TINJAUAN UMUM HUKUM HAK ASASI MANUSIA - Elsam

Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005Bahan bacaanMateri : Hukum HAM InternasionalSiapa yang Terikat oleh Hukum Hak Asasi ManusiaInternasional ?Berbeda dengan negara-negara nasional,masyarakat bangsa-bangsa tidak mempunyaibadan pembuat undang-undang yang diberikekuasaan untuk memberlakukan hukumyang secara langsung dan seragam mengikatsemua negara. (Resolusi-resolusi yangdisahkan oleh Majelis Umum PBB dianggaphanya sebagai rekomendasi, yang tidakmengikat secara hukum pada para anggotaPBB). Alih-alih, bangsa-bangsa menetapkankewajiban-kewajiban yang mengikat secarahukum diantara mereka sendiri dengan caralain, yang pada pokoknya memberipersetujuan tegas kepada suatu peraturandengan meratifikasi suatu perjanjian tertentuatau perjanjian internasional lainnya ataulewat penerimaan suatu peraturan secara luasdalam kebiasaan negara sebagai hukum adatinternasional yang mengikat.Tambahan pula, hukum internasional,termasuk hukum hak asasi manusia, terutamabisa diterapkan pada negara-negara nationketimbang pada pribadi-pribadi. Akibatnya,peraturan internasional ini pada umumnyadapat menjadi suatu sumber kewajibanhukum domestik bagi para pejabat suatunegara mengenai hak-hak domestik bagiwarga negaranya sendiri lewatdimasukkannya dengan sesuatu cara ke dalamhukum internal negara itu sendiri.Karena prinsip-prinsip ini dapatmempengaruhi kegunaan aturan tertentu darihukum hak asasi manusia internasionalkepada para pengacara atau orang-orang lainyang memperjuangkan tujuan-tujuan hakasasi manusia, suatu diskusi singkat mengenaihal itu mungkin berguna.Dalam praktek, sumber yang paling pentingdan berguna dari hukum hak asasi manusiainternasional mungkin sekali adalahperjanjian-perjanjian internasional, yangsecara jelas dan langsung menciptakankewajiban-kewajiban internasional bagi parapihak. Tetapi perjanjian bersifat mengikathanya apabila perjanjian itu berlaku danhanya berkenaan dengan negara-negara yangsecara tegas menjadi peserta daripadanya.Jadi, dalam menentukan apakah suatuperjanjian secara hukum relevan dengan suatusituasi hak asasi manusia tertentu di suatunegara tertentu, adalah penting untukmemastikan :(1) apakah perjanjian itu mengandungbahasa yang tegas yang mewajibkanpara pihak untuk menghormati hakasasi manusia tertentu yang sedangmenjadi persoalan;(2) apakah perjanjian itu berlaku, karenaperjanjian-perjanjian multilateralsecara khas tidak dapat diberlakukansampai suatu jumlah minimumtertentu dari negara-negara telahmenyerahkan ratifikasi mereka(instrumen formal yang menunjukkankemauan mereka untuk terikat);(3) apakah negara yang bersangkutandalam kenyataan telah meratifikasiperjanjian itu, karena tanda-tangansaja secara hukum mungkin tidakmengikat suatu negara terhadapkewajiban-kewajiban suatu perjanjianmultilateral; dan(4) apakah negara yang bersangkutanmengemukakan keberatan-keberatanyang secara tegas memodifikasikewajibannya terhadap perjanjianyang terkait.Sebagaimana diindikasikan, ada sejumlahperjanjian hak asasi manusia cukup besaryang berlaku, yang bersama-samamenetapkan suatu jaringan kewajiban hakasasi manusia yang tersebar luas. 8 Hampirsemua negara di dunia sekarang menjadipeserta dari Piagam PBB. Sekalipunketentuan-ketentuan hak asasi manusia dariPiagam itu dinyatakan secara luas, tampaknyasekarang diterima secara umum bahwasekurang-kurangnya penolakan kasar dansistematik terhadap hak asasi manusia yangLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM 6