Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009 - Dinkes Sulsel

perlu memperhatikan SKN dan peraturan daerahsetempat.Secara operasional, semua peraturan perundangan yangberkaitan harus dilaksanakan secara konsisten dengantata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).Adapun unsur dari tata kelola pemerintahan yang baik,meliputi: partisipatif, berorientasi pada konsensus, efektif,efisien, inklusif, transparan, dan mengikuti kaidah hukumyang berlaku. Untuk menjaga kepentingan rakyat,penyelenggaran SKN memerlukan peran regulasi daripemerintah sesuai dengan tingkatannya (Pusat, Provinsi,Kabupaten/Kota). Tata kelola pemerintahan yang baikdisertai regulasi pada ke-enam subsistem SKN merupakanlangkah menuju kesinambungan pelaksanaan sistemkesehatan. Selain tata kelola pemerintahan yang baik,pemerintah juga harus secara konsisten dan konsekuenmengawasi kepatuhan hukum masyarakat, swasta, danorganisasi bukan pemerintah lainnya. Pelanggar peraturanharus ditindak secara tegas.C. PENYELENGGARA SKNPemerintah dan masyarakat termasuk swastabertanggungjawab atas penyelenggaraan pembangunankesehatan sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Disektor publik, SKN tidak bisa dijalankan hanya olehDepartemen Kesehatan atau Dinas yang menguruskesehatan di daerah. Penyelenggaraan SKN dapatberjalan dengan baik apabila melibatkan antara lain: sektorpendidikan, pembangunan fasilitas umum, sektorpertanian, sektor keuangan, sektor perdagangan, sektorkeamanan, sektor perikanan dan kelautan, dansebagainya.83