Naskah Akademik RUU Intelijen Negara - Elsam
Naskah Akademik RUU Intelijen Negara - Elsam
Naskah Akademik RUU Intelijen Negara - Elsam
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BAB XVIIHUBUNGAN ANTARAUNDANG-UNDANG INTELIJEN NEGARA DENGAN KUHAP DANUNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SERTAUNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISMEHubungan antara (Rancangan) Undang-Undang <strong>Intelijen</strong> <strong>Negara</strong>dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Rahasia<strong>Negara</strong> serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorismedapat dijelaskan sebagai berikut:1. Hubungan antara (Rancangan) Undang-Undang <strong>Intelijen</strong> <strong>Negara</strong>dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):Terdapat hubungan antara KUHAP dengan Undang-Undang<strong>Intelijen</strong> <strong>Negara</strong>.KUHAP mengatur proses penegakan hukum yang berkaitandengan pemidanaan seseorang atau koorporasi yang melakukantindak pidana.Sedang (Rancangan) Undang-Undang <strong>Intelijen</strong> <strong>Negara</strong> akanmengatur seseorang yang diperiksa oleh BIN, jika memenuhi buktipermulaan, dapat digunakan untuk proses pro-justisia.2. Hubungan antara (Rancangan) Undang-Undang <strong>Intelijen</strong> <strong>Negara</strong>dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik:Segala sesuatu informasi yang berkaitan dengan intelijenmerupakan pengecualian dari informasi yang diatur dalamUndang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.3. Hubungan (Rancangan) Undang-Undang Inteijen dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berkaitandengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yangmengatur bahwa laporan intelijen dapat dipergunakan sebagaibukti permulaan untuk penyidikan selanjutnya, setelahmemperoleh pengesahan dari Ketua atau Wakil Ketua PengadilanNegeri.58