11.07.2015 Views

twin tolerations - Democracy Project

twin tolerations - Democracy Project

twin tolerations - Democracy Project

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

lEdisi 004, Agustus 2011Review paperRELIGION,DEMOCRACY, AND THE“TWIN TOLERATIONS”P r o j e c ti t ai gk a a nDAlfred Stepan“Agama, Demokrasi, dan “Toleransi Kembar””Review Paper oleh Zuhairi Misrawi1


Edisi 004, Agustus 2011Review paperSumber Artikel: Alfred Stepan, “Religion,<strong>Democracy</strong>, and the “Twin Tolerations”dalam Journal of <strong>Democracy</strong> Volume 11.4(October 2000) hal. 37-57.Artikel ini membahas tentang relasiantara agama dan demokrasi, sejauh manakeduanya mampu mendorong atau justrusebaliknya, menghambat demokrasi.Alfred Stepan memberikan gambaranyang menarik perihal pengalaman negaranegaraEropa, Asia, dan Amerika Serikatsekitar relasi antara agama dan demokrasi.Agama-agama tidak secara serta-mertamenjadi penghambat bagi upaya penguatandemokrasi sejauh tumbuh pemahaman yangbenar dan konsensus terhadap toleransisebagai salah satu basis penting dalampembangunan demokrasi. Menurut Stepan,diperlukan “toleransi kembar” dalam rangkamenjamin terbentuknya demokrasi, yaitulembaga-lembaga negara harus mempunyaikebebasan dalam menentukan kebijakantanpa intervensi dari lembaga agama.Sebaliknya, lembaga agama juga mempunyaiD e m o c r a c yP e r p u s t a2


lEdisi 004, Agustus 2011Review paperkebebasan dalam menjalankan aktivitasnyatanpa intervensi dari negara, sembarimenebarkan nilai-nilai yang sejalan dengandemokrasi.P r o j e c tk a a nDi t ai gDitulis guru besar tentangpemerintahan di UniversitasColombia, ada tiga hal yang menjadifokus artikel ini: Pertama, institusidan prasyarat politik yang minimaldiperlukan dalam membangundemokrasi, termasuk di dalamnyakebutuhan dalam memastikanadanya “toleransi kembar”. Kedua,pengalaman 15 negara-negara Eropadalam membangun demokrasi,terutama kaitannya dengan eksistensiinstitusi dan prasyarat politiksebagai prasyarat demokrasi. Begitupula, pengalaman relasi agama dandemokrasi. Ketiga, sejauhmanapengaruh tradisi agama-agama,seperti Konghucu, Islam, dan KristenOrtodoks Timur dalam membangundemokrasi. Apakah agama-agama3


Edisi 004, Agustus 2011Review papertersebut merupakan hambatan bagidemokrasi atau justru sebaliknya?Robert A. Dahl dalam Polyarchymenggarisbawahi 8 hal yang harusmenjadi garansi bagi tumbuhnyainstitusi demokrasi, yaitu kebebasanuntuk membentuk dan terlibat dalamorganisasi, kebebasan berekspresi,hak memilih, kelayakan dalam jabatanpublik, hal pimpinan politik untukmendapatkan dukungan dan pilihan,mendapatkan sumber informasialternatif, pemilihan umum yangjujur dan bebas, serta institusi dalammembentuk kebijakan pemerintahanberdasarkan pemilihan dan preferensiekspresi lainnya.D e m o c r a c yMenurut Stepan, 8 hal yangdisampaikan Dahl amatlah pentingdalam membangun institusidemokrasi. Tetapi hal-hal tersebuttidaklah cukup, karena demokrasijuga memerlukan konstitusiyang menghargai yang menjaminkebebasan dan hak minoritas.Di samping itu, dalam rangkamemperkuat demokrasi jugaP e r p u s t a4


lEdisi 004, Agustus 2011Review paperdiperlukan masyarakat sipil yang kuatpula.P r o j e c ti t ai gDalam relasi antara agama,politik, dan demokrasi, Stepanmenggarisbawahi perlunya “toleransikembar”. Yaitu: institusi demokrasiyang disokong sepenuhnya olehkonstitusi dan hak asasi manusiaharus bebas dari intervensi institusikeagamaan, khususnya dalamrangka melahirkan kebijakan publik.Sebaliknya, institusi keagamaan harusmempunyai kebebasan beribadahdan mengembangkan nilai-nilaikebajikan universal, sehingga dapatmemperkuat institusi demokrasi.k a a nDPengalaman negara-negara Eropasangat menarik dalam relasi antaragereja dan demokrasi. Sejumlahnegara yang mempunyai gereja yangkuat, seperti Denmark, Finlandia,Yunani, Swedia, Inggris, Skotlandia,dan Norwegia, justru mempunyaiinstitusi demokrasi yang kuat, sertamampu menerapkan “toleransikembar” dengan baik.5


Edisi 004, Agustus 2011Review paperSedangkan negara-negara Eropayang tidak mempunyai gereja yangkuat, seperti Belanda, pemerintahlokalnya memberikan kebebasankepada institusi keagamaan untukmendirikan pendidikan swastaberdasarkan aliran keagamaan,seperti Katolik dan Calvinis. Begituhalnya di Jerman, Protestan danKatolik juga mendapatkan kebebasandalam pendidikan swasta.Negara-negara Eropa yang sangatekstrem memisahkan antaraagama dan Negara adalah Spanyoldan Perancis. Tetapi sejak tahun1958, pemerintah Perancis telahmemberikan kebebasan bagi lembagapendidikan Katolik.D e m o c r a c yP e r p u s t aPengalaman negara-negara Eropatersebut dapat menggambarkanbetapa “toleransi kembar”diberlakukan dengan sangat baik,sehingga memberikan makna barudalam relasi antara agama dan negara,terutama dalam rangka memperkuatdemokrasi.6


Edisi 004, Agustus 2011Review paperdua kekuatan masyarakat sipil yangsangat kuat mendorong demokrasi.Pengalaman Kristen Ortodoks Timurdi Yunani juga menarik diperhatikandalam memperkuat demokrasi.Relasi antara agama dan demokrasimerupakan tema yang sangat dinamis.Diperlukan sebuah penelitianyang lebih serius, terutama dalamrangka mengetahui secara serius,sejauh mana peran negara dalammembangun toleransi.Artikel ini sangat menarik, karenamembincangkan dengan sangat baiktentang urgensi sekularisme dandemokrasi. Dalam banyak analisa,sekularisme merupakan sesuatuyang signifikan dalam membangundemokrasi. Tetapi, dalam faktanyasekularisme tidak selalu dimaknaisecara hitam putih sebagai pemisahanagama dan negara. Stepan dengansangat baik menggambarkan, bahwayang dibutuhkan dalam membangundemokrasi adalah diterapkannya“toleransi kembar”, yang menjaminkebebasan bagi institusi demokrasiD e m o c r a c yP e r p u s t a8


lEdisi 004, Agustus 2011Review paperdan institusi keagamaan. Yang manakeduanya saling menyempurnakandalam membangun demokrasi.P r o j e c ti t aCatatan kritis bagi artikel ini,bahwa dalam setiap agama terdapatekstremisme yang dapat mengganggudemokrasi. Toleransi kembar tidakmudah diberlakukan, karena watakekstremisme yang menolak demokrasisecara total. Oleh sebab itu,diperlukan sebuah penelitian khususbagaimana menyikapi kelompokkelompokekstrem dalam setiapagama yang secara prinsipil menolakdemokrasi.i gk a a nD9


Edisi 004, Agustus 2011Review paper© 2011Review Paper ini diterbitkan oleh<strong>Democracy</strong> <strong>Project</strong>,Yayasan Abad Demokrasi.Jika Anda berminat mendapatkan artikel yangdireview, silakan isi form permintaan.Kode artikel: AST001D e m o c r a c yP e r p u s t a10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!