Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009 - Dinkes Sulsel

More documents

Recommendations

Info

Nasional merupakan landasan bagi penyelenggaraanSKN.Penyelenggaraan SKN memerlukan penerapan prinsipkoordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme yangdinamis, baik antar pelaku, antar subsistem SKN, maupundengan sistem serta subsistem lain diluar SKN.Penyelenggaraan SKN dilakukan melalui siklusperencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, sertapengawasan dan pertanggung-jawaban secara sistematis,berjenjang, transparan, akuntabel, dan berkelanjutandengan memperhatikan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun 2005-2025.Penyelenggaraan SKN dilaksanakan secara bertahapsebagai berikut:1. Penetapan SKNUntuk memperoleh kepastian hukum yang mengikatsemua pihak, SKN perlu ditetapkan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.2. Sosialisasi dan Advokasi SKNSKN perlu disosialisasikan dan diadvokasikan keseluruh pelaku pembangunan kesehatan dan seluruhpemangku kepentingan kesehatan untuk memperolehkomitmen dan dukungan dari semua pihak.Sasaran sosialisasi dan advokasi SKN adalah semuapenentu kebijakan, baik di pusat maupun daerah, baikdi sektor publik maupun di sektor swasta.3. Fasilitasi Pengembangan Kebijakan Kesehatan diDaerahDalam pembangunan kesehatan di Daerah perludikembangkan kebijakan kesehatan, seperti: RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D),80
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJM-D), Rencana Strategis Satuan Kerja PerangkatDaerah (Renstra SKPD), yang penyelenggaraannyadisesuaikan dengan kondisi, dinamika, dan masalahspesifik daerah dalam kerangka SKN.Pemerintah Pusat memfasilitasi pengembangankebijakan kesehatan di daerah, memfasilitasipengukuhannya dalam bentuk peraturan perundangundangandaerah, serta memfasilitasi sosialisasi danadvokasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan didaerah sesuai kebutuhan.Penyelenggaraan SKN dalam kaitannya denganpengembangan kebijakan kesehatan di daerah, dilakukandengan berbagai kegiatan, yaitu:1. Penyelenggaraan SKN, termasuk pengembangankebijakan di daerah diwujudkan dalam kerangkapenyelenggaraan pembangunan kesehatan, baiksecara nasional maupun dalam lingkup daerah.2. Penyelenggaraan SKN, termasuk pengembangankebijakan di daerah diselenggarakan melalui penataanulang ke enam subsistemnya secara bertahap,sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.3. Penyelenggaraan SKN, termasuk pengembangankebijakan di daerah didukung dengan penyusunankebijakan, standar, dan pedoman dalam bentukberbagai peraturan perundang-undangan.4. Penyelenggaraan SKN, termasuk pengembangankebijakan kesehatan di daerah diselenggarakan sesuaidengan asas desentralisasi yang bertanggungjawab,demokratisasi, dan good governance dalam kerangkaNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Mengingat keadaan perkembangan kesehatan diPapua yang perlu perhatian khusus, diadakan ProgramNasional Selamatkan Papua (Save Papua) di bidangkesehatan.81
Page 1 and 2:
DEPARTEMEN KESEHATAN RIJAKARTA, 200
Page 3 and 4:
DAFTAR ISIKATA PENGANTARDAFTAR ISI
Page 5 and 6:
A. LATAR BELAKANGBAB IPENDAHULUANDa
Page 7 and 8:
memadukan berbagai upaya Bangsa Ind
Page 9 and 10:
erhak atas kelangsungan hidup, tumb
Page 11 and 12:
kesehatan yang jauh disertai distri
Page 13 and 14:
2008 yang sebagian besar berasal da
Page 15 and 16:
5. Manajemen dan Informasi Kesehata
Page 17:
merupakan faktor eksternal utama ya
Page 20 and 21:
2. Pemberdayaan dan KemandirianSeti
Page 22 and 23:
dan perempuan berhak atas perlindun
Page 24 and 25:
7. Kearifan LokalPenyelenggaraan SK
Page 26 and 27:
pembangunan kesehatan, SKN perlu me
Page 28 and 29:
Pembiayaan pelayanan kesehatan masy
Page 30 and 31:
dayaan masyarakat meliputi pula upa
Page 32 and 33:
secara berhasilguna dan berdayaguna
Page 34 and 35: Upaya kesehatan diutamakan pada ber
Page 36 and 37: d. Non diskriminatifSetiap penduduk
Page 38 and 39: 1) Upaya Kesehatan PrimerUpaya Kese
Page 40 and 41: Penyelenggaraan upaya kesehatan mas
Page 42 and 43: sedangkan golongan ekonomi lainnya
Page 44 and 45: Pemerintah mengembangkan berbagai p
Page 46 and 47: terhadap penyusunan standar pelayan
Page 48 and 49: merata dan termanfaatkan secara ber
Page 50 and 51: tinggi terhadap peningkatan derajat
Page 52 and 53: . Pengalokasian DanaPengalokasi dan
Page 54 and 55: dasarnya (hak asasi) dan sebagai ma
Page 56 and 57: c. Objektif dan TransparanPembinaan
Page 58 and 59: kemampuan produksi tenaga kesehatan
Page 60 and 61: Tenaga kesehatan Warga Negara Indon
Page 62 and 63: D. SUBSISTEM SEDIAAN FARMASI, ALAT
Page 64 and 65: yang beredar memenuhi standar dan p
Page 66 and 67: Pemerintah melakukan pengendalian d
Page 68 and 69: situasi dan kondisi; 2) Melaksanaka
Page 70 and 71: pemanfaatan obat tradisional yang a
Page 72 and 73: dan kesinambungan kinerja sistem me
Page 74 and 75: penyelenggaraan kepemerintahan yang
Page 76 and 77: komitmen dengan dukungan para pemim
Page 78 and 79: e. KemandirianKemampuan masyarakat
Page 80 and 81: pengetahuan dan teknologi yang berk
Page 82 and 83: Ketersediaan sumber daya tersebut s
Page 86 and 87: Dalam rangka menyesuaikan dengan pe
Page 88 and 89: Pelaku penyelenggaraan pembangunan
Page 90 and 91: menyampaikan ke pelaku lain, maupun
Page 92 and 93: memadai guna menjamin kesinambungan
Page 94 and 95: BAB VIIPENUTUPTujuan pembangunan ke
Page 96 and 97: Gambar 1ALUR PIKIRSISTEM KESEHATAN
show all

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009 - Dinkes Sulsel

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?