Seleksi Umum Jasa Konsultansi - LKPP

More documents

Recommendations

Info

Bab VIII. Bentuk Dokumen Kontrak 180STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUMSURAT PERINTAH KERJA (SPK)1. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRISPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia JasaKonsultansi seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia Jasa Konsultansibertanggung jawab penuh terhadap personilnya.2. HAK KEPEMILIKANPPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikanoleh Penyedia Jasa Konsultansi kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untukmembantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harusdikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa Konsultansi. Semua peralatantersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa Konsultansi denganpenegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.3. PEMUTUSANMenyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini denganpemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa Konsultansi.Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukankarena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa Konsultansi maka Penyedia Jasa Konsultansi berhak atas pembayaran pekerjaansecara pro rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.4. PENUGASAN PERSONILPenyedia Jasa Konsultansi tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK untukmelaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.5. PENANGGUNGANPenyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinyaterhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, prosespemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutantersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan perbuatan atau pengabaian oleh Penyedia JasaKonsultansi dan personilnya dalam pelaksanaan SPK ini.6. PERPAJAKANPenyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan olehhukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.7. HUKUM YANG BERLAKUKeabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.8. PENYELESAIAN PERSELISIHANPPK dan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semuaperselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaanini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeridalam wilayah hukum Republik Indonesia.9. AMANDEMENSPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi.10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAKPenyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihanseluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konsultansi, baik sebagai akibat peleburan(merger) atau akibat lainnya.11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISIPenyedia Jasa Konsultansi menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisiatau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa Konsultansi menyetujuibahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
Bab VIII. Bentuk Dokumen Kontrak 181Lampiran D Bentuk:Surat Jaminan Uang MukaKeteranganBentuk Surat Jaminan Uang Muka tidak perlu dilengkapi oleh para pesertaseleksi pada saat penyiapan penawaran. Hanya Pemenang Seleksi yang disyaratkanuntuk menyediakan Surat Jaminan Uang Muka jika permohonan uang muka yangbersangkutan diatur dalam Kontrak dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK).Dokumen StandarSeleksi Umum Jasa Konsultansi
Page 5 and 6:
Dokumen Prakualifikasi5Daftar IsiBA
Page 8:
Bab I. Pengumuman Prakualifikasi 10
Page 12:
Bab II. Instruksi kepada Peserta Pr
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 29 and 30:
Bab III. Lembar Data Prakualifikasi
Page 31:
Bab IV. Lembar Lingkup Pekerjaan 31
Page 35:
Bab V. Dokumen Kualifikasi 35Bab V.
Page 39 and 40:
Bab V. Dokumen Kualifikasi39Dokumen
Page 41 and 42:
Bab V. Dokumen Kualifikasi41Dokumen
Page 43 and 44:
Bab V. Dokumen Kualifikasi43D. Peng
Page 45:
Bab V. Dokumen Kualifikasi45Demikia
Page 49:
Dokumen Seleksi 49Daftar IsiBAB I.B
Page 53 and 54:
Bab I. Undangan Pemasukan Penawaran
Page 55:
Dokumen Seleksi 55Bab II. Rencana K
Page 58 and 59:
58 Bab II. Rencana Kerja dan Syarat
Page 60 and 61:
Bab II. Rencana Kerja dan Syarat (R
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 83 and 84:
Bab III. Lembar RKS (LRKS) 83Lembar
Page 85:
Bab IV. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Page 88 and 89:
BabBabIV.IV.KerangkaKerangkaAcuanAc
Page 91:
Bab V. Bentuk Dokumen Penawaran 91B
Page 95:
Bab V. Bentuk Dokumen Penawaran 95S
Page 99 and 100:
Bab V. Bentuk Dokumen Penawaran 99D
Page 101 and 102:
Bab V. Bentuk Dokumen Penawaran 101
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109:
Page 115:
Page 118 and 119:
Bab IV. Bentuk Dokumen Penawaran 11
Page 120 and 121:
Bab IV. Bentuk Dokumen Penawaran 12
Page 123:
Page 127 and 128: Bab VI. Syarat-Syarat Umum Kontrak
Page 131 and 132: Bab V. Bentuk Dokumen Penawaran 130
Page 133: Bab V. Bentuk Dokumen Penawaran 132
Page 159 and 160: Bab VII. Syarat-Syarat Khusus Kontr
Page 161 and 162: Bab VII. Syarat-Syarat Khusus Kontr
Page 163: Bab VIII. Bentuk Dokumen Kontrak 16
Page 167 and 168: Bab VIII. Bentuk Dokumen Kontrak 16
show all

Seleksi Umum Jasa Konsultansi - LKPP

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?