Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009 - Dinkes Sulsel

More documents

Recommendations

Info

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembanganglobal, regional, nasional, dan lokal yang dinamis dancepat berubah, maka dilakukan pengendalian danpenilaian SKN sebagai berikut:1. Pengendalian dan penilaian SKN termasuk kebijakankesehatan di daerah bertujuan untuk memantau danmenilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunankesehatan berdasarkan sistem kesehatan yang ada.2. Pengendalian dan penilaian SKN termasuk kebijakankesehatan di daerah diselenggarakan secaraberjenjang dan berkelanjutan dengan menggunakantolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan, baiktingkat nasional maupun tingkat daerah.3. Pengendalian dan penilaian SKN termasuk kebijakankesehatan di daerah perlu didukung denganpengembangan sistem monitoring dan evaluasi ditingkat nasional dan daerah secara terpadu.Setiap tahun seluruh pelaku pembangunan kesehatandengan koordinasi pemerintah melakukan pengukuranpencapaian/kinerja SKN dengan beberapa indikator yangakurat dan terpercaya. Indikator kinerja SKN menjadirekomendasi untuk upaya perbaikan yang harusdidokumentasikan dan disebarluaskan. Indikator tersebutmenjadi acuan segenap pelaku pembangunan kesehatandi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sampaike tingkat desa, guna penyesuaian penyelenggaraanpembangunan kesehatan yang berbasis fakta.B. TATA PENYELENGGARAAN SKNPenyelenggaraan SKN harus memperhatikan semuaperaturan perundang-undangan yang berlaku. Dalampenyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah82
perlu memperhatikan SKN dan peraturan daerahsetempat.Secara operasional, semua peraturan perundangan yangberkaitan harus dilaksanakan secara konsisten dengantata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).Adapun unsur dari tata kelola pemerintahan yang baik,meliputi: partisipatif, berorientasi pada konsensus, efektif,efisien, inklusif, transparan, dan mengikuti kaidah hukumyang berlaku. Untuk menjaga kepentingan rakyat,penyelenggaran SKN memerlukan peran regulasi daripemerintah sesuai dengan tingkatannya (Pusat, Provinsi,Kabupaten/Kota). Tata kelola pemerintahan yang baikdisertai regulasi pada ke-enam subsistem SKN merupakanlangkah menuju kesinambungan pelaksanaan sistemkesehatan. Selain tata kelola pemerintahan yang baik,pemerintah juga harus secara konsisten dan konsekuenmengawasi kepatuhan hukum masyarakat, swasta, danorganisasi bukan pemerintah lainnya. Pelanggar peraturanharus ditindak secara tegas.C. PENYELENGGARA SKNPemerintah dan masyarakat termasuk swastabertanggungjawab atas penyelenggaraan pembangunankesehatan sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Disektor publik, SKN tidak bisa dijalankan hanya olehDepartemen Kesehatan atau Dinas yang menguruskesehatan di daerah. Penyelenggaraan SKN dapatberjalan dengan baik apabila melibatkan antara lain: sektorpendidikan, pembangunan fasilitas umum, sektorpertanian, sektor keuangan, sektor perdagangan, sektorkeamanan, sektor perikanan dan kelautan, dansebagainya.83
Page 1 and 2:
DEPARTEMEN KESEHATAN RIJAKARTA, 200
Page 3 and 4:
DAFTAR ISIKATA PENGANTARDAFTAR ISI
Page 5 and 6:
A. LATAR BELAKANGBAB IPENDAHULUANDa
Page 7 and 8:
memadukan berbagai upaya Bangsa Ind
Page 9 and 10:
erhak atas kelangsungan hidup, tumb
Page 11 and 12:
kesehatan yang jauh disertai distri
Page 13 and 14:
2008 yang sebagian besar berasal da
Page 15 and 16:
5. Manajemen dan Informasi Kesehata
Page 17:
merupakan faktor eksternal utama ya
Page 20 and 21:
2. Pemberdayaan dan KemandirianSeti
Page 22 and 23:
dan perempuan berhak atas perlindun
Page 24 and 25:
7. Kearifan LokalPenyelenggaraan SK
Page 26 and 27:
pembangunan kesehatan, SKN perlu me
Page 28 and 29:
Pembiayaan pelayanan kesehatan masy
Page 30 and 31:
dayaan masyarakat meliputi pula upa
Page 32 and 33:
secara berhasilguna dan berdayaguna
Page 34 and 35:
Upaya kesehatan diutamakan pada ber
Page 36 and 37: d. Non diskriminatifSetiap penduduk
Page 38 and 39: 1) Upaya Kesehatan PrimerUpaya Kese
Page 40 and 41: Penyelenggaraan upaya kesehatan mas
Page 42 and 43: sedangkan golongan ekonomi lainnya
Page 44 and 45: Pemerintah mengembangkan berbagai p
Page 46 and 47: terhadap penyusunan standar pelayan
Page 48 and 49: merata dan termanfaatkan secara ber
Page 50 and 51: tinggi terhadap peningkatan derajat
Page 52 and 53: . Pengalokasian DanaPengalokasi dan
Page 54 and 55: dasarnya (hak asasi) dan sebagai ma
Page 56 and 57: c. Objektif dan TransparanPembinaan
Page 58 and 59: kemampuan produksi tenaga kesehatan
Page 60 and 61: Tenaga kesehatan Warga Negara Indon
Page 62 and 63: D. SUBSISTEM SEDIAAN FARMASI, ALAT
Page 64 and 65: yang beredar memenuhi standar dan p
Page 66 and 67: Pemerintah melakukan pengendalian d
Page 68 and 69: situasi dan kondisi; 2) Melaksanaka
Page 70 and 71: pemanfaatan obat tradisional yang a
Page 72 and 73: dan kesinambungan kinerja sistem me
Page 74 and 75: penyelenggaraan kepemerintahan yang
Page 76 and 77: komitmen dengan dukungan para pemim
Page 78 and 79: e. KemandirianKemampuan masyarakat
Page 80 and 81: pengetahuan dan teknologi yang berk
Page 82 and 83: Ketersediaan sumber daya tersebut s
Page 84 and 85: Nasional merupakan landasan bagi pe
Page 88 and 89: Pelaku penyelenggaraan pembangunan
Page 90 and 91: menyampaikan ke pelaku lain, maupun
Page 92 and 93: memadai guna menjamin kesinambungan
Page 94 and 95: BAB VIIPENUTUPTujuan pembangunan ke
Page 96 and 97: Gambar 1ALUR PIKIRSISTEM KESEHATAN
show all

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009 - Dinkes Sulsel

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?