Seleksi Umum Jasa Konsultansi - LKPP

Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra)17diluar tanggungan K/L/D/I.4. LaranganKorupsi,Kolusi, danNepotisme(KKN) sertaPenipuan4.1 Peserta Prakualifikasi dan pihak yang terkait denganpengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etikapengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalamperaturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yangberlaku dengan menghindari dan tidak melakukantindakan-tindakan yang dilarang sebagai berikut:(a) berusaha mempengaruhi PPK, anggota Panitia,anggota ULP, atau pejabat berwenang lainnyadalam bentuk dan cara apapun, baik langsungmaupun tidak langsung untuk memenuhi keinginanPeserta Prakualifikasi yang bertentangan denganketentuan dan prosedur dalam Dokumen Pemilihan,dan/atau peraturan perundang-undangan yangberlaku;(b) melakukan persekongkolan dengan penyedia jasalain untuk mengatur Harga Penawaran di luarprosedur pelaksanaan pengadaan sehinggamengurangi/menghambat/memperkecil dan/ataumeniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan pihak lain;(c) membuat dan/atau menyampaikan dokumendan/atau keterangan lain yang tidak benar untukmemenuhi persyaratan dalam DokumenPrakualifikasi, termasuk di antaranya Non-UsahaKecil yang menyalahgunakan kesempatan dan/ataukemudahan yang diperuntukkan bagi Usaha Keciltermasuk Koperasi Kecil.4.2 Peserta Prakualifikasi yang menurut penilaian Panitiaterbukti melakukan larangan-larangan dalam Klausul 5.1IKPP dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:(a) sanksi administrasi, yaitu sanksi yang dikenakanoleh Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP yangmendahului sanksi berdasarkan peraturanperundang-undangan, berupa digugurkan dari prosesprakualifikasi atau, pembatalan kelulusanprakualifikasi dan diusulkan kepada PA/KPA untukdimasukkan kedalam daftar hitam sekurangkurangnya2 (dua) tahun, berarti tidak diperbolehkanuntuk mengikuti pengadaan selama 2 (dua) tahun diK/L/D/I; dan(b) sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan,berupa dituntut ganti rugi/digugat secara perdata,dan/atau dilaporkan untuk diproses secara pidana.Dokumen StandarSeleksi Umum Jasa Konsultansi