Seleksi Umum Jasa Konsultansi - LKPP

Bab V. Bentuk Dokumen Penawaran 130Berlakudidasarkan kepada hukum Republik Indonesia.1.4 Bahasa Kontrak ini dibuat dalam Bahasa Indonesia yang merupakanbahasa penentu terhadap semua hal sehubungan denganmakna atau interpretasi Kontrak.1.5 LaranganKorupsi, Kolusidan Nepotisme(KKN) sertaPenipuan(a) Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintahsesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,diatur larangan untuk:(1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untukmemberi atau menerima hadiah atau imbalanberupa apa saja atau melakukan tindakan lainnyauntuk mempengaruhi siapapun yang diketahui ataupatut dapat diduga berkaitan dengan pengadaanJasa Konsultansi ini;(2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;(3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidakbenar dokumen dan/atau keterangan lain yangdisyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaanKontrak ini.(b) Penyedia Jasa Konsultansi menjamin bahwa yangbersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan jikaPenyedia Jasa Konsultansi berbentuk Kemitraan) danSubkonsultannya (jika ada) tidak pernah dan tidak akanmelakukan tindakan yang dilarang di atas.(c) Penyedia Jasa Konsultansi yang menurut penilaian PPKterbukti melakukan larangan-larangan di atas dapatdikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagaiberikut:(1) pemutusan Kontrak; dan(2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia JasaKonsultansi; dan(3) pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua)tahun.(d) Pengenaan sanksi administrasi di atas dilaporkan olehPPK kepada:(1) pimpinan K/L/D/I ; dan(2) pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usahaPenyedia Jasa Konsultansi.(e) PPK yang terlibat dalam KKN dan Penipuan dikenakansanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Dokumen StandarSeleksi Umum Jasa Konsultansi