak akansama. Misalnya, Indonesia memiliki 33 propinsidengan perbedaan-perbedaan yang besardalam kondisi dan karakteristik dan setiappropinsi memerlukan target pembangunanyang berbeda untuk mengatasi perbedaanperbedaanini.Pemerintah Moldova melakukan disagregasiIPM menurut kelompok-kelompok rentan, danPolandia, selain IPM, telah mengembangkanindikator-indikator untuk menangani eksklusisosial dalam rangka menjangkau kelompokkelompokorang yang paling rentan. Pelaksanaanini berhubungan dengan disagregasi datadan indikator kemiskinan menurut kelompokkelompokrentan dan tingkat administrasi yangrendah. Indeks sosial gabungan menyajikaneksklusi dari pasar kerja dan pasar barang danjasa (atau konsumsi). 10 Indeks eksklusi sosialdikembangkan dengan cara ini sehinggamencerminkan gejala atau status obyektifeksklusi. Indeks ini kemudian dilengkapi denganindeks eksklusi subyektif, yang mengukurakibat-akibat dari eksklusi yang meliputi eksklusikekayaan, sosial, dan psikologis. 11 Gambar 1menyajikan indeks eksklusi sosial menurutvoivodeships (propinsi) yang berbeda di Polandia(UNDP 2006).Menyusun data tentang indikator: Setelahmenetapkan seperangkat indikator yang perludijadikan target dalam suatu negara, langkahselanjutnya adalah melakukan pengumpulandan penyusunan data dan memastikan bahwadata tersebut berkualitas baik. Biro Pusat10 Indikator-indikator yang dipilih untuk mengukur eksklusi dari pasar kerja adalah pengangguran, ketidakaktifan ekonomi, eksklusi karena diskriminasi, tingkatpendidikan yang rendah atau ketiadaan pengalaman professional, dan disabilitas. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur eksklusi dari pasar barangdan jasa adalah kemiskinan finansial, kemiskinan properti, dan kekurangan perlengkapan apartemen, akses ke pelayanan medis, rekreasi dan pelayanan budaya,dan akses ke komunikasi dan pelayanan komunikasi sosial (lihat juga Lampiran 2).11 Eksklusi kekayaan atau materi secara subyektif diukur dengan penilaian standar hidup yang terkait dengan kekayaan, pemenuhan kedudukan ekonomikeluarga dan penghasilannya, pemenuhan kondisi hidup dan tingkat barang dan jasa yang bisa diakses. Komponen eksklusi sosial diukur dengan sejumlah teman,rasa dicintai dan dipercayai, rasa kesepian, dan persepsi diperlakukan secara diskriminatif. Akhirnya, kondisi kesehatan psikologis digambarkan dalam indikatorindikatorseperti rasa kebahagiaan, kecenderungan bunuh diri dan kemauan untuk hidup.Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia7


2Pendekatan Pembangunan ManusiaGambar 1: Indeks Eksklusi Sosial di tingkat voivodeships (propinsi), PolandiaGroupsof volv.Pomorskie48.9864Zachodniopomorskie66 49.9 34Lubuskie48.656631Level ofexclusion in %33.49-38.2738.28-46.4946.5-48.9748.98-60.73Dolnoslaskie60.73Wielkopolskie36.946287249Exclusion fromLabour marketConsumptionKujawsko-pomorskie46.4 50 43Opolskie33.494522Slaskie48.2867Lodzkie47.6948 47Warminsko-mazurskie51.4156 47Mazowieckie39.965327Statistik (BPS) mengumpulkan dan menyusunberbagai data tentang indikator-indikatorterkait melalui Survai Sosial Ekonomi Nasional(SUSENAS). Pengumpulan data akan sulitdilakukan terutama di daerah-daerah terpencil,daerah pasca-konflik, dan daerah yang terkenadampak bencana. Tantangan-tantangan yangberhubungan dengan pengumpulan data didaerah-daerah ini dapat mempengaruhi kualitasdata. Dalam seminar pembangunan manusiapada bulan Oktober, masalah ketersediaan danreliabilitas data dibahas secara panjang lebar.Hal ini penting untuk memastikan keterlibatanbadan statistik dan orang-orang dari masyarakatsetempat dari awal tahap perencanaan untuk29Swietokrzyskie48.04 5640Malopolskie34.7530 39Podkarpackie37.0438 36Podlaskie38.2833 44Lubelskie38.495522memastikan bahwa datatersebut dapat dipercaya danmudah diakses. Partisipasimasyarakat setempatmemberikan banyak manfaat.Partisipasi ini memberikankepemilikan terhadap prosesdan hasil (data dan indikator)dan memberikan landasanbagi para aktor lokal untukmenggunakan indikatorindikatoryang akan datang.Persoalan tentang data danstatistik seringkali dipandangsebagai masalah “pembuatandata”, tetapi dalamkenyataannya, persoalantersebut sama denganmasalah “penggunaan data”.Jika kedua pihak dari prosestersebut (pembuat datadan pengguna data) tidakberbicara dengan bahasayang sama dan sama-samatidak dilibatkan, pemantauantingkat lokal akan terganggu.Masukan penting lainnya pada tahap iniadalah identifikasi sumber-sumber pendanaanbagi pengumpulan dan penyusun data. Acehsudah lebih maju dalam pengumpulan danpemeliharaan data melalui database yang disebutAcehInfo. 12 Badan Perencanaan PembangunanDaerah (Bappeda) di Aceh mengelola AcehInfo,yaitu database pembangunan yang komprehensifuntuk semua sektor. 13 Pejabat dari dinas propinsidan kabupaten telah diberi pelatihan dalammenggunakan AcehInfo, yang berisi angkaangkapemerintah terkini tentang indikatorindikatorprioritas, termasuk angka-angka dariRencana Pembangunan Jangka Menengah12 AcehInfo meniru model DevInfo, sebuah database yang digunakan untuk menyusun dan menyebarluaskan data tentang pembanguinan manusia. DevInfodikembangkan oleh UNICEF melaui kerja sama dengan sistem PBB untuk membantu PBB dan Negara Anggota dalam menelusuri kemajuan terhadap TujuanPembangunan Milenium (MDG).13 AcehInfo dimulai dan dikembangkan oleh the United Nations Office of the Recovery Coordinator (UNORC) dengan bantuan finansial dari United NationsChildren’s Fund (UNICEF) dan International Federation of Red Cross (IFRC), dengan dukungan dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Indonesia (BRR). Sejak akhirSejak akhir 2009, AcehInfo dimiliki dan dikelola oleh BAPPEDA, yang didukung oleh Panitia Pengarah AcehInfo (dengan anggota yang meliputi kantor propinsiBPS, Dinas Propinsi Informasi dan Komunikasi (Dinas Infocom), the Tsunami & Disaster Mitigation Research Center (TDMRC), dan the United Nations Resident’sCoordinator’s Office (UN RCO).8


Daerah (RPJMD) dan Rencana PembangunanAceh yang Dipercepat, serta MDG. Di propinsipropinsiseperti Gorontalo, kantor propinsi BPSmenerbitkan ‘Gorontalo dalam Angka’, sebuahbuku statistik tahunan, yang menyusun danmenyediakan data resmi propinsi bagi semuasektor. Sejumlah kabupaten lainnya menyiapkanbuku statistik ini yang disusun dari ‘Data dalamAngka’ nasional dari BPS di tingkat pusat.Perencanaan dan penganggaran: Tahap iniberhubungan dengan penetapan target dantujuan bagi indikator-indikator yang dipilihuntuk memasukkan target dan tujuan tersebutdalam dokumen perencanaan. Tahap di atasjuga berkaitan dengan identifikasi sumbersumberpendanaan dan penyaluran dana kedaerah-daerah yang berbeda untuk memastikankeberhasilan implementasi. Di Indonesia,sumber-sumber ini adalah Dana Alokasi Khusus(DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan DanaBagi Hasil (DBH) dari pertambangan minyakmentah dan gas alam di Nanggroe AcehDarussalam (NAD) dan Papua. Dua puluh limapersen dari pendapatan domestik bersih (totalpendapatan domestik kurang dari bagi hasil)dalam anggaran pemerintah pusat dialokasikanuntuk Dana Alokasi Umum (DAU). Dari jumlahini, 10 persen dialokasikan untuk pemerintahpropinsi dan 90 persen untuk kabupaten/kota. Indikator-indikator pembangunanmanusia di Indonesia telah dimasukkan dalamrencana pembangunan jangka panjang danpendek di tingkat propinsi dan dihubungkandengan perencanaan di tingkat pusat. Padakenyataannya, alokasi DAU didasarkan padaformula yang memperhitungkan biaya-biayaterhadap peningkatan indeks pembangunanmanusia (lihat Kotak 2).Kotak 2: Formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang menggabungkan IPMDAU = Alokasi dasar + kesenjangan fiskalDimana,Kesenjangan fiskal = Kebutuhan fiskal (Kbf) – Kemampuan fiskal (Kpf)Kebutuhan fiskal selanjutnya ditentukan sebagai berikut:KbF = TBR (α1IP + α2IW + α3IPM + α4IKK + α5IPDRB/kap)dimana,TBR = Total Belanja Rata-rata APBDIP = Indeks jumlah penduduk (yaitu jumlah penduduk kabupaten)IW = Indeks luas wilayah (yaitu wilayah kabupaten)IPM = Indeks Pembangunan ManusiaIKK = Indeks Kemahalan KonstruksiIPDRB/kap = Indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapitaPeningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia9


2Pendekatan Pembangunan ManusiaImplementasi: Setelah perencanaan danpenganggaran, implementasi secara nyatamemerlukan intervensi khusus dari pemerintahuntuk menetapkan target kelompok miskindan rentan. Misalnya, untuk mencapai targetangka putus sekolah sebesar nol di propinsiNusa Tenggara Barat (NTB), beasiswa telahdiperluas bagi siswa-siswa miskin. Di Gorontalo,untuk menetapkan target penanggulangankemiskinan melalui pemberian dukungankepada petani miskin, program pengembanganmasyarakat agropolitan lokal dikembangkanoleh pemerintah (PDPM). Beberapa contoh lainGambar 2a: Angka Partisipasi Murni (SLTP), KabupatenLombok Barat, NTBKabupatenLombok Barat 2007Propinsi NTB2007Tingkat Nasional2007Target MDG2015Gambar 2b: Angka Kematian Bayi (AKB), KabupatenBau Bau, Sulawesi TenggaraKabupaten BauBau 2007Propinsi Sultra2007Tingkat Nasional2007Target MDG20150 20 40 60 80 100161974.8466.583.632100380 10 20 30 40tentang implementasi akan disajikan pada babberikutnya, yang memberikan sejumlah studikasus.Pemantauan dan Evaluasi: Pemantauanberhubungan dengan penelusuran kemajuanpencapaian berbagai indikator. Saat ini, dua alatyang biasa digunakan di Indonesia adalah kartupenilaian MDG dan peta kemiskinan. Selaindigunakan untuk menelusuri kemajuan MDGs,kedua alat ini juga dapat digunakan untukmemantau kinerja IPM. Kartu penilaian MDGmenyajikan tampilan gambar tentang kemajuanberbagai indikator dalam tiga warna - merahmenunjukkan bahwa indikator jauh dari target,kuning menunjukkan bahwa indikator bergerakke arah pencapaian, dan hijau menunjukkanpencapaian target.Gambar 2a dan 2b memberikan contoh-contohkartu penilaian MDG. 14 Gambar 2a menunjukkanrasio partisipasi murni di tingkat SLTP untukKabupaten Lombok Barat di NTB. Hal ini ditandaidengan warna kuning, yang menunjukkanbahwa kabupaten ini berada pada jalurpencapaian target 100 persen, sedangkan arnamerah pada tingkat pencapaian yang sesuaiuntuk provinsi NTB secara keseluruhan, sertauntuk nasional, menggambarkan ketertinggalanmereka dalam mencapai target tersebut. Disisi lain, Gambar 2b menyajikan contoh angkakematian bayi (AKB) di Kabupaten Bau Bau diSulawesi Tenggara, yang telah mencapai targetAKB sehingga ditandai dengan warna hijau.Dalam peta kemiskinan, kinerja indikatorkabupaten-kabupaten yang berbeda disajikanpada peta propinsi untuk memberikan penilaianbergambar secara cepat tentang kinerja suatukabupaten. Peta Kemiskinan adalah alat yangkuat untuk menganalisa tingkat dan penyebarankemiskinan dan jika dikombinasikan dengan14 Kartu penilaian MDG tersedia dari indikator-indikator target yang berbeda, yang juga dapat diringkas dalam satu tabel dengan menggunakan baik targetaktual yang telah dicapai maupun skema berwarna yang menunjukkan dimana kabupaten tersebut berada berkenaan dengan pencapaiannya. Bab berikutnyamenyajikan tabel tersebut untuk Kabupaten Wakatobi, yakni studi kasus yang disajikan sebagai contoh implementasi P3BM.10


Gambar 3: Peta kemiskinan (alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan) Kabupaten Belu,NTT, 2008Legenda:Persen Penduduk Miskin34,21 - 43,80 %43,81 - 53,39 %KakulukMesakLasiolatRaihatLamaknen54,00 - 62,99 %63,00 - 72,58 %AtambuaTasifetoTimur72,59 - 82,18 %Anggaran UMKMTIMOR LESTE40 - 256 juta256 - 472 jutaTasifetoBarat472 - 688 juta688 - 904 jutaRaimanukMalakaTimurKobalima904 - 1.112 jutaLaenmanenKab. Timor Tengah UtaraSasitaMeanMalakaTengahRinhatWelimanSkalaMalakaBaratKab. Timor Tengah SelatanWewikuPeta LokasiKab. BeluNusa Tenggara TimurPETA PERSENTASE PENDUDUK MISKINDAN ANGGARAN UMKM TA 2007KAB. BELU NUSA TENGGARA TIMURDibuat oleh: Target MGDs Bappenas-UNDPSumber:1. Peta administrasi 2007, BPS2. Kab. Belu Dalam Angka 2006, BPS3. RKPD Kab. Belu, Bappeda Belualokasi anggaran, dapat memberikangambaran yang jelas tentang kesenjanganantara pencapaian dan pendanaan di wilayahtertentu. Misalnya, di Kabupaten Belu di NTT(lihat Gambar 3), penyajian bergambar sepertiitu secara jelas menunjukkan bahwa alokasianggaran lebih besar di kecamatan dengantingkat kemiskinan yang lebih rendah sepertidigambarkan dengan lingkaran-lingkaran lebihbesar, yang tumpang tindih pada area yang lebihterang. Peta kemiskinan telah digunakan sebagaialat untuk mengusulkan realokasi anggaransehingga daerah-daerah miskin mendapatkanbagian yang lebih besar. Pada kenyataannya,peta tersebut tidak hanya dapat digunakanuntuk menggambarkan kemiskinan, tetapi jugastatus pendidikan, gizi buruk, dan lainnya sepertiindikator-indikator pembangunan manusiaPeningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia11


2Pendekatan Pembangunan ManusiaSelain alat-alat yang digunakan untukmenelusuri kemajuan, kemajuan MDG, IPM, danindikator-indikator pembangunan lainnya jugaharus dipantau melalui pengumpulan informasi.Misalnya, di India, sel-sel ‘pemantauan’ digunakanuntuk tugas ini. Sel-sel ini merupakan Unit-unitKoordinasi dan Riset Pembangunan Manusiayang ditetapkan di negara-negara bagian proyek.Unit-unit ini berada di departemen perencanaanpemerintah negara bagian tersebut danterutama diisi oleh personil pemerintah negarabagian. Unit-unit ini memainkan peran pentingdalam pengarusutamaan masalah-masalahpembangunan manusia dalam rencana dankebijakan negara bagian, bertindak sebagai pusatsumberdaya bagi isu-isu pembangunan manusiadi negara bagian, dan secara aktif berhubungandengan departemen-departemen untukmemastikan koordinasi di seluruh departemententang isu-isu pembangunan manusia yangberbeda. Selanjutnya, unit-unit tersebut jugabertanggung jawab untuk menindaklanjutilaporan-laporan pembangunan manusia dinegara bagian dengan memastikan bahwadampak pembangunan didokumentasikan dandisebarluaskan. Unit-unit ini juga memberikanmasukan untuk memastikan bahwa isu-isupembangunan manusia tercermin dalamrencana dan anggaran tahunan dan jugabertanggung jawab untuk memperkuat sistemstatistik negara bagian (UNDP 2009b).Evaluasi: Setelah pemantauan, evaluasimemainkan peran penting dalam memahamikesenjangan dan menilai apakah yang sedangdilakukan relevan dan efektif, termasukapakah target telah tercapai dan kemanapendanaan sebaiknya diarahkan. Salah satucontoh pelaksanaan evaluasi dapat diperolehdari Slovakia (lihat Tabel 1 di bawah), dimanaseperangkat indikator kualitas hidup dianalisasetahun sekali untuk menilai kemajuan.Indikator-indikator ini meliputi kinerja ekonomikota secara keseluruhan dan prosentasependuduk di bawah garis kemiskinan untukmenilai jumlah penduduk yang mengalamieksklusi sosial.Untuk menangani konsep pemberdayaan,evaluasi juga berhubungan dengan partisipasimasyarakat dalam menilai program-programyang diimplementasikan untuk menentukantarget indikator-indikator yang berbeda.Di Indonesia, evaluasi ini dilakukan melaluiMusrenbang, yang melibatkan orang-orangsampai ke tingkat desa dalam memprioritaskanTabel 1: Contoh pelaksanaan evaluasi dari SlovakiaIndikator Unit Ukuran Sumber dataHubungan denganpembangunan yangberkesinambunganKinerja ekonomi kotaJumlah pendapatanperusahaan Kantor Statistik, Perusahaan +Pendapatan per kapitaStruktur pekerjaanPorsi karyawan sektor tertierdan sekunderKota, Perusahaan +Migrasi untuk pekerjaanJumlah penduduk,% penduduk yang aktif secaraekonomiKota,Kantor StatistikKepuasan pendidik dengankota sebagai tempat untuk % warga negara Survai +bekerjaKehilangan lahan pertanian Perubahan area (dalam hektar) Kadaster, Kota -Penduduk yang mengalamieksklusi sosial – di bawahgaris kemiskinanJumlah% warga negaraKota, Dinas Tenaga Kerja,Sosial dan Keluarga--12


kebutuhan mereka. Kebutuhan ini kemudiandibahas di tingkat kecamatan dan kabupaten,dengan tujuan untuk dimasukkan dalamdokumen perencanaan.Masukan: Selanjutnya evaluasi kinerjasebaiknya dijadikan masukan dalam dokumenperencanaan untuk tahun berikutnya. DiIndia, bab tentang kemajuan pencapaianpembangunan manusia dimasukkan dalamSurvai Ekonomi tahunan. Kemudian, KomisiKeuangan Kesepuluh, 15 yang didirikan padatahun 1995, menggunakan IPM untuk alokasisumberdaya, dan Rencana Lima Tahun Kesebelas(2007-2012) difokuskan pada pertumbuhaninklusif yang menggunakan pendekatanpembangunan manusia. Selain itu, pendekatanpembangunan manusia kini diintegrasikan kedalam kurikulum akademi pelatihan nasionalbagi para pejabat pemerintah. Di tingkatnegara bagian, bab-bab tentang pembangunanmanusia telah dimasukkan dalam delapanRencana Lima Tahun tingkat negara bagian dankursus-kursus tentang pembangunan manusiatelah diperkenalkan di tiga universitas. Padasaat yang sama, 15 lembaga pelatihan negaramenyampaikan modul-modul pembangunanmanusia 16 secara tetap kepada para staf negarabagian dan daerah (UNDP 2009b).Perlu diketahui bahwa untuk dapat berhasildalam mengadopsi pendekatan pembangunanmanusia dan untuk dapat menggunakanlangkah-langkah di atas, komitmen yang kuatdari pemerintah sangat diperlukan. Di India,komitmen ini berasal dari Komisi Perencanaanmelalui kepemilikan yang kuat atas sumberdayapembangunan manusia yang berbeda,pemantauan yang konsisten melalui sel-selpemantauan, dan pengintegrasian penggunaanpendekatan pembangunan manusia dalamberbagai diskusi tentang rencana negara bagian.Pada saat yang sama, komitmen politik diperolehmelalui forum legislatf di negara-negara bagianyang berbeda, dan melalui dialog secara terusmenerus dengan para anggota parlemen.15 Komisi Keuangan memberikan rekomendasi kepada Presiden India tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan distribusi pendapat pajak bersihantara Pemerintah Pusat dan Negara Bagian.16 Modul-modul ini memberikan pelatihan tentang isu-isu pembangunan manusia selama lima hari, dan mencakup pelaporan, pengukuran, kebijakan, danpembiayaan pembangunan manusia. (Untuk informasi lengkap lihat: http://www.undp.org.in/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=392).Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia13


Konteks Indonesia3Dalam konteks Indonesia, beberapa metodologiyang digunakan untuk memungkinkanpenggunaan pendekatan pembangunanmanusia meliputi Perencanaan, Penganggaran,dan Pemantauan-Evaluasi yang Berpihakpada Masyarakat Miskin (P3BM), AnalisaSituasi Ibu dan Anak (ASIA) Kabupaten/Kota,Pendekatan Berbasis Hak dalam MenyusuanProgram Pembangunan (HRBAP), dan ProsesPenilaian dan Perencanaan yang Dipimpin olehMasyarakat - Inklusif Gender dan Kemiskinan(CLAPP – GPI). Metodologi-metodologi tersebutdibahas secara singkat di bawah ini.Meskipun tidak dinyatakan secara tegas, tetapimetodologi-metodologi ini mengikuti prinsipprinsippembangunan manusia. P3BM bertujuanuntuk memenuhi target MDG, dan dalammemenuhi target tersebut mengikuti langkahlangkahyang sama dengan yang dibahas padabab sebelumnya. Di sisi lain, tujuan ASIA HRBAPadalah untuk meningkatkan status ibu dan anakuntuk membantu mereka menjalani kehidupanyang lebih bebas dan lebih baik, sebuah prinsipdasar pendekatan pembangunan manusia,sebagaimana dinyatakan dalam kutipan padaawal tulisan ini. Dengan inklusif gender dankemiskinan dalam menangani kebutuhanpembangunan masyarakat melalui pendekatanpartisipatif, proses CLAPP-GPI menjelaskan tigaprinsip pembangunan manusia - produktivitas,keadilan dan pemberdayaan3.1 Perencanaan, Penganggaran danPemantauan-Evaluasi yang Berpihak padaMasyarakat Miskin (P3BM)P3BM dimulai pada Juli 2008 dengan tujuanuntuk meningkatkan proses perencanaan danpenganggaran di tingkat kabupaten dalamrangka memasukkan prioritas masyarakatmiskin. Saat ini, P3BM sedang diimplementasikansebagai sebuah program percontohan di 18kabupaten di tiga propinsi, termasuk NusaTenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur(NTT), dan Sulawesi Tenggara. Gambar 4menunjukkan lokasi-lokasi dimana programini diimplementasikan. Program ini dijalankanoleh Pemerintah Indonesia (BAPPENAS) dengandukungan UNDP.Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia15


3Konteks IndonesiaGambar 4: Peta lokasi program P3BMKab.SumbawaBaratKab. KolakaPropinsi NTBKab.DompuKab.BimaKab.BombanaKab.SikkaKab.Bau-BauKab.Flores TimurKab.KonaweKab.ButonKab.WakatobiKab. BeluPropinsiSulawesiTenggaraKab.LombokBaratKab.LombokTengahKab.LombokTimurKab. SumbaBarat DayaKab. TTSKab.KupangPropinsi NTTLokasi Kegiatan P3BMLocation of Intervention 2008Location of Intervention 2009Tujuan khusus P3BM adalah untukmeningkatkan kapasitas daerah (pemerintahdaerah, parlemen, dan LSM) dalam menganalisadan mengelola data kemiskinan dan MDGdan untuk memperkuat kapasitas pemerintahlokal guna mengidentifikasi kebutuhan,persoalan, dan prioritas masyarakat miskindalam pembangunan daerah. P3BM jugabertujuan untuk memperkuat perencanaan,penganggaran, dan pemantauan denganmemfasilitasi pengarusutamaan MDG ke dalamkebijakan dan rencana pembangunan daerahdan untuk memfasilitasi pengembangankebijakan dan anggaran yang berpihak padamasyarakat miskin. Akhirnya, P3BM mendukungberbagai kegiatan koordinasi yang diperlukanuntuk menangani penanggulangan kemiskinandan mencapai MDG melalui peningkatankoordinasi sektor tentang berbagai dokumenperencanaan 17 dan Musrenbang.P3BM melakukan pendekatan sistematik dalammencapai tujuan-tujuannya, yang meliputilangkah-langkah sebagai berikut:17 Dokumen-dokumen ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Pembangunan Daerah (RenstraSKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Kebijakan Umum Anggaran (Renja KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),Rencana Kerja Anggaran (RKA).16


1. Pemilihan tempat: Pertama P3BMberhubungan dengan pemilihan kabupatenkabupatendimana program tersebut akandilaksanakan. Pemilihan tempat-tempatini didasarkan pada tingkat kemiskinan(jumlah dan prosentase penduduk miskin dikabupaten tersebut), IPM, dan kemampuanfiskal kabupaten tersebut. 18 Prioritas diberikankepada kabupaten-kabupaten dengankemiskinan tinggi, IPM rendah, dan kapasitasfiskal rendah. Setelah pemilihan awalini, pemerintah propinsi dan stakeholderlainnya di tingkat daerah, termasuk DPRDdan organisasi masyarakat madani (CSO)dimintai konsultasi sebelum pemilihantersebut selesai. Setelah itu, komitmenlokal terhadap implementasi metodologiP3BM dipastikan dari pemerintahdaerah (kabupaten), DPRD dan CSO.2. Persiapan, analisa, dan sosialisasi data:Langkah selanjutnya adalah mengumpulkandata tentang indikator-indikator MDG daridinas kabupaten yang berbeda dan BiroPusat Statistik (BPS), serta mengumpulkanberbagai dokumen perencanaan,penganggaran dan pendukung lainnyadari Bappeda dan dinas terkait, publikasiuniversitas, dan sumber-sumber lainyang relevan. 19 Para ahli P3BM kemudianmelakukan analisa data MDG dengan tujuanuntuk mengidentifikasi tingkat pencapaianMDG di kabupaten dan analisa dokumenperencanaan dan penganggaran untukmenilai kualitas data dalam hal konsistensidan relevansi dengan masalah-masalahaktual yang ada di kabupaten. Hasil analisaini kemudian disosialisasikan kepada pihakpihakyang berkepentingan, termasuklembaga pemerintah daerah, legislatif, dinaskabupaten, organisasi masyarakat madani,perguruan tinggi setempat, media massa,dan sektor swasta. Sosialisasi ini berfungsiuntuk memenuhi dua tujuan, yang meliputi:(a) pemberian pemahaman tentang isuisuutama di kabupaten dan pembahasanlangkah-langkah yang diperlukan untukmenangani masalah prioritas, dan (b)pengenalan alat-alat P3BM sehingga alatalatini dapat disesuaikan dengan kerangkaperencanaan dan penganggaran pemerintahdaerah. Dalam hal Kabupaten Belu diNTT, alat-alat tersebut juga disesuaikandengan perencanaan sensitif konflik yangdidukung oleh Program Perdamaian melaluiPembangunan. 203. Pengembangan kapasitas dalamperencanaan dan penganggaran: Tahapini merupakan pelatihan bagi para stafperencanaan daerah dalam: (a) penggunaanalat-alat dasar P3BM, yaitu kartu penilaiandan peta kemiskinan, untuk menganalisadata MDG dan tabel pivot 21 gunamenganalisa anggaran, (b) penyusunandatabase MDG dan database program 22untuk memastikan organisasi data yangbaik, dan (c) pemantauan dan evaluasi.4. Berbagi praktek terbaik, perumusanrencana aksi, dan penganggaran: Padatahap ini, serangkaian lokakarya tematikdisampaikan kepada pihak-pihak yangberkepentingan di atas dari semua kabupatenyang menjadi target. Langkah ini mendorongkabupaten-kabupaten yang berbeda untuk18 Sumber data kemiskinan & IPM adalah BPS, sedangkan informasi data tentang kemampuan fiskal berasal dari Departemen Keuangan di tingkat nasional.19 Di sini, dokumen-dokumen tersebut meliputi hasil riset dan kajian-kajian lainnya tentang dokumen perencanaan dan anggaran yang dilakukan oleh berbagaiinstitusi, termasuk universitas.20 Program Perdamaian melalui Pembangunan (PTD) adalah program lima tahun yang dimulai pada akhir tahun 2005. Program ini bertujuan untuk memungkinkansemua stakeholder, dalam pemerintahan tertentu dan masyarakat madani (termasuk sektor swasta, lembaga pendidikan tinggi dan DPRD) untuk mengelola danmengurangi resiko konflik. Program PTD menangani pengarusutamaan gender di daerah-daerah konflik dan perencanaan sensitif konflik.21 Tabel pivot adalah alat yang tersedia dalam paket software excel.22 Database program dan MDG tidak hanya mengacu pada pengumpulan data tentang indikator-indikator MDG dari dinas kabupaten, tetapi juga dari programprogramyang tidak didanai oleh pemerintah kabupaten. Database ini memungkinkan adanya informasi tentang isu-isu tematik, lokasi, aktor dan sumber danauntuk semua kegiatan berbeda yang terjadi di kabupaten-kabupaten di satu tempat, sehingga menghindari replikasi informasi.Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia17


3Konteks Indonesiaberbagi praktek terbaik dalam rangkamemperkuat proses perumusan rencanaaksi, dan pembahasan berbagai programdan kegiatan pembangunan yang berkaitandengan pencapaian MDG. Lokakaryaini diikuti dengan lokakarya anggarandaerah, dengan tujuan untuk memastikanbahwa semua program dan kegiatan yangtelah dirumuskan pada tingkat propinsiatau kabupaten dimasukkan dalam draftAnggaran Pemerintah Daerah (APBD).5. Implementasi rencana aksi: Langkahterakhir dalam implementasi P3BM adalahmeningkatkan dokumen perencanaan, yaituRencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) dan Rencana StrategisSatuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD), untuk menggambarkan berbagaipersoalan yang ada di kabupaten, yangdidasarkan pada bukti nyata; memfasilitasidan membantu pemerintah daerahdalam memastikan bahwa konsep P3BMakan digunakan selama Musrenbang;memastikan bahwa anggaran dialokasikanuntuk persoalan-persoalan yang telahdiidentifikasi, dan memastikan bahwapengelolaan dan pembaruan (update) 23 datadilembagakan Kegiatan-kegiatan lain yangterdapat dalam rencana aksi berbeda-bedadari satu kabupaten dengan kabupatenyang lain.6. Pemantauan: Tahap akhir dari proses P3BMadalah pemantauan (dan evaluasi), yangberhubungan dengan penilaian situasikabupaten pada akhir tahun anggaranterkait dengan pencapaiannya pada MDG.Informasi ini harus juga tersedia bagimasyarakat umum, sehingga mereka dapatmenilai tingkat peningkatan indikatorindikatordi kabupaten mereka.Seperti dijelaskan pada langkah-langkah di atas,salah satu prasyarat penting untuk mencapaitujuan P3BM adalah ketersediaan data yanghandal. Untuk tujuan ini, telah ditetapkan forumkoordinasi data, dimana Bappeda berperansebagai pengelola data. Dalam forum ini,pertemuan antara badan statistik daerah danbupati diadakan dua kali setahun. Pada saatyang sama, juga telah terjadi kenaikan alokasidana untuk meningkatkan ketersediaan dankualitas data daerah. Tiga puluh lima orang darilima kabupaten telah mendapatkan pelatihandalam mengembangkan dan memeliharadatabase MDG dan program. Staf pemerintahpropinsi dan kabupaten diberi pelatihantentang penggunaan alat-alat yang berbedauntuk menganalisa data MDG dan dokumenperencanaan. Seperti disebutkan di atas, alatalatyang saat ini sedang digunakan untukmenganalisa data MDG adalah kartu penilaiandan peta kemiskinan (dijelaskan pada Bab 2di atas, juga lihat Gambar 2a, b) dan alat yangdigunakan untuk menganalisa anggaran adalahtabel pivot.Staf pemerintah daerah harus sungguhsungguhmengetahui tentang persiapandan pemahaman alat-alat ini dan mampumenggunakan dan menilai alat-alat tersebut.Sebagai hasil dari upaya P3BM, lebih dari 552staf pemerintah di 18 kabupaten dan 62 orangdi LSM di sembilan kabupaten telah diberipelatihan selama ini dalam menganalisa kartupenilaian MDG, pemetaan kemiskinan, dokumenperencanaan, dan anggaran. Selanjutnya,P3BM juga menggunakan Musrenbang untukmeningkatkan pemahaman masyarakatmadani tentang proses-proses ini, sehinggamembantu masyarakat madani, legislatif, daneksekutif untuk mengembangkan perspektifyang sama tentang isu-isu yang berbeda. P3BMjuga telah digunakan untuk menyusun rencanapembangunan daerah di sembilan kabupaten23 Pembaruan data ini dilembagakan di tingkat pemerintah daerah, dimana BAPPEDA bertindak sebagai pusat yang didukunng oleh surat keputusan Bupati.18


melalui Musrenbang untuk masa anggaran 2010.Dalam alokasi APBD 2009, prosentase dana yanglebih besar dialokasikan untuk pengeluaran tidaklangsung (52%), sementara 48% dialokasikanuntuk pengeluaran langsung. Setelah intervensiP3BM, alokasi APBD 2010 untuk tunjanganpengeluaran langsung telah meningkat menjadi60% (Tabel 2). Gambar 5 menyajikan ringkasanrata-rata kenaikan alokasi APBD 2010 untuksektor-sektor kunci, yang berhubungan denganalokasi pada tahun 2009 di sembilan kabupatensasaran. Gambar 6 menunjukkan perubahanalokasi menurut MDG. Kedua gambar tersebutmenunjukkan penurunan jumlah alokasianggaran untuk pendidikan. Banyak kabupatenmengalokasikan anggaran yang besar untukTabel 2: Prosentase pengeluaran anggaran langsungdan tidak langsung untuk 2009 dan 2010 di sembilankabupaten yang menjadi target P3BMPengeluarananggaranTahun2009 2010Pengeluaran tidak langsung 52.18 39.70Pengeluaran langsung 47.82 60.20pendidikan, antara 20 hingga 40 persen darijumlah anggaran. Investigasi P3BM menyatakanpencairan dana yang tidak seimbang tersebutdan perubahan lebih lanjut didorong untukmengurangi anggaran di bidang ini, dan untukmeningkatkan bidang-bidang lain, sepertipenanggulangan kemiskinan. Seperti yangditunjukkan pada Gambar 6, alokasi anggaranuntuk penanggulangan kemiskinan meningkatmenjadi 62% dari jumlah anggaran.P3BM menghadapi tantangan pentingdalam menyatukan proses teknokratif untukmenelusuri ukuran-ukuran kuantitatif denganperencanaan dan penganggaran, yangmerupakan proses politik. Sebuah forumpenting dalam menjembatani kesenjanganini adalah Musrenbang, yang memilikikonsep partisipasi, yakni unsur penting daripendekatan pembangunan manusia, yangtertanam di dalamnya. Pada bab selanjutnyadari tulisan ini, disajikan sebuah studi kasustentang penggunaan pendekatan P3BM untukKabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara,yang telah mulai mengintegrasikan pendekatanpembangunan manusia dalam prosesperencanaan, termasuk Musrenbang.Gambar 5: Perubahan alokasi anggaran menurut sektor pada tahun 2010 dibanding dengan tahun 2009 disembilan kabupaten yang menjadi target setelah pengenalan P3BM (prosentase dari jumlah anggaran)Infrastructure23.85Empowermetn of Community and Villages17.09Marine and FisheryEstate Crops2.90.35Agriculture and Husbandry31.97Cooperative, Trade and IndustrySocial Affairs18.1419.53Women Empowerment and Regional Offices2.52Health49.71Education, Youth and Sports-0.94Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia19


3Konteks IndonesiaGambar 6: Perubahan alokasi anggaran menurut MDG pada tahun 2010 dibanding dengan tahun 2009 disembilan kabupaten yang menjadi target setelah pengenalan P3BM (prosentase dari jumlah anggaran)Average increaseMDG 7: Ensure environmental sustainabilityMDG 6: Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases3.516.714.33MDG 5: Improve maternal healthMDG 4: Reduce child mortality44.5MDG 3: Promote gender equalitu and empower women13.32MDG 2: Achieving universal basic education-18.17MDG 1: Eradicate extreme poverty and hunger623.2 Analisa Situasi Ibu dan Anak (ASIA)Kabupaten /Kota dengan PendekatanBerbasis Hak dalam Menyusun ProgramPembangunan (HRBAP)Analisa Situasi Ibu dan Anak (ASIA) Kabupaten/Kota menggunakan Pendekatan Berbasis Hakdalam Menyusun Program Pembangunan(HRBAP), sehingga memfokuskan pada hak-hakibu dan anak untuk meningkatkan kapasitasmereka guna menuntut hak-hak mereka, sertameningkatkan kapasitas para pengemban tugas(duty bearer) untuk memenuhi, menghormati danmelindungi hak-hak ibu dan anak. Metodologiini telah dikembangkan oleh PemerintahIndonesia melalui Departemen Dalam Negeri(Depdagri) dan BAPPENAS, yang bekerjasamadengan UNICEF. Inisiatif ASIA-HRBAP dimulaipada tahun 2007, ketika dikembangkanpedoman fasilitator dan beberapa kabupatenpercontohan mendapatkan pelatihan tentangpendekatan tersebut. Akan tetapi, perubahanpedoman ini menjadi pedoman nasional untuksemua kabupaten di Indonesia baru dimulaipada bulan Januari 2009, dan diujicobakandi kabupaten Polman dan Surakarta, masingmasingdi Sulawesi Barat dan Jawa Tengah.Metodologi ASIA-HRBAP disusun dari metodologiASIA sebelumnya, yang dikembangkan padatahun 1998, dan menggunakan pendekatansiklus hidup. Pengenalan pendekatan HRBAPdimaksudkan untuk mempromosikanpenggunaan data, bukti dan analisa yangada tentang hak-hak ibu dan anak dalamperencanaan pembangunan di semua tingkat dikabupaten. Hal ini sejalan dengan Pasal 32 dan33 Peraturan No 8 (2008) tentang pelaksanaananalisa lokal, sehingga perlu dipilih kerangkadan instrumen analisa berdasarkan risetlapangan. Oleh karena itu, ASIA HRBAP adalahalat yang memungkinkan para staf perencanaankabupaten untuk memperkuat kapasitasmereka dalam mendapatkan pemahaman yanglebih baik tentang situasi ibu dan anak yang unikdi kabupaten mereka untuk menginformasikanproses perencanaan kabupaten selanjutnya.Ada tujuh langkah HRBAP yang digunakan dalammetodologi ASIA. Langkah pertama adalahpenilaian situasi, yang disajikan dalam ‘matrikssituasi’. Penilaian situasi ini memperkenalkanmasalah-masalah utama yang dihadapi oleh ibudan anak, menunjukkan kelompok usia manayang paling terkena dampak oleh masalah-20


masalah ini (khususnya pada kasus anak-anak),memberikan informasi mengenai jumlahpenduduk yang terkena dampak, menyatakanhak-hak kelompok target yang dilanggardengan mengacu pada kerangka hukum/pasalpasalkhusus dan, akhirnya, mengidentifikasiindikator-indikator yang digunakan untukmengukur besarnya masalah serta kemajuandalam menangani masalah tersebut. Misalnya,indikator-indikator yang terkait dengan analisasituasi anak-anak dapat diidentifikasi denganmengacu pada hak mereka yang berbeda –indikator-indikator yang berhubungan denganhak untuk hidup meliputi angka kematianbayi, sedangkan angka literasi dan keberadaaninfrastruktur pendidikan menangani hak ataspendidikan.Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasisebab-sebab masalah utama (analisa sebabakibat) dan bagaimana sebab-sebab tersebutterkait dengan kapasitas sumberdayamanusia dan ekonomi, serta organisasi danstruktur, termasuk pengaturan kebijakan dankelembagaan (analisa kesenjangan kapasitasdan pola peran) yang diperlukan untukmenangani masalah-masalah ini.Setelah analisa situasi dan sebab akibat,metodologi ASIA juga menunjukkanbagaimana metodologi ini dapat digunakansebagai pedoman perencanaan pembangunandalam menyiapkan program-program untukimplementasi. Penyusunan program dilakukanpertama dengan mengidentifikasi tindakantindakankunci, yang dapat dikelompokkanmenjadi lima jenis intervensi umum. Jenisjenisini meliputi pengembangan kapasitas,advokasi dan mobilisasi sosial, informasi,pelatihan, pendidikan, dan penyampaianpelayanan. Pengembangan kapasitas bertujuanuntuk meningkatkan kapasitas dalam rangkamenyampaikan pelayanan dalam jangkamenengah dan panjang. Penyampaianpelayanan membutuhkan intervensi jangkapendek untuk melakukan perubahan yangdiperlukan guna menyampaikan pelayanan,seperti penyediaan penolong persalinan yanglebih banyak di kabupaten tertentu untukmenentukan target tingkat kematian ibu.Demikian pula, advokasi memiliki dampakjangka yang lebih panjang, dengan tujuanuntuk mengubah pendapat, pandangan danperilaku, seperti tentang pendidikan anak-anakperempuan.Selanjutnya, metodologi ini memerlukanlangkah-langkah untuk mengidentifikasistakeholder yang memiliki kepentingan terhadapprogram tersebut dan mungkin penerimamanfaat, sehingga juga mengidentifikasitanggung jawab yang jelas terhadap stakeholderyang berbeda - lembaga maupun individu dalammasyarakat - bersama dengan kemungkinanadanya tumpang tindih fungsi-fungsi di antarapara stakeholder.Untuk membantu mengidentifikasi aksi-aksipenting, ASIA mengadopsi konsep Manajemendan Perencanaan Berbasis `Hasil’ danmemberikan hasil yang diharapkan, indikatorindikatoryang sesuai untuk mengetahui hasilini, kerangka waktu untuk mencapainya, danberbagai lembaga dan mitra yang terlibat dalammewujudkan hasil ini dalam log frame (lihatTabel 3).Tahap akhir proses ASIA berhubungan denganpemantauan dan evaluasi, seperti dalamhal P3BM. Pemantauan dapat menelusuriimplementasi melalui data yang dikumpulkantentang indikator-indikator yang berbeda,serta dengan penilaian riset partisipatif, yangmenanyakan kepada orang-orang yang terkenadampak mengenai apa yang mereka rasakantentang program itu. Ini merupakan contohdimana proses Musrenbang dapat digunakan,dan dapat membantu mengidentifikasidampak positif dan negatif. Akhirnya, evaluasimenggambarkan implementasi program-Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia21


3Konteks IndonesiaTabel 3: Log Frame untuk ASIATingkat HasilIndikatorKerangkawaktuTAHUN1TAHUN2TAHUN3TAHUN4AlatverifikasiLembagakunciMitralainResiko danasumsiHasil StrategisPernyataanDampak (1)PernyataanKeluaran (1.1)PernyataanKeluaran (1.2)PernyataanDampak (2)PernyataanKeluaran (2.1)OutputStatement(2.2)program untuk mendapatkan pelajaranpelajaranberharga bagi masa depan. Tabel4 di bawah ini memberikan contoh rencanapemantauan dan evaluasi.Metodologi ASIA HRBAP juga memperkenalkanpengembangan indeks hak anak (CRI). Indeksgabungan ini bertujuan untuk memberikanringkasan pemenuhan hak anak dan perempuandi sebuah kabupaten. Indeks ini dikembangkanuntuk mendukung upaya-upaya advokasidalam mempromosikan hak anak kepada parapengambil keputusan.Indeks hak anak (CRI) 24 terdiri dari lima kluster,dimana semua kluster diberi bobot yangsama. Kluster-kluster ini adalah: (1) hak ataskelangsungan hidup - kesehatan, gizi, air, dansanitasi lingkungan, yang mencakup beberapaindikator seperti proporsi anak balita yangmemiliki status gizi yang baik, proporsi anakusia 12 - 23 bulan yang mendapatkan imunisasiTabel 4: Kerangka Pemantauan Program ASIAHasil yangdiharapkanIndikator Dasar Target MOVsMetodePengumpulanLembagakunciPenilaianresikoAsumsi24 Daftar indikator dalam indeks tersebut belum selesai, karena indikator tersebut masih perlu diperbaiki. Lebih banyak indikator dapat dimasukkan untukmenggambarkan kondisi pemenuhan hak secara tepat di setiap gugus berdasarkan diskusi-diskusi lebih lanjut dengan semua stakeholder.22


campak, dan persalinan yang ditolong olehtenaga kesehatan terlatih, (2) hak untuk tumbuhdan berkembang - lingkungan keluargadan perawatan alternatif yang ditunjukkanoleh proporsi anak yang hidup dengan ibukandung mereka dan proporsi anak yang hidupdalam keluarga yang tidak dianggap miskin(lebih tinggi dari kuintil 20 persen terendah),(3) hak atas pendidikan, termasuk kegiatanwaktu luang dan budaya yang tercakup olehindikator-indikator seperti angka partisipasimurni dan angka literasi orang dewasa, (4) hakatas perawatan dan perlindungan, termasukperlindungan khusus yang ditunjukkan olehbeberapa variabel seperti proporsi anak (10-14tahun) yang tidak bekerja dan prosentase anakperempuan muda (10-15 tahun) yang belummenikah dan (5) hak atas identitas nasionaldan partisipasi - hak-hak sipil dan kebebasan -yang ditunjukkan oleh proporsi anak usia 0-59bulan yang didaftarkan saat lahir dan proporsianak yang hidup dalam keluarga dengan akseske listrik. Indeks ini dikembangkan denganmenggunakan metodologi yang sama denganmetodologi yang digunakan untuk penyusunanIPM. Kluster-kluster yang berbeda digambarkanpada pentagon (segi lima), seperti yangditunjukkan pada Gambar 7, dan menunjukkandi bidang apa kabupaten tertentu mengalamiketinggalan dan di bidang apa kabupatentersebut mempunyai kinerja yang lebih baik.Misalnya, Kabupaten A menunjukkan kinerjayang lemah di bidang kesehatan, gizi, air sanitasilingkungan, tetapi mempunyai hasil yang baikdi bidang pendidikan, kegiatan waktu luangdan budaya, dan Kabupaten B mempunyaikinerja buruk di bidang lingkungan keluargadan perawatan alternatif.3.3. Proses Penilaian dan Perencanaan yangDipimpin oleh Masyarakat – Inklusif Genderdan Kemiskinan (CLAPP-GPI)Proses CLAPP-GPI muncul sebagai alat dalamProgram ACCESS (Australian CommunityDevelopment and Civil Society StrengtheningScheme) 25 untuk secara khusus menangani isuisukemiskinan dan gender dalam perencanaanmasyarakat. Proses ini menghasilkan diskusidiskusiawal antara staf program ACCESS danCSO di delapan kabupaten di Kawasan TimurIndonesia (Jeneponto dan Bantaeng di SulawesiGambar 7: Pentagon yang menggambarkanIndeks Hak AnakCRFSPKabupaten AKabupaten BHNWES10.80.60.40.20ELCAFEACSelatan; Lombok Tengah dan Barat di NTB;Sumba Timur dan Barat di NTT dan kabupatenButon dan Muna di Sulawesi Tenggara), yangmengidentifikasi kebutuhan akan dukunganintensif dalam meningkatkan pemahamantentang dan pendekatan pada perencanaanmasyarakat inklusif gender dan kemiskinan.Meskipun banyak CSO di wilayah targetmengetahui tentang, dan sebelumnya telahmenggunakan berbagai target partisipatif ketikabekerja dengan masyarakat, tetapi hanya sedikityang mempunyai pengalaman atau pemahamantentang strategi untuk memastikan keterlibatankelompok yang terpinggirkan secara tradisional25 ACCESS dan ACCESS Tahap II adalah program yang didanai Pemerintah Australia di bawah Kemitraan Indonesia-Australia (AIP).Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia23


3Konteks Indonesiadalam masyarakat - kelompok miskin danperempuan. Hal ini penting untuk memastikanbahwa rencana masyarakat tidak semata-matamencerminkan pandangan para elit masyarakat.Proses CLAPP-GPI dibagi menjadi beberapalangkah untuk membantu masyarakatmelakukan penilaian dan perencanaandi desa mereka, yang difokuskan padakelompok termiskin dan perempuan. Sebuahtim pelatihan utama digunakan untukmeningkatkan kapasitas para fasilitator CSO,yang pada gilirannya mereka akan memberikanpelatihan kepada fasilitator-fasilitator desadan memberikan bimbingan kepada merekadalam proses tersebut. Tujuannya adalahuntuk mengembangkan kapasitas individudalam masyarakat, sehingga memberdayakanmereka untuk melakukan pembangunan desamereka dan secara konstruktif terlibat denganpemerintah di tingkat-tingkat yang berbeda -Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMdes) dan Rencana Kerja PembangunanDesa (RKPdes) adalah dua instrumen yangmemfasilitasi interaksi ini. Para peserta meliputikepala desa, dewan perwakilan desa dan wakilwakildesa yang ditunjuk oleh kelompok miskindan perempuan. Langkah-langkah dalam prosestersebut adalah sebagai berikut:Persiapan Sosial dan pembuatan desain:Langkah ini memastikan bahwa fasilitatormemiliki pemahaman yang baik tentangdinamika desa dan kondisi-kondisi khusus didesa tersebut. Langkah ini juga akan memastikandukungan dari kepala desa dan kepemimpinandesa untuk proses tersebut. Informasi sekundertentang desa kemudian dikumpulkan dan timmemastikan bahwa penduduk desa mengetahuidengan jelas tentang tujuan proses dan prosesitu sendiri. Setelah itu, tim fasilitasi (penasehatCSO dan fasilitator desa) menyepakati prosesdan strategi yang akan digunakan.Pemetaan desa: Tujuan pemetaan desa adalahuntuk memperdalam pemahaman masyarakattentang situasi dan kondisi mereka. Terlepas darigaris waktu sejarah umum, informasi tambahandimasukkan untuk menggambarkan fokuskhusus yang telah ditetapkan oleh tim. Misalnya,fokus pada pengentasan kemiskinan juga akanmenggambarkan informasi tentang masa-masakelimpahan dan masa-masa kemiskinan. Setelahitu, pemetaan pekerjaan dan penentuan tingkatkekayaan dilakukan oleh masyarakat. Sebagaibagian dari kegiatan ini, dikembangkan indikatorkemiskinan lokal. Tim kemudian menyepakatibobot indikator. Pemetaan ini dilengkapi dengansurvai rumah tangga (terbatas) yang difokuskanpada isu-isu khusus yang disepakati oleh parafasilitator dan penduduk desa, misalnya isu-isuyang berkaitan dengan pendapatan, pendidikandan akses kesehatan. Fasilitator kemudianmengelompokkan rumah tangga menurut statusekonomi-kaya, menengah, miskin atau sangatmiskin. Akhirnya, semua data sosio-ekonomikyang dikumpulkan kemudian dimasukkan dalampeta desa dengan rumah-rumah yang diberikode warna sesuai dengan status kesejahteraanmereka, sehingga menghasilkan pemetaansosio-ekonomik desa tersebut. Proses ini palingtidak memerlukan kemampuan pengumpulandan analisa data dan oleh karena itu peranfasilitator sangat penting.Analisa aset desa: Tahap ini bertujuan untukmemberikan pemahaman yang lebih mendalamtentang aset (sumberdaya manusia, sepertikapasitas, keterampilan dan pengetahuan)yang ada di desa, dan sumberdaya sosialdan alam, serta sumberdaya keuangan atauekonomi. Adalah penting untuk mengetahuiapa yang dapat digunakan untuk memulai danmendukung pembangunan desa – khususnyayang difokuskan pada kelompok miskin,perempuan, dan kelompok yang kurangberuntung lainnya.24


Memperdalam informasi dan memobilisasidukungan masyarakat: Pada tahap ini,diadakan pertemuan masyarakat yang lebihluas untuk memobilisasi dukungan dari parapemimpin desa (baik formal maupun informal).Jika diperlukan informasi tambahan, informasiini dapat diperoleh dari diskusi kelompokterarah (FGD). Proses ini memastikan bahwakepemimpinan desa, pemimpin informal danrumah tangga yang lebih kaya akan terlibatdan mendukung upaya-upaya pembangunanyang difokuskan pada kelompok yang kurangberuntung.Musrenbangdes: Setelah mengikuti langkahlangkahdi atas, desa tersebut kemudian siap untukmengadakan Musrenbangdes, yang didasarkanpada rencana pembangunan jangka menengahlima tahun. Draft Rencana Kerja PembangunanDesa (RKPdes) selanjutnya dapat disusun.Langkah-langkah terakhir adalah pertemuanatau kumpul desa untuk mengesahkan RKPdesdan memastikan komitmen dari semua pihakyang berkepentingan (stakeholder) untukmengimplementasikan rencana tersebut danmenyepakati pemantauan terhadap upaya-upyaimplementasi dan pembangunan.Pasca Musrenbangdes: Langkah CLAPP terakhiradalah pendokumentasian proses dan hasil yangberbeda, penyiapan wakil-wakil/delegasi desauntuk pertemuan kecamatan, dan pemberiandukungan kepada kelompok-kelompok desauntuk memulai mobilisasi sumberdaya secarainternal. Dukungan untuk peningkatankapasitas para fasilitator dan penilaian lebihlanjut diberikan oleh ACCESS. Akan tetapi, halini tidak mendukung kegiatan yang muncul dariproses perencanaan. Sebaliknya, pemerintahdesa dan kabupaten diminta untuk memberikankomitmen terhadap pendanaan sebagian dariimplementasi rencana tersebut yang timbulmelalui sumberdaya lokal/desa dan dukunganlangsung dari pemerintah kabupaten melaluiproses Musrenbang.Untuk dapat mengintegrasikan perencanaanpartisipatif ke dalam perencanaan tetap, CLAPP-GPI telah menyusun Rencana PembangunanJangka Menengah Desa (RPJMdes) denganmengacu pada sejumlah peraturan pemerintah.Hal ini, misalnya, dapat menyelaraskan danmengimplementasikan proses perencanaandesa di kabupaten yang sejalan denganKeputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.66 / 2007 (tentang Perencanaan PembangunanDesa); indikator-indikator kemiskinan partisipatifyang dikembangkan adalah indikator-indikatoryang diakui oleh pemerintah daerah (yangberkontribusi terhadap pelaksanaan PeraturanMendagri No. 67 / 2007 tentang InventarisasiKegiatan Pembangunan Desa); dan fasilitatorfasilitatordesa yang dipilih adalah parapendukung keterlibatan perempuan dankelompok miskin, sesuai dengan KeputusanMendgari No. 7/2007 (tentang Kader PemberdayaanDesa).Peta-peta sosio-ekonomik ini, yang menekankankejadian dan penyebaran kemiskinan, kinisedang digunakan oleh sejumlah pemerintahdaerah dalam mengalokasikan dana kabupatenuntuk pengentasan kemiskinan dan dalammengalokasikan dana oleh Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD). Salah satu contohpeta tersebut disajikan pada Gambar 8.Meskipun proses CLAPP pada awalnyadiujicobakan di sejumlah terbatas desa yangtersebar di delapan kabupaten di empat provinsi,tetapi proses tersebut kini diakui oleh sejumlahpihak yang berkepentingan sebagai kontribusiterhadap proses perencanaan partisipatif. Didelapan kabupaten asli, pemerintah daerahmengalokasikan jumlah yang besar untukpelatihan bagi para kader desa dan penyusunanRencana Pembangunan Jangkan MenengahDesa (RPJMdes).Melalui pengembangan ACCESS Tahap II kedelapan kabupaten lain, penggunaan prosesPeningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia25


3Konteks IndonesiaGambar 8: Peta Sosio-ekonomik Desa Tarowang di kabupaten Jeneponto, Sulawesi SelatanDUSUN BUNTU RAPPOPETA SOSIALDESA TAROWANG,KEC. TAROWANG,KAB. JENEPONTOSKALA ESTIMASILEGEND:= JEMBATAN= KEBUN= PERSAWAHAN= EMPANG= KIOS= BRI= MCK= POSYANDU= RUMAH KK SEDANG= RUMAH KK MISKIN= RUMAH KK SANGAT MISKIN= RUMAH KK KAYA= RUMAH KOSONG= SUMUR= KUD= MASJI= KANTOR KEPALA DESA= SEKOLAH= KUBURAN= JALAN ASPAL= JALAN TANAH= SUNGAI= BATAS DESA= BATAS DUSUNLAUT FLORESDUSUN BALANG BARUPETA INI DISUSUN OLEH:LEMBAGA MITRA TURATEAACCESS AusAIDPEMKAB JENEPONTO200726


ini berkembang dengan masukan yang cukupbesar dari pemerintah daerah. Di KabupatenJeneponto, Sulawesi Selatan, 113 desa semuanyamemiliki peta sosio-ekonomik dan sekitarseparuh dari desa-desa tersebut telah menyusunRencana Pembangunan Jangka MenengahDesa (RPJMdes) dengan menggunakanpendekatan CLAPP; lebih dari 300 kader desatelah diberi pelatihan tentang penggunaanpendekatan ini. Delapan kabupaten asli jugatelah mengalokasikan dana untuk melakukanreplikasi apa yang dijelaskan di atas dalamcontoh Jeneponto.Selain beberapa kesepakatan di kabupatenkabupatenasli seperti yang disebutkan diatas, ACCESS Tahap II mempunyai kesepakatandengan delapan kabupaten baru (Bima danDompu di NTB, Takalar dan Gowa di SulawesiSelatan; Buton Utara dan Bau-Bau di SulawesiTenggara dan Kupang dan Timor Tengah Selatandi NTT) untuk membantu kabupaten-kabupatentersebut dalam pelatihan kader-kader desadan penyusunan Rencana PembangunanJangka Menengah Desa (RPJMdes). Misalnya,pemerintah daerah Buton Utara (SulawesiTenggara), telah mengalokasikan satu miliarRupiah untuk pelatihan ini selama dua tahun kedepan, dengan fokus pada pelatihan fasilitatordesa, pengembangan indikator kemiskinanpartisipatif, pemetaan desa dan penyusunanRencana Pembangunan Jangka MenengahDesa (RPJMdes). Tabel 5 menunjukkan jumlahRPJMdes yang direncanakan oleh kabupatenpada ACCESS Tahap II.Program ACCESS saat ini sedang membahaspermintaan dari Sumba Barat Daya dan SumbaTengah (kabupaten-kabupaten baru hasilpemekaran dari Kabupaten Sumba Barat di NTT)untuk mendukung visi mereka guna memilikirencana pembangunan desa di seluruh desamereka.Contoh-contoh ini adalah bukti bahwapemerintah daerah menghargai, memahamidan mengakui nilai tambah kontribusi CSOterhadap proses pemerintahan. Hal ini jugaTabel 5: Kesepakatan ACCESS Tahap II dengan pemerintahdaerah untuk menyusun Rencana Pembangunan JangkaMenengah Desa (RPJMDes) dan untuk memberikanpelatihan kepada fasilitator desaPropinsi Kabupaten RPJMDesJeneponto 82Bantaeng 46Takalar 25Gowa 54Sulawesi Selatan 207Buton 63Muna 25Buton Utara 49Kota Bau-Bau 16Sulawesi Tenggara 153Lombok Tengah 6Lombok Barat 18Bima 20Dompu 20Nusa Tenggara Barat 64Sumba Timur 32Sumba Barat 21Kupang 23TTS 16Nusa Tenggara Timur 92Jumlah 516merupakan bukti bahwa pemerintah daerahkini mendengarkan suara rakyat (termasukmasyarakat miskin, perempuan, dan kelompokterpinggirkan lainnya). Ini terlihat dariadanya dana bagi program pengentasankemiskinan pada sektor-sektor teknis yangberbeda (termasuk antara lain kesehatan,pendidikan serta pertanian). Pemerintah daerahmembuktikan bahwa proses tersebut, sertahasil proses partisipatif adalah penting bagiimplementasi program pengentasan kemiskinandan penetapan target kelompok-kelompok yangpaling membutuhkan dukungan.Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia27


4Studi KasusStudi kasus yang disajikan di sini adalahstudi kasus dari provinsi Gorontalo dalammenggunakan pendekatan pembangunanmanusia dan laporan tentang bagaimana ketigaproses / metodologi yang dibahas pada babsebelumnya - P3BM, ASIA-HRBAP, dan CLAPP-GPI - sedang diimplementasikan. Untuk P3BM,disajikan studi kasus dari kabupaten Wakatobidi Sulawesi Tenggara, dan untuk ASIA, kasusdari kabupaten Polewali Mandar (Polman) diSulawesi Barat menjelaskan langkah-langkahberbeda dalam mengimplementasikanpendekatan pembangunan manusia. Sebuahpendekatan yang agak berbeda disajikan untukmemberikan contoh CLAPP, mengingat sifatdari proses ini. Dengan demikian, dijelaskanproses dan alat-alat yang digunakan, dan diskusidikembangkan dari bab sebelumnya sementaramenggambarkan contoh-contoh dari satu desaatau kabupaten.Hasil utama yang diharapkan dari P3BM adalahuntuk memenuhi sasaran MDG. Akan tetapi,seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya,dan akan dijelaskan dengan studi kasus Wakatobiyang disajikan di bawah ini, pendekatantersebut melebihi pemenuhan target untukmemastikan bahwa proses ini berkelanjutanmelalui peningkatkan sistem manajemen danpengumpulan data, analisa, proses perencanaandan penganggaran, dan pelibatan masyarakatdan DPRD dalam memahami hasil analisaP3BM untuk melaksanakan, memantau, danmengevaluasi kemajuan dan secara terusmenerusmeningkatkan perumusan programuntuk menggambarkan fokus pembangunanmanusia. Ketersediaan hasil analisa data dalambentuk kartu penilaian ramah pengguna(user-friendly) dan peta kemiskinan, dengansentralisasi pengumpulan data dan manajemendengan badan perencanaan pembangunandaerah (Bappeda) yang bertindak sebagaipusat data, yang memastikan bahwa DPRDmemahami hasil-hasil analisa MDG untukmengintegrasikan hasil-hasil ini ke dalamperumusan program, dan perubahan alokasianggaran untuk menggambarkan fokus MDG,hanyalah beberapa dari hasil proses P3BM.Hasil utama yang digambarkan dalammetodologi ASIA-HRBAP adalah peningkatanstatus ibu dan anak melalui pengintegrasian28


hak-hak mereka ke dalam perencanaan danperumusan program. Seperti dijelaskan padabab sebelumnya, lima hak anak utama yangterdapat dalam Indeks Hak Anak adalah (a)hak atas kelangsungan hidup yang ditanganidengan indikator gizi, tingkat imunisasi, dankelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatanterlatih; (b) hak untuk tumbuh dan berkembang,yang tercermin dalam indikator-indikatorseperti proporsi anak-anak yang tidak hidupdalam kemiskinan, (c) hak atas pendidikanyang diwujudkan dalam indikator-indikatorseperti angka partisipasi murni dan tingkatliterasi orang dewasa; (d) hak atas perawatandan perlindungan yang ditunjukkan, misalnya,dengan prosentase anak-anak yang tidakbekerja dan (e) hak atas identitas nasional danpartisipasi atau hak-hak dan kebebasan sipilyang terlihat dalam indikator-indikator sepertipendaftaran kelahiran dan kepemilikan kartutanda penduduk. Contoh dari Polman yangakan kita diskusikan pada bab ini, meskipunmasih dalam tahap uji coba, telah menunjukkanbeberapa kemajuan dalam menangani hakhakini melalui tindakan-tindakan yang diambildalam mengesahkan undang-undang yangberbeda.Hasil utama CLAPP-GPI adalah perencanaanmasyarakat yang sensitif kemiskinan dangender. Untuk tujuan ini, sejumlah fasilitatordesa telah mendapatkan pelatihan tentangpengembangan indikator kemiskinanpartisipatif, pemetaan desa, termasukpenentuan tingkat kesejahteraan masyarakat,dan penyusunan rencana desa. Para fasilitatortersebut dipilih oleh rakyat, terutamamasyarakat miskin dan perempuan, yangmenggambarkan kebutuhan mereka. Tujuanakhir di sini adalah untuk mengembangkankapasitas warga masyarakat guna mengelolapembangunan mereka sendiri - baik denganmengidentifikasi masalah-masalah merekamaupun terlibat dengan pemerintah dalampenyusunan rencana pembangunan desa.Keberhasilan proses ini tidak hanya terlihatdalam perluasan kegiatan-kegiatan CLAPPke kabupaten lain, tetapi juga dalam realisasidukungan finansial melalui berbagai sumbersehingga memungkinkan pelaksanaan rencanarencanadesa yang dirumuskan oleh masyarakat,sebagaimana dijelaskan di bawah ini.Berkaitan dengan CLAPP dan ASIA, keterlibatanaktor lokal dalam pengumpulan datamenimbulkan rasa kepemilikan baik terhadapproses maupun hasil oleh aktor-aktor lokalsehingga keduanya dapat digunakan secaraefektif seperti dijelaskan pada Bab 2 tentangpendekatan pembangunan manusia.Akhirnya, di Gorontalo, penggunaan IPM sebagaiindikator utama dalam memberikan pedomanpembangunan menyebabkan perlunyauntuk mengumpulkan data yang relevan danberkualitas tentang berbagai indikator yangdimasukkan dalam indeks ini dan melibatkanpemerintah daerah yang berbeda dan dinasdinaslainnya. Lima belas kecamatan dengan IPMrendah juga diidentifikasi untuk meningkatkanfokus pembangunan dan sepertiga anggaranpemerintah propinsi dtujukan pada kelima belaskecamatan tersebut untuk tujuan ini. Anggarantersebut dialokasikan antara lain untuk programpengentasan kemiskinan dan program yangbisa meningkatlkan pendapatan. Ini hanyalahpengenalan singkat terhadap beberapa hasil darifokus pembangunan manusia di Gorontalo. Dibawah ini adalah studi kasus secara rinci tentangGorontalo dan tiga proses yang dijelaskan diatas.4.1 Wakatobi: Contoh implementasi P3BM1. Pemilihan indikator dan penyusunan dananalisa dataKabupaten Wakatobi menggunakan indikatorindikatorTujuan Pembangunan Milenium(MDG) untuk menelusuri kinerjanya tentangPeningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia29


4Studi Kasuspembangunan manusia. Komitmen KabupatenWakatobi terhadap peningkatan kinerja padaindikator-indikator tersebut bukanlah hal yangbaru, tetapi telah mendapatkan dorongan yangkuat melalui penggunaan metodologi P3BM yangdimulai pada bulan Juli 2008. Sebagai bagiandari upaya ini, Bupati Wakatobi mengeluarkanSurat Keputusan (SK) Bupati Wakatobi No. 176pada tanggal 17 Mei 2008, tentang penyusunantim penulis untuk membuat laporan MDG bagiKabupaten Wakatobi, yang diharapkan akanselesai pada awal 2010.Setelah pengenalan metodologi P3BM, sebuahkajian diagnostik dilakukan untuk menilaiketersediaan dan kualitas data tentang indikatorindikatoryang berbeda. Kajian ini didasarkanpada data tahun 2006. Tersedia data tentangTabel 6: Pencapaian MDG di Kabupaten Wakatobi, 2006TUJUAN TARGET Indikator MDGTargetMDG2015National2006SulawesiTenggara2006Wakatobi2006Tujuan 1 Target 1.1 Tingkat kemiskinan 7.5 17.75 23.37 22.94Tujuan 1 Target 1.8 Gizi Buruk Anak 18.0 28.70 29.38 30.00Tujuan 2 Target 2.1 Rasio Partisipasi Murni (SD) 100.0 94.70 96.87 92.04Tujuan 2 Target 2.1a Rasio Partisipasi Murni (SLTP) 100.0 66.50 86.52 59.75Tujuan 3 Target 3.1aTujuan 3 Target 3.1bRasio Anak Perempuan/Laki-lakidi SDRasio Anak Perempuan/Laki-lakidi SLTP100.0 100.00100.0 99.40Tujuan 3 Target 3.3 Perempuan di Legislatif 30.0 11.00 6.66 6.66Tujuan 4 Target 4. Angka Kematian Anak (per 1.000) 32.0 40.00 41.00 6.18Tujuan 4 Target 4.2 Angka Kematian Bayi (per 1.000) 19.00 32.00 38.00 5.00Tujuan 5 Target 5.1Tujuan 5 Target 5.2Angka Kematian Ibu (Per100.000)Persalinan ditolong olehPenolong Persalinan110.0 228.00 312.00 17790.0 70.89 71.63 65.42Tujuan 6 Target 6.1 Prevalensi HIV/AIDs (per 100.000) 0.10 0.35 0.00Tujuan 6 Target 6.6 Prevalensi Malaria (per 1.000)/API 13.40 14.95 7.30Tujuan 6 Target 6.9 Prevalensi TB (per 100.000) 136.98 224.64 174.14Tujuan 7 Target 7.1 Tutupan hutan (%) 30 49.50 66.03 13.33Tujuan 7 Target 7.8 Cakupan air bersih (%) 67.0 52.10 54.00 62.21Tujuan 7 Target 7.9 Akses ke Sanitasi yang Aman (%) 65.0 68.00 64.20 47.4030


13 dari 48 indikator MDG, yang diperoleh darikantor BPS kabupaten, berdasarkan surveisampel rumah tangga. Intensitas penarikansampel dari survai ini tidak cukup untuk mewakilikabupaten tersebut. Setelah penilaian ini, timP3BM memulai lagi penyusunan data sekundertentang indikator-indikator yang berbeda untuktahun 2008 dari SKPD di tingkat kabupaten.Operasionalisasi database yang dihasilkandilakukan pada bulan April 2009. Database inidikelola oleh Bappeda sehingga, seperti yangdisebutkan sebelumnya, berfungsi sebagaiforum koordinasi dan pusat penyusunan dananalisa data MDG.Bantuan dan pelatihan tentang analisa data dandokumen MDG seperti Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD), RencanaStrategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) diberikan pada bulan Mei-Juli 2008.Pelatihan ini disertai dengan pelatihan tentangalat-alat P3BM, termasuk kartu penilaian MDG,peta kemiskinan dan analisa anggaran yangmenggunakan tabel pivot pada bulan Agustus2008, berdasarkan data tahun 2006. Alat-alat inidigunakan oleh pemerintah propinsi dan/ataukabupaten (PEMDA) untuk melakukan penilaianMDG Kabupaten Wakatobi dan juga digunakandalam Musrenbang kabupaten pada bulan April2009.Catatan: Untuk Tujuan 2 dan 3, Indonesiamengumpulkan data tentang angka partisipasimurni sekolah menengah pertama dan rasioperempuan terhadap laki-laki, di sampingindikator-indikator yang diterima secara globaluntuk tingkat sekolah dasar.Analisa 2006 (Tabel 6) yang menjadi dasarpelatihan tersebut menunjukkan bahwalebih dari setengah indikator keluar dari jalur,yang ditandai dengan warna merah dalamkartu penilaian MDG. Sedangkan kurang darisepersepuluh berada pada jalur (kuning), lebihdari seperempat telah mencapai, atau hampirmemenuhi target yang ditetapkan (hijau).Setelah pelatihan tentang analisa MDG, parapejabat kabupaten sedang dalam prosespersiapan penilaian MDG serupa berdasarkandata 2008. 262. Perencanaan dan penganggaranPerencanaan dan penganggaran untuk tahun2010 didasarkan pada analisa MDG 2008.Meskipun dokumen perencanaan menetapkanalokasi dana sektoral, tetapi alokasi geografisyang didasarkan pada kebutuhan kecamatankecamatanyang berbeda belum ditentukan.Hal ini menyebabkan distribusi dana yang tidakmerata. Analisa Anggaran Pemerintah Daerah(APBD), terutama Rencana Kerja Kebijakan UmumAnggaran (Renja KUA), Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS), dan Rencana KerjaAnggaran (RKA) menyatakan bahwa meskipunjumlah alokasi terhadap pengeluaran langsungadalah sebesar 70 persen, tetapi masalahnyatetap bahwa kabupaten dengan rasio kemiskinanyang lebih rendah memperoleh alokasi danayang lebih besar. Analisa terhadap dokumenperencanaan lainnya menyatakan bahwa hal iniseringkali merupakan akibat dari tidak adanyasinkronisasi atau kesesuaian dokumen-dokumenpembangunan yang berbeda, yaitu visi dan misiyang ditetapkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak perludimasukkan dalam Rencana Strategis SatuanKerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), danRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).Kabupaten Wakatobi juga tidak mempunyaistrategi pengentasan kemiskinan daerah dananalisa tentang sebab-sebab dasar kemiskinan.26 Tabel MDG terkini yang sama dengan Tabel 6 yang menggambarkan data 2008 tidak tersedia pada saat penulisan dokumen ini.Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia31


4Studi KasusSetelah Musrenbang kabupaten yangdiselenggarakan pada bulan April 2009,anggaran tersebut dialokasikan kembali untukmenggambarkan kebutuhan kabupaten.Peningkatan sektor-sektor yang terkaitdengan pertumbuhan ekonomi, pengentasankemiskinan, dan kesehatan ditunjukkan padaTabel 7, yang menyajikan alokasi anggaranuntuk tahun 2009 dan 2010. Tingginyaanggaran yang dialokasikan untuk sektortransportasi dan konstruksi pada tahun 2010menggambarkan upaya untuk meningkatkaninfrastruktur perdesaan termasuk penyediaanjalan, jembatan, fasilitas air bersih, dan bandarasetempat. Hasil tersebut diharapkan dapatsecara positif mempengaruhi pertumbuhanekonomi daerah dan pengentasan kemiskinandi daerah-daerah perdesaan. Tabel 7 jugamenunjukkan penurunan alokasi anggaranuntuk sektor pendidikan sebesar 10 persen.Anggaran yang dialokasikan untuk sektor inisangat tinggi pada tahun 2009, sebesar 99,9triliun rupiah (dibandingkan dengan separohjumlah anggaran untuk kesehatan pada tahunitu) dan menurun menjadi 65,3 triliun padatahun 2010. Dengan demikian, penurunanalokasi tersebut tidak menggambarkan bahwatidak ada penekanan pada sektor pendidikan,tetapi menunjukkan pengalihan dana kebidang-bidang lain mengingat tingginya alokasisebelumnya untuk pendidikan.Tabel 7: Realokasi anggaran pada sektor-sektor kunci di kabupaten Wakatobi setelah Musrenbang pada bulanApril 2009KategoriSektor2009 2010Jumlah (Rp) Prosentase Jumlah (Rp) ProsentaseTransportasi 66,485,092,931 153 89,723,775,200 18.1Konstruksi, Pertambangan danEnergi37,465,170,259 8.6 66,847,500,000 13.5Sekretaris Kabupaten 43,817,519,261 10.1 59,000,000,000 11.9Sektor Kesehatan 44,187,967,082 10.2 58,806,068,150 11.9NaikBadan Perencanaan 6,598,325,661 1.5 16,135,740,000 3.3Perdagangan, Koperasi danIndustri8,987,909,511 2.1 13,962,225,000 2.8Pertanian, Perkebunan danKehutanan8,674,847,677 2.0 10,618,496,000 2.1Pariwisata dan Budaya 6,119,287,774 1.4 8,659,950,000 1.7dll (7 entitas)* 20,499,072,343 4.7 34,324,847,000 6.9TetapKantor Pelayanan 902,049,148 0.2 1,051,815,500 0.2Petugas Penanggung JawanKabupaten367,521,034 0.1 367,521,034 0.1Pendidikan 99,922,794,644 23.0 65,359,031,200 13.2Bantuan Keuangan 18,106,800,000 4.2 18,106,800,000 3.6TurunKecamatan 14,294,528,576 3.3 14,294,528,576 2.9Perikanan dan Kelautan 10,958,264,835 2.5 10,958,264,835 2.2dll (7 entitas)* 47,117,169,503 10.8 28,010,100,023 5.6Jumlah 434,477,320,239 100 496,226,662,518 10032


3. ImplementasiMeskipun implementasi rencana-rencana yangdidiskusikan dalam Musrenbang kabupatenpada bulan April 2009 belum dimulai secaranyata, tetapi bab ini melihat pada rencanatersebut untuk menangani beberapa dari isuisuini, misalnya dengan menggunakan upayayang dilakukan pada tahun sebelumnya sebagaicontoh. Hal ini berkaitan dengan programPemberdayaan Ekonomi Rakyat (PERAK).Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat(PERAK) dimaksudkan untuk mendukungusaha skala mikro-menengah di KabupatenWakatobi. Program ini terutama bertujuanuntuk meningkatkan kondisi kehidupanmasyarakat melalui pengembangan skala usahayang ada, terutama perusahaan-perusahaanmikro 27 dan kecil 28 . Melalui program pemerintahpropinsi dan/atau kabupaten (PEMDA),Kabupaten Wakatobi mengadakan kesepakatandengan Bank Pembangunan Daerah untukmengalokasikan 2 miliar rupiah per tahununtuk PERAK. Hal ini terutama bertujuan untukmeningkatkan akses masyarakat ke lembagakeuangan dengan jaminan PEMDA untukmenutup bunga bank atas pinjaman tersebut.Dana diberikan kepada sekelompok orang yangtelah memiliki usaha skala mikro, kecil ataumenengah. Dalam program ini, usaha skalamikro dapat mengajukan pinjaman maksimalRp. 10 juta per kelompok dan usaha skala kecildan menengah dapat mengajukan pinjamanmasing-masing maksimal Rp. 2,5 juta dan Rp.100 juta.Pada awalnya, lokasi program ini dinyatakansebagai ‘tersebar’ (tersebar di seluruh kabupatenWakatobi). Akan tetapi, sejak implementasiP3BM pada tahun 2008/2009, PEMDA telahmemfokuskan pada beberapa kecamatanyang “paling gelap’’. Kartu penilaian MDG danpeta kemiskinan juga telah digunakan untukmemfasilitasi diskusi antara legislatif daneksekutif, yang menghasilkan kesepakatan lebihlanjut untuk meningkatkan jumlah dana bagiprogram ini menjadi 2,5 miliar Rupiah sejak 2009.PEMDA juga bekerja sama dengan lembagaswadaya masyarakat (LSM) untuk memfasilitasipenyusunan proposal bagi kelompok-kelompokindividu di beberapa kabupaten yang paling tidakberkembang (misalnya Wangi-Wangi, WangiWangi Selatan dan Kaledupa). Menurut laporanpemantauan program PERAK 2008, 26 kelompok(terdiri dari 132 individu) telah dikembangkan diWangi-Wangi dan Kaledupa dan 132 juta Rupiahtelah disalurkan kepada kelompok-kelompokini. Pada tahun 2009, cakupan tersebut diperluashingga Wangi-Wangi Selatan. Sampai Oktober2009, telah terbentuk 36 kelompok dan 374juta Rupiah telah disalurkan kepada kelompokkelompokini.4. Pemantauan dan EvaluasiRealisasi langsung terhadap implementasipendekatan pembangunan manusia yangmenggunakan metodologi P3BM dapatdilihat dari meningkatnya transparansi data,proses perencanaan dan penganggaran, dankinerja pembangunan. Karena operasionalisasipendekatan pembangunan manusia masihdalam tahap awal, maka pada tahun 2009kabupaten tersebut melakukan langkahlangkahkhusus sehingga memungkinkanproses pemantauan dan evaluasi lebih lanjut.Langkah-langkah ini meliputi pembentukanradio komunitas di tiga (empat) pulau, yangmenyiarkan Musrenbang kabupaten secaralangsung pada bulan April 2009. Untuk tujuanini, ada rencana-rencana selanjutnya untukmengembangkan TV Wakatobi pada tahun yangakan datang.27 Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha individu atau kelompok dengan kepemilikan aktiva tidak tetap (termasuk aktiva tetap) maksimal Rp. 50.000,000.28 Usaha skala kecil didefinisikan sebagai usaha individu atau kelompok dengan kepemilikan aktiva tidak tetap (termasuk aktiva tetap) lebih dari Rp. 50.000.000tetapi kurang dari Rp. 500.000.000.Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia33


4Studi KasusAkses ke dokumen-dokumen pembangunanjuga sudah terbuka, meskipun di masa laluakses ini terbatas pada para pejabat pemerintah.Untuk memudahkan pemahaman tentanghal-hal penting dalam dokumen ini, sekarangini diterbitkan ringkasan yang dapat diaksessecara lebih luas. Selanjutnya, hasil Musrenbangkabupaten dan pencapaian MDG dipasangdi tempat-tempat strategis di Wakatobi,termasuk kantor pos, klinik pelayanan satuatap di puskesmas, dan pasar induk, sehinggamembuka pemantauan kinerja pembangunankepada masyarakat.Evaluasi pekerjaan yang dilakukan di KabupatenWakatobi juga menunjukkan peningkatanlangsung berkaitan dengan indikasi khususterhadap lokasi-lokasi dimana dana harusdicairkan daripada berhenti sementara padaalokasi sektor.5. MasukanMengingat perlunya untuk terus meningkatkanmekanisme pengumpulan data, menghindariduplikasi, dan memperoleh data yang berkualitasbaik, maka pada bulan Agustus 2009, bupatimengeluarkan keputusan tentang koordinasidata, yaitu Surat Keputusan (SK) Bupati WakatobiNo. 279.A-2.009, yang mengesahkan mekanismekoordinasi data secara terus-menerus antaraBappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) di Wakatobi dan diharapkan untukmemungkinkan pengumpulan data yang lebihsistematis, yang mempertimbangkan kualitas.Sebuah forum koordinasi data, yang terdiri darisemua pembuat data, yang bertemu dua kalisetahun untuk memperbarui data MDG dandata pembangunan 29 juga telah ditetapkan.Bappeda mengkoordinasikan forum ini danBupati telah mengalokasikan anggaran untukpengoperasiannya pada tahun 2010. Pertemuanpertama forum ini dijadwalkan berlangsungpada bulan Februari/Maret 2010. Karenapenganggaran bukan hanya proses teknokratik,tetapi juga politik, maka anggaran juga telahdialokasikan untuk pelatihan dan pemberianbantuan kepada para anggota DPRD yang baruterpilih tentang P3BM.4.2 Kabupaten Polewali Mandar (Polman):Contoh penggunaan ASIA-HRBAPProses ASIA diperkenalkan di Polman padatahun 1998 ketika UNICEF, melalui kerja samadengan Pemerintah Indonesia, menyusunpedoman nasional bagi pemerintah kabupatenuntuk membantu dalam menggunakanASIA. Dalam konteks desentralisasi, hal inidimaksudkan untuk memberikan pedomankepada kabupaten dalam mengidentifikasi,menganalisa, dan memprioritaskan masalahmasalahutama yang dihadapi oleh anak-anakdan perempuan. Pada tahun 2000 pedomanASIA, yang didukung oleh Departemen DalamNegeri (Depdagri) dan UNICEF, mendasariKesepakatan Kerjasama antara KabupatenPolman dan UNICEF. ASIA-HRBAP yang ‘baru’diperkenalkan pada tahun 2007 di Polmansebagai program uji coba (pilot). Programini dimaksudkan untuk memperkuat analisalebih lanjut, melalui penyederhanaan konsepkonsepdan pendekatan hak asasi manusiake dalam desentralisasi proses perencanaan.Akan tetapi, dari tahun 2007-2009, ASIA masihdalam tahap uji coba dan berfungsi terutamauntuk menguji penggunaan dan penerimaanoleh semua stakeholder terhadap konsep danpendekatan hak asasi manusia. Sementara padatahun 2007, ASIA diimplementasikan denganmenggunakan pedoman UNICEF, pada tahun2009, Depdagri menyusun pedoman nasional,melalui revisi pedoman sebelumnya yang dibuatpada tahun 2000 dengan menerjemahkandan menyesuaikan pedoman UNICEF dengan29 Data ini juga menggambarkan database kegiatan-kegiatan yang didanai non-pemerintah.34


konteks dan pengalaman Indonesia, yangdikumpulkan dari implementasi di beberapakabupaten percobaan, yang salah satucontohnya adalah kabupaten Polman. Pedomantersebut memfokuskan pada konsep tambahan,yakni tentang pengintegrasian prosespembangunan ASIA ke dalam mekanismeperencanaan pemerintah (proses Musrenbang)di tingkat kabupaten. Konsep ini juga akandiujicobakan di Polman pada tahun 2010.Pemilihan Polman sebagai kabupatenpercontohan juga didorong olehkenyataan bahwa kabupaten ini telahmengimplementasikan proyek pemantauanMDG sejak tahun 2007. 30 Proyek ini sangatberguna dalam meningkatkan ketersediaan datasektor, survai dan data berbasis masyarakat ditingkat kecamatan. Oleh karena itu, kabupatentersebut dapat menggunakan data ini untukmeningkatkan ASIA dan penggunaannyadalam perencanaan kabupaten. Di bawah iniadalah diskusi tentang penggunaan ASIA dalamkonteks pembangunan manusia.1. Pemilihan indikator dan penyusunan dananalisa dataPemilihan indikator dan penyusunan data adalahyang pertama dari ketujuh langkah HRBAP, yangdisebut sebagai Penilaian Situasi. Langkah inibertujuan untuk mengidentifikasi berbagai isuatau masalah yang merupakan perwujudandari pelanggaran hak anak dan perempuan.Langkah di atas menggunakan sumber dataprimer maupun sekunder. Selain itu, langkahtersebut juga menggunakan alat-alat partisipatifdalam menggali informasi dari informan kunci,pengemban tugas, dan orang-orang yangmempunyai otoritas. Selain mengumpulkaninformasi, langkah ini juga berfungsi sebagaipelaksanaan pembelajaran yang diperkuat dandiperdalam melalui konsultasi dengan berbagaimitra dan masyarakat.Isu-isu penting yang telah diidentifikasi diKabupaten Polman melalui serangkaianlokakarya dan riset dan disepakati oleh seluruhanggota tim ASIA dan stakeholder kunci disajikandalam sebuah matriks situasi. Tabel 8 di bawahini menyajikan contoh tentang kematian bayidan ibu.Kegiatan pengembangan ASIA dimulai padabulan Oktober 2009 sebelum tahap perencanaan2010 (Tahap 1) dan akan dilanjutkan selamatahap perencanaan atau Musrenbang padatahun 2010 (Tahap 2). Tim ASIA KabupatenPolman, yang terdiri dari staf pemerintah darisektor-sektor terkait, BPS, BKKBN, dan Bappeda,serta LSM dan akademisi, bertanggung jawabterhadap implementasi Tahap 1. Serangkaiankegiatan telah dilakukan sampai denganDesember 2009. Proses ini sangat partisipatifdan prinsip kemitraan telah dipertimbangkandengan melibatkan wakil-wakil, antara lain dariLSM, media, kelompok anak, tokoh masyarakat,dan pemerintah kecamatan. Data diperolehdari survai MDG, data sektor, dan survaiberbasis masyarakat, yang merupakan bagiandari proyek pemantauan MDG. Selain itu, datakualitatif dikumpulkan melalui serangkaiandiskusi kelompok terarah (FGD), lokakarya, danwawancara dengan para informan kunci. Hal inidilakukan sebagai bagian dari analisa sebabakibat,pola peran, dan kesenjangan kapasitas.Pada tahap ini, tim ASIA Kabupaten Polman jugamengidentifikasi desa atau kecamatan denganprevalensi kasus/masalah yang tinggi untukdikaji lebih lanjut pada tahun berikutnya. Akantetapi, hasil ASIA masih harus disahkan melaluipengintegrasian hasil ini ke dalam prosesMusrenbang pada tahun 2010. Pengesahan akandilakukan melalui sampel beberapa desa dankecamatan.30 Proyek ini didanai oleh CIDA dan secara teknis dipimpin oleh BPS. Tujuan utama proyek tersebut adalah untuk memperkuat sistem data di tingkat kabupatendalam rangka membantu kabupaten dalam memantau pencapaian MDG.Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia35


4Studi KasusTabel 8: Matriks situasi untuk kematian ibu dan bayiNo.MasalahPokokKelompokTargetBesarnya masalah (cakupan/kepelikan/penduduk yangterkena dampak)Hak yang tidakdipenuhiIndikator1 Kematianibu1. Ibu hamil2. Ibu melahirkan3. Ibu nifas4. Ibu menyusui5. Pasangan usia suburJumlah kematian ibu2006: 222007: 152008:: 17Penyebab utama kematian ibu:terlalu banyak pendarahan sebelummelahirkan.Hak ataskesehatan dankesejahteraan1. Angkakematian ibuJumlah kematian ibu dari 7 bulansampai nifas: 5Jumlah kematian ibu setelahmelahirkan (0-7 hari): 72 Kematianbayi1. Ibu hamil danjanin2. Bayi baru lahir3. Ibu menyusui &bayi yang diberiASIJumlah kematian janin pada tahun2008: 53Jumlah kematian bayi pada tahun2008: 61Penyebab utama kematian bayi:- Berat lahir rendah: 53.2%- Asfiksia : 19.1%- Diare dan ISPA: 27.7%1. Hak ataskesehatandankesejahteraan2. Hak atasperlindungananak3. Hak atasperawatanalternatifuntukkeluargaAngkakematian bayiSelama mekanisme perencanaan kabupatenyang akan dimulai pada bulan Januari 2010, timASIA akan memfasilitasi penilaian lebih lanjut(dan mengesahkan hasil penilaian awal yangdisebut dalam paragraf sebelumnya) dalamMusrenbang untuk desa dan kecamatan yangdipilih. Langkah ini juga dapat berfungsi sebagailatihan bagi masyarakat desa dan kecamatanuntuk menentukan kembali pembangunanguna memasukkan pembangunan sosial, bukanhanya pembangunan infrastruktur.2. Perencanaan, penganggaran danimplementasiKarena ASIA masih dalam tahap uji coba,maka berbagai temuan belum dimasukkansecara resmi dalam proses perencanaan. Akantetapi, analisa ASIA diharapkan dapat menjadi36


masukan dalam pertemuan perencanaan lintassektor (Forum SKPD), 31 sebuah titik pentingdi mana proses perencanaan teknokratik danpartisipatif bertemu. Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) dan masyarakat harus mampumenilai persoalan-persoalan mereka yangsebenarnya tentang pemenuhan, perlindungandan penghargaan terhadap hak anak danperempuan di daerah mereka.Hasil diskusi pada Forum SKPD selanjutnyaakan menjadi masukan dalam menyusunrencana aksi. Untuk ini, dirumuskan aksi-aksipenting, selain mengidentifikasi kemitraan danmendesain program. Aksi-aksi ini kemudianakan didistribusikan kepada SKPD terkait,dan anggota tim ASIA dari tiap-tiap SKPDdiharapkan untuk menyerahkan rencanakerja tersebut sebagai masukan bagi RencanaKerja Kebijakan Umum Anggaran (Renja KUA)mereka, yang selanjutnya akan dihubungkandengan dokumen Rencana PembangunanJangka Menengah Desa (RPJMD) dan RencanaStategis (Renstra). Rencana kerja ini kemudianakan dibahas secara lintas sektoral di SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota.Tim ASIA juga akan menghadiri Musrenbangkabupaten/kota untuk mengadakan pembahasanguna memasukkan program-program yangdiusulkan sebagai hasil dari proses ASIA. SetelahMusrenbang, anggota tim ASIA dari tiap-tiapSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akanmelakukan negosiasi untuk memastikan bahwaprogram-program ini diintegrasikan ke dalamRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).Setelah RKPD dirumuskan, ketua tim ASIA (yaitukepala Bappeda) akan memainkan peran utamadalam memastikan bahwa program-programyang dihasilkan dari proses ASIA digunakanuntuk penyusunan anggaran.Meskipun paragraf di atas mengacu padabagaimana proses ASIA-HRBAP ini bertujuanuntuk memberikan masukan dalam prosesperencanaan di tahun 2010, tetapi peningkatanpengetahuan dan pemahaman tentang isu-isuanak dan perempuan sebagai hasil dari programpercontohan (pilot) telah mempengaruhiRencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) 2009-2014, yang digabungkandengan data dari proyek pemantauan MDG.Lampiran pada dokumen RPJMD meliputisejumlah besar indikator yang dihasilkan olehproyek MDG 32 dan akan digunakan untukmemantau kinerja pemerintah dalam limatahun ke depan. Misalnya, RPJMD secara khususmeliputi penurunan angka kematian bayi,dengan menggunakan target berikut: (a) 85 %anak usia satu tahun diimunisasi campak padatahun 2008 dan 95 % pada tahun 2014 dan (b)penurunan proporsi bayi berat lahir rendah padatahun 2008 dari 2,2 % menjadi 1 % pada tahun2014.Selain itu, sejumlah peraturan tentang isuisuibu dan anak telah disahkan sehinggamemungkinkan pemenuhan hak-hak mereka.Peraturan-peraturan ini adalah:- Peraturan Daerah (Perda) No. 5 / 2004, yangmenyatakan bahwa tidak akan dikenakanbiaya untuk pembuatan akte kelahiran bagisemua anak dalam kelompok usia 0-18 tahundalam rangka mendorong masyarakat untukmendaftarkan kelahiran;- Peraturan Daerah No. 4 / 2009 tentangadministrasi kependudukan dan pencatatansipil, yang menyatakan bahwa setiap warga31 Forum SKPD adalah serangkaian perencanaan pertemuan yang diadakan di tingkat kabupaten (pertemuan Musrenbang), yang biasanya dilakukan sebelumMusrenbang kabupaten. Pertemuan-pertemuan ini merupakan pertemuan-pertemuan lintas sektor yang mendiskusikan hasil Musrenbang di tingkat kecamatan.Tujuan utamanya adakah untuk mensinkronisasikan kegiatan pembangunan di tingkat kecematan dengan kegiatan-kegiatan di tingkat sektor dan untukmengidentifikasi prioritas pembangunan yang dimasukkan dalam dokumen perencanaan sektor.32 Uraian lengkap (detail) yang ditetapkan dalam rencana pembangunan kabupaten Polman yang menggambarkan sumber-sumber data sektor MDG dapatdiperoleh dari www.mdgspolman.orgPeningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia37


4Studi Kasusnegara harus bisa mendapatkan kartutanda penduduk (KTP) gratis dan akses kepelayanan sipil lainnya (seperti perkawinandan perceraian);- Peraturan Daerah No. 5 / 2009 tentangpenyampaian pendidikan gratis untukmeningkatkan partisipasi dalam PendidikanAnak Usia Dini (PAUD) di tingkat SD dan SLTPserta SLTA dan untuk menurunkan angkaputus sekolah pada tingkat-tingkat yangberbeda; dan- Peraturan Bupati (PerBup) No. 16 / 2008tentang pemberian pelayanan kesehatanmasyarakat (melalui Puskesmas) dankonsultasi medis gratis bagi keluarga miskin.Pemerintah Kabupaten Polman juga telahmembuat komitmen untuk mendanaipengembangan proses ASIA pada tahun 2010dan kegiatan-kegiatan yang direkomendasikanoleh proyek pemantauan MDG, seperti survaiMDG dan pengumpulan data sektoral, dengananggaran pemerintah daerah (APBD) padatahun 2010.Meskipun ASIA dijalankan sebagai programpercontohan di Kabupaten Polman sampai 2009,tetapi seperti disebutkan sebelumnya, prosestersebut telah membantu mengidentifikasibeberapa program untuk diimplementasikanpada tahun 2010. Salah satu program tersebutadalah Program Peningkatan Gizi Masyarakat,yang dimaksudkan untuk memberikansuplemen makanan dan vitamin kepada balitayang menderita Kekurangan Energi Protein(KEP), dan ibu hamil yang menderita KekuranganEnergi Kronis (KEK) di kabupaten tersebut.3. Pemantauan dan evaluasiKegiatan-kegiatan pemantauan dan evaluasikhusus belum dilakukan di kabupaten tersebut.Akan tetapi, untuk membantu pemantauan danevaluasi, telah dilakukan pembaruan data MDGsektoral setiap tahun. Pembaruan data ini akanmembantu mengevaluasi kinerja Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) sebagai dasar untukmerumuskan berbagai program dan kegiatan.4. Masukan untuk proses perencanaanBerdasarkan UU No. 25 / 2004, penyusunandokumen perencanaan di tingkat kabupatenterdiri dari beberapa tahap, salah satunya adalahMusrenbang, yaitu musyawarah masyarakattentang perencanaan pembangunan. ProsesMusrenbang dimulai dari tingkat desa,kecamatan dan kabupaten. Musrenbangdilakukan secara partisipatif dengan melibatkanseluruh stakeholder pembangunan, termasukasosiasi profesi, akademisi, LSM, tokohmasyarakat dan agama, serta komunitas usaha.Melalui pelibatan berbagai pihak, stakeholderdapat menyatakan aspirasi dan pendapatmereka dalam proses perumusan rencanapembangunan sehingga program-programyang dikembangkan dan dilaksanakan dengananggaran yang dialokasikan di daerah merekaakan menangani persoalan-persoalan dan isuisumereka yang unik.Proses ASIA tidak bertujuan untuk menciptakanmekanisme perencanaan kabupaten,tetapi didesain untuk memperkuat prosesperencanaan kabupaten agar proses tersebutlebih berbasis bukti dan partisipatif, danuntuk mendorong pembelajaran sosial. Prosesini memperkuat penetapan target melaluipenekanan pada kelompok paling rentan,pengembangan kapasitas pemegang hak sertapengemban tugas, dan peningkatan koordinasi,kerjasama dan kemitraan antara pemerintah,stakeholder lainnya, masyarakat, dan keluargadalam memecahkan persoalan-persoalanmereka sendiri.Proses ASIA akan dilanjutkan pada tahun 2010melalui integrasi ke dalam proses perencanaan2010. Hasil ASIA kemudian dapat menjadimasukan dalam penyusunan Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) 2011 danpelaksanaan penganggarannya.38


4.3 Implementasi CLAPP-GPI di 16 kabupatendi Kawasan Timur IndonesiaSeperti djelaskan sebelumnya, CLAPP-GPImerupakan pendekatan yang digunakan untukmeningkatkan kapasitas masyarakat dalammelakukan penilaian atau analisa tentangkebutuhan mereka dan untuk menetapkanprioritas kegiatan pembangunan. Proses CLAPPmemastikan keterlibatan seluruh pihak, tanpamemandang jenis kelamin dan kelas sosial(laki-laki dan perempuan, masyarakat miskindan kelompok elit) untuk memainkan perandalam perumusan rencana pembangunan desa.Ketika menggunakan pendekatan CLAPP, agardapat melibatkan seluruh lapisan masyarakatsecara maksimal, maka fasilitasi proses tersebutmenggunakan seperangkat alat pengkajian(review) untuk mengevaluasi situasi danmengembangkan rencana yang paling tepatdalam upaya untuk menentukan prioritasprioritasmereka. Proses ini digunakan di 16kabupaten di Kawasan Timur Indonesia (lihatbab sebelumnya untuk informasi lebih lanjut).Penggunaan inklusivitas gender dan sosialdalam pendekatan CLAPP tidak hanya dalamkonteks partisipasi kelompok perempuan dankelompok marginal dalam kegiatan, tetapijuga untuk memastikan bahwa mereka akandapat menyuarakan aspirasi mereka, aktifterlibat dalam proses pengambilan keputusan,dan mampu menentukan prioritas kegiatanpembangunan, serta memberikan manfaat bagikelompok mereka masing-masing. Contoh tigaalat penting dalam proses CLAPP-GPI dijelaskanpada bab ini – penentuan tingkat kesejahteraanmasyarakat, diskusi kelompok terarah (FGD),dan Musrenbangdes – yang menggunakancontoh-contoh umum dari 16 kabupaten dimana proses tersebut diimplementasikan.Penentuan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat‘Penentuan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat’merupakan latihan penting dalam proses CLAPP-GPI yang bertujuan untuk mengidentifikasimasyarakat miskin, yang kemudian dapatdilibatkan dalam proses ini. Penentuan tingkatkesejahteraan tersebut merupakan serangkaianlangkah yang menjadi bagian dari pemetaandesa yang dijelaskan pada bab sebelumnya.Di bawah ini disajikan langkah-langkah yangharus dilakukan dalam mengkaji tingkat-tingkatkesejahteraan, dengan sejumlah contoh.1. Mengidentifikasi indicator/aspek yangberpengaruh terhadap kesejahteraanpenduduk: Dari pengalaman yang telah lalu,secara umum indikator:1.1 Kondisi rumah1.2 Pekerjaan1.3 Kepemilikan lahan, kendaraandan ternak1.4 Pendidikan1.5 Kesehatan (kemampuan untukberobat)1.6 Penerangan (listrik, lampu minyak)1.7 Pola Makan (berapa kali sehari, jenismakanan)1.8 Sarana Air Bersih1.9 Bahan bakar (gas, minyak keluar,kayu bakar)1.10 Sarana Rumah Tangga1.11 Pakaian1.12 Jamban KeluargaJumlah indikator yang dipilih merupakanhasil kesepakatan di antara orang-orang didesa/kelurahan (desa kota). Jumlah indikatoryang dipilih biasanya antara 12 dan 14.2. Menetapkan bobot indikator: Setelah tercapaikesepakatan tentang indikator, para wargamasyarakat menetapkan bobot untukindikator/aspek yang telah didentifikasisesuai dengan penilaian mereka. Penetapanbobot dipengaruhi oleh pemberian penilaiantertinggi (sama dengan jumlah totalindikator yang diidentifikasi) untuk indikatoryang paling berpengaruh dan dilanjutkanPeningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia39


4Studi Kasuske penilaian terendah (Penilaian 1) untukindikator yang paling tidak berpengaruh.Sebagai contoh, jika masyarakat sepakatbahwa indikator atau aspek yang palingberpengaruh pada status kemiskinanmereka adalah kepemilikan lahan (misalnya,lebih dari 90 % desa/kelurahan di KabupatenJeneponto menyatakan bahwa kepemilikanlahan sebagai indikator yang palingberpengaruh), maka kepemilikan lahan akandiberi penilaian tertinggi. Jika 12 indikatortelah dipilih maka akan ada 12 bobot, danindikator yang paling berpengaruh akandiberi bobot 12, indikator yang palingberpengaruh kedua akan diberi bobot 11,dan seterusnya sampai indikator yang palingtidak berpengaruh, yang akan diberi bobotsatu. Lihat contoh pada Tabel 9.3. Menentukan faktor-faktor pembeda untuksetiap indikator: Hal ini dimaksudkan untukmengevaluasi dan membandingkan rumahtangga. Di bawah ini adalah contoh faktorfaktoryang dapat digunakan untuk menilaikondisi sebuah rumah.Kondisi Rumah:3.1 Luas Lantai Bangunan:3.1.1 ≥ 8 m2 per orang3.1.2 < 8 m2 orang3.2 Jenis Lantai Bangunan3.2.1 Tanah3.2.2 Bambu3.2.3 Kayu murahan3.3 Jenis Dinding Rumah3.3.1 Bambu3.3.2 Rumbia3.3.3 Kayu kualitas rendah3.3.4 Batu merah tidak di plesterDengan mengamati kondisi di atas, rumahwarga dapat diberi angka atau nilai tertentu.Cara penentuan angka akan disepakatisebelumnya. Besarnya angka untuk setiapindikator/aspek adalah antara 1-6 dan dapatbervariasi tergantung pada kesepakatanyang dicapai.4. Menentukan angka untuk setiap kelompokfaktor pembeda: Untuk setiap indikator,kelompok diskusi masyarakat akan membuatdaftar tentang faktor-faktor pembeda untukmenentukan tingkat setiap indikator yangTabel 9: Bobot yang ditetapkan bagi indikator-indikator yang dipilih untuk mengidentifikasimasyarakat miskinNo. Indikator/Aspek Bobot1 Kondisi Rumah 82 Pekerjaan 113 Kepemilikan Lahan 124 Pendidikan 105 Kesehatan 96 Penerangan 77 Pola Makan 68 Sarana Air Bersih 59 Bahan Bakar 410 Sarana Rumah Tangga 111 Pakaian 212 Jamban Keluarga 340


Tabel 10: Angka-angka yang diberikan untuk sebuah rumah berdasarkan kondisinyaKondisi RumahLantai Bangunan≥ 8m2 perorangNilai4 3 2 1≥ 8m2 perorang< 8m2 perorang< 8m2 perorangJenis Lantai Kayu Murahan Bambu Tanah TanahTembok Rumah Batu tdk diplester Kayu kualt rendah Rumbia Bambudiajukan. Misalnya, angka-angka diberikansesuai dengan kesepakatan yang dicapaimengenai kondisi setiap rumah (lihat Tabel10).5. Menentukan kisaran angka untuk keluargasangat miskin, miskin, sedang, dan kaya:Angka untuk setiap keluarga dihitungdengan menjumlahkan angka-angka darisemua indikator. Selanjutnya, angka sebuahindikator diperoleh dengan mengalikanbobot yang ditetapkan untuk indikatorsebagaimana disepakati. Jika menurutkondisinya, sebuah rumah diberi angka 4dan kondisi rumah diberi bobot 8, makapenilaian rumah tersebut adalah 4 X 8 =32. Penggunaan metode yang sama untuksetiap indikator dan setiap keluarga akanmemberikan penilaian akhir. Penilaian akhirini kemudian digunakan untuk menentukanklasifikasi atau tingkat kesejahteraanmasyarakat. Lihat contoh pada Tabel 11.6. Mengelompokkan penilaian: Denganmemperhatikan nilai tertinggi dan nilaiterendah dari jumlah angka keluarga, kisaranpenilaian dibagi menjadi empat kelompok.Kelompok terendah adalah sangat miskin,diikuti dengan miskin, sedang, dan kaya.Tabel 11: Penetapan penilaian untuk keluarga menurut faktor pembedaNo. Indikator/Pembeda BobotNilai sesuaikondisiPenilaian1 Kondisi Rumah 8 4 322 Pekerjaan 11 3 333 Kepemilikan Lahan 12 1 124 Pendidikan 10 2 205 Kesehatan 9 2 186 Penerangan 7 3 217 Pola Makan 6 2 128 Sarana Air Bersih 5 2 109 Bahan Bakar 4 1 410 Sarana Rumah Tangga 1 1 111 Pakaian 2 1 212 Jamban Keluarga 3 1 3Total Penilaian 168Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia41


4Studi KasusProses pengelompokan kesejahteraan masyarakatdilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat(KPM) dengan menggunakan metode sensus,sehingga mereka harus mengunjungi rumahsetiap penduduk desa untuk mengumpulkaninformasi lengkap yang berkaitan denganindikator dan faktor pembeda setiap keluarga,termasuk informasi tentang tingkat pendidikan,pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga.Dengan informasi yang tersedia dan hasilpemetaan sosial, data ini dapat menyatakankondisi setiap keluarga.Untuk kabupaten Jeneponto, data tentangpenentuan tingkat kesejahteraan masyarakattelah selesai dan didokumentasikan dalambentuk buku dan file elektronik, sedangkanuntuk Kabupaten Bantaeng, proses tersebutmasih sedang dalam penyelesaian.Diskusi Kelompok Terarah (FGDs)Selain latihan penentuan tingkat kesejahteraandi atas, FGD merupakan alat penting yangdigunakan dalam proses CLAPP-GPI, sepertiditunjukkan pada bab sebelumnya. Sebagaigambaran tentang jumlah FGD yang diadakandan siapa yang terlibat, Lampiran 3 memberikankutipan dari sebuah laporan yang disusun olehYayasan Mitra Turatea dalam sebuah proposaluntuk CLAPP III yang akan diimplementasikandi Desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala,Kabupaten Jeneponto.MusrenbangdesAkhirnya, Musrenbangdes (Musyawarah RencanaPembangunan Desa) merupakan unsur pentinglainnya dari proses CLAPP-GPI. Diskusi-diskusiMusrenbangdes difokuskan pada pengkajianulang hasil-hasil kegiatan yang dilakukan padatahun sebelumnya dan menjelaskan berbagaikegiatan untuk tahun yang akan datang danbeberapa penyesuaian yang harus dilakukanberdasarkan hasil pengkajian ulang tersebut,dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat(KPM) yang bertindak sebagai moderator.42Hasil Musrenbang ini menjadi masukan dalamRencana Kerja Pembangunan Desa (RKPdes)untuk desa-desa tersebut. Sebagai gambaran,Lampiran 4 menyajikan RKPdes desa Bonto Jaidi Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng,yang dihasilkan dari proses penyusunanRencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMdes) yang diselenggarakan pada tahun2007.Hasil pemantauan baru-baru ini di desa BontoJai menyatakan bahwa rencana tersebuttelah direalisasikan hampir 50 persen melaluidukungan dana dari berbagai sumber, termasukProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM), APBN dan APBD, serta organisasiorganisasilain yang mendukung pembangunanperdesaan.4.4 Gorontalo: Contoh Penggunaan IndeksPembangunan ManusiaGorontalo memfokuskan pada IndeksPembangunan Manusia (IPM), sebagaiindikator dasar untuk menelusuri kemajuanpembangunan. Indikator yang ditetapkan dalamindeks ini adalah harapan hidup kelahiran;tingkat literasi orang dewasa dan rasio partisipasikasar primer, sekunder, dan tersier, dan produkdomestik bruto per kapita.Gorontalo adalah contoh tentang pelaksanaankemauan politik yang besar dalam menempatkanindikator pembangunan manusia pada pusatpengambilan kebijakan. Hal ini berasal daritekad Gubernur untuk meyakinkan bupati danwalikota serta DPRD, untuk mengadopsiIPMsebagai titik acuan utama bagi perencanaan danpenganggaran pembangunan. Sebuah NotaKesepahaman (MoU) ditandatangani pada bulanApril 2008 melalui mana gubernur, bupati danwalikota mencapai kesepakatan dasar selamaMusrenbang Propinsi 2008 untuk mengurangijumlah penduduk miskin di kabupaten, dengantarget alokasi anggaran untuk kecamatan


yang memiliki penilaian IPM lebih rendahdari IPM propinsi. Fokus IPM tercermin dalamRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) 2009 dan 2010.Meskipun fokus pada IPM secara sengajadiperkenalkan pada tahun 2009 setelahMusrenbang bulan April 2008, tetapi telahterjadi peningkatan indikator bahkansebelumnya, dengan IPM yang menunjukkankenaikan dari 64,13 pada tahun 2002 menjadi68,83 pada tahun 2007. Kenaikan ini dicapaimelalui program-program yang ada, yangsecara lengkap menangani dimensi IPMsejak tahun 2002, dan merupakan hasil daridesakan pemerintah propinsi terhadappenggunaan fokus pembangunan manusiauntuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaanprogram di bidang pendidikan, kesehatan, dankemiskinan. Akan tetapi, fokus pada IPM menjadisebuah isu lokal setelah ada pekerjaan khusustentang pembuatan Laporan PembangunanManusia di Gorontalo dan penyusunan IPM,yang telah berlangsung sejak tahun 2007. IPMtersebut kemudian didiskusikan secara jelas dipropinsi dan kabupaten sebagai alat ukur utamabagi pembangunan di Gorontalo dan akhirnyadiadopsi sebagai indikator pembangunan resmisetelah Musrenbang pada tahun 2008.Sejumlah kelompok kerja ditetapkan olehpemerintah propinsi, dengan dukungan UNDP,untuk membantu tim riset mengumpulkan dataindikator yang terdapat dalam IPM, denganfokus khusus pada data yang tidak diperolehmelalui BPS, terutama data yang biasanyadikumpulkan oleh dinas pemerintah daerah.Propinsi tersebut mulai mengumpulkan datayang diperlukan untuk menghitung indeks bagiGambar 9: Kecamatan-kecamatan yang memiliki IPM lebih rendah dari 68 di Gorontalo(arsiran warna merah muda dan biru)NCWV"UWNCYGUKPROVINSI SULAWESI TENGAHTolinggula66,6Sumalata69,970,4PopayatoKABUPATEN POHUWATO645869,4 Taluditi68,1 Randangan Patilanggo67,9LemitoMonsaDulupi68,3AnggrekAtinggola67,868,9KABUPATEN GORONTALO 68,867,863,4KwandangTalangohula65,1Mootilango65,7PaguatTelaga Biru66,6Bulango Utara65,8 KABUPATEN BOALEMO65,272,164,4Tibawa67,1PulubaloLimbotoTilamuta Wonosan69,2Mananggu67,1Limboto Barat69,571,8 Tapa69,867,8Tilongkabila66,9PaguyamanTelagaBolyohuta67,9Bongomomo 70,5Batumodo69,565,968,467,5KABUPATEN BONE BOLANGOBatudaaPaguyaman RantaBatudaa PantaiSuwawa68,5Keterangan Indeks Pembangunan ManusiaVgnwm"VqokpkKota BaratDungingi70,472,367,6Bone Pantai67,6Bone Raya67,6Bone68.1 - 7363.1 - 6858 - 63Kota Selatan 72,4Kota Timur 71,4Kota Utara 73,0Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia43


47 kecamatan semuanya pada tahun 2007 danmenyelesaikan tugas ini pada tahun 2008. BPSkemudian dikontrak untuk menghitung IPM.Setelah pengumpulan data, propinsi tersebutmemfokuskan pada 15 kecamatan yangmemiliki IPM lebih rendah, yaitu kecamatan yangmemiliki nilai indeks pembangunan manusialebih rendah dari propinsi, dengan nilai indeks68 pada tahun 2006, seperti yang ditunjukkandalam arsiran warna merah muda dan biru padaGambar 9 di bawah ini.Dalam rangka meningkatkan kinerja kecamatandengan IPM lebih rendah, pemerintah propinsitelah mengalokasikan 30 persen anggaranpropinsi untuk kecamatan-kecamatanini, sementara pada saat yang bersamaanmenyerukan kepada pemerintah kabupatenuntuk melakukan hal yang sama. Pada dasarnya,alokasi ini tidak hanya dimaksudkan untukmenangani masalah kemiskinan, tetapi jugauntuk mencakup semua indikator IPM.Keprihatinan terhadap pembangunan manusiadi Gorontalo muncul pada awal tahun 2002.Sejak saat itu, pemerintah propinsi telah bekerjaterus-menerus untuk menyesuaikan indikatorindikatorpembangunan dalam programprogramlokal. Setelah memfokuskan pada 15kecamatan yang mempunyai IPM lebih rendah,pemerintah daerah mulai melakukan internalisasipendekatan berbasis IPM, termasuk anggaranyang difokuskan pada IPM ke dalam programprogramlokal mereka. Upaya-upaya khususmeliputi internalisasi penggunaan pendekatanpembangunan manusia dan penggunaan IPMdalam perencanaan pembangunan, termasukMusrenbang, dan identifikasi, penilaian danevaluasi program-program badan-badan dipropinsi yang berkaitan dengan peningkatanIPM.Untuk mengatasi kemiskinan, programprogramkhusus peningkatan pendapatanmeliputi Program Desa Mandiri Terpadu(PDMT); program Reaksi, Aksi, dan Upaya bagiPembangunan Desa (RASUPEDE); ProgramDaerah Pengembangan Masyarakat Agropolitan(PDPM), yang secara khusus mencakup petani;dan Program Kecamatan Inovasi TerpaduMandiri (PKITM) bagi kecamatan dimana semuaprogram sektoral yang diimplementasikan dikecamatan dengan IPM rendah disesuaikandan diintegrasikan untuk mempertahankankeberhasilan implementasi program tersebut.Pada saat yang sama, pemerintah menetapkankepemilikan satu kartu dan nomor tandapenduduk bagi orang-orang miskin untukmembantu menentukan target masyarakatmiskin agar tidak terjadi duplikasi.Pemerintah juga sedang dalam prosespengenalan mekanisme keuangan mikro untukmembantu masyarakat miskin yang bekerja disektor informal dengan modal dan aset yangterbatas. Selain pemberian kredit, mekanismeini juga akan membantu mengembangkanpengetahuan mereka dalam manajemen danmeningkatkan keterampilan mereka melaluipelatihan, agar mereka dapat menggunakankredit tersebut secara efektif. Mekanisme iniakan dilaksanakan melalui kerja sama denganKadin (Kamar Dagang Indonesia). Di tingkatdaerah, pemerintah propinsi akan memberikansejumlah kecil anggaran di dinas masingmasinguntuk dapat diakses oleh masyarakatmiskin bagi kegiatan-kegiatan ekonomi skalamikro. Kredit tersebut akan diberikan denganbunga rendah, dimana pengembaliannya dapatdinegosiasikan dan didukung dengan pelatihantentang keterampilan dan manajemen.Di sektor pendidikan, di bawah progam IBERMAS(Integrasi Pemberdayaan Masyarakat BersamaMahasiswa), mahasiswa diharuskan untukterlibat dalam proyek-proyek pembangunantingkat desa, biasanya selama tiga bulan,sebagai bagian dari kurikulum mereka untukmemperoleh gelar sarjana. Selain itu, propinsi inijuga mempunyai program untuk memberikan44


easiswa kepada siswa miskin bersama denganprogram pemberian makanan tambahan ditingkat sekolah dasar. Siswa miskin diberi jatahsusu dan kacang buncis atau makanan bergizilainnya secara gratis untuk menambah makanansehari-hari mereka. Selain itu, pemerintahpropinsi sedang mengembangkan programberjudul ‘Semua Bisa Pergi ke Sekolah’, yangbertujuan untuk membantu masyarakat miskinguna memperoleh pelayanan pendidikan yanglebih baik.Pengkajian ulang dan pembaruan implementasipembangunan manusia dilakukan padapertengahan 2009 dengan mengirimkanbeberapa tim ke 15 kecamatan dengan IPM lebihrendah. Seperangkat kuesioner disusun dandigunakan untuk mewawancarai para camat dankelompok orang lainnya. Tim juga melakukanobservasi terhadap lingkungan, fasilitas sepertikondisi sekolah, Puskesmas, ketersediaan airbersih, dan sebagainya. Tim menemukan bahwatelah terjadi beberapa kemajuan di kecamatankecamatanini terhadap peningkatan indikatorindikatorpendidikan, kesehatan, dan ekonomi.Untuk mengembangkan kerja dan komitmennyaterhadap penggunaan pendekatanpembangunan manusia secara lebih lanjut,Pemerintah juga berencana untuk mengadopsimetodologi P3BM.Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia45


5Kesimpulan: Jalan Ke DepanIndonesia telah menggunakan kerangkakerangkapembangunan manusia danMDG dan memasukkan kerangka-kerangkaini dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah. Pemerintah kabupaten sedangmenggunakan alat-alat pembangunan manusia/ MDG untuk menentukan target sumberdayayang lebih baik dan penelusuran kinerjapembangunan. Publikasi ini menyajikan sebuahgambaran (snapshot) tentang beberapa upayaIndonesia dalam menerapkan konsep-konseppembangunan manusia dalam praktek yangmenggunakan MDG dan IPM. Fokus padabeberapa pendekatan yang ada - P3BM, ASIAHRBAP, dan CLAPP serta pendekatan yangdikembangkan secara lokal (home grown) diGorontalo - menggabungkan berbagai unsurparadigma pembangunan manusia dalammemenuhi tujuan peningkatan kesejahteraanmasyarakat. Meskipun pendekatan-pendekatanini mengikuti proses yang berbeda, tetapipendekatan-pendekatan tersebut memenuhitujuan yang sama, yaitu menempatkan orangorangpada pusat pembangunan. Pendekatanpendekatandi atas juga berguna dalammenjelaskan beberapa faktor kunci keberhasilanuntuk mengimplementasikan paradigmapembangunan manusia bagi perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja:Ketersediaan data terkini, relevan danberkualitas: Selain menyediakan sumbersumberyang ada, mungkin perlu menyesuaikandan melengkapi sumber-sumber ini dengansumber-sumber baru untuk memastikanbahwa data tersebut mempunyai kualitasyang baik dan frekuensi yang memadai. Halini telah dilakukan baik untuk P3BM maupunASIA HRBAP di kabupaten-kabupaten dimanaprogram-program ini telah diujicobakan. Olehkarena itu, di samping data BPS yang adatentang berbagai indikator pembangunanmanusia, data telah diperoleh dari berbagaidinas dan melalui survai primer. Pada saat yangsama, ada kebutuhan untuk memiliki pusatdatabase, mungkin di tingkat daerah, yang akanbertanggung jawab untuk memperbarui datadengan interval waktu tetap, seperti AcehInfoyang dikelola oleh Bappeda. Meskipun inisiatifinisiatiftersebut telah dilakukan, banyak inisiatiftidak terkoordinasi secara sentral. Sebagaicontoh, Bappeda memainkan peran sebagai46


sebuah pusat dalam forum koordinasi data dikabupaten-kabupaten yang telah mengadopsiP3BM. Koordinasi data secara sentral tersebutmembantu dalam memantau kemajuanberbagai indikator dan dalam mencari informasisecara cepat. Contoh ini dapat direplikasikan dikabupaten-kabupaten lain untuk memperkuatsistem data dan dapat dikoordinasikan denganinisiatif-inisiatif yang sama di tempat lain,seperti proyek pemantauan MDG, yang didanaioleh CIDA dan dipimpin oleh BPS, yang jugabertujuan untuk memperkuat sistem data ditingkat kabupaten dalam rangka membantukabupaten memantau MDG. Selain itu, perlujuga untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan inidan untuk memberi masukan tentang data yangdikumpulkan di tingkat daerah ke tingkat pusatdi mana seluruh perencanaan pembangunandan alokasi anggaran dikoordinasikan denganbaik. Di tingkat pusat, pembentukan sebuahsistem untuk menelusuri (tracking) kerentanandan dampak krisis berbasis web, yang mencakupdata pembangunan manusia dan data MDG,dapat membantu koordinasi tersebut.Kemauan dan komitmen politik yang kuat:Barangkali salah satu contoh terbaik tentangkemauan dan komitmen politik yang kuat berasaldari Propinsi Gorontalo, di mana Gubernur secarapribadi terlibat dalam meyakinkan para bupati,walikota kota dan DPRD untuk mengadopsi IPMsebagai titik acuan utama bagi perencanaandan penganggaran pembangunan. Di sisilain, kabupaten yang telah mengadopsi P3BMmemberikan pelatihan tentang pemahamanalat-alat P3BM kepada DPRD, sehinggamendorong komitmen politik. Oleh karena itu,program-program pelatihan tidak terbatas padapara teknokrat di tingkat kabupaten, kecamatan,atau propinsi, tetapi diperluas kepada parawakil-wakil rakyat yang dapat mempengaruhikebijakan. Praktek ini perlu diadopsi untuksemua, dimana pemerintah pusat memainkanperan penting dalam membimbing propinsi dankabupaten lain ke arah ini secara terkoordinasi.Kapasitas daerah untuk menanganipengumpulan dan analisa data, perencanaandan penganggaran, serta pemantauan danrespon: Sebelum memulai program yangmanapun - apakah P3BM, CLAPP, atau ASIAHRBAP – stakeholder terkait diberi pelatihantentang alat-alat berbeda yang diperlukan untukmeningkatkan kapasitas ini. Seperti disebutkandi atas, pelatihan P3BM juga telah diperluasuntuk DPRD sehingga mereka dapat memahamialat-alat yang digunakan. Praktek ini juga dapatdigunakan untuk program-program yang lain.Memberdayakan masyarakat dan memastikanpartisipasi lokal: Salah satu tema utama P3BMadalah mengemukakan fakta-fakta kinerjakabupaten atau kecamatan dengan menyajikanfakta-fakta ini dengan cara yang rapi, melaluipenggunaan kartu penilaian dan peta kemiskinanyang dapat dipahami oleh semua orang.Alat-alat ini digunakan untuk meningkatkankesadaran masyarakat lokal dan mendorongpara pengambil kebijakan dalam aspek-aspekseperti realokasi anggaran secara efisien untuksektor dan kecamatan yang berbeda. Di sisilain, ASIA HRBAP dan CLAPP dipusatkan padapelibatan masyarakat dari tingkat desa dalammengidentifikasi isu-isu dan secara bersamaanmerumuskan rencana aksi. Ketiga pendekatan inimenggambarkan unsur penting pemberdayaanyang ditetapkan dalam paradigmapembangunan manusia dan menekankanpentingnya penggunaan Musrenbang sebagaiforum untuk mengimplementasikan konsep ini.Diskusi pada Musrenbang yang menggunakanalat-alat P3BM telah membantu merealokasikananggaran untuk sektor-sektor yang tertinggaldalam mencapai MDG di KabupatenWakatobi. Sebagai bagian dari proses CLAPP,di desa Bonto Jai di kabupaten Bantaeng, 50persen dari rencana yang didiskusikan padaMusrenbangdes yang dimasukkan dalamRPJMdes direalisasikan sebelum akhir tahap limatahun. Kedua hal ini menunjukkan potensi untukmelibatkan partisipasi masyarakat dalam prosesPeningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia47


5Kesimpulan: Jalan Ke Depanperencanaan dan penganggaran, sehinggamemfokuskan pada tujuan pembangunanmanusia dari orang-orang yang bertanggungjawab terhadap pembangunan mereka sendiri.Meskipun mungkin tidak ada banyak contohseperti itu, tetapi kasus-kasus yang telahdisajikan di sini merupakan tanda-tanda yangmendorong realisasi pendekatan pembangunanmanusia dan dapat direplikasikan di propinsipropinsilain.Dalam rangka membantu masyarakatberpartisipasi dalam pengambilan keputusan,perlu dilakukan upaya-upaya khusus untukmeningkatkan kesadaran. Pendekatan daribawah ke atas (bottom-up) seperti CLAPP danASIA HRBAP, menggabungkan diskusi kelompokterarah untuk memungkinkan partisipasistakeholder yang berbeda dalam berbagaitahap proses tersebut. P3BM berbagi hasilanalisa teknis dengan masyarakat. Misalnya, diKabupaten Wakatobi, kartu penilaian MDG danpeta kemiskinan dipasang di tempat-tempatumum seperti kantor pos, Puskesmas, dan pasarinduk. Demikian juga, penyiaran Musrenbangsecara langsung di radio merupakan praktik lainyang baik.Pemerintah pusat memainkan peranan pentingdalam mempromosikan dan mengarahkanimplementasi pendekatan pembangunanmanusia dan MDG di tingkat lokal. Diberikanpedoman kebijakan untuk memperkuatimplementasi melalui evaluasi, pemantauandan pengukuran kinerja tingkat propinsi/kabupaten dan ketentuan pengawasanterhadap perbedaan metodologi-metodologiyang digunakan untuk mengimplementasikankerangka tersebut. Pengumpulan data padatingkat nasional memungkinkan perbandingankinerja pembangunan Indonesia di tingkatinternasional dan di dalam negeri antara propinsidan kabupaten. Pedoman tentang peningkataninstrumen statistik dan teknik pengumpulandata mendorong disagregasi data yang lebih48baik. Pedoman tersebut yang dibuat pada tahun2010 oleh Badan Perencanaan PembangunanNasional bertujuan untuk mempromosikandan mendukung penggunaan kerangkapembangunan manusia dan kerangka MDGdi tingkat propinsi dan kabupaten. Pedomanpedomanini akan menjadi alat-alat pentinguntuk mengarahkan pemerintah propinsi dankabupaten tentang penggunaan instrumenpembangunan manusia dan MDG bagiperencanaan, penganggaran, pemantauan, danevaluasi kinerja pembangunan.Cara ke depan dalam mempromosikanpendekatan pembangunan manusia dan MDGdi tingkat lokal adalah peningkatan dan replikasi,karena ini adalah tentang pengembangankapasitas lokal dan selanjutnya penggabunganpraktek-praktek yang muncul ini dalamproses nasional. Belakangan ini, pemerintahmengembangkan Pedoman Nasional tentangperencanaan, penganggaran dan pemantauanyang berpihak pada masyarakat miskin (P3BM)dan strategi untuk implementasi (roll-out),sosialisasi dan institusionalisasi dalam praktektata kelola daerah. Pendekatan ini meliputipelatihan para pelatih pemerintah di tingkatpusat melalui badan-badan diklat departementerkait. Badan-badan diklat ini selanjutnyaakan memberikan pelatihan kepada parapraktisi di tingkat propinsi dan kabupatensehingga praktisi-praktisi di tingkat nasionaldapat menggunakan alat-alat praktis P3BM.Pemerintah menyatakan bahwa alat-alat P3BMdapat diintegrasikan dengan mudah ke dalamproses perencanaan nasional dan strategipemerintah untuk melakukan integrasi tersebutdiarahkan pada pengembangan kapasitas lokal,sehingga secara efektif dapat mengurangiketergantungan pada dukungan eksternal.Pemerintah daerah sedang melakukan langkahlangkahuntuk menggabungkan metodologiCLAPP ke dalam sistem perencanaan danpenganggaran sesuai dengan peraturan


pemerintah tentang perencanaan pembangunanjangka menengah desa (Keputusan DepdagriNo. 66 / 2007) dan kader pembangunan danpemberdayaan desa (SK Depdagri No. 7 / 2007).Secara khusus, metodologi CLAPP sedangdigunakan untuk menyatukan upaya-upayaperencanaan dan penganggaran dari tingkatdesa ke tingkat di atasnya sesuai denganperaturan pemerintah, dan membantu sistempemerintahan menetapkan target perempuandan kelompok penting lainnya secara lebihbaik, dan diakui oleh sektor-sektor lain karenametodologi ini dapat meningkatkan prosespartisipatif termasuk dalam Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM). Pemerintahdaerah membantu pembiayaan peningkatanprogram ACCESS dan mempromosikanpembelajaran dan sharing lintas propinsitentang strategi-strategi untuk bekerja denganCSO dalam penilaian kemiskinan partisipatif danpemetaan sosio-ekonomik. Pemerintah PropinsiSulawesi Selatan telah menyediakan anggaranuntuk melakukan replikasi pendekatan berbasismasyarakat program ACCESS bagi pelatihan parakader desa dan kecamatan dalam mendukungprogram pengentasan kemiskinan propinsi,yaitu Barung Sayang.Saat ini, Departemen Dalam Negeri sedangmenyusun draft keputusan nasional tentangimplementasi ASIA di tingkat pusat dan daerah.Keputusan ini akan mengacu pada penciptaansinergi yang lebih baik antara ASIA dan inisiatifyang ada dari berbagai departemen yangterlibat dalam implementasi keputusan tersebut.Implementasi yang efektif akan memerlukanbimbingan dan kepemimpinan yang kuat dariDepartemen Dalam Negeri, khususnya dalammengkoordinasikan departemen-departementerkait, dengan memastikan sinergi denganinisiatif yang ada, dan dalam membantu untuktetap menggunakan fasilitator nasional darisetiap departemen terkait. Karena pejabatnasional sering ditugaskan kembali ke posisibaru, maka tantangan tetap ada untukDepdagri dalam mempertahankan kohortfasilitator nasional yang berpengalaman untukmemberikan pelatihan kepada fasilitatorpropinsi. Di tingkat provinsi, langkah-langkahpenting sedang dilakukan untuk mengurangipengawasan eksternal, yang memasukkan ASIAke dalam proses lokal dan mempromosikanpengelolaan bersama oleh pemerintah daerah,CSO dan perguruan tinggi. Peran fasilitatorpropinsi telah berkembang dari tugas awalmereka untuk memberikan pelatihan yangkemudian mencakup: pendokumentasianimplementasi ASIA, identifikasi berbagaitantangan dan isu; penilaian tim ASIA di tingkatkabupaten; dan penyusunan rekomendasiuntuk meningkatkan kualitas implementasidan kapasitas tim ASIA. Hal ini telah membantuuntuk mengurangi peran pengawasan eksternaldi tingkat lokal di mana tahap evaluasi danpembelajaran ditangani oleh orang-orang yangmengetahui persoalan tersebut.Dalam melihat ke depan, Indonesia jugadapat belajar dari pengalaman negaranegaralain dalam menggunakan pendekatanpembangunan manusia dan MDG. PemerintahIndia memasukan bab tentang pembangunanmanusia dalam Survai Ekonomi. India jugamemperkenalkan modul-modul pembangunanmanusia ke dalam program pelatihan PelayananSipil India dan beberapa universitas. Di Moldova,IPM dipilahkan menurut kelompok rentan danPolandia telah mengembangkan indikatorindikatortambahan untuk menekankan padaeksklusi sosial sehingga mencapai kelompokkelompokrentan.Publikasi ini bertujuan untuk mempromosikansharing pengalaman antara propinsi dankabupaten melalui pendokumentasian praktekpraktekyang baik serta penekanan faktorfaktorkunci keberhasilan. Diharapkan bahwasharing pengetahuan antara tingkat pusat dandaerah ini akan membantu mempromosikanreplikasi dan peningkatan praktek-praktekPeningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia49


yang baik untuk mempromosikan penentapantarget sumberdaya dan penelusuran kinerjapembangunan yang lebih baik. Khususnya,sebagai dorongan lima tahun terakhir terhadappencapaian target MDG pada tahun 2015,publikasi ini telah menyajikan cara-cara praktisdi mana kerangka pembangunan manusiadan MDG dapat digunakan sebagai alat-alatramah pengguna untuk meningkatkan kinerjapembangunan daerah dan mempromosikanpencapaian MDG.50


Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia51


6BibliografiNHDR 2004. `National Human Development Report 2004. The Economics of Democracy: Financinghuman development in Indonesia.’ Jakarta: BPS-Statistics, BAPPENAS, UNDP, Indonesia.Millennium Project 2006. ‘Millennium Development Goals: What They Are.’ Dapat diperoleh dari: http://www.unmillenniumproject.org/goals/index.htmUNDP 1995. The Human Development Report, 1995. New York: UNDP. Dapat diperoleh dari: http://hdr.undp.org/en/media/hdr_1995.UNDP 2002. The Millennium Development Goals and Human Development Paper presented by SakikoFukuda-Parr, Director Human Development Report Office, UNDP at the International Symposium,Tokyo, October 2002. Dapat diperoleh dari: http://hdr.undp.org/docs/mdgUNDP 2006. Social exclusion and integration in Poland: an indicators-based approach. Warsaw: UnitedNations Development Programme. Dapat diperoleh dari: http://europeandcis.undp.org/home/show/0A148E4F-F203-1EE9-B960DA52784C2DADUNDP 2007. ‘Measuring Human Development: A Primer.’ New York: United Nations DevelopmentProgramme. Dapat diperoleh dari: http://hdr.undp.org/en/media/Primer_complete.pdfUNDP 2009a. `The Missing Link. The Province and its Role in Indonesia’s Decentralisation.’ Jakarta:United Nations Development Programme. Dapat diperoleh dari: http://www.undp.or.id/pubs/docs/Policy%20Issues%20Paper%20-%20web-%20May09.pdfUNDP 2009b. ‘Insights into HDR application in India’ presented by Seetha Prabhu at the ‘HumanDevelopment Policy Seminar: The Role of Human Development in Planning and PerformanceManagement by Local Governments.’ Jakarta: 13-14 October, 2009USAID Volume 1, June 2007. Good Governance Brief: Musrenbang as a Key Driver in effectiveParticipatory Budgeting.World Bank 2007. `Spending for Development, Making the Most of Indonesia’s New Opportunities,Public Expenditure Review, 2007. Jakarta: World Bank.52


Lampiran7Lampiran 1:Daftar pembicara, moderator, dan peserta diskusi pada seminar kebijakan yang berjudul ‘Penguatan PerencanaanPembangunan dan Evaluasi Kinerja dalam Mendukung Praktek Pemerintah Daerah’, Jakarta,13-14 Oktober 2009Pembicara:Dr. Bambang Widianto, Deputi Menteri untuk Evaluasi Kinerja Pembangunan, BappenasDr. Dedi M.Masykur Riyadi, Staf Ahli Menteri untuk Revitalisasi Pertanian dan Agro-IndustriPedesaan, BappenasMr. Fadel Muhammad, Gubernur GorontaloDr. Taufik Hanafi, Direktur Bidang Pendidikan dan Agama, BappenasIr. Hugua, Bupati Wakatobi, Sulawesi TenggaraDr. Rooswiadji, Kepala Bappeda, NTBDr. Wera Damianus, MM., Wakil Bupati Sikka, NTT Mr. Aulia Sofyan, Kepala, Divisi Pengembangan& Monitoring Riset, Bappeda Propinsi, NADHikmah, Chief Executive Plane of Social Culture, Bappeda (Kabupaten Polewali Mandar, SulawesiBarat)Dr. Islahuddin. M.Ec, Wakil Dekan, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah KualaProfessor Laksono Trisnantoro, Universitas Gadja MadaMr. Andrey Ivanov, UNDP Bratislava Regional CentreMr. Jaroslav Kling, UNDP Bratislava Regional CentreDr. Seeta Prabhu, Senior Assistant Country Director, UNDP IndiaModerator:Dr. Sujana Royat, , Deputi Menteri untuk Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian KoordinatorKesejahteraan RakyatDr. Prastijono Wijojo, Deputi Kemiskinan, Tenaga Kerja dan dan UKM, BappenasDr. Max Pohan, Deputi Menteri Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, BappenasPeserta Diskusi:Dr. Fasli l Jalal, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan NasionalMr. Abdurrahman Syebubakar, UNDPDr. Anna Gueorguieva, Penanggulangan Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi, EASPR,World BankDr. Endah Murniningtyas, Direktur Penanggulangan Kemiskinan, BappenasDr. Meuthia Ganie-Rochman, Sosiolog Politik, University of IndonesiaMr. Arizal Ahzaf, Deputy Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS)Ms. Jessica Ludwig, Ahli PemerintahanDr. Taufik Hanafi, Direktur Bidang Pendidikan dan Agama, BappenasMr. Rizal Malik, Head, Democratic Governance Unit, UNDPPeningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia53


7AppendicesLampiran 2: Indikator-indikator dalam Indeks Eksklusi Sosial yang digunakan di PolandiaPolandia: Indeks Eksklusi SosialEkslusi dari Pasar Kerja• A.1 Pengangguran:– A.1.1 Angka pengangguran– A.1.2 Angka pengangguran jangka panjang– A.1.3 Intensitas pengangguran jangka panjang– A.1.4 Angka pengangguran jangka sangat panjang– A.1.5 Intensitas orang-orang yang hidup dalam rumah tangga tidak bekerja– A.1.6 Intensitas orang-orang dengan waktu kerja singkat– A.1.7 Arus dari pengangguran ke pekerjaan– A.1.8 Arus dari pengangguran ke ketidakaktifan ekonomi– A.1.9 9 Intensitas pekerjaan paruh waktu• A.2 Ketidakaktifan pekerjaan:– A.2.1 Aktivitas pekerjaan• A.3 Eksklusi karena diskriminasi:– A.3.1 Intensitas pengangguran di antara ibu-ibu single– A.3.2 Intensitas perempuan pencari kerja• A.4 Eksklusi karena tingkat pendidikan rendah atau tidak ada pengalaman profesional:– A.4.1 Intensitas non-pekerja di antara alumi baru– A.4.2 Intensitas non-pekerja di antara alumni lama– A.4.3 Intensitas non-pekerja dengan tingkat pendidikan rendah– A.4.4 Intensitas pengangguran pada orang-orang dengan tingkat pendidikan rendah– A.4.5 Arus dari pengangguran ke pengangguran untuk orang-orang dengan pencapaianpendidikan rendah– A.4.6 Arus dari pengangguran ke ketidakaktifan untuk orang-orang dengan pencapaianpendidikan rendah• A.5 Eksklusi karena cacat:– A.5.1 Intensitas pengangguran di antara orang-orang cacatEksklusi dari konsumsi barang dan jasa• B.1 Kemiskinan finansial:– B.1.1 Angka kemiskinan relatif– B.1.2 Angka kemiskinan absolut– B.1.3 Kesenjangan kemiskinan relatif– B.1.4 Kesenjangan kemiskinan absolut54


• B.2 Kemiskinan materi:– B.2.1 Intensitas ketiadaan kulkas– B.2.2 Intensitas ketiadaan alat masak– B.2.3 Intensitas ketiadaan mesin cuci otomatis• B.3 Kekurangan peralatan apartemen:– B.3.1 Intensitas ketiadaan fasilitas– B.3.2 Intensitas ketiadaan kamar mandi– B.3.3 Intensitas ketiadaan air mengalir– B.3.4 Intensitas ketiadaan alat pemanas sentral• B.4 Kekurangan akses ke pelayanan kesehatan– B.4.1 Intensitas permintaan berhenti dari perawatan gigi– B.4.2 Intensitas permintaan berhenti dari kunjungan medis– B.4.3 Intensitas permintaan berhenti dari pemeriksaan medis– B.4.4 Intensitas permintaan berhenti dari perawatan rehabilitasi• B.5 Kekurangan akses ke pelayanan waktu luang dan budaya:– B.5.1 IIntensitas permintaan berhenti dari perjalanan di antara orang-orang dewasa– B.5.2 Intensitas permintaan berhenti dari perjalanan di antara anak-anak– B.5.3 Intensitas permintaan berhenti dari teater, opera, operet– B.5.4 Intensitas permintaan berhenti dari pembelian buku– B.5.5 IIntensitas permintaan berhenti dari pembelian pers (koran, majalah)• B.6 Kekurangan akses ke komunikasi dan pelayanan komunikasi sosial:– B.6.1 Intensitas rumah tangga yang tidak punya saluran telpon rumah– B.6.2 Intensitas rumah tangga yang tidak punya telpon genggam– B.6.3 3 Intensitas rumah tangga yang tidak punya komputer– B.6.4 Intensitas rumah tangga yang tidak punya koneksi internet– B.6.5 Intensitas rumah tangga yang tidak punya mobilPeningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia55


7AppendicesLampiran3: Tema-tema dalam Diskusi Kelompok Terarah (FGD) sebagai bagian dari proses CLAPPTanggalKegiatanProses penjajakan16-05-05 KlasifikasiKesejahteraanPelaku KegiatanMiskin Kaya CampuranP L Jml P L Jml P L JmlPokok-pokok Hasil6 18 24 2 7 9 3 5 8 - Kategori kesejahteraan masyarakat desa (kaya,sedang dan miskin) menurut kriteria/ukuranmasyarakat setempat- Proporsi masing-masing kategori tingkatkesejahteraan yang ada18-05-05 Pemetaan sosial 13 20 33 10 15 25 8 13 21 - Asal usul desa berbagai perkembangan/perubahany ang terjadi terhadap kehidupan masyarakatamiskin dan perempuan- Perubahan sukses maupun gagalnya masyarakatdalam menghadapi keadaan.19-05-05 Alur sejarah 3 3 6 1 3 4 - Batas-batas wilayah dan sebaran rumah(pemukiman) penduduk berdasarkan kategoritingkat kesejahteraan.- Kondisi umum masyarakat miskin dan perempuanserta akses dan control terhadap sarana umum dansumber daya yang ada23-05-05 Tanggakegiatan19 22 41 6 5 11 5 3 8 - Tahapan kegiatan dan perempuan dan laki-lakidalam suatu kegiatan- Jenis kegiatan yang membutuhkan keterampilandan tidak, dan siapa yang melakukannya(perempuan, laki-laki, miskin, kaya)- Jenis kegiatan yang diupah, siapa penerima upahdan berapa besarnya.- Durasi yang berkaitan dengan kegiatan yangdilakukan.24-05-05 Kontribusi 8 30 38 7 8 15 4 4 8 - Kontribusi masyarakat (kaya, sedang dan miskin)dalam suatu program- Bentuk kontribusi (uang, material, tenaga, dantempat/lokasi) sistem pengawasan, keterlibatanmasyarakat (laki-laki, perempuan, miskin, kaya)dalam pengawasan.25-05-05 Kajian matapencaharianutama26-05-05 Sumber matapencaharian27-05-05 Kalender kerjaharian29-05-05 Kalendermusim01-06-05 Analisapenyebabkemiskinan6 18 24 5 5 10 5 5 10 - Sumber mata pencaharian utama dan sampinganmasyarakay pada semua kategori tingkatkesejahteraan (kaya dan miskin), dan proporsinyamasing-masing- Resiko keluarga yang potensial mengancamkeberlanjutan mata pencaharian kaya dan miskin13 10 23 5 6 11 - Secara rinci berbagai aspek dan masalah dalammata pencaharian atau sumber kehisupanmasyarakat6 7 13 - Pembagian kerja dalam suatu rumah tangga (lakilakidan perempuan)- Pembagian waktu untuk kerja produktif(memberikan penghasilan) dan domestic olehanggota keluarga dalam sehari.7 27 34 3 5 8 3 3 6 - Keadaan dan pola kegiatan masyarakat- Pola manfaat waktu masyarakat, pada saatmasyarakat sibuk dan mempunyai waktu luangdlam setahun- Masalah-maslah yang terjadi dalampenyelenggaraan kegiatan-kegiatan masyarakatserta upaya penanganannya.12 20 32 6 4 10 - Factor-faktor yang menjadi penyebab pokokkemiskinan masyarakat dan hubungan sebab akibat- Kesadaran kritis masyarakat tingkat penyebabkemiskinan yang mereka alami.03-06-05 Matriks ranking 20 30 50 8 17 25 - Merangking dan memprioritaskan pada kebutuhanyang paling utama dan mendesak untuk dilakukan.56


TanggalPlanning processKegiatan3-07-05 Sosialisasi awalperencanaanMiskinPelaku KegiatanKaya CampuranPokok-pokok HasilP L Jml P L Jml P L Jml7 11 18 2 4 6 5 7 12 Gambaran umum ttg tahapan perencanaan/siklus4-07-05 Review APKdan pohontujuan6 10 16 5 5 10 5 5 10 Menyempurnakan pohon masalah dan perubahanyang terjadi6-07-05 Pemaparankondisi saat ini6 9 15 2 3 5 4 5 9 Gambaran situasi saat ini6-07-05 Pemaparankondisi 5 tahunke depan6 12 18 2 3 5 3 3 9 Gambaran harapan 5 tahun kedepan7-07-05 Merumuskanvisi dan misi7 12 19 2 3 5 4 6 10 Adanya visi dan misi desa disertai indikatornya.11-07-05 Identifikasi hasildan kegiatanprogram10 5 15 5 4 9 8 3 11 Teridentifikasinya hasil kegiatan yang akandilakukan serta cara dan bantuan yang diperlukan14-07-05 Masukkan keMPP4 10 8 2 3 5 2 3 5 Teridentifikasinya perencanaan program sampai 5tahun ke depan16-07-05 MenyusunMRKO3 5 8 2 4 6 Tersusunnya langkah-langkah kegiatan, kelompoksasaran, jadwal p[elaksanaan dan siapa yang akanberkontribusi18-07-05 Menyusunrencanakeberlanjut an4 6 10 2 6 8 Teridentifikasinya rencana kegiatan pasca proyekagar tetap berkesinambungan.20-07-05 Menyusunrencana monev4 8 12 1 2 3 Tersusunnya rancangan monev, metode yangdigunakan, siapa yang terlibat dan bagaimanakeberhasilan dapat diukur28-07-05 PenyusunanRAB3 5 8 2 3 5 Rincian anggaran biaya dan siapa yang akanberkontribusi01-08-05 Plenokesepakatanmasyarakat7 19 26 3 5 8 4 12 16 - Pemaparan seluruh hasil-hasil perencanaan- Pembubaran tim perencana dan pembentukantim implementasiPeningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia57


7AppendicesLampiran 4: Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPdes) Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissau, Kabupaten Bantaeng,Sulawesi SelatanKesehatanKegiatanUtama- PenyuluhanKesehatanmasyarakatdanLingkungan- Pengadaanjambangkeluarga- PengadaantempatpembuangansampahIssuStrategisBagaimanmewujudkanpelayanankesehatanyangmemadaibagimasyarkatdanmenerapkanpola hidupsehat.TujuanStrategisTerciptanyamasyarakatyang sehat,bersih danterpenuhinyakebutuhankesehatanmasyarakatIndikator 5Tahunan......rumahtangga didesa bonto jaitelah memilikijambangkeluarga,tempatsampah,SPAL,pada tahun2012Target Tahunan2008 2009 2010 2011 2012Kesehatanlingkungandanmasyarakatdapatterpelihara…..KK telahmemilikijambangkeluarga….KK rumahtangga telahmemilikitempatsampahKesehatanlingkungandanmasyarakatdapatterpelihara…..KK Rumahtangga telahmemilikijambangkeluarga….KK rumahtangga telahmemilikitempatsampahKesehatanlingkungandanmasyarakatdapatterpelihara…..KK rumahtangga telahmemilikijambangkeluarga….KK rumahtangga telahmemilikitempatsampahKesehatanlingkungandanmasyarakatdapatterpeliharaKesehatanlingkungandanmasyarakatdapatterpelihara- -- -- Pengadaansaluranpembuanganair limbah(SPAL)……KK telahmemiliksaluranpembuanganLimbah(SPAL)……KK telahmemiliksaluranpembuanganLimbah (SPAL)……KK telahmemiliksaluranpembuanganLimbah(SPAL)- -- Pengadaanpolindes- Pengadaanpos obatdesa yangmenyediakanobat generic- Penyediaanbidang desa• Pada tahun2012Masyarakatdesa bontojai denganmudahmendapatkanpelayanankesehatandi tandaidenganadanyapolindes,POD, dan satuorang bidangdesa sertapemberiankartu jps danaskes kinsecara merataTersedia1 BuahPolindes - - - ---Tersedia 1unitPos Obatdesa yangmenyediakanobat-obatangeneric- - -Telah tersedia1 orang bidandesa - - -- Pengadaanakseskin-Semuamasyarakatmiskinyang belummendapatkanaskeskinsudahmemperolehaskeskin- - -58


KegiatanUtamaIssuStrategisTujuanStrategisIndikator 5TahunanTarget Tahunan2008 2009 2010 2011 2012- Pengadaandrainase- PembangunanMCK 10 unit• Pada tahun2012 telahada drainase,MCK, sumurbor, tanggulpantai,tanggulsungai, sertaperpipaan airbersih di desabonto jai.terbangundrainasevolume 236meter didusun Tino-Tersedia 5unit MCK didusun tino danmattoanging- - - -Tersedia 5unit MCK didusun tino danmattoangingPemeliharaanSaranaMCK secaraberkelanjutanPemeliharaanSaranaMCK secaraberkelanjutan- Pembuatantanggul pantai2 Km-Terbanguntangguldipinggirpantai volume2 Km gunamenhindaripengikisan danpengrusakanlahanpemukimanPerbaikandanPemeliharaantanggul-- PenyuluhanKesehatanmasyarakatdanLingkungan-Terbanguntangguldipinggir sungaivolume 1000meter gunamenhindaripengikisan danpengrusakanlahan pertanianPenambahanpembangunantanggulsepanjang 500meterPerbaikandanPemeliharaantanggul-- PenyuluhanKesehatanmasyarakatdanLingkungan- - -Tersediahsumur Bor didesa bontojaiPerawatandanpemeliharaansarana secaraberkelanjutan- PenyuluhanKesehatanmasyarakatdanLingkunganPerbaikansaranaperpipaanTelah adapenambahanvolume airbersih, sehinggamasyarakatsudah dapatmengaksesdengan mudah.- - -- PenyuluhanKesehatanmasyarakatdanLingkungan• Pada tahun2012 di desaBonto jai telahada peraturandesa yangmengaturtentangkesehatanlingkunganLembagadesa sepertiBPD, LPM danaparat desasudah daparmembuataPeraturandesa.- - - -- PenyuluhanKesehatanmasyarakatdanLingkungan-Telahdiberlakukanperaturan desayang mengaturtentang polahidup sehat danpemeliharaanlingkunganyang bersih- - -Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia59


7AppendicesKamtibmas:KegiatanUtama• Pembentukanmajelis Ta’limIssuStrategisBagaimanamenciptakanStabilitaskehidupanmasyarakattagar etapkondusipTujuanStrategisTerciptanyasuasanahidup rukun,aman, dalamkehidupanbermasyarkatIndikator 5TahunanMulai tahun2008 hingga2012 telahtersedia majelista’lim padasetiap mesjiddan tamanpendidikanAl’quranyang aktifmemberikankajiankeagamaanTarget Tahunan2008 2009 2010 2011 2012Telahterbentukmajelis ta’limdisetiapmasjidKegitan diMajelis ta’limtetap berjalanKegitan diMajelis ta’limtetap berjalanKegitan diMajelis ta’limtetap berjalanKegitandi Majelista’lim tetapberjalan• Pemberdayaanbagi PembinatamanPendidikanAl’quran (TPA)Minimal 3orang tenagaPembinaTPA dapatdiberdayakanMinimal3 tenagaPembina TPAMendapatkaninsentif daridinas terkaitTPA berjalandengankegiatantambahanseperti kajiankagamaan,dan latihanmenulisAl’quranTPA berjalandengankegiatantambahanseperti kajiankagamaan,dan latihanmenulisAl’quranTPA berjalandengankegiatantambahanseperti kajiankagamaan,dan latihanmenulisAl’quran• PengadaanAl’quran danBuku bacaankeagamaanlainnya-Telah tersediaKitab suciAl’quran danbuku bacaanreligi di setiapTPA- - -• Pangadaanpos RondaMulai tahun2009 hinggatahun 2012masyarakatdesa bontoJai telah amandari gangguanpencurian,Miras, dangangguansocial lainnyaTelah tersediaMinimal 3 unitpos ronda sisetiap dusun- - - -• PengaktipanrondaKegiatanrondasudah mulaidiaktifkanKegiatanronda tetapberjalanKegiatanronda tetapberjalanKegiatanronda tetapberjalanKegiatanronda tetapberjalan• Pembentukandanpembinaankadarkum• PenyuluhanHukum bagipemuda danmasyarkatTelahterbentukKelompokmasyarakatyang sqadarhukum(kadarkum)-Kadarkumdapat berjalandengankonsepkelembagaanyang matangMinimal duakali telahdiadakanPenyuluhansadar hukumkepadamasyarakatdan pemuda.Kadarkumtetapberjalan danberkontribusiterhadapkeamanandanketertibandesa BontoJai- -- - -60


Pendidikan:Kegiatan Utama• PembentukankeaksaraanFungsional (KF)• Kursus menjahitdan menyulangIssuStrategisBagaimanameningkatkansumberdayamanusiamelaluiPeningkatankualitas danKualifikasipendidikanTujuanStrategisMeningkatnyaSumberdayaManusiaMasyarkatdesa bontojai melaluiPendidikanFormal danNon formalIndikator 5Tahunan• 237 jiwa atau18% buta hurufsudah dapatbaca tulisdengan baikpada tahun2012• Pada tahun2012 minimal20 orangperempuanmiskin Bonto jaisudah Memilikikecakapanhidup sepertimenjahit danmenyulangTarget Tahunan2008 2009 2010 2011 201250 jiwa Butahuruf di desaBonto Jaisudah bisaMembacadan menulisdengan baikSekitar50 OrangmasyarakatBonto Jaimempunyaiketerampilanmenjahit danmenyulang50 jiwa Butahuruf di desaBonto Jaisudah bisaMembacadan menulisdengan baikSekitar50 OrangmasyarakatBonto Jaimempunyaiketerampilanmenjahit danmenyulang50 jiwa Butahuruf di desaBonto Jaisudah bisaMembacadan menulisdengan baikSekitar50 OrangmasyarakatBonto Jaimempunyaiketerampilanmenjahit danmenyulang50 jiwa Butahuruf di desaBonto Jaisudah bisaMembacadan menulisdengan baikSekitar50 OrangmasyarakatBonto Jaimempunyaiketerampilanmenjahit danmenyulang37 jiwa Butahuruf di desaBonto Jaisudah bisaMembacadan menulisdengan baikSekitar50 OrangmasyarakatBonto Jaimempunyaiketerampilanmenjahit danmenyulang• PengadaanKelompokBelajar PaketA, Paket B, danpaket C• Pada tahun2012 semuaanak putusSekolah sudahbersekolahTelahterbentuk 1kelompokbelajarPaket A- Telahterbentuk 1kelompokbelajarPaket CTelahterbentuk 1kelompokbelajarPaket B-• Pemberianbeasiswaberupa pakaianseragam, SPP,dan Buku tulis• Pada tahun2012 semuaanak tamatanSD di desabonto Jai sudahmelanjutkanPendidikankejenjang yanglebih tinggi30 % anaktamatan SDyang berasaldari keluargamiskin dapatmelanjutkanpendidikankejenjangyang lebihtinggimelaluibantuanbeasiswaberupapakaianseragam, SPP,dan bukutulis30 % anaktamatan SDyang berasaldari keluargamiskin dapatmelanjutkanpendidikankejenjangyang lebihtinggimelaluibantuanbeasiswaberupapakaianseragam,SPP, danbuku tulis40 % anaktamatan SDyang berasaldari keluargamiskin dapatmelanjutkanpendidikankejenjangyang lebihtinggimelaluibantuanbeasiswaberupapakaianseragam,SPP, danbuku tulis• Pemberdayaantenagapengajar PAUD• Pada tahun2012 TK atauPAUD telahmemilikiKurikulum,ATK dan guruyang terampilserta 4 unit alatBermain.TelahterdapattenagapendidikPAUD yangterampilPeningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia61


7AppendicesKegiatanUtama• PengadaanKurikulumPendidikanIssuStrategisTujuanStrategisIndikator 5TahunanTarget Tahunan2008 2009 2010 2011 2012-TersediaKurikulumPendidikanyangmemadai- - -• PengadaanAlat bermainmasing-masing1 unit, ayunan,Gelas Putar,Jungkita, danLuncuran- -Telah tersedia2 unit alatbermainberupaayunan dangelas putarTelahtersedia 2unit alatbermainberupajangkitandenganluncuran-"Pertanian:KegiatanUtamaIssuStrategisTujuanStrategisIndikator 5TahunanTarget Tahunan2008 2009 2010 2011 2012• Pelatihan /Penyuluhantentang tehknikPengolahanlahan pertanianBagaimanamengoptimalkanSumberdayapertanian gunameningkatkanpendapatanmasyarakatMeningkatkanProduktifitasdan taraf hidupmasyarakatdi sektorpertanian dankelautanPada tahun2012pendapatanpetani di desaBonto Jaimeningkat30% daripendapatansebelumnyaMasyarakatsudahmengetahuitehnikpengolahanlahan pertaniandengan baik- - - -• Sekolah lapangpengendalianhama terpadu(SLPHT)Masyarakatsudah terampildalammengendalikanhama tanaman- - - -• Pelatihankewirausahaanbagi petanimiskinPetani sudahmemilikiusaha ataupenghasilansampingan• PeningkatandanpemeliharaanIrigasi TersierMulai tahun2010 hingga2012 tersediasarana irigasitersier yangpermanen didesa Bonto JaiVolume 1.500meterTelah dibangunirigasipermanentdengan volume1000 meter didusun tinoTelahterbangunirigasipermanent500 meter(lanjutanTelahterbentukkelompokpemanfaatdanPemeliharanSarana irigasi62


KegiatanUtamaIssuStrategisTujuanStrategisIndikator 5TahunanTarget Tahunan2008 2009 2010 2011 2012• Fasilitasipetani dalampenyediaansaprodiAntara tahun2010 hingga2012 telahtersedia saprodidikelompoktani di dusuntino danmatooangingKelompoktani telahmenyediakansaprodi- - -• PemberdayaanKelompok tani.Kemampuaandan ketempilankelompok tanimeningkat- - - -• Penyuluhantentang tehnikpengeringanrumput lautyang efektifPada tahun2012 sekitar30 KK petanirumput laut didesa Bonto jaisudah memilikialat pengeringrumput lautyang efektifMasyarakatpetani rumputlaut sudahterampil dalammengeringkanrumput lautyang efektif- - - -• Pengadaan alatpengeringanrumput lautyang efektif -10 KK petanirumputlaut sudahmemiliki alatpengeringrumput laut10 KK petanirumputlaut sudahmemiliki alatpengeringrumput laut20 KK petanirumputlaut sudahmemiliki alatpengeringrumput laut-• Pelatihanpembuatanjagung cipsPada tahun2012 di desaBonto Jaitelah terdapatkelompokusahapembuatanjagung chipsMasyarakatdesa Bonto jaisudah dapatmengolahjagung daribahan bakumenjadi bahanJadi (JagungChips)- - - -• Studi Banding-Pengrajinjagungchip sudahmelalukanperbandingandengandaerah lainyang telahlebih dulu- - -Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah: Alat-alat Praktis dari Indonesia63


7AppendicesEkonomi:KegiatanUtama1. Pelatihanpembuatankendi-kendisirup, dandodolIssuStrategisBagaimanaMeningkatkanketerampilanmasyarakatdi bidangpengelolaanindustriRumput Laut,dan NiagaTujuanStrategisMeningkatnyaketerampilanmasyarakatdalampengelolaanindustrirumput lautIndikator 5TahunanPada tahun2012, 30 KKmasyarakatdesa BontoJai khususnyaperempuansudah terampildalammengelolaindustri kecilTarget Tahunan2008 2009 2010 2011 2012Petanirumput lautsudah dapatmengolahrumputnlautdari bahanbakumenjadikendi-kendi,surup, dandodol- - - -2. Pembentukankelompokusahabersama-Telahterbentuk 1kelompokusahabersama1 Kelompokusahabersama telahberjalanTerbentuk 1KelompoktambahanKUB2 kelompokusahaBersamatelahberjalan. Danbergerak dibidang usahaindustrirumput laut3. Pengadaanbantuanpermodalanbagimasyarakatpengusaharumput laut- -1 kelompokusahabersama telahmendapatkanbantuanmodal usaha- -4. Pelayananinformasipemasarandanpemeliharaanbibit rumputlaut- -Masyarakatsudah mudahmengaksesinformasipemasarandan informasipemeliharaanbibit rumputlaut denganbaik- -1. PelatihantentangmanajemenusahaperdaganganTersedianyasumberdayamasyarakatdisektorperdaganganPada tahun2012 150 KK didesa Bonto Jaisudah bergerakdisektorperdagangan - -Masyarakatsudahmemahaimanajemenusahakelompokyang efektifdan efisienMasyarakatmenjalankanusaha dalambentukkemitraandanTelahberjalanusahadagangandengansystemberjaringan2. FasilitasipenyediaanModalusaha danpembinaankelompokusaha- -Masyarakatanggotakolompoksudahmendapatkanbantuuanpermodalanguna - -64

More magazines by this user
Similar magazines