ebook BB Pelatihan UPS Tahun4 - P2KP

PNPM MANDIRI | PERKOTAANMedia Bantu Pemetaan Swadaya 1Media Bantu Kelengkapan Data PS Sebagai bahan Pendukung 8Media Bantu Peta Wilayah, Peta Sebaran 9Media Bantu Perencanaan Masyarakat 21Bahan Bacaan PJM Pronangkis; Perencanaan partisipatif 23Bahan Bacaan MDGs dan KSM Sosial 43Bahan BacaanStrategi Pengembangan KSM Sosial Membaca Contoh HasilSWOT ; Potensi, Tantangan dan Peluang KSM 59Bahan BacaanPelayanan Yang Efektif Bagaimana KSM SosialMewujudkannya? 64Bahan Bacaan Media Warga Sebagai Media Komunikasi Program 83Bahan BacaanOJT Pengelolaan Media Warga Kegiatan Sosial(Digunakan Fasilitator untuk Penguatan UPS) 103Bahan Bacaan Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan 111Lembar Kerja 1 Pelatihan Berkelanjutan 118Lembar Kerja 2 Sekolah Master Anak Jalanan 120Lembar Kerja 3 Modul 4 Jaminan Sosial : Memberi Kail 124Bahan Bacaan POB 126Bahan Bacaan Perlindungan Sosial 161Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4i

PNPM MANDIRI | PERKOTAANPEMETAAN SWADAYA0Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 41

PNPM MANDIRI | PERKOTAANMengapa disebut Swadaya?• Pengertian swadaya, bahwa semua prosespenggalian informasi, analisa dan perumusanmasalah dilakukan oleh masyarakat .• masyarakatlah yang menjadi peneliti bagidirinya sendiri melalui diskusi diskusi warga ,• masyarakatlah yang menjadi aktor utamapembangunan, sesuai dengan prinsippembangunan partisipatifMengapa Masyarakat penting untukMeneliti sendiri ?• Wujud tanggungjawab sosial sebagai manusia• Penghargaan terhadap manusia yang merdekauntuk menentukan nasibnya sendiri• Kesempatan untuk saling berbagi pengetahuandan informasi• Meminimalkan bias bias dalam penelitian,melihat dan mengkaji berdasarkan sudutpandangnya yang belum tentu sesuai dengansudut pandang masyarakat.0Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 43

PNPM MANDIRI | PERKOTAANBias orang luar dalam memahamikemiskinan• Bias musim, kajian dilakukan hanya pada musim tertentu• Bias tempat/lokasi,kajian dilakukan hanya di lokasi-lokasiyang mudah terjangkau• Bias tokoh,kajian dilakukan hanya dengan tokohmasyarakat• Bias gender,kajian dilakukan hanya dengan kelompoklaki laki saja atau perempuan saja• Bias profesi, kecenderungan untuk memahamimasyarakat dari aspek profesi peneliti• Bias lainnya????Pembelajaran Nilai dalam PSMelalui kegiatan yang dilakukan bersama,diharapkan :• Tumbuh saling menghargai• Saling mengerti• Saling berbagi pengetahuan dan informasi• Saling peduli terhadap permasalahanpihak lain4Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANTerima Kasih0Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 47

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN8Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANContoh: Peta Wilayah (Peta Dasar)Contoh: Peta Sebaran Rumah Warga MiskinBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 49

PNPM MANDIRI | PERKOTAANJenis PenyakitPenderitaTotalJumlahpenderitaJumlahpendudukLaki-laki Perempuan Bayi BalitaTB (batuk berdarah) 12 15 14 20 61DB (Demam Berdarah) 40 35 16 27 118DiareMalariaKurang giziPenyakit lainnyakhusus perempuanKanker rahimKanker payudaraPendarahan ketikamelahirkanlainnya10Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANContoh: Bagan Alir Pendapatan dan Pengeluaran KeluargaCermati setiap jenis pengeluaran apakah ada pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnyatidak terlalu penting tapi seringkali menjadi bagian yang dianggap penting (misal : jajananak-anak yang berlebihan dan lainnya). Apabila ada fenomena bahwa mereka cenderungboros, ajaklah peserta untuk merefleksikan kerugian-kerugian yang diderita akibat boros.Tanyakan kepada peserta jenis-jenis mata pencaharian atau pekerjaan yang mereka miliki,terutama untuk warga miskin, laki-laki dan perempuan. Mintalah mereka untukmenuliskannya dalam kartu-kartu, satu kartu untuk satu jenis pekerjaan.Bahaslah bersama peserta, mana pekerjaan-pekerjaan masyarakat yang paling utama(biasanya kriterianya adalah yang paling banyak menghasilkan atau paling banyakdilakukan).Kelompokkan berbagai tipologi pekerjaan tersebut, misal: usaha dagang, tukang becak,buruh dan sebagainya. Kemudian ajak mereka untuk membandingkan pekerjaan mana yangpaling banyak dilakukan oleh warga miskin. Buatlah tabel untuk memudahkan. Identifikasijuga warga miskin yang tidak punya pekerjaan (menganggur), jumlah dihitung berdasarkanusia produktif (18-55 th)Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 411

PNPM MANDIRI | PERKOTAANJenis PekerjaanJumlahLaki-lakiPerempuanUsaha DagangTukang baksoJamu gendongDsbTukang BecakNelayanDsbPenganguranJumlah12Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANCermati apakah ada perbedaan pandangan antara laki-laki dan perempuan mengenai peranperempuan dan laki-laki dalam mencari nafkah keluarga. Seringkali pandangan laki-laki danperempuan berbeda, sehingga di dalam diskusi ini mereka bisa saling memahami carapandang masing-masing. Pekerjaan-pekerjaan domestik seringkali tidak dihitung secaraekonomis, padahal pekerjaan ini cukup berat dan menyita waktu. Cobalah bandingkanapabila waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga tersebut dipakai untuk mencarinafkah dan mereka harus membayar pembantu rumah tangga untuk mengerjakanpekerjaan tersebut.Gunakan matrik seperti contoh di samping ini untuk memudahkan. Identifikasi persoalanyang berbeda yang dialami perempuan dan laki-laki.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 413

PNPM MANDIRI | PERKOTAANContohDiagram Jenis Penyakit dan jumlah penderitaContohDiagram Penyakit Khusus Perempuan dan jumlah penderita dan Grafik Tingkat KematianIbu Hamil/melahirkan14Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANContohKajian Lembaga KesehatanBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 415

PNPM MANDIRI | PERKOTAANContoh Hasil PS Pendidikan16Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 417

PNPM MANDIRI | PERKOTAANTingkat PendidikanLaki-Laki(miskin)Perempuan(miskin)JumlahJumlahPendudukmiskinTidak PernahsekolahPutus SekoklahDasarLulus SDPutus SLTPLulus SLTPPutus SLTALulus SLTALulus PerguruanTinggiJumlah angka partisipasisekolahLPJumlah anak usia sekolah9 tahun (7-15 th)SDSLTP18Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 419

PNPM MANDIRI | PERKOTAANContohKajian Lembaga Pendidikan20Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANTabel 3.3 PERENCANAAN MASYARAKAT TAHUN 2009-2011 WIL-2 (WB)JENIS KEGIATAN PRONANGKISVOLUME KEGIATANTH. 2009 TH. 2010 TH. 2011Jalan meter 10,234,443 10,803,506 5,729,054Drainase meter 1,756,596 1,417,227 1,014,689Jembatan meter 362,536 304,136 59,928Perumahan unit 75,182 77,602 36,014MCK unit 191,065 80,623 21,015TPA/Gerobak Sampah unit 80,353 53,821 16,051Air Bersih meter 595,135 656,065 238,712Penerangan Umum unit 78,480 48,078 26,590Sarana Pendidikan unit 42,890 22,743 4,632Irigasi meter 519,698 359,948 152,961Sarana Kesehatan unit 18,751 112,976 3,209Sarana Perdagangan unit 4,905 11,335 2,455Saluran Pembuangan Limbah meter 324,977 436,844 42,663Tambatan Perahu unit 28,342 72,897 8,638Infrastruktur lannya unit/mtr 354,473 532,600 179,677Santunan Sosial/Hibah orang 161,763 121,141 66,478Peningkatan SDM orang 715,213 674,240 195,758Beasiswa orang 205,080 145,506 61,433Peningkatan Kesehatan orang 670,580 510,847 179,963Sosial Lainnya orang 839,458 768,844 259,992Pinjaman Bergulir orang 470,997 405,454 150,305Selain itu pertimbangan aspek jumlah penerima manfaat menjadi salah satufaktor yang turut menentukan dalam penetapan prioritas kegiatan olehmasyarakat. Pada bidang sosial, perencanaan masyarakat lebih banyak terfokus padakegiatan yang terkait dengan peningkatan kesehatan; seperti bantuan pengobatan danperbaikan gizi balita serta kegiatan yang terkait dengan peningkatan keterampilan(pelatihan) yang dimaksudkan untuk membuka peluang usaha bagi keluargamiskin.Seluruh volume jenis kegiatan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini berartikegiatan-kegiatan yang sudah direalisasikan mampu mengurangi permasalahan yang adadi masyarakat. Range prosentase penurunan perencanaan masyarakat tahun 2011terhadap perencanaan tahun 2009 berada pada kisaran 42% hingga 89%. Pada tahun2009 perencanaan kegiatan jalan mencapai 10,234 km dan di tahun 2011 sudah turunmenjadi 5,729 km atau persentase penurunan sebesar 44%, sedangkan untukBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 421

PNPM MANDIRI | PERKOTAANperencanaan drainase dari 1.756 km menjadi 1.014 km atau mengalami penurunansebesar 42,2%. Jumlah volume kegiatan yang mengalami banyak penurunan (>80%)adalah pembangunan jembatan, MCK, TPA/gerobak sampah, sarana pendidikan, saranakesehatan, saluran pembuangan limbah. Penurunan volume kegiatan sosial berada padakisaran 58%-73%, sementara untuk kegiatan pinjaman bergulir 68%.REALISASI KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINANTAHUN 2009-2011, WILAYAH-2 (WB)JENIS KEGIATAN satuanVOLUME (TH 2009-2011)PRENCANAAN REALISASI%Jalan meter 26,767,003 4,863,896 18.2%Drainase meter 4,188,512 2,038,488 48.7%Jembatan meter 726,599 39,431 5.4%Perumahan unit 188,798 27,678 14.7%MCK unit 292,703 21,717 7.4%TPA/Gerobak Sampah unit 150,225 9,145 6.1%Air Bersih meter 1,489,911 243,077 16.3%Penerangan Umum unit 153,148 14,399 9.4%Sarana Pendidikan unit 70,265 2,488 3.5%Irigasi meter 1,032,608 57,690 5.6%Sarana Kesehatan unit 134,936 689 0.5%Sarana Perdagangan unit 18,695 178 1.0%Saluran Pembuangan Limbah meter 804,484 161,100 20.0%Tambatan Perahu unit 109,876 231 0.2%Infrastruktur Lainnya unit/m 1,066,749 36,278 3.4%Santunan Sosial/Hibah orang 349,382 78,263 22.4%Peningkatan SDM orang 1,585,211 276,922 17.5%Beasiswa orang 412,019 91,879 22.3%Peningkatan Kesehatan orang 1,361,390 387,249 28.4%Sosial lainnya orang 1,868,295 265,709 14.2%Pinjaman Bergulir orang 1,026,756 269,778 26.3%Sumber : SIM PNPM Perkotaan, status 29-Feb-201222Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANPJM Pronangkis; Perencanaan PartisipatifProses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan seringkalidilakukan dari atas ke bawah (top down). Masyarakat seringkali diikutkan tanpa diberikanpilihan dan kesempatan untuk memberikan masukan atau peranan. Hal ini disebabkanadanya anggapan bahwa terhadap masyarakat, masyarakat tidak mempunyai kemampuanuntuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan kebutuhannya.Dalam hal ini masyarakt ditempatkan pada posisi objek pembangunan, program yangdilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah (top down) seringkali tidak berhasil dankurang memberi manfaat, karena masyarakat kurang terlibat, sehingga mereka merasakurang bertanggungjawab terhadap program dan keberhasilannya.Dari kondisi ini, pendekatan dikembangkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihakutama atau subjek pembangunan. Pendekatan ini lebih bersifak memberdayakanmasyarakat dimana pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannyayang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka untuk menjadi lebih baik.Proses ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan tarafhidupnya, menggunakan dan mengakses sumberdaya sebaik mungkin baik sumberdaya dariluar maupun sumber daya yang ada di wilayahnya sendiri.Apa itu perencanaan partisipatif ?Perencanaan adalah suatu proses atau kegiatan menyusun rencana kegiatan, dengandemikian rencana adalah suatu hal yang belum dilakukan dan diharapkan akan dilakukan.Perencanaan partisipatif adalah suatu proses untuk menghasilkan rencana yang dilakukanoleh semua pihak yang terkait dengan bidang yang direncanakan secara bersama sama(partisipatif) dan terbuka yang dimulai dari penjajagan kebutuhan / permasalahan danpotensi sampai dengan penentuan dan perumusan tujuan kegiatan.Apa saja proses perencanaan partisipatif ?Proses perencanaan partisipatif dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya : Pengumpulan informasi yang biasanya disebut sebagai analisis situasi, identifikasikebutuhan dan permasalahan serta potensi. Penentuan masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk ditangani. Perumusan tujuan tujuan program yang ingin dicapai : jangka panjang, jangkamenengah dan jangka pendek. Penyusunan rencana program, yang terdiri dari target yang ingin dicapai, kapan, dengancara apa, siapa yang bertanggung jawab, sumber daya yang dibutuhkan. Penyusunan rencana aksi / kegiatan jangka pendek yang merupakan rincian kegiatan,yang terdiri dari nama kegiatan, jadwal, anggaran, pendanaan, organisasi pelaksana.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 423

PNPM MANDIRI | PERKOTAANDalam tahapan siklus PNPM Mandiri Perkotaan, refleksi kemiskinan dan pemetaan swadayamerupakan bagian dari perencanaan partisipatif, dimana di dalam kegiatan tersebutdiidentifikasi penyebab, masalah, potensi serta dilakukan analisa masalah melaluipembuatan pohon masalah. Di lanjutkan dengan penyusunan PJM Pronangkis yangmerupakan rencana tindak lanjut dari pemecahan permasalahan kemiskinan yang terjadi.Dalam perencanaan partisipatif sangat penting bahwa masyarakat terlibat dalam prosesbaik secara langsung maupun secara tidak langsung diajak diskusi mulai awal. Karena kalautidak terlibat dalam proses dan mereka masyarakat tinggal beres, hal ini dapatmenyebabkan kurangnya rasa tanggungjawab terhadap kegiatan dan tidak menutupkemungkinan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhanmasyarakat.Dalam membuat suatu perencanaan program tentunya harus dirumuskan terlebih dahuluko gambaran masa depan yang ideal dan menjadi dasar dalam proses perencanaan, karena ituvisi merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai atau direalisasikan pada akhir periodeperencanaan.Visi sangat penting peranannya karena merupakan arah yang ingin dicapai. Sehingga harusdirumuskan langkah atau upaya upaya yang akan dilakukan agar visi tercapai. Hal inidisebut 24Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANPOB SOCIAL ACTIVITYBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 425

PNPM MANDIRI | PERKOTAANI. Pendahuluan1 Latar Belakang1. Orientasi PNPM Mandiri Perkotaan makin relevandengan indikator IPM dan target MDGs;2. Sejumlah kegiatan sosial kurang relevan denganIPM-MDGs3. Solidaritas Sosial dan kemitraan dengan Pihakketiga harus dioptimalkan untuk keberlanjutan4. Serapan BLM pendidikan dan kesehatanmenurun,5. kegiatan santunan dan lain-lain masih tetap ada2. Dasar Pemikiran1. Community Organization (CO) berorientasi padapeningkatan kapasitas masyarakat dan taraf hidupnya.2. CO terkait dengan tujuan :a. peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan sejumlahkebutuhan dasar (perumahan, permukiman, lingkungan hidup,kesehatan maupun pendidikan)b. Mendorong kualitas hidup yang lebih baik dan berkelanjutan(sustainability livelihood)c. Bertumpu pada kapasitas lokal ;• jaringan kerja sosial,• kemampuan akses terhadap sumberdaya dan prasarana,• kemampuan mempengaruhi lembaga-lembaga kunci, bukandisuplai dari luar26Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN2. Dasar B. Posisi Pemikiran Kegiatan (lanjutan) Sosial dalam CO, lanjutan......• KSM sosial adalah ujung jerujidibawah UPS dalam OMW yangmenghubungkan pemerintah ,masyarakat dan swasta.• Dalam CSO, posisi pemerintahsebagai katalisator, fasilitator danpendayung (rowing) elemen-elemendi luar dirinya; LSM, PT danmasyarakat (via UPS-BKM)• So pembangunan tidak dijalankansendirian (not do itself bygovernment) tapi dikelola sinergis3. Dasar Pemikiran (lanjutan)• Dalam Pemberdayaan, kegiatan sosial tidak instan,permukaan, santunan, tak berkelanjutan, tidakterkait langsung dengan warga miskin, tidakberkorelasi dengan target IPM-MDGs.• Kegiatan social harus mampu menjawabpeningkatan kapasitas SDM bertumpu pada matapencaharian, meningkatkan pemenuhankebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, sertaakses terhadap sumberdaya.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 427

PNPM MANDIRI | PERKOTAANII.Uraian Kegiatan Sosial1. Nama Kegiatan (Nama POB)• POB Kegiatan Sosial mengatur,menertibkan dan mengembalikankegiatan sosial pada jalurnya, sebabselama ini Kegiatan Sosial belummemiliki referensi maupun petunjukteknis.• dalam arti luas adalah prosespemberdayaan masyarakat via siklus• dalam arti sempit adalah jenis-jeniskegiatan pemenuhan kebutuhan dasar2. Tujuan Kegiatan Sosial• Meningkatkan kualitas hidup simiskin, buka kesempatan kerja• Menguatkan modal sosialmasyarakat.• meningkatkan angka harapan hidupmasyarakat kemampuan akseslayanan kesehatan, sumberdaya dankesempatan pendidikan.• Meningkatkan kapasitas masyarakatdalam pengelolaan kegiatanpenanggulangan kemiskinan.28Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN3. Output Kegiatan Sosial• Masyarakat mendapatkan pelayanankebutuhan dasar dengan baik, dari berbagaipihak/sektor• Terjadinya keberlanjutan. Kegiatan Sosialmenunjang fasilitasi pelayanan-pelayananSKPD agar tepat sasaran• Meningkatnya Modal Sosial. Dalam banyakaspek, kegiatan sosial yang dijalankan olehKSM-KSM Sosial yang telah mengakarterbukti memperkuat sambung rasa,kepedulian dan kerjasama antar wargamenghadapi persoalan kemiskinan.4. Strategy• Menjaga kegiatan selalu relevan dengan target IPM-MDGs• Menguatkan modal social, kelompok yang suda ada• Menunjang Kegiatan Ekonomi , mengaitkan denganmata pencaharian• Mengoptimalkan Keberlanjutan, meningkatkan peranSKPD• Memberikan support Perlindungan Sosial• Mereview kualitas PJM PronangkisBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 429

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN5. Sasaran Kegiatan SosialAnak-anakKK Miskin(usiasekolah)Usia TidakProduktif• Usia dibawah 6-17 tahun• Tidak memiliki kecukupandana untuk mengaksespendidikan dan kesehatanUsiaProduktif• Usia 17-65 tahun• Tidak memiliki pekerjaan• pekerjaan tidak tetap• Tidak berpendidikan• Tidak memiliki ketrampilan• Tidak memiliki aksesperawatan kesehatan• Usia di atas 65 tahun• sumber pendapatan tidaktetap• ketergantungan kepadatetangga• Tidak memiliki akseskesehatan• Tidak memiliki jaminan haritua• Sasaran Usia Tidak Produktifditangaani juga oleh programperlindungan sosial klaster 1dan 46. Komponen Kegiatan Sosial1. Peningkatan Angka Harapan Hidupmelalui pelayanan Kesehatan.2. Peningkatan Kapasitas SDM danPelayanan Pendidikan3. Peningkatan Daya Beli, berkaitandengan peningkatan pendapatanmata pencaharian30Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN7. Ruang Lingkup Kegiatan SosialSasaran Kegiatan Lembaga MitraUsia Sekolah(6-17 tahun)Pendidikan danKesehatanPENDIDIKAN1. Beasiswa Berkelanjutan2. Perlengkapan Sekolah Anak-anak Tidak Mampu3. Pengadaan APE TKDinas Kesehatan,LSM, Lembaga Sosial,CSRKESEHATAN1. Imunisasi2. Penambahan Gizi Balita (Makanan Tamnbahan)3. Penambahan Alat Kesehatan (Tensi Digital, Test Gula Darah)4. Pengobatan Massal5. Vaksinasi Malaria6. Fogging7. Pencegahan Penyakit Menular8. Kesehatan Ibu dan Anak (Periksa Kehamilan)9. Pemberian Makanan TambahanUPSUsia Produktif(17-65 Tahun)Kurikulum dan JenisPelatihanPelatihanPELATIHAN1. Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga2. Pelatihan Kewirausahaan3. Pelatihan Ketrampilan4. Pelatihan Pertukangan5. Pelatihan Kesehatan6. Pelatihan PerbengkelanDinas Pertanian,Perikanan, Koperasidan UMKM, LembagaSosial, LSM, CSR dsbUsia TidakProduktif(>65 Tahun)Kesehatan dan Jaminan Hari TuaPengobatan Gratis dan Asuransi/Jaminan Hari TuaBagi orang Jompo, Janda tua, dsbDinas Sosial, LSM,CSR, Lembaga Sosialdan Perguruan TinggiBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 431

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN8. Ketentuan Pemanfaatan BLM Sosial1. Untuk Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Ketrampilan, baik yangdiselenggarakan oleh KSM maupun Pelatihan yang dilakukan oleh lembaga mitra dalam bentuk magang(on the job training)2. Tidak untuk peralatan pelatihan, diupayakan sewa atau kerjasama dengan mitra.3. Untuk transfer knowledege pada pendidikan dasar, bisa untuk bimbingan belajar untuk menghadapi ujianbagi siswa kelas 5-6 atau kelas 12-13.4. Tidak untuk beli Tenda Hajatan karena tidak terkait IPM-MDGs dan pemanfaat langsung PS-25. Tidak untuk Perguliran Ternak karena bukan ranah kegiatan sosial6. Tidak untuk pengadaan barang/pembelian aset-aset desa/kolektif mahal seperti traktor, alat perontokpadi, mesin diesel, compressor, dsb.7. Pembangunan Posyandu, Sanitasi, sarana air bersih dan bangunan sekolah (PAUD dan TK) berasal dari BLMInfra8. Kegiatan Sosial hanya membiayai aktivitas social yang terkait IPM MDGs bekerjasama dengan lembagamitra, tanpa BLM menggunakan skema PNPM Mandiri Perkotaan, baik dalam hal penyediaan datapemanfaat PS 2, support system maupun tata cara pengelolaannya. Biaya berasal dari SKPD-SKPD/lembaga-lembaga mitra dalam bentuk penyediaan bidan desa, pelatih(trainer), alat-alat pelatihan,peralatan posyandu, perlengkapan sekolah dsb.9. Pembiayaan untuk aktivitas pendidikan dan kesehatan di lokasi-lokasi khusus, terpencil dan tertinggaldimungkinkan9. Alur Pembiayaan Kegiatan SosialSekretariatLaba PerguliranUPKKSMPelatihan: kelas/magangKegiatan EkonomiProduktif (danabergulir)KSM Pelaksana Jenis-jenis Kegiatan Lembaga-Lembaga MitraBentuk Penyertaan(Sharing)UPSKSM Pelaksanakeg SosialAktivitasKesehatanDinas Kesehatan,Lembaga Sosial,LSM, CSR,Perguruan TinggiBidan desa,Obat-obatan,asuransikesehatan, alatalatkesehatan,tenaga medisKSM Pelaksanakeg SosialAktivitasPendidikanDinas Pendidikan,Lembaga Sosial,Perguruan Tinggi,LSM, CSRPenyediaan GuruPAUD, dana BOS,perlengkapansekolahKeteranganGaris KoordinasiGaris pendanaan(BLM/perguliran)Garis verifikasi32Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANIII. Pelaksanaan1. Tahap Perencanaan1. Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial,2. Bimbingan dan pendampingan kepada BKM dan UPS,3. Pembangunan/penguatan KSM Sosial,4. Pendampingan KSM Sosial untuk penyusunan Usulan Kegiatan danPelaporan,5. KSM Sosial menyusun kegiatan6. Verifikasi UPS dan BKM terhadap usulan KSM Sosial,7. Pencairan dana ke KSM Sosial.8. Substansi penting dalam tahap perencanaan adalah memposisikankegiatan sosial sebagai komponen program yang terintegrasi dengankegiatan lingkungan dan ekonomi produktif untuk mengembangkankapasitas manusia dan masyarakat berkesinambungan.2. Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi• Pada tahap pelaksanaan terdapat dua hal utama padalangkah ke 8 dan 9, yaitu :– 8) Tahap Persiapan Pelaksanaan dan– 9) Tahap Pelaksanaan kegiatan sosial oleh panitia.• PelaporanLaporan adalah konsumsi public, bukan konsumsiadministratif, sehingga harus dipublikasikan kepada semuapihak, baik melalui penempelan pada papan pengumumandi 5 titik strategis maupun melalui berbagai pertemuan.Tahap pelaporan terdiri dari langkah 10) tahap penyusunanlaporan dan 11) sosialisasi laporan.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 433

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN3. Alur Pengelolaan C. Penjelasan Alur PengelolaanSosialisasi pengelolaanKegiatan Sosial1Pelaksanaan Kegiatan Sosial oleh KSM /P anitiaPersiapan Pelaksanaan Kegiatan98KSM /PanitiaMenyusun LaporanHasil PelaksanaanKegiatan10Bimbingan danPendampingan pada BKM /LKM + UPSPembangunan/penguatanKSM/Panitia Sosial231. Diutamakan terkait pemenuhankebutuhan pendidikan dankesehatan2. Kemanfaatan langsung kepada PS2(cek daftar PS2)3. Jika terkait mata pencahariandiprioritaskan yang menunjangekonomi,meningkatkan lapangankerja (cek PJM Pronangkis)4. Keberlanjutan5. Penggalangan Swadaya6. Kerjasama Kemitraan7. Transparansi & AkuntabilitasPerbaikan usulankegiatan (BelumLayak)Sosialisasi LaporanHasil PelaksanaanKegiatan Sosial117Pencairan dana kegiatan ke KSM (Layak)Pendampingan KSM/Panitia Sosial untukPenyusunan UsulanKegiatan dan Laporan4Verifikasi UPS & keputusan BKM/LKM6KSM/Panitia Sosial menyusun UsulanKegiatan5IV. Pemantauan dan Evaluasi1. Pemantauan• Dalam pemantauan diverifikasiifik i kegiatan Sosial yang dapatdidanai BLM adalah :a. kegiatan yang berdampak kepada pemanfaat langsung (KK Miskin),b. menunjang pelayanan pendidikan, kesehatan,c. peningkatan SDM yang berkait dengan peningkatan pendapatan,d. membuka lapangan kerja,e. berbasis pada mata pencaharian lokalf. Menggalang swadayag. Memancing kontribusi pihak ketiga (SKPD dan CSR)h. Santunan yang dapat dijamin kemanfaatannya bagi PS2 yang benarbenarjobless, miskin dan usia tidak produktif34Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN2. Kegiatan Sosial Yang Menunjang Kegiatan Ekonomi• Kegiatan yang berbasisb pada mata pencaharianpenduduk lokal• Ditekuni sebagai profesi sehari‐hari• Meningkatkan skill untuk mengeksplorasi SDAsetempat• Meningkatkan skill untuk membuka jejaringj kerjasama dengan berbagai pihak dan aksespasar• Dilanjutkan dengan pembentukan KSM Ekonomi• Membuka ketersumbatan akses dan asetkomunitas (hutan, air, sungai, mineral)• Meningkatkan pendapatan (income) dan dayabeli3. KeberlanjutanProspek kegiatan sosial dapat dilihat dari :1. Dijalankan oleh KSM‐KSM yg mengakar, bermodal sosial kuatdan memiliki jaringan luas2. Tidak charity dan instan, ditandai dengan keberlanjutanmaintenance‐nya oleh :a. Relawan‐relawan sektoral/spesialisb. SKPD‐SKPD khususnya sektor kesehatan dan pendidikanc. Perguruan Tinggi dand. CSR3. Dukungan financial4. Dukungan akses pasar dan sumberdayaBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 435

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN4. PengendalianKMPPENGENDALIANKEBERLANJUTANUSKCOMMUNITYORGANIZING SOS ACTIVITYSKPD – SKPDSEKTORALCSRRELAWANPENDIDIKANPENDIDIKANRELAWANKESEHATANKESEHATANKMWTA SOSIALISASIRelawanPertanianRelawanPosyanduKSM SOSIALKSM SOSIALPerguruanTinggiASKOT SOSIALBKMKSM SOSIALFASILITATOR SOSIALUPSKSM SOSIAL4.1. Pengendalian lanjutan.......1. Apa yang dikendalikan• Keterkaitan dengan IPM dan MDGs• Seberapa jauh keterkaitan dengan Modal Sosial• Seberapa jauh menunjang pelayanan pendidikan dankesehatan (services provider)• Seberapa jauh terkait dengan Program SKPD2. Mengukur Pelayanan Sosial KSM36Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN4.2. Pengendalian Proses 1Fokus Pengendalian Proses padaindikator dk internalseperti sejauh mana UPS/KSM Sosial telah bekerjaefisien.• Apakah lingkungan UPS/KSM tersebut cukupmendukung budaya pelayanan yang baik?• Apakah UPS/KSM Sosial bebas intervensi kepentingan?• Apakah dilakukan verifikasi serius kesesuaiankegiatan dengan PJM Pronangkis?• Apakah UPS memantau semua kegiatan yangdilaksanakan oleh KSM sosial secara periodic?• Apakah UPS memiliki kurikulum untukmenyelanggarakan Pelatihan sesuai amanah PJMPronangkis?4.3. Pengendalian Proses 2• Apakah KSM‐KSM Sosial yang menangani program pendidikandipantau bagaimana pengelolaan kegiatannya terhadap anakanakmiskin usia sekolah?• Apakah KSM‐KSM Sosial yang menangani program kesehatandipantau bagaimana pengelolaan kegiatannya terhadap KKmiskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan?• Apakah KSM‐KSM Sosial produktif dipantau bagaimanamekanisme pengelolaan kegiatannya terkait denganpeningkatan skill, pengetahuan dan produktivitas kegiatan sosialBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 437

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN4.4. Prinsip Pengendalian1. Dalam pengendalian, jika ditemukan kelemahan disana‐sini makaseluruhpelaku yang ditempeli tanggung jawab mengorganize kegiatan sosial akan di‐upgrade kapasitasnya (input, proses, output) melalui :a. coaching,b. pelatihan danc. kegiatan lain yang relevan2. Pendekatan Sasaran, sejauh mungkin tidak terjadi mistarget3. Pendekatan Sumber; memperbanyak pelatihan dan workshop untukpengembangan kapasitas4. Pendekatan Proses: apakah UPS telah bekerja efisien? Apakah UPS/KSM cukupmemonitor dan mendukung budaya pelayanan yang baik dan bebasb intervensiikepentingan4.5. Pelaksanaan Pengendalian3. Pelaksanaan Pengendalian• Dilakukan secara hierarkis mulai level fasilitator hinggaKMP (Community Organization and Social Activity)• Di KMW, substansi pengendaliannya diletakkan padaMSAP Fasilitator Sosial dan Askot Sosial dibawah kendaliTA Sosialisasi.• Uji Petik dilaksanakan pada lokasi‐lokasi terpilih secararandom kepada BKM, UPS, relawan, aparat desa danSKPD• Instrumen Pengendalian, selengkapnya termuat dalamBuku Panduan Pemandu Pelatihan Kegiatan Sosial38Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANPotret Kegiatan SosialLampiran1. Potret Kegiatan Sosial (2007‐2011)Santunan Sosial/Hibah10%Peningkatan SDM21%Lain-Lain33%PeningkatanKesehatan36%Sumber: Final Report NMC 2 20112. Detail Kegiatan dan Misteri Kegiatan Lain‐lain (2007‐2011)Pelatihan bidang Peternakan1%Bazar/Sembako Murah4%Pemberian Uang Tunai5%Beasiswa11%Pelatihan bidangPertukangan0%Pelatihan bidang Pertanian1%Pelatihan bidangPendidikan3%Pelatihan bidangKeselamatan0%Pelatihan Ketrampilan12%Perbaikan Gizi23%Lain‐Lain29%Pelatihan bidang Kesehatan2%Sumber: Final Report NMC 2 2011Kesehatan Ibu dan Anak(Periksa Kehamilan)7%Imunisasi2%Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 439

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN3. Isu StrategisIsu Strategis• Serapan BLM untuk kbidang kesehatan dan Kegiatan pendidikan (beasiswa)menurun dalam setahun terakhir• Serapan BLM untuk kegiatan lain‐lain dan santunan social tetap, padahalmestinya kedua kegiatan tersebut hilang.• kegiatan lain‐lain, sering dipakai bersembunyi bagi kegiatan‐kegiatan yangkurang jelas dan abu‐abu bahkan ada yang dikualifikasikan sebagainegative list.• Santunan dari dana BLM cenderung berpotensi tidak berkelanjutan dankurang produktif.• Kalaupun ada kegiatan sosial untuk merespon ketiadaan jaminan social(kesehatan dan hari tua) dari Pemerintah terhadap warga miskin yangmenua dan dalam usia tidak produktif.• Kategorisasi kegiatan social dalam pencatatan data SIM masih belumclear dan carut‐marut, sehingga perlu diklarifikasi kembali.4. Respon PNPM Urban Terhadap Kemiskinan40Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN5. Orientasi dan Target TridayaMembangkitkan dayasosial agar terciptamasyarakat effektifManusiaMembangkitkan dayalingkungan agar terciptamasyarakat pembangunanPemberdayaanSejatiMembangkitkan dayaekonomi agar terciptamasyarakat yg produktif6. Hubungan Kegiatan Sosial dengan IPM dan MDGs• IPM terdiri i dari Angka Harapan Hidup tinggii(sehat), Terdidik dan Berdaya beli• Kegiatan Sosial yang direncanakan dalam PJMPronangkis , Serapan BLM dan Realisasinyaharus :1. berkontribusi terhadap seluruh bidangKesehatan, pendidikan dan peningkatandaya beli (income) secara berimbang2. Bertumpu pada mata pencahariankomunitas3. kegiatan dapat tersalurkan dalam :4. kegiatan sarana lingkungan yangberimplikasi pada peningkatankesehatan lingkungan,5. kegiatan yang berdampak langsungseperti pengobatan dan perbaikan gizinilainya i masih rendah.6. kegiatan pelatihan untuk peningkatanketerampilan dan peluang usahaKegiatan Sosial mesti relevan dengan 8 orientasiMDGS,yang dikontekstualisasikan dengankebutuhan lokal :1. Kurangi kelaparan ekstrem2. Pendidikan untuk semua3. Kesetaraan gender4. Kesehatan anak5. Cegah potensi kematian Ibu Hamil6. Kelestarian Lingkungan7. KemitraanBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 441

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN7. Perlindungan Sosial• Kegiatan Sosial menunjang Program Perlindungan Sosial terutama cluster I(pemenuhan kebutuhan dasar) dan IV (program serba murah)Kemenko KesraPENINGKATAN DAN PERLUASANPROGRAM PRO­RAKYATKEBIJAKAN EKONOMI-MAKRORTHMRTMRTSMKlaster-11. BEASISWA MISKIN2. JAMKESMAS3. RASKIN4. PKH5. BLT (bila diperlukansaat krisis)6. Dll.Klaster-2PROGRAM‐PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT(PNPM)Klaster-3KREDITUSAHA RAKYAT(KUR)PeningkatanKesejahteraanMasyarakat, sertaPerluasan danPeningkatanKesempatan KerjaRTHMRTM *)RTSM*)Klaster-41. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *)6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan*)PenguranganAngka Kemiskinan*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat MiskinPerkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.42Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANMDGs dan KSM SosialSasaran Pembangunan di Abad Millenia tidak dapat dilepaskan dari Konferensi TingkatTinggi (KTT) Milenium (Millenium summit) yang berlangsung di Markas Besar PerserikatanBangsa-Bangsa di New York, September 2000. Para pemimpin dunia pada waktu itumengadopsi Deklarasi Milenium PBB. Dengan demikian, negara-negara deklarator setujuuntuk menjalankan kemitraan global baru guna mengurangi angka kemiskinan absolut danmenetapkan sejumlah sasaran terikat waktu dengan tenggat waktu 2015 yangkemudian dikenal dengan sasaran Pembangunan Milenium (MDGs). Sekjen PBB, Ban Ki-Moon mencanangkan Millennium Project guna mengembangkan langkah konkret bagi duniausaha untuk mencapai MDGs.Gambaran umum mengenai MDGs dengan terang diuraikan oleh Sekjen PBB,Menghapuskan kemiskinan ekstrem terus menjadi salah satu tantangan utama zaman kita,dan merupakan satu keprihatinan utama masyarakat internasional. Mengakhiri kemiskinanekstrem membutuhkan upaya bersama semua pihak, pemerintah, organisasi masyarakatsipil, sektor swasta dalam konteks kemitraan global untuk pembangunan yang lebih kuatdan efektif. MDGs menetapkan target-target yang terikat waktu. Dengan demikian,kemajuan dalam mengurangi kemiskinan penghasilan, kelaparan, penyakit, ketiadaantempat tinggal yang memadai, dan kesehatan serta keberlanjutan lingkungan bisa diukur.Semuanya itu juga merupakan perwujudan pemenuhan HAM semua orang untukmendapatkan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan keamanan. Sasaran-sasarantersebut ambisius namun terjangkau demi menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun2015. Delapan agenda MDGs yang membentuk cetak biru yang disepakati oleh negaranegaradunia dan oleh seluruh lembaga pembangunan dunia tersebut adalah :1. Mengakhiri kemiskinan dan kelaparan2. Pendidikan universal3. Kesetaraan Gender4. Kesehatan AnakBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 443

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN5. Kesehatan Ibu6. Penanggulangan HIV/AIDS7. Keberlanjutan Lingkungan8. Kemitraan GlobalKedelapan Butir MDGs tersebut telah menggerakkan upaya dunia untuk memenuhikebutuhan negara-negara paling miskin. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang memiliki dampaklangsung terhadap pengurangan kemiskinan adalah Tujuan Pertama saja. Tujuh tujuan lainmemiliki dampak tidak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan seperti padatujuan 2, 3, 4 dan 5 yang terkait dengan pelayanan kebutuhan dasar pendidikan dankesehatan. Sedangkan Tujuan 6, 7 dan 8 adalah tujuan penunjang. Namun demikiansesungguhnya membaca MDGs tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi haruskomprehensif (utuh).Delapan Tujuan MDGs tersebut dijabarkan kembali ke dalam 18 target yang dirinci lebihlanjut ke dalam 59 sub target yang diharapkan tercapai pada akhir tahun 2015. DalamPNPM Mandiri Perkotaan, untuk 4 tujuan yang terkait dengan layanan pendidikan dankesehatan dapat dijangkau pemenuhannya dengan mengagendakannya dalam PJMPronangkis bersama-sama dengan kebutuhan lain. Dan semestinya dapat dioperasionalkandalam praktek oleh KSM-KSM Sosial, baik secara langsung maupun tidak. Namun datapemanfaat tahun 2007-2009 menunjukkan bahwa penerima manfaat kegiatan sosial dalamPNPM Mandiri Perkotaan KK Miskin penerima pelayanan kegiatan sosial sekitar 39 % daritotal 5.429.015 KK Miskin yang tercantum dalam daftar PS 2.4444Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANPotret Pemanfaat KK Miskin Kegiatan SosialPNPM Mandiri Perkotaan (2007-2010)Sembako4%Uang Tunai5%Pelatihan Pertanian1%PelatihanPeternakan1%PelatihanPertukangan0%lain-lain29%PelatihanKetrampilan12%Kesehatan35%Pendidikan13%Sumber : Data SIM PNPM Mandiri Perkotaan Mei 2011Membaca capaian kegiatan Sosial selama tahun 2007-2010 terlihat bahwa perhatian untukmemperbaiki akses terhadap layanan kesehatan dan peningkatan kesehatan masyarakat(terutama ibu dan anak) cukup mendapatkan perhatian (35 %). Namun hasil ini belumsebanding dengan bidang pendidikan yang baru tercapai 13 %, meski didukung beberapapelatihan ketrampilan sektor pertanian (1%) dan peternakan (1%) serta pelatihanketrampilan (12 %) untuk menunjang peroduktivitas usaha kecil. Sayangnya, Kegiatansosial yang tak berkelanjutan semacam uang tunai yang benar-benar karitatif masihditerapkan (5%) dan kegiatan sosial yang kurang jelas orientasi dan kelompok sasarannya(29%). Dengan demikian potret ini memperlihatkan bahwa dukungan PNPM MandiriPerkotaan untuk mencapai target MDGs masih rendah, termasuk dua target utamapelayanan dasar yaitu bidang kesehatan dan pendidikan.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 445

PNPM MANDIRI | PERKOTAANRincian Indikator MDGs Level Propinsi dan Kab/KotaIndikatorTingkatSumberTarget(2015)PencapaianProporsi pendudukdengan tingkatkonsumsi di bawah gariskemisknan nasionalIndex Kedalamankemiskinan atau rasiokesenjangan kemiskinan1. Menanggulangi kemiskinan dan KelaparanTarget 1.A. Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat penda[patannya di bawah $1 (PPP) perhari menjadi setengahnya antara 1990-20157,55%(MDGs), 14,15%BPS SusensProvinsi8-10% (BappenasModul Konsumsi(RPJMN 2009)1.1.y2014)1.2.x1,31.a1.bnasional (Po)Kontribusi kuintiltermiskin terhadapkonsumsi nasionalProporsi keluarga yangtermasuk dalamkategori Pra-Sejahteradan Sejahtera 1Proporsi penduduk yangkualitas hidupnyarendah (fakir miskin)ProvinsiProvinsiKabupatenKabupatenBPS SusensModul KonsumsiBPS SusensModul KonsumsiSektor KBSektor KesosBPS pendataanProgramperlindunganSosial (PPLS)5%2,5% BPS2009)9,7% (LaporanMDGs 2008)48% (BKKBN2006)Proporsi rumah tangga Kabupatenmiskin berdasarkan1.c PPLSTarget 1.B. Menyediakan kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yanglayak untu semua termasuk perempuan dan kaum muda1.4.x.1,51.5.xpertumbuhan PDRBperpenduduk yangbekerjaRasio penduduk yangbekerja terhadapa totalpenduduk (TPAK %)Tingkat pengangguranterbuka pendudukremaja berusia 15-24tahunProvinsiProvinsiProvinsiBPS SakermasBPS Sakermas,Sektor TenagaKerjaBPS Sakermas4,3% (LaporanMDGs 2008)6,3% (LaporanMDGs 2008)22,2%(Sakernas2009)46Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN1.6.y1,71.7.x1.dProporsi penduduk yangbekerja denganpengeluaran/kapita/hario di bawah gariskemiskinan nasionalProporsi pendudukyang bekerja denganstatus pekerja bebasdan pekerja keluargaterhadap totalpendududk yang bekerjaProporsi penduduk yangsetengah menganggurProporsi pencari kerjausia.- > 15tahun/tingkatpengangguran terbukaBanyak pesertapelatihankerja(dinastenagakerja)dan kesos (dinaskesejahteraan sosial)Proporsi berita kuranggiziProporsi penduduk yangkonsumsinya berada dibawah garis konsumsienergi minimum (2.100kkal kapita per hari)ProvinsiProvinsiProvinsiProvinsiKabupatenBPS KorSusenas, ModulKonsumsiSusenasBPS SakernasBPS SakernasSektor TenagaKerjaSektor TenagaKerja & Kesos5,1 %(RPJMN2009)1.eTarget 1.C Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadisetengahnya pada tahun 20158,8%BPS SDKI,(MDGs),SektorKabupaten15%Kesehatan(RiskeRPJMNsdas)1,82014)1,9ProvinsiBPS SusensModul KonsumsiTotal 18,4%Gizi Kurang13,0% GiziBuruk 5,4%Riskesdas 200764,43%(Susenas 2008)1.9.x1.fProporsi penduduk yangkonsumsinya berada dibawah garis konsumsienergi minimum (1.869kkal kapita per hari)Presentasi balita yangberada di Bawah GarisMerah (BGM)ProvinsiKabupatenBPS SusensModul KonsumsiSektorKesehatan5%2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua6% (TargetMDGS 2008)Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 447

PNPM MANDIRI | PERKOTAANTarget 2.A. Memastikan pada 2015 semua anak-anak dimana pun, laki-laki maupunperempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar100%(MDGs),Sektor95,1% (DiknasAngka Partisipasi Murni Kabupaten96,0%Pendidikan, BPS2008)2.1.a Sekolah Dasar ( AM-(RPJMN. SD/MI)2014)2.1.b.2.1.xAngka Partisipasi Murnidi Sekolah MenegahPertama (APM-SMP/MTs)APK-SD/MI2.1.y. APK-SMP/Mys2.1.z.2,22.2.x.2.3.x.2.a.2.b.2.c.2.d.2.e.APS anak usia 7-15tahunProporsi murid kelas 1yang berhasil mencapaikelas 6Angka putus sekolahanak usia 7-15 tahunAngka melek hurufpenduduk lelaki danperempuan usia 15-24tahunAPM PendidikanPrasekolahAPM Anak TunaProporsi siswa di tingkat1 SD yang berhasilmenyelesaikanpendidikan dasar 9tahunAngka kelulusan SDAngka kelulusan SMPKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenSektorPendidikan, BPSSektorPendidikan, BPSSektorPendidikan, BPSSektorPendidikan, BPSSektorPendidikan, BPSSektorPendidikan, BPS100%(MDGs),76,0%(RPJMN2014)100%100%(MDGs),>95,0%(RPJMN2014)100%100%Provinsi BPS Kor Susenas 100%KabupatenProvinsiKabupatenKabupatenKabupatenSektorPendidikan, BPSSKPDPendidikan,KesosSektorPendidikanSektorPendidikanSektorPendidikan72,28% (Diknas2008)96,2%(Bappenas2009)88,71% (Diknas2008)99,4% (TargetMDGs 2008)56,81% (Diknas2008)96,81% (Diknas2006)97,856%(Diknas 2006)48Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN2.f.2.g.2.h.2.i.Angka putus sekolah SDAngka putus sekolahSMPAngka melanjutkan keSMPAngka melanjutkan keSMKabupatenKabupatenKabupatenProvinsiSektorPendidikanSektorPendidikanSektorPendidikanSektorPendidikan2,45% (Diknas2006)5,0% (Diknas2006)95,71% (Diknas2006)75,33% (Diknas2006)3. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan PerempuanTarget 3. Menghilanglkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasr danlanjutan pada 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015Rasio jenis kelaminAngka Partisipasi Murni(RAPM) anakSektorperempuan terhadap[ Kabupaten100%Pendidikan, BPSanak laki-laki di jenjangpendidikan di Sekolah3.1.a Dasar3.1.b3.1.c3.1.d3,23.1.xRasio jenis kelaminAngka Partisipasi Murni(RAPM) anakperempuan terhadap[anak laki-laki di jenjangpendidikan di SMPRasio jenis kelaminAngka Partisipasi Murni(RAPM) anakperempuan terhadap[anak laki-laki di jenjangpendidikan di SMRasio jenis kelaminAngka Partisipasi Murni(RAPM) anakperempuan terhadap[anak laki-laki di jenjangpendidikan di PTRasio perempuan /lakilakimelek huruf berusia15-24 tahunAngka perkawinan mudaKabupatenProvinsiProvinsiSektorPendidikan, BPSSektorPendidikan, BPSBPS KorSusenas/Dikti100%100%100%Provinsi BPS Kor Susenas 100%ProvinsiBPS ModulSusenas94,53%(Susenas 2008)97,32%(Susenas 2008)93,04%(Susenas 2008)105,89%(Susenas 2008)99,43%(Susenas 2008)Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 449

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN3.1.y3.3.3.3.x3.4.3.4.x3.4.y3.4.z3.a3.b3.c3.d3.e3.fAngka KDRT (KekerasanDalam Rumah Tangga)dan terhadapperempuanKontribusi perempuandalam pekerjaan upahandi sektor non pertanianKontribusi perempuanterdidik dalam pekerjaanupahan di sektor nonpertanianProporsi anggotaparlemen perempuanProporsi pejabateksekutif perempuanProporsi pejabatyudikatif perempuanProporsi lurah/KepalaDesa perempuanPersentase camatperempuanPersentase perempuandalam keanggotaanbaperjakatProporsi pejabatperempuan dalamlingkungan PemdaPersentase perempuansebagai pengurus partaipolitikPersentase perempuansebagai pengurusOrganisasi Sosial(Orsos)Persentase peserta KBperempuan dibandinglaki-lakiProvinsiBPS Kor SusenasKabupaten BPS Sakernas 50%ProvinsiProvinsiKPUDBKD, Sektor PPProvinsi BKD, Sektor PP 30%Provinsi BPS/BPD/PP 30%Kabupaten BPS/BPD/PP 30%Kabupaten BPS/BPD/PP 30%Provinsi BPS/BPD/PP 30%Provinsi/KabupatenBPS/BPD/PP 30%Kabupaten BPS/BPD/PP 30%KabupatenKabupatenBPS/BPD/PP/KesosSektor KB30% (UUNo.12 thn2003)30%655(,2003,RPJMN04-09)38,46%(Sakernas2007/8)17,49% KPU200916,2% (BKN2000 dalamRPJMN 2004-2009)12% (Eselon I-III, BKN 2003dalam RPJMN2004-2009)50Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN4. Menurunkan Angka Kematian AnakTarget 4. Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya, antara 1995-2015Angka Kematian Balita(AKBA) per 1.000Propinsi BPS, SDKI 32 44 (SDKI 2007)4.1. kelahiran hidup4.2.4.3.Angka Kematian Bayi(AKB) per 1.000kelahiran hidupProporsi anak berusia 1tahun diimunisasicampak4.a Kasus Kematian bayi4.b Kasus kematian balita4.c4.d4.e4.f4.g4.h4.iAnak usia 12-23 bulandiimunisasi campak (%)Persentasi bayi denganBerat Badan LahirRendah (BBLR)cakupan pemberianvitamin A pada balitaPersentasi pemberianAir Susu Ibu (ASI)ekslusifDesa/kelurahanUniversal ChildImmunization (UCI)Persentasi Balita KurangEnergi Protein (KEP)Persentase rumahtangga menggunakangaram yodiumPropinsiKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenBPS, SDKIBPS (KORSusenas, SDKI)SektorKesehatanSektorKesehatanSektorKesehatanSektorKesehatanSektorKesehatanSektorKesehatanSektorKesehatanSektorKesehatanSektorKesehatanBPS, SDKI,SektorKesehatan23(MDGs),24 RPJMN201480%(Dinkes2010)34 (SDKI 2007)67% (SDKI2007)76,4% (SDKI2007)11,5%(Riskesdas2007)71,5%(Riskesdas2007)32,4% (SDKI2007)71,18%(ProfilKesehatan2007)Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 451

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN5. Meningkatkan Kesehatan IbuTarget 5.A. Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990-2015102(MDGs),228 (SDKIProvinsi BPS SDKI 1182007)Angka Kematian Ibu(RPJMN5,1 (AKI)2014)5,2Proporsi pertolongankelahiran oleh tenagakesehatan terlatih5.a Kasus kematian ibuCakupan ibu hamildengan komplikasi yang5.b ditanganiStatus gizi Wanita UsiaSubur (WUS) kurang5.c energi kronis5.d5.eStatus gizi wanita hamilkurang energi kronisCakupan pemberiantablet besi (Fe) pada ibuhamil tahap pertamaKabupatenKabupatenKabupatenKabupaten/kecamatanKabupaten/kecamatanKabupatenBPS KorSusenas, SektorKesehatanSektorKesehatanSektorKesehatanSektorKesehatanSektorKesehatanSektorKesehatan90%74,87%(Susenas 2008),72,5% (SDKI2007)28,52% (profilkesehatan2007)77,3% (SDKI2007)Target 5.B. Mencapai akses kesehatanreproduksi untuk semua pada tahun 20155,35,45.5.a5.5.b5.5.xPrevalensi penggunaankontrasepsiAngka kelahiran olehperempuan remajaPelayanan antenatalsetidaknya sekalikunjunganPelayanan antenatalsetidaknya 4 kalikunjunganCakupan kunjungan ibuhamil K4KabupatenProvinsiKabupatenKabupatenKabupatenBPS SDKI,SektorKesehatan/KBSektorKesehatanBPS SDKI,SektorKesehatan/KBBPS SDKI,SektorKesehatan/KBBPS SDKI,SektorKesehatan/KB61,4% (SDKI2007)1,79% (profilkesehatan2007)91,23%(profilkesehatan2007)80,26% (profilkesehatan2007)52Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN5,65.f5.gkebutuhan ber-KB yangtidak terpenuhi (unmetneed)Pravalensi penggunaankontrasepsi padaPasangan Usia Subur15-49 tahun (PUS)Persentasi remaja yangmendapat penyuluhantentang kesehatanreproduksiKabupatenKabupatenKabupatenBPS SDKI,SektorKesehatan/KBSektorKesehatan/KBSektorKesehatan6%9,1% (TargetMDGs 2008)57,4% (SDKI2007), 61,0%(Laporan MDGs2008)6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnyaTarget 6.A. Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlahkasus baru pada 2015Persentase perempuanpernah kawin berumur15-24 tahun yangmempunyaipenhetahuan yangkomprehensif tentangProvinsi BPS SDKI, KPAD6.3.x HIV/AIDS6.a Pravalensi HIV dan AIDS6.b6.c6.dKasus kematian PasenAIDSRasio pemakai kondompada Pasangan Usiasubur (PUS) usia 15-49tahunProporsi penduduk usia15-24 tahun yangmemiliki pengetahuankomprehensif mengenaiHIV/AIDSKabupaten/kecamatanKabupatenKabupatenKabupatenSektorkesehatan,KPADKPAD, PP &SektorKesehatanKPAD, SektorKesehatan/KBKPAD, SektorKesehatan/KB

PNPM MANDIRI | PERKOTAANTarget 6.B. Mencapai akses pengobatan untuk semua yang membutuhkanpengobatanProporsi penduduk yangterkena infeksi HIVtingkat lanjut yangProvinsimempunyai akses pada6,5 obat antiretroviralTarget 6.C. Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasusmalaria dan penyakit lainnya pada 201517,55%(Profil 16,44% (Profilkesehata kesehatanProvinsi, Sektorn 2007), 2007), 2,9Kabupaten kesehatan1 (klinis, (klinis, RPJMNRPJMN 2007)6.6.a Pravalensi malaria dan2014)6.6.b6.7.a6.7.b6.8.a6.8.b6.9.aAngka kematian malariaProporsi balita yangtidur dengan kelambuyang telah diproteksidengan insektisidaProporsi balita yangdemam dan mendapatpenanganan obat antimalaria yang sesuaiPrevalensi tuberkulosis(insidens pwer 100.000penduduk)danAngka kematian yangberkaitan dengantuberkulosisProporsi kasusTuberkulosis yangterdeteksi melalui DOTs(Directly ObservedTreatment ShortcourseChemotherapy)/Angkapenemuan pasien Tbparu Bakteri TahanAsam Positif (CaseDetection Rate TbKabupatenProvinsiKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenSektorkesehatanSektorkesehatanBPS SDKI,SektorkesehatanSektorkesehatanSektorkesehatanSektorkesehatan0,4%(ProfilKesehatan 2007)224(RPJMN2014)70%(MDGs),90%(RPJN2014)0,56% (ProfilKesehatan2007)253 (WorldHealt Stats2008 data2005)38 (World HealtStats 2008 data2005)73% (laporanWHO 2008)54Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANBTA+)6.9.b6.e6.f6.g.a6.g.b6.h.a6.h.b6.iProporsi kasusTuberkulosis yangdiobati melalui DOTsAngka kesembuhanpasien Tb paru BTApositifAnnual ParasiteIncidence (API) (%)Annual MalariaIncidence (AMI) (%)Angka kesakitanpenyakit kusta per10.000 pendudukAngka penemuanpenderita kusta (NCDR)(per 10.000 penduduk)Incidence rate DemamBerdarah Dengue (DBD)per 100.000 pendudukCase Fatality Rate (CFR)DBDAngka kesakitanfilariasis6.j CFR Diare saat KLB6.kPersentase positif rabies(Lyssa)6.l Insiden Avian InfluenzaKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenSektorkesehatanSektorkesehatanSektorkesehatanSektorkesehatanSektorkesehatanSektorkesehatanSektorkesehatanSektorkesehatanSektorkesehatanSektorkesehatanSektorkesehatan85%MDGs),88%(RPJMN2014)91,0% (LaporanWHO 2008)0,16% (Profilkesehatan2007)19,67% (Profilkesehatan2007)1,05% (Profilkesehatan2007)0,78% (Profilkesehatan2007)71,78% (Profilkesehatan2007)1,01% (Profilkesehatan2007)11,473 kasus(Profilkesehatan2007)1,3% Riskesdas2007141 kasus (Dep.Kesehatan2008)Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 455

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN7. Memastikan Kelestarian Lingkungan HidupTarget 7.A. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengankebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yanghilang7,17.1.xProporsi lahan yangtertutup hutan (PLH)Proporsi luas arealrehabilitasiProvinsi,kabupatenProvinsi,kabupatenBPS, SektorKehutananBPS, SektorKehutanan7.2.a Total emisi energi CO 2Provinsi Sektor LH7.2.b7.2.c7.2.x7.a7.b7.c7.d7.e7.fEmisi energi CO2 perkapitaKonsumsi bahanperusak ozonEmisi energi CO2 perPDRBRasio kawasan lindungterhadap luas daratanProporsi titikpemantauan kualitas airsungai yang memenuhibaku mutu air padabadan airProporsi titikpemantauan kualitasudara yang memenuhibaku mutu udaraambientProporsi penduduk yangmenggunakan bahanbakar padatProporsi pabrik yangmempunya pengolahanlimbahProporsi pabrik yangmemnuhi baku mutu airlimbahProvinsiProvinsiProvinsiKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenKabupatenBPS, Sektor LHBPS, SektorLH,DinasPerindustrianBPS, Sektor LHSektorKehutananSektor LHSektor LHBPSSektor LHSektor LH52,0% (Dep.Kehutanan2008)1.34 metricton/kapita(KNLH 2007dalam targetMDGs 2007)202 metrik ton(UN MDGsIndicators)47,5% (laporanMDGs 2008)56Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN7.gPemakaian pupuk kimiaper hektar per jenistanaman pertanianKabupatenSektor LHTarget 7.B. Mengurangi kepunahan keragaman hayati dan mencapai penguranganyang signifikan pada tahun 2010Sektor5,7% (Dep.Proporsi luas daratan Provinsi/Kabu Kehutanan,Kehutanandan lautan yangpaten Perikanan/kelaut2008)7,5 dilindungian, Pemda7.hProporsi luas konservasidaratanProvinsiSektorkehutanan, LH,PemdaSektorkehutanan, LH,Pemda29,5% (dalamtarget MDGs2008)11% (laporanMDGs 2008)Proporsi luas konservasi Provinsi7.i lautanTarget 7.C mengurangi separuhnya proporsi penduduk tanpa akses air minum yangaman dan sanitasi dasar pada 2015Proporsi penduduk yangmenggunakan airminum yang amanProporsi penduduk yangmenggunakan fasilitassanitasi dasar yang baikPersentase rumahtangga yang membuangsampah di lubang yangtertutupPersentase rumahtangga/keluargaberumah tidak layakhuniProvinsi BPS Kor Susenas 67%Provinsi BPS Kor Susenas 65,5%KabupatenKabupatenBPS Kor SusenasBPS/SektorKesosTarget 7.D. Mencapai perbaikan yang signifikan terhadap paling tidak 100 jutapenduduk di pemukiman kumuh pada 2020Proporsi penduduk yangtinggal di rumah kumuhProporsi penduduk yangtinggal di kawasankumuhProporsi pendudukdengan status rumahteteap dan terjaminProvinsiKabupatenProvinsiBPS Kor/ModulPerumahanSusenasBPS PodesBPS Susenas57,2%(Susenas 2007)69,34%(Susenas 2007)84,0% (LaporanMDGs 2008)Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 457

PNPM MANDIRI | PERKOTAANPersentase rumahtangga yang tinggal dikawasan rawan bencanaProporsi rumah tanggadengan sertifikatkepemilikan tanah dariBadan PertanahanNasional (BPN)KabupatenKabupatenBPS, SektorKesosSektorPertanahan/BPNSumber : Draft Pedoman Melokalkan Indikator MDGs, Surbakti, S., Target MDGs UNDP/Bappenas2009, Pedoman Pengumpulan Data dan Perhitungan Indikator MDGs Kecamatan, Buku Seri 9,BPS, CIDA, UNICEF, Jakarta 2008 Sebagai catatan, untuk target indikator-indikator yang tidak adapada RPJMN, maka nilai tyarget dihimpun dari sektor terkait sesuai dengan nilai yang ditetapkanuntuk nasional.58Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANStrategi Pengembangan KSM SosialMembaca Contoh Hasil SWOT ; Potensi, Tantangan dan Peluang KSMMembaca dalam konteks analisis potensi, maka dalam Analisis SWOT KSM, tergambarsumberdaya dalam yang dimiliki (kekuatan dan kelemahan) dan sumberdaya luar (peluangdan tantangan) KSM ke depan. Potensi-potensi (baik dari dalam maupun dari luar) dapatdigunakan untuk menjawab berbagai persoalan. Kekuatan tidak hanya dapat menjawabkelemahan internal tetapi juga tantangan yang datang dari luar. Demikian juga peluangdapat dimaksimalkan dengan menghubungkannya dengan kekuatan yang tidak menutupkemungkinan dapat membenahi kelemahan internal. Inilah analisis bersilang dalam SWOTyang dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi untuk menemukan kegiatan sosialberkelanjutan.Analisis bersilang untuk mencari solusi dapat dilakukan dengan menghubungkan Kekuatan(S), Kelemahan (W), Peluang (O) dan Tantangan (T) sehingga memunculkan alternatifalternatifberikut :A. Strategi Kekuatan-Peluang (SO), menggunakan kekuatan untuk merebutpeluang1. Intensifkan keterlibatan seluruh SDM berkualitas untuk berkoordinasi denganberbagai pihak antara lain dinas-dinas Pemda dan Swasta agar kegiatan sosial dapatlebih berkelanjutan setelah dimitrakan dengan seluruh stake holders. Koordinasirutin dapat dilaksanakan dalam agenda :a. Koordinasi rutin antar anggota KSM Sosial dengan menghadirkandinas-dinas dan stake holder agar memperkuat kapasitas KSM.b. Koordinasi rutin dan pengembangan kajian problematika untuk memecahkanmasalah dan tantangan dalam forum antar KSM di tingkat kelurahanmaupun antar kelurahanc. Pertemuan rutin bulanan dalam forum KBK yang diagendakan denganstake holders Pemda dan dinas-dinas terkait dengan fokus tema pertemuanpeningkatan layanan pendidikan dan kesehatan serta kemitraand. Memanfaatkan momentum-momentum koordinasi lintas sektor dilevelnya masing-masing yang diadakan khusus seperti workshop tentangperbaikan pelayanan kesehatan, pendidikan maupun MDGs.e. Mengaktifkan Komunitas belajar Kelurahan (KBK) sebagai forumpertemuan stake holders untuk mengevaluasi sejauhmana pelayanan KSMsektor pendidikan dan kesehatan telah berjalan serta bagaimanaperancangan strategi ke depan.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 459

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN2. Pengembangan jaringan horisontal dengan sesama KSM lintas RT, lintas kelurahanmaupun dan berjaringan secara vertikal (dengan dinas-dinas, swasta maupunakademisi), memanfaatkan SDM yang tersedia. Operasionalisasi jaringan tersebut dibreakdown dalam jaringan komunikasi yang dibangun melalui :a. Pengembangan jaringan melalui forum KSM agar berintegrasi denganforum komunikasi BKM di level Kecamatan maupun level Kota.b. Membangun kerjasama dengan dinas-dinas, dunia usaha,akademisi, jurnalis maupun NGO demi mengupayakan keberlanjutankegiatan sosial baik untuk mengakses program CSR maupun programprogramdinas3. Dalam forum-forum tersebut dibahas dan dibicarakan mengenai kendala dan capaianpelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) menggunakan instrumen data SIMsebagai acuan. Sebagai konsekuensi pola sinergi maka :a. dukungan budget melalui kesepakatan mekanisme sharingpembiayaanb. data SIM yang valid digunakan sebagai dasar dalam penyusunanrencana kegiatan dan pengambilan keputusan bersama. Data SIM,sejauh ini hanya berfungsi dalam manajemen internal KSM, namun belumdigunakan sebagai landasan pengendalian.B. Strategi Kelemahan-Peluang (WO), mengatasi kelemahan dengan mengambilpeluang1. Penguatan leadership dilakukan dengan saling belajar dengan berbagai pihak agarmenumbuhkan motivasi kepemimpinan. Meningkatkan kapasitas kepemimpinandengan mendorong Seluruh anggota KSM mengikuti pelatihanmanajemen kewirausahaan, manajemen pelayanan pendidikan dankesehatan.2. Pelibatan jaringan (terutama Pemda) dalam upayakan kontrol, monitoring danevaluasi kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan secara partisipatif yangmelalui Pembentukan Tim Koordinasi Monev partisipatif dan terpadu yangmelibatkan SKPD-SKPD Pemda, BKM, para relawan, kelompok peduli (swasta danperguruan tinggi) terhadap kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dikelurahan/desa setempat.3. Koordinasi dengan berbagai pihak dan meminta rekomendasi stake holders(termasuk kontribusi anggota KSM) dalam pengambilan keputusan untuk menjagaobyektivitas transparansi pengelolaan.a. Selalu melaporkan perkembangan kegiatan secara periodikkepada Pemda melalui BKM dan mengupayakan transparansi dalammanajemen pelayanan dasar.60Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANb. Menegakkan gerakan anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalampengorganisasian kinerja KMWC. Strategi Kekuatan-Ancaman (ST), menggunakan kekuatan untuk menghadapiancamanSDM-SDM yang teruji memiliki pengalaman beraktivitas dalam kegiatan sosial selama inidi tingkat kelurahan/desa dimanfaatkan sebagai potensi strategis untuk menegosiasikandukungan kebijakan, bantuan teknis dan anggaran dinas-dinas Pemda, swasta dandunia usaha untuk :a. Menyediakan bantuan teknis terkait dengan penganggaran prosespengembangan kapasitas standar pelayanan dasar bidang pendidikan dankesehatan dalam penanggulangan kemiskinanb. Mengakses program-program dinas (terutama dinas pendidikan dankesehatan) dalam upaya untuk mengantisipasi wabah penyakit menular,menurunnya Angka Harapan Hidup Ibu, lemahnya kesehatan Ibu melahirkan,kurangnya asupan gizi balita, Angka Melek Huruf usia sekolah, kesempatanmemperoleh pendidikan dasar.D. Strategi Kelemahan-Ancaman (WT), Meminimalkan kelemahan danmenghindarkan ancaman1. Memperkuat leadership melalui berbagai pelatihan dan sharing pengalaman denganstake holders untuk mengurangi lemahnya fasilitasi pelayanan kesehatan danpendidikan. Untuk itu Koordinator KSM Sosial perlu melibatkan diri dalamaktivitas sosial maupun berbagai training dan kegiatan advokasi kebijakan publikyang diselenggarakan Pemda, swasta, kampus maupun NGO.2. Menyelesaikan persoalan internal dan meningkatkan intensitas konsolidasi denganmengandalkan dukungan stake holders untuk mengurangi resiko resistensi sosial.a. Membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak melalui forumforumKSM, KBK, BKM dan KBP. Diasumsikan representasi para pihak akanmeningkatkan partisipasi dan pembelajaran.b. Mentradisikan demokratisasi. Mengupayakan selalu membanguntransparansi, memasang keputusan bersama, pengelolaan kegiatan dankeuangan serta hasil-hasilnya di 5 titik strategis demi menghindarkan diri daridominasi elemen tertentu dan menegaskannya steril dari interest politik (Tom, 4Mei 2011).Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 461

PNPM MANDIRI | PERKOTAANFaktor EksternalFaktor InternalContoh Analisis Sumberdaya KSM melalui SWOTKekuatan (Strenghts) Kelemahan (weakness)1. SDM tersedia cukup memadai, spesialis danmemiliki job deskripsi yang jelas2. Konsolidasi dan koordinasi rutin relawanspesialis3. Anggota KSM memiliki pengalaman lamadalam program-program sosial (9 tahun).4. KSM Memiliki otoritas penuh untukmenjalankan kebijakan yangdidesentralisasikan dari BKM5. Pembiayaan menggunakan alokasi swadaya,APBD dan BLM6. Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKMyang mendukung program1. Leadership masih lemah2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja kurangoptimal3. Penggalian (assessment) kebutuhanmasyarakat miskin masih subyektif dankerap dipengaruhi faktor like and dislike,serta kedekatan geografis dan emosionaldengan BKM4. Anggota KSM kurang dilibatkan dalamproses pengambilan keputusan BKMPeluang (Opportunities) Strategi SO Strategi OW1. Koordinasi dengan dinas terkaitsecara periodik2. Membangun kemitraan denganstake holders (dinas-dinas pemda,swasta, akademisi, dan NGO lokal3. Mengembangkan jaringan dengansesama KSM, KBK, forum BKM, KBP, danstake holders lain.4. Mendorong sinergi pelayananpendidikan dan kesehatan dengan dinas1. Intensifkan keterlibatan SDM berkualitasuntuk berkoordinasi dengan pemerintahdaerah (K1+P1) dan bermitra denganseluruh stake holders (K1+P2),2. Pengembangan jaringan horisontal (dengansesama KSM di level kelurahan maupunkecamatan) dan vertikal (dengan Pemda).Membangun jaringan komunikasi didukungSDM potensial yang tersedia.(K1+K2+P3+P4)3. Sinergi Program didukung dengan budgetdan data SIM untuk menunjang penyusunanrencana kegiatan sistematis(K5+K6+P1+P2+P4)1. Penguatan leadership, monev danassessment kebutuhan dilakukan dengansaling belajar dengan berbagai pihak (KBK,forum KSM, swasta, akademisi, forum BKM,KBP) untuk menyelesaikan masalah danmenumbuhkan motivasi kepemimpinan(W1+W2+W3+P1+P2+P3)2. Membangun jaringan dengan membukapeluang partisipasi dalam pembelajaranperencanaan dan pemecahan persoalan,kontrol, monitoring dan evaluasi kinerjabersama agar tercipta komunikasitransparan dan sinergi62Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN(P2+P3+P4+W2+W3+W4)Ancaman (Threats) Strategi ST Strategi WT1. Tidak mendapat dukungan kebijakandari Pemda2. Bantuan Teknis layanan pendidikandan kesehatan dari Pemda rendahkurang optimal3. Keterlambatan penyediaan anggarandari APBD dan BLM Pemerintah4. Ketidaktahuan masyarakat dampinganterhadap ketersediaan fasilitas layanan1. SDM yang secara empiris sangat baik danOtoritas penuh yang didelegasikan oleh BKMdimanfaatkan sebagai variable strategisuntuk menegosiasikan dukungan kebijakan,bantuan teknis dan anggaran(S3+S4+T1+T2+T3)2. Pengalaman advokasi terstruktur danotoritas KSM yang kuat difungsikan untukmemfasilitasi komunikasi dan sosialisasiintensif kepada masyarakat(S1+S2+S3+S6+T4)1. Memperkuat leadership melalui berbagaipenguatan kapasitas manajemenorganisasi dan sharing pengalamandengan stake holders untuk mengurangilemahnya bargaining dengan Pemda dalamhal dukungan dana, kebijakan dan bantuanteknis(W1+T1+T2+T3)2. Menyelesaikan persoalan internal denganmeningkatkan intensitas konsolidasi.Mengandalkan sumberdaya internal dandukungan stake holders untuk mengurangiresiko berkurangnya dukungan Pemda danmasyarakat (W3+W4+T4+T5)Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4 63

PNPM MANDIRI | PERKOTAANPelayanan Yang EfektifBagaimana KSM Sosial Mewujudkannya?A. Pelayanan PublikPelayanan yang disediakan Pemerintah sudah selayaknya dapat memenuhikebutuhan masyarakat, karena Pemerintahan yang dijalankan harus berorientasi kepadamasyarakat. Artinya, pelayanan yang disediakan harus dapat memenuhi harapanmasyarakat (terutama masyarakat miskin) sebagai customer. Apabila harapan ituterpenuhi, maka pelayanan yang eksis sudah tentu dapat dinilai kinerjanya (serviceperformance). Di antara seluruh pelayanan yang ada, pelayanan pendidikan dankesehatan adalah pelayanan utama diantara sekian ratus jenis pelayanan lainnya.Di sektor swasta, setiap lembaga swasta yang menyediakan pelayanan publiksudah semestinya mengadopsi pola pelayanan publik yang mencerminkanpenghormatan kepada hak-hak warga negara untuk mendapatkan layanan yang sebaikbaiknya.Saat ini, dibandingkan dengan pihak pemerintah, sistim pelayanan publik pihakswasta umumnya justru lebih baik. Hal ini terutama disebabkan oleh tingginyapersaingan antar pemberi layanan publik, seperti terlihat pada perusahaan-perusahaanpenyedia jasa transportasi yang saling berlomba memberikan layanan terbaik bagimasyarakat. Walaupun demikian, pemantauan dan evaluasi dari masyarakat danpemerintah tetap dibutuhkan agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga bahkan dapatditingkatkan.Dalam rangka melakukan optimalisasi pelayanan publik, Osborne & Gaeblermengemukakan gagasan reinventing government yang memposisikan pemerintahsebagai pelayan yang mengutamakan customer sekompetitif swasta hingga membentuksistem pemerintahan yang melayani lebih optimal dan maksimal. Prinsip-prinsip tersebutbertujuan untuk menciptakan organisasi pelayanan publik yang smaller (kecil, efisien),faster (kinerjanya cepat, efektif) cheaper (operasionalnya murah) dan kompetitif.Dalam reinventing Government, terdapat empat prinsip utama peran pemerintahsebagai public services, yaitu ;1. Catalitic Government, Steering than Rowing. Pemerintah dalam konteks ini hanyaberfungsi sebagai pengarah yang membuat kebijakan dan regulasi serta fungsisebagai pelaksanaan. Berbagai metode mereka gunakan untuk membantuorganisasi publik mencapai tujuan, antara lain memilih metode yang palingsesuai untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan fleksibilitas.Pemerintah dalam hal ini lebih banyak mengatur ketimbang melaksanakansendiri segala urusan pelayanan. Tanggung jawab penyelenggaraan urusandiberikan kepada masyarakat dan swasta.2. Community-Owned Government, Empowering rather than Serving, Pemerintahlebih baik memberdayakan masyarakat daripada sekedar melayani, karena64Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANpemerintah adalah milik masyarakat, sehingga wewenang untuk mengontrolpelayanan didesentralisasikan kepada masyarakat yang telah diberdayakan.3. Competitive Government: Injective Competition into Service Delivery. Pemerintahmenyuntikkan spirit kompetisi dalam pelayanan kepada masyarakat.Pemerintahan dengan tipe demikian mensyaratkan persaingan berbasis kinerjadan jasa. Iklim kompetisi membuat organisasi pemerintahan dan swastaberlomba-lomba memberikan kualitas pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.4. Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven Organization. Pemerintahyang digerakkan oleh misi untuk mengubah organisasinya yang digerakkan olehperaturan. Secara mendalam, pemerintahan versi ini berupaya kerasmenghapus berbagai peraturan, menyederhanakan mekanisme administrasi danmemberikan kebebasan peran kepada manajer untuk menemukan danmerealisasikan misi dalam batas-batas yang legal. Pemerintahan yangdigerakkan oleh misi lebih baik ketimbang digerakkan oleh peraturan.Sebagian fakta yang masih terjadi di lapangan, justru lembaga-lembagapemerintah selalu kedodoran dalam menyediakan pelayanan publik. Pengurusan KTP,Surat Izin Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sulitnya memperolehlayanan pendidikan yang mudah dan bermutu, layanan kesehatan yang tidak terjangkauoleh sebagian besar masyarakat, dan sebagainya, merupakan sebagian kecil dari contohkesemrawutan pelayanan publik oleh pemerintah. Hal ini tentunya bertentangan dengansemangat reformasi birokrasi dan pemerintahan yang sudah berjalan selama satudekade ini. http://www.explore-indo.com/layanan-publik/48-layanan-publik/148-pelayanan-publik-antara-idealisme-dan-kenyataan.html , diakses tanggal 30 April 2011.Faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelayanan publik yang baikdapat dianalisa dari dua sisi, yakni birokrasi dan standar pelayanan publik. Hampirdalam seluruh tubuh pemerintahan negara Indonesia pada semua jenjang dan jenisnyamemiliki struktur birokrasi yang panjang, gemuk, dan berbelit. Hal ini mengakibatkanpanjang dan berbelit-belitnya suatu urusan di sebuah lembaga penyedia layanan publik,yang tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama, biaya tinggi dan tidak efektif.Padahal kinerja suatu pelayanan dapat menggambarkan kualitas pelayanantersebut, dimana dapat tercermin dari tingkat efektivitas dan efisiensinya. Tingkatefektivitas menggambarkan perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai.Suatu kegiatan dikatakan efektif jika implementasi suatu rencana dapat menghasilkanatau mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Sementara tingkat efisiensimembandingkan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Suatu kegiatandikatakan efisien jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan ataupemakaian sumberdaya yang minimal.B. Konsep Efektivitas dan Efektivitas PelayananEfektivitas berasal dari kata efektif yang berarti terjadinya suatu efek atau akibatyang dikehendaki dalam sesuatu perbuatan (Ensiklopedi Administrasi, 1989:149).Efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasilguna. Sedangkan menurut Handoko (1993:7), efektivitas adalah kemampuan untukmemilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telahditetapkan. Georgepoulus & Tenenbaum (dalam Steers, 1985:20) berpendapat bahwakonsep efektivitas digunakan untuk mengukur indikasi keberhasilan dalam mencapaiBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 465

PNPM MANDIRI | PERKOTAANtujuan. Oleh sebab itu Barnard (dalam Gibson, 1995:27), mendefinisikan efektivitassebagai pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama.Dalam konteks organisasi, Siagian (2002:32) mendefinisikan efektivitas sebagaiupaya pemanfaatan sumberdaya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu,yang secara sadar ditetapkan sebelumnya, untuk menghasilkan sejumlah barang ataujasa dengan mutu tertentu, serta tepat pada waktunya. Pelayanan bidang pendidikandan kesehatan adalah bagian dari produk berupa jasa. Untuk mengukur keberhasilanpelayanan terdapat beberapa standar tertentu yang mesti dipenuhi. Jika beberapastandar minimal telah terpenuhi maka pelayanan dapat dikatakan efektif karena targettelah tercapai. Etzioni (dalam Lubis & Huseini, 1987:54-55) mengemukakan bahwaefektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalamusaha mencapai tujuan atau sasaran.Menurut Gie (1993:108), Efektivitas adalah terjadinya suatu akibat yangdikehendaki, dimana jika seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yangmemang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat ataumempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Sehingga yang dimaksud denganefektivitas adalah sejauhmana tingkat kemampuan organisasi yang bersangkutan dapatmewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan tujuansebagai alat ukur efektivitas organisasi didasarkan pada asumsi bahwa organisasisebagai wadah pencari tujuan (organization as goal seeking) atau organisasidimaksudkan sebagai alat untuk mencapai tujuan.Organisasi sebagai wadah tidak mempunyai tujuannya sendiri, namun organisasimerupakan kumpulan dari individu anggota organisasi yang mempunyai tujuanbersama. Meskipun organisasi tidak mempunyai tujuan sendiri, akan tetapi organisasitersebut memerlukan sesuatu yang dapat berfungsi sebagai tujuan yang dapat dijadikanlandasan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut pemanfaatan dan penggunaansumberdaya. (lihat Azhar Kasim, 1993:12).Richard Steers (1985:7) menyatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhiefektivitas organisasi ialah: (a) karakteristik organisasi; (b) karakteristik lingkungan; (c)karakteristik pekerjaan; serta (d) kebijakan dan praktek manajemen.66Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANTabel 1.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas OrganisasiK a r a k t e r i s t i kOrganisasi Lingkungan Pekerjaan Struktur- Desentralisasi- Spesialisasi- Formalisasi- RentangKendali- Besaran Org. Teknologi- Operasi- Bahan- PengetahuanSumber: Steers (1985:8). Ekstern- Kekompakan- Kestabilan- Ketidaktentuan Intern- Orientasi padatkarya- Pekerja-sentris- Orientasi pdimbalan- Hukuman- Keamanan vsresiko- Keterbukaan vspertahanan KeterikatanpadaOrganisasi- Ketertarikanke-mantapankerja- Keterikatan Prestasi Kerja- Motivasi,tujuankebutuhan- Kemampuan- KejelasanperandanKebijakan &PraktekManajemen- Penyusunankebutuh-anstrategis- Pencarian danpeman-faatansumberdaya.- Menciptakanlingku-nganprestasi.- Proses2 komunikasi- Kepemimpinan danpengambilan keputusan- Inovasi danadaptasiOrganisasiPendapat Richard Steers mengilustrasikan bahwa faktor-faktor tersebut akanberperan dalam pencapaian target, sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkansebelumnya; dan seberapa besar pencapaian yang telah diraih, akan menentukantingkat efektivitasnya.Pada bagian yang lain dari tulisannya, Gibson (1995:25) mengemukakan bahwa,terdapat tiga macam perspektif yang dapat digunakan untuk menentukan efektivitassuatu organisasi, yaitu :1. Efektivitas individual menekankan pada pelaksanaan tugas pekerja atauanggota dari organisasi, tugas yang harus dilaksanakan pada posisi daribagian pekerjaan;2. Efektivitas kelompok merupakan penjumlahan dari seluruh anggotanya yangmelakukan kegiatan-kegiatan tertentu;3. Efektivitas organisasi merupakan fungsi dari efektivitas individual dankelompok, dimana tingkat efektivitas organisasi melebihi tingkat efektivitasindividual dan kelompok.Faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya efektivitas pada masing-masingperspektif tersebut diatas adalah berbeda-beda. Apabila faktor penyebab tersebutdiidentifikasi, dapat digambarkan sebagai berikut:Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 467

PNPM MANDIRI | PERKOTAANGambar 1Perspektif Efektivitas OrganisasiEfektivitasIndividualPenyebab: Kekuatan Kemampuan Pengetahuan Perilaku Motivasi TekananEfektivitasKelompokPenyebab: Kohesif Kepemimpinan Struktur Status Aturan NormaSumber: Gibson (1995:28)EfektivitasOrganisasiPenyebab: Lingkungan Teknologi Strategi StrukturPilihan Proses BudayaDari gambar diatas, dapat dipahami bahwa efektivitas individual cenderungberpengaruh terhadap efektivitas kelompok atau sebaliknya, efektivitas kelompokcenderung bergantung pada efektivitas individual. Pada bagian lain, efektivitaskelompok cenderung berpengaruh terhadap efektivitas organisasi secara keseluruhan,atau sebaliknya, efektivitas suatu organisasi cenderung bergantung pada efektivitaskelompok. Pada akhirnya, efektivitas individual juga berperan dalam pencapaianefektivitas organisasi, oleh karena efektivitas individual menjadi elemen penting dalampencapaian efektivitas kelompok.Sebagaimana diketahui bahwa setiap organisasi mempunyai fungsi yangberbeda-beda. Oleh karena itu, harus dilakukan evaluasi dengan menggunakankarakteristik yang berbeda pula. Hal ini melahirkan kesepakatan bahwa efektivitasorganisasi membutuhkan kriteria yang majemuk. Hal ini dikarenakan, organisasimelakukan banyak hal, dan keberhasilannya tergantung pada prestasi yang memuaskandi berbagai bidang. Dengan demikian, definisi efektivitas organisasi harus mencerminkankompleksitas tersebut (Robbins, 1994:56).C. Mengukur efektivitas Pelayanan KSM SosialKSM sebagai representasi dari kepanitiaan kelompok kecil (komunitas) yangmemiliki kesamaan ide dapat membantu terpenuhinya pelayanan dasar kepadamasyarakat penerima manfaat, terutama warga miskin. Dalam konteks ini KSM tidakbekerja sendirian menyediakan pelayanan, melainkan ia bekerja di dalam sistem yangsaling terhubung hierarkies bersama UPS, BKM, FKBKM, dinas-dinas terkait. Jikapelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang disediakan, maka KSM tersebutbernaung di bawah koordinasi Unit Pengelola sosial (UPS) yang notabene merupakanunit pelaksana tugas BKM di bidang sosial. Sebagai unit pelaksana teknis pelayanankesehatan dan pendidikan di kelurahan setempat maka KSM tersebut secara langsungbertanggung jawab kepada UPS dan BKM. Namun dalam konteks yang lebih luas,68Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANkeberhasilan membangun pelayanan kesehatan dan pendidikan memerlukan dukunganberbagai pihak, antara lain SKPD-SKPD terkait seperti dinas pendidikan atau dinaskesehatan selain NGO-NGO yang bergerak di bidang yang sama.Sebab penanggung jawab utama penyediaan pelayanan publik di bidangkesehatan dan pendidikan terletak di pundak dinas-dinas sektoral tersebut. BKMsebagai Organisasi Masyarakat Warga (Civil Society), berperan sebagai elemenpenghubung jalannya pembangunan yang memberdayakan masyarakat, antaramasyarakat, Pemda dengan Swasta. BKM hanya berperan menunjang Pemda dalammengoptimalkan pelayanan masyarakat agar sesuai standar yang ditetapkan. UPS danKSM adalah pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan end user (pemanfaatkeluarga miskin).Meskipun standar pelayanan yang ditetapkan di berbagai level berbeda, namunseluruhnya saling terhubung membangun pelayanan yang efektif. Standar pelayanantersebut diukur menggunakan indikator-indikator specific yang ditetapkan berdasarkankesepakatan bersama. Menurut Lubis dan Huseini (1987:56), pengukuran efektivitasdapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda seperti:a) Pendekatan Sasaran: memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitumengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkat output yangdirencanakan;b) Pendekatan Sumber: mencoba mengukur efektivitas dari sisi input yaitu denganmengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yangdibutuhkan untuk mencapai performansi (performance) yang baik;c) Pendekatan Proses: melihat kegiatan internal organisasi sebagai indikatorinternal seperti efisiensi ataupun iklim organisasi.Gambar 2Pendekatan dalam Pengukuran Efektivitas OrganisasiSumber: Lubis dan Huseini (1987:56)Salah satu pendekatan dalam pengukuran efektivitas adalah pendekatan sumber.Pendekatan sumber bermaksud mengukur efektivitas melalui keberhasilan dalammendapatkan berbagai sumber yang dibutuhkannya. Menurut Yuchtman & Seashoredalam Lubis dan Huseini (1987:61), efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkatkeberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk mengakses berbagaijenis sumber, baik yang bersifat langka maupun yang memiliki nilai tambah yang tinggi.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 469

PNPM MANDIRI | PERKOTAANKSM Sosial yang sedang mencari sebanyak mungkin mitra, amat memerlukanpemetaan stake holders sebagai bagian dari pemetaan sumberdaya eksternal. Pemetaansumberdaya eksternal bermaksud untuk mengidentifikasi stake holders yang potensialdiajak bermitra dalam menunjang pencapaian kualitas pelayanan prima selain menjagakeberlanjutan. Sebagai misal pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan difasilitasikerjasamanya dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan atau NGO yang biasabergerak pada bidang tersebut. Alangkah lebih baik jika peran dinas-dinas terkaitdikedepankan.Namun demikian, mencermati definisi Lubis dan Huseini tentang pendekatansumber, dengan mencoba mengukur efektivitas dari sisi input, yaitu mengukurkeberhasilan dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapaiperforma yang baik, maka efektivitas suatu organisasi cenderung berkorelasi denganupaya (effort) dalam memanfaatkan sumber-sumber yang dimilikinya untuk mencapaitujuan yang diinginkan. Jika tidak ada upaya keras untuk mengembangkan kapasitasinternal KSM dan promosi besar-besaran mengenai kemampuan pengelolaan, makaakan sangat sulit mengharapkan respon pihak luar untuk bekerjasama kendatipunsebenarnya urusan kegiatan sosial (pendidikan maupun kesehatan adalah urusan wajibpemerintah untuk melayani). Sehingga tanpa itikad kuat (good will) untuk peningkatankapasitas, mustahil KSM kegiatan sosial dapat mendapatkan perluasan akses.KSM Sosial di dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah pelaksana kegiatan sosialyang berperan memfasilitasi terdistrisibusikannya jasa layanan pendidikan maupunkesehatan kepada penerima manfaat. Sehingga sesungguhnya peran KSM Sosial dalamhal ini adalah penyalur, agen atau penghubung program-program layanan yangdisediakan oleh dinas-dinas kepada masyarakat pengguna jasa layanan (terutamamasyarakat miskin). Karena fungsinya sebagai penghubung maka KSM sosial berperanmenunjang misi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) padaaspek reformasi birokrasi. Sebab salah satu prinsip good governance adalah melakukanpengambilan keputusan dalam hal perencanaan dan memberikan pelayanan secaratransparan dan partisipatif. KSM Sosial berfungsi memediasi proses pengambilankeputusan saat kegiatan dirumuskan ke dalam PJM Pronangkis. Berikutnya pada saatpertanggungjawaban pelaksanaan yang mengedepankan transparansi, partisipatif danakuntabilitas.KSM sosial adalah ujung jeruji dibawah UPS dalam Organisasi Masyarakat Wargayang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dan swasta. Dalam civil society,posisi pemerintah sebagai katalisator, fasilitator dan pendayung (rowing) elemenelemendi luar dirinya seperti LSM, perguruan tinggi dan masyarakat menyebabkanpembangunan tidak dijalankan sendirian (not do itself by government) melainkandikelola bersama dalam relasi yang benar-benar saling bersinergi (yang bukan justrusaling menghalangi) untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan lebih tinggi.Selama ini KSM sosial menyalurkan sebagian dana BLM yang berfungsi sebagaistimulan untuk mensupport perbaikan hak-hak dasar masyarakat, layanan kesehatanserta pendidikan. Namun semakin lama, kegiatan sosial membutuhkan keberlanjutanagar seluruh penerima manfaat mendapatkan pelayanan berkesinambungan.Masyarakat melalui KSM-KSM mesti dilatih untuk mengelola secara mandiri. Salah satubentuk kemandirian adalah kemampuan KSM-KSM tersebut untuk mengelola danmengorganisir kepanitiaan dengan mengandalkan kekuatan modal sosial yang hidup70Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANselama ini (dibawah koordinasi tetua adat, ketua lingkungan, ketua RT/RW). Sebagiandari mereka telah berpengalaman bekerja sebagai pekerja sosial dalam pelayanan sosial(Jim Ife : 2009) sehingga pengalaman mereka dapat diandalkan dalam menentukanmasa depan kegiatan sosial.Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mencari mitra strategis yang menjaminkeberlangsungan program lebih berjangka panjang. Salah satu miitra wajib adalahPemda melalui dinas-dinas sektoralnya. Pemda bertanggung jawab untukmensejahterakan masyarakatnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinanberbagai pihak lain turut andil bekerjasama dengan KSM. Pertanyaannya adalah, apakahyang menyebabkan Pemda atau para kelompok peduli bersedia membuka aksespelayanan kepada masyarakat melalui KSM Sosial? Apa yang membuat mereka percayauntuk menyalurkan program sosial melalui KSM Sosial?Jawabannya adalah karena KSM-KSM Sosial tersebut telah teruji memfasilitasipelayanan kegiatan sosial dengan berbasis pada kekuatan modal sosial (solidaritas,kohesi sosial). Solidaritas sosial ini ditumbuhkan dari rasa kejujuran dan saling percayadiantara para anggotanya. Alhasil makin tumbuhlah kepercayaan stake holderspemerintah, baik dinas-dinas, NGO maupun dunia usaha untuk memberikan pelayanankepada masyarakat melalui fasilitasi KSM-KSM yang memiliki modal sosial dankebersamaan kuat semacam ini.D. KSM Sosial sebagai bagian Sistem Pelayanan Yang baikSecara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah tidak lainbertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridorkebersamaan. Dalam angan setiap anggota masyarakat, negara yang dibentuk olehmereka ini akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup anggotaberkaitan dengan segala aspek kehidupan dalam berdampingan dengan orang lain disekelilingnya. Di kehidupan sehari-hari, kebutuhan bersama itu sering kita artikan sederhana yang sering dipakai untukmenggambarkan pelayanan publik adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP adalahkebutuhan publik bagi setiap orang yang sudah memenuhi persyaratan tertentu. TanpaKTP, seseorang akan mengalami kesulitan dalam berurusan dengan orang lain, institusi,maupun mengakses layanan dari Pemerintah. KTP perlu dikeluarkan oleh lembaga yangberwenang yang dibentuk dan ditunjuk oleh negara, seperti kelurahan atau desa.Proses menerbitkan sebuah KTP bagi seorang anggota masyarakat disebutsebagai Pelayanan Publik, yang dapat diterjemahkan sebagai segala aktivitas yangdilakukan oleh petugas berwenang dalam melayani pemenuhan kebutuhan publikanggota masyarakatnya. Dalam konteks negara, pemenuhan kebutuhan publik tersebutdiartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil seorang warga negara. Pelayanan publikumumnya tidak berbentuk barang melainkan layanan jasa, termasuk jasa administrasi.Hasil yang diperoleh dari adanya pelayanan publik oleh penyedia jasa layanan dapatberbentuk barang maupun bentuk jasa-jasa. Pelayanan publik biasanya dilakukan olehpemerintah, namun dapat juga oleh pihak swasta.Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, negara kemudian membentukorganisasi pemerintahan. Struktur pemerintahan negara kita mulai dari level paling atasyakni presiden hingga ke level terbawah, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (RW/RT).Karena negara dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan publikBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 471

PNPM MANDIRI | PERKOTAANanggotanya, maka sesungguhnya pelayanan publik adalah kewajiban utama seluruhaparatur pemerintah di setiap jenjang pemerintahan dan setiap jenis pelayanan publik.Sebagai sebuah kewajiban, maka sudah semestinya setiap aparat negara memberikanpelayanan publik yang terbaik.Bahkan untuk mendukung upaya-upaya tersebut Pemerintah seringkalimembentuk kader-kader atau relawan-relawan specialis (sektoral) yang berfungsisebagai penjembatan program pembangunan selevel ketua RT/RW. Sebut saja kaderposyandu, kader BKKBN, relawan kesehatan, relawan kelompok tani, komunitas nelayandst. Kisah sukses mereka dalam memfasilitasi pembangunan sering kita dengar padajamannya. Kehadiran mereka amat membantu Pemerintah menjadi lebih mudahmenjangkau kelompok sasaran pembangunan. Namun beberapa tahun belakangankehadiran mereka sempat meredup sebelum kemudian diinisiasi kembali untukditumbuhkan melalui program-program pemberdayaan semacam PNPM Mandiri.Perpanjangan tangan Pemerintah daerah melalui kader-kader atau yang dikenal jugasebagai agen pembaharu cukup memperbaiki kualitas pelayanan.Kekuasaan dan pengetahuan adalah dua dimensi penting yang dapatdikombinasikan (Jim Ife : 1997 : 47-50 ). Gambar berikut mengidentifikasi empatkombinasi pewacanaan kharakter, yaitu pelayanan (service delivery), yaitu manajerial(hierarkies positivist), pasar (top down - anarchist positivist), pewacanaan profesional(hierarkis humanis) dan pewacanaan komunitas (bottom up - anarchist humanis).Top-downManajerialProfessionalPositivistHumanistMarketCommunityBottom upCompeting discource of Human services (Perbandingan Pelayanan Kemanusiaan)(Jim Ife : Rethinking of Social Work : 1997)72Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANKombinasi antara pendekatan top down (hierarkies) dengan paradigma positivist(mengatur) akan membentuk kebiasaan pelayanan bertipe manajerial, di sebelah kiriatas kuadran. Kebijakan dan keahlian diposisikan pada level tertinggi dalam organisasi(baik sektor public maupun sektor swasta), dengan pemahaman akuntabilitas birokrasiklasik, pengambilan keputusan dengan pendekatan keilmuan bermaksud membangunmesin ideal yang menyediakan pelayanan kepada individu. Penekanannya pada dampakyang terukur, efektif, penggunaan sumberdaya yang efisien, perencanaan yang rasional,optimis dalam penentuan rasio keuntungan. Semua itu dinilai lebih utama ketimbangmengakomodasi kebutuhan dasar. Dalam kuadran ini pekerja hanya memiliki nilai-nilaipelengkap (instrumental value) yang ditentukan oleh organisasi, bukan ditentukan olehdiri mereka sendiri.Namun berbeda dengan kuadran keempat di sebelah kanan bawah, dimanapewacanaan komunitas mengkombinasikan pendekatan humanis dengan pendekatanbottom up. Ife menyebutnya sebagai anarchist humanis atau lebih tepatnyaperencanaan bottom up humanis. Pada perspektif ini secara empiris, pendekatanpositivis ditolak karena bertentangan dengan pendekatan pembangunan yang didesaindari bawah. Ini adalah fundamen dari pekerjaan bersama komunitas, yaitupembangunan berbasis komunitas yang memfokuskan diri pada praktek-praktekpemberdayaan. Nilai-nilai dan kebijaksanaan masyarakat umum menjadi landasan dalammenjalankan pelayanan kemanusiaan. Pada ranah inilah KSM sosial menegaskanperannya sebagai bagian dari pekerja sosial yang menjembatani pelayanan olehPemerintah kepada kelompok sasaran secara langsung.Secara umum, pelayanan publik dibagi dalam dua kategori sesuai dengan tingkatkepentingan kebutuhan warga negara, yakni pelayanan publik primer dan pelayananpublik sekunder. Pelayanan publik primer merujuk kepada semua jenis layanan darisebuah instansi baik pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan yangbersifat mutlak dari seorang warga negara. KTP secara administratif bersifat mutlak bagisetiap warga negara yang sudah memenuhi syarat, terutama dari segi usia (17 tahun keatas). Pemenuhan layanan air bersih, listrik, kesehatan, jaminan sosial, pendidikan dasardan transportasi juga merupakan kebutuhan layanan publik yang bersifat mutlak bagisetiap orang. Sebaliknya, pelayanan publik sekunder merujuk kepada semua layananyang tidak mutlak bagi seorang warga negara, semisal kebutuhan rekreasi, hiburan,olah raga dan sejenisnya. Namun sadarkah kita bahwa pelayanan kesehatan, sanitasi,air bersih, jaminan sosial, pengobatan maupun pendidikan yang digerakkan olehkomunitas sebagai social working itu juga amat ditentukan oleh kepemilikan KTP yangnotabene adalah produk pelayanan administratif. Legalitas benar-benar mempengaruhikeniscayaan perhatian, pelayanan dan keadilan.Untuk menentukan efektivitas, seluruh kebutuhan tersebut dapat diukurketepatan sasarannya. Guna mencapai suatu sasaran yang tepat efektivitas dapatditinjau dari sumberdaya dasar pendukungnya yang harus tersedia dalam pelayananefektif, (Terry dalam Winardi, 2000:3) antara lain :1. Sumber Tenaga Kerja (Men)Tersedianya tenaga kerja yang sesuai, baik jumlah maupun mutunya. Bahwauntuk melaksanakan fungsi-fungsi pimpinan dengan setepat-tepatnya maupununtuk mencapai keseluruhan tujuan yang sudah ditetapkan dengan setepattepatnyadengan salah satu sumbernya. Jadi tenaga kerja atau tepatnyaBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 473

PNPM MANDIRI | PERKOTAANmanusia (men) adalah unsur yang mutlak diperlukan bahkan terpenting bagiberhasilnya pencapaian tujuan organisasi. Tanpa manusia tidak akan adakegiatan, tanpa kegiatan, tujuan tak akan tercapai.2. Sumber Uang atau Biaya (Money)Tentu saja harus disadari bahwa manusia bukanlah merupakan sumber atauunsur satu-satunya yang diperlukan. Manusia bisa lelah, sakit, lalai, bosan,marah, dan sebagainya. Untuk menghindarkan hal-hal itu dan untuk memberikankepuasan, yakni sebagai imbalan terhadap jerih payahnya, maka kepadamanusia perlu diberikan perangsang. Dan salah satu perangsang bisa berupauang (money) sebagai salah satu kebutuhan fisik menurut Herzberg dan Maslow.3. Sumber Material (Material)Material dimaksudkan untuk memberikan arti adanya bahan-bahan yang jugamerupakan sumber yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pimpinan,dan juga bagi pencapaian tujuan organisasi. Sesuatu pekerjaan sering macetditengah jalan misalnya dikarenakan tidak cukup tersedianya bahan-bahan ataumaterial yang diperlukan. Material dapat diartikan dalam arti sempit, yaknidalam arti fisiknya saja seperti dalam pengertian bahan-bahan baku yangdiperlukan untuk pelaksanaan pembangunan prasarana fisik. Material harusdiartikan lebih luas daripada itu, yakni bisa juga berarti bahan-bahan atau datadan informasi yang amat diperlukan bagi pencapaian tujuan dan bagipelaksanaan fungsi-fungsi, serta dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan.Jadi jelas, material haruslah diartikan baik fisik (bahan-bahan baku) maupunnonfisik (data dan informasi), sehingga jelas pula bahwa material, di sampingmanusia dan uang, adalah sumber-sumber yang juga diperlukan di dalam rangkaproses manajemen secara lebih berhasil.4. Sumber Mesin dan Peralatan Kerja (Machine)Manusia merupakan unsur yang paling penting karena manusia bisa lelah, sakit,atau lalai sehingga mudah jatuh sakit. Untuk dapat menghemat tenaga danenergi manusia, dan juga demi mengakui arti pentingnya manusia di dalamorganisasi, serta mempercermat dan mempercepat proses kerja, makadipergunakanlah mesin dan lain-lain peralatan kerja, termasuk perabotan danperlengkapan kerja. Memang sebenarnya penggunaan mesin-mesin di dalamproses kerja itu seyogyakan (dibenarkan) bila pekerjaan itu terlalu berat atauterlalu lamban kalau dikerjakan dengan tangan. Demikian juga bila diperlukanadanya pelipatgandaan hasil secara massal (mass production), dan bilapekerjaan itu memerlukan daya pikir manusia yang optimal pula. Jadi, yangdimaksud disini adalah untuk menghindarkan sering terjadinya kesalahankesalahankarena kelelahan dan kelalaian manusia (penggunaan mesin-mesin).Bahwa mesin adalah sumber yang diperlukan pula di dalam rangka prosesmanajemen atau prosedur kerja dengan setepat-tepatnya. Ide tentang artipentingnya mesin kemudian dihubungkan dengan arti pentingnya manusia, danpengertian efisiensi di dalam proses manajemen akhirnya melahirkan gerakanotomatisasi (automatication) di dalam proses pekerjaan kantor dan pabrik.5. Sumber Tata Cara atau Metode (Method)Dalam suatu mata rantai pekerjaan, dibutuhkan suatu cara yang sistematis, agarsuatu pekerjaan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan menghasilkan tujuan74Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANataupun produk yang sesuai dengan yang diharapkan. Merancang suatu tatacara membutuhkan suatu pendekatan-pendekatan yang komprehensif, supayamenghasilkan suatu susunan atau mata rantai tindakan yang terpola, dan yanglebih penting dapat memenuhi azas efisiensi dan efektivitas. Karenanya, dalamrangka pencapaian tujuan organisasi, formulasi suatu metode sangat pentinguntuk dilakukan. Tujuannya adalah agar metode dapat menjadi petunjuk(guideline) dan aplikatif saat diimplementasikan kedalam penyelesaian suatupekerjaan.6. Sumber Lain berupa Potensi Pasar (Market)Dalam pengertian yang lebih sempit, pasar dihubungkan dengan kegiatanmanajemen dalam proses produksi. Apabila suatu perusahaan akanmemproduksi suatu barang, maka haruslah memproyeksikan apakah barangyang mereka produksi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat (user) dan lakudijual. Dalam konteks yang lebih luas, misalnya dihubungkan dengan kegiatandalam pemerintahan, maka pasar dapat dipahami sebagai potensi atau peluangyang belum dioptimalkan. Terkait dengan permasahan penelitian kali ini, makapasar dapat direfleksikan sebagai potensi berupa pihak yang mengajukanpermohonan IMB, antara lain: kalangan rumah tinggal, real estate, dan nonrumah tinggal, dan sebagainya. Di dalam kegiatan sosial para pemohon yangnotabene keluarga miskin biasanya tidak berperan aktif tetapi menunggu dilayanipemerintah karena memang kewajiban pemerintahlah untuk memeratakanpelayanan kepada kelompok sasaranSalah satu lagi yang tak boleh luput dari perhatian adalah faktor waktu (time).Kalaupun sumber-sumber tersedia, namun jika waktunya tidak cukup tersedia makagagallah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, serta gagal pula upaya pencapaiantujuan yang diinginkan. Dengan demikianpencapaian keberhasilan. Dalam program-program pemberdayaan seperti PNPMMandiri perkotaan, layanan yang dikelola oleh lembaga-lembaga sosial atauorganisasi nirlaba sering menghadapi kendala ini, sebab dijalankan oleh pararelawan.Konsep kunci dari efektivitas pelayanan adalah tentang bagaimana memenuhiharapan masyarakat sebagai pelanggan (customer) tersebut secara layak. Keinginanpelanggan untuk mendapatkan bentuk pelayanan yang sesuai dengan keinginanmereka merupakan tujuan (goals) yang harus dicapai oleh penyedia layanan. Dalamrangka penyediaan pelayanan, persepsi penyedia layanan harus dapat mewujudkansegala hal yang menjadi harapan pelanggan. Dengan demikian, pelayanan yangdisediakan dapat mencapai tujuan akhirnya, yaitu memenuhi harapan pelanggan(customer).Secara singkat, konsep kunci dari efektivitas pelayanan adalah membandingkanantara persepsi penyedia layanan dengan harapan pengguna layanan, yaitupelanggan (customer). Namun demikian, perlu dipahami bahwa penyedia layananharus menyesuaikan diri dengan ketersediaan sumberdaya (resources) yangdimilikinya atau yang tersedia. Bertitiktolak dari pernyataan ini, maka penyediaBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 475

PNPM MANDIRI | PERKOTAANlayanan perlu menerapkan manajemen pengelolaan yang sedemikian rupa sehinggadapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dan bersifat terbatastersebut untuk keperluan penyediaan pelayanan yang berkualitas dan memenuhiharapan pengguna layanan.Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan aparaturnya berkewajibanuntuk menyediakan layanan yang bermutu dan mudah didapatkan setiap saat. Padakehidupan bernegara di abad modern ini, komitmen suatu negara untuk memberikanpelayanan publik yang memadai terhadap kebutuhan publik merupakan implementasidari pemenuhan hak-hak azasi manusia dari warga negaranya.Oleh karena itu, ketika suatu instansi pemerintah memberikan layanan publik yangburuk, hal tersebut dianggap melanggar konvensi internasional tentang hak azasimanusia. Sebagai contoh, disaat warga negara kesulitan mendapatkan layananpendidikan yang baik, bermutu, dan mudah diakses, maka sesungguhnya pemerintahbisa dianggap berlaku lalai, melanggar hak azasi warga negaranya. Hal ini juga berlakudi setiap lembaga penyedia layanan publik, seperti di kelurahan/desa maupunpuskesmas/rumah sakit. KSM sosial bermaksud mengurai ketersumbatan pelayanan daridinas-dinas yang masih berbelit (birokratis), kurang komunikatif, tidak partisipatif,kurang transparan dan lemah keberpihakannya kepada masyarakat miskin sebagaicustomer utama.Dalam masyarakat warga (civil society), masyarakat beserta dunia usaha adalah pionirpembangunan yang didayung (rowing) oleh pemerintah. Di dalam komunikasi yangintens yang dilandasi transparansi, partisipasi, dan goodwill untuk selalu berkolaborasi,KSM Sosial berperan menjembatani komunikasi, partisipasi, bahkan feedback antaramasyarakat dengan pemerintah dan swasta dalam komunikasi pembangunan. MenurutPutnam, masyarakat yang bermodal sosial kuat dicirikan oleh keterhubungan yangberkualitas dan bertimbal balik antara individu-individu serta jaringan-jaringan sosialyang tumbuh diantara mereka dengan spirit utama rasa saling percaya (trust).KSM Sosial memungkinkan merepresentasikan masyarakat yang stabil dan potensialkarena memiliki solidaritas sosial yang kuat yang didalamnya diikat oleh rasa salingpercaya, keterbukaan dan kejujuran. Dalam atmosfir semacam ini tidak sulit bagipemerintah untuk mewujudkan pelayanan prima yang dekat dengan masyarakat danmenjawab segala kebutuhan dasar mereka sesuai ekspektasi karena pelayanan telahdiselenggarakan dengan meminjam kekuatan modal sosial komunitas.76Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANTabel 2Ciri-ciri Pelayanan BermutuKeterjangkauanAccessibilityKetepatanAccuracyKeramahanCourtesyKenyamananComfortKemampuanCompetenceTampak NyataTangibleSumber: Muhammad (2002:27).KredibilitasCredibilityKehandalanDependabilityEfisiensiEfficiencyEfektivitasEffectivenessKeluwesanFlexibilityKepedulianEmpathyKejujuranHonestyKesegaranPromptnessKetanggapanResponsivenessDapat dipercayaReliabilityKeamananSecurityJaminan KepastianAssurancePelayanan prima harus memenuhi prinsip-prinsip (Mohammad 2002:27-28) danaspek-aspek keprimaan pelayanan, meliputi :1. Tangibles (tampak nyata), terdiri dari penampilan fisik bangunan serta saranadan prasarana yang mendukung, termasuk tempat dimana pelayanan itudiberikan serta penampilan petugas disaat pelayanan diberikan.2. Reliability (kehandalan), terdiri dari kecakapan dan kemampuan dan keakuratanpetugas dalam memberikan pelayanan dan ketepatan waktu yang ditetapkan.3. Responsiveness (daya tanggap), meliputi kemudahan petugas untuk dihubungi,kemauan atau motivasi petugas untuk memberikan pertolongan terhadappelanggan/masyarakat.4. Assurance (jaminan), terdiri dari pengetahuan, kesopanan, dan sikap untukdapat dipercayai yang dimiliki petugas sehingga tidak menimbulkan keraguandan resiko yang mungkin timbul terhadap pelayanan yang diberikan.5. Empathy (kepedulian), merupakan kemampuan untuk memahami kebutuhanpelanggan, meliputi kepedulian, perhatian dari petugas secara individu terhadappengguna layanan.Dalam ruang lingkup tata pemerintahan yang hierarkies, sinergi dapatberlangsung secara vertikal maupun horisontal. Sinergi bermaksud menjadikan semuapelayanan di berbagai level (mulai dari level KSM hingga Pemda kabupaten/kota)terhubung semakin padu demi meningkatkan mutu pelayanan pemerintah kepadamasyarakat. Sinkronisasi pelayanan sebagai bagian dari kebijakan tidak hanyabermakna menyatukan visi dan persepsi, akan tetapi juga memperkuat potensi berbagitugas pelayanan, pemantauan dan pengendalian dalam perjalanan (on the flyadjustment). Dalam bersinergi dipastikan bahwa KSM sosial maupun Pemerintah tidakdapat bekerja sendirian tanpa berkolaborasi.Metoda pemantauan yang terbaik untuk menguji kualitas pelayanan sinergisadalah menggunakan metodologi PCDCA (Plan Coordinate - Do Check Action).Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 477

PNPM MANDIRI | PERKOTAANPCDCA adalah proses monitoring dan evaluasi sambil bekerja. Seluruhnya dilaksanakanberdaur (cyclic) demi menghasilkan total quality management (TQM) dalam pelayananpublik. Dalam dunia bisnis TQM adalah standar pelayanan untuk mencapai kepuasanpelanggan. Indikator kepuasan pelanggan pada perusahaan semacam ini dapat diadopsioleh Pemerintah agar dapat diperoleh kesempurnaan pelayanan, bahkan lebih dari itudapat meredesain dan memodifikasi pelayanan yang sedang diimplementasikan.Hakekat pelayanan publik harus mempertimbangkan apa yang diinginkan olehyang dilayani, bukan untuk kepentingan yang melayani. Berkaca pada keunggulankomparatif swasta dalam mempertahankan pelanggan, pemerintah merasa perlu untukmenerbitkan sebuah Kepmen PAN no 25 tahun 2004 tentang pengukuran IndeksKepuasan Masyarakat (IKM). Kepmen prestisius ini adalah terobosan besar pemerintahdalam upaya untuk memperbaiki pelayanan. Sebab melalui instrumen IKM dapatdiketahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala (setiap 6 bulan) dan persepsimasyarakat secara kualitatif maupun kuantitatif juga dapat diukur.E. Kualitas dan Standar Pelayanan KSM SosialMetoda pemantauan yang terbaik untuk menguji kualitas pelayanan sinergisadalah menggunakan metodologi PCDCA (Plan Coordinate - Do Check Action).PCDCA adalah proses monitoring dan evaluasi sambil bekerja. Seluruhnya dilaksanakanberdaur (cyclic) demi menghasilkan total quality management (TQM) dalam pelayananpublik. Dalam dunia bisnis TQM adalah standar pelayanan untuk mencapai kepuasanpelanggan. Indikator kepuasan pelanggan pada perusahaan semacam ini dapat diadopsioleh Pemerintah agar dapat diperoleh kesempurnaan pelayanan, bahkan lebih dari itudapat meredesain dan memodifikasi pelayanan yang sedang diimplementasikan.Contoh Tabel sederhana Untuk mengukur Kualitas Pelayanan KSMKhususnya Bidang Kegiatan SosialPelakuProsedurpelayananPersyaratanPelayananKejelasanPelayananTanggung jawabpetugaspelayananKemampuanpetugaspelayananKeadilanMendapatkanPelayanan1 2 3 4Tidak Kurang Mudah SangatMudah MudahMudahTidak sesuai Kurang Sesuai SangatSesuaiTidak jelas Kurang JelasJelasSangat JelasTidak Kurang Bertanggung Sangatbertanggungjawab bertanggungJawabjawabTidakterampilKurangTerampilTidak Adil Kurang AdilSangatTerampilSangat Adil78Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANHakekat pelayanan publik harus mempertimbangkan apa yang diinginkan olehyang dilayani, bukan untuk kepentingan yang melayani. Berkaca pada keunggulankomparatif swasta dalam mempertahankan pelanggan, pemerintah merasa perlu untukmenerbitkan sebuah Kepmen PAN no 25 tahun 2004 tentang pengukuran IndeksKepuasan Masyarakat (IKM). Kepmen prestisius ini adalah terobosan besar pemerintahdalam upaya untuk memperbaiki pelayanan. Sebab melalui instrumen IKM dapatdiketahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala (setiap 6 bulan) dan persepsimasyarakat secara kualitatif maupun kuantitatif juga dapat diukur.F. Contoh Penentuan Standar Kualitas Pelayanan KSM SosialKSM Sosial dalam PNPM Mandiri Perkotaan mayoritas memiliki jenis kegiatanyang terkait dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang tersebut amatpenting menunjang pencapaian target MDGs karena berkaitan langsung dengan 4target, yaitu pencapaian pendidikan (100% harus lulus pendidikan dasar 9 tahun),mencegah kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu dan mencegah penyakitmenular. Mereka juga memiliki target tidak langsung untuk mengurangi populasi miskin(target 1), kesetaraan peran laki-laki dan perempuan (target 3), pelestarian lingkungan (target 7) dan kemitraan global (target 8).Oleh sebab itu kualitas pelayanan harus dioptimalkan. Standar umum pelayanandalam instansi publik termasuk KSM Sosial sebagai perpanjangan dari hierarki pelayananpublik mesti memuat :1. Visi dan Misi PelayananRoh pelayanan terdapat dalam Visi. KSM sosial dapat menentukan Visi Mengurangikemiskinan Desa X misalnya. Kemudian menetapkan misi (semacam motto) secara adalah pemberi spirit, sedangkan misi adalah pemberi koridor sejauh mana KSM dapatberinovasi dan berkreasi.VisiMisiMengurangi kemiskinan Desa X hinggasetengahnya• Membebaskan Masyarakat Desa X dari penyakitmenular• Pelayanan bersahabat, murah dan tepat2. Jenis Pelayanan yang ditawarkanJenis pelayanan mesti dimuat secara rinci dan eksplisit, meliputi pelayanan utama danpendukung. Misalnya pelayanan utama KSM adalah untuk mempermudah masyarakatmudah berobat dengan mengakses tenaga medis Puskesmas atau klinik terdekat.Pelayanan pendukungnya adalah membantu pengurusan Jamkesmas untuk memperolehpengobatan murah dan obat generic.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 479

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN3. Specifikasi PelangganSebuah proses pelayanan tentu tidak ditujukan untuk semua jenis pelanggan, namunsengaja dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu. Hal ini amat terasadalam penanggulangan kemiskinan yang telah mendefinisikan dengan jelas parapelanggannya yaitu mereka yang terdaftar dalam daftar PS 2. Namun barangkali dataPS 2 yang dimiliki oleh KSM harus dievaluasi dan direview kembali. Sebagai contohspecifikasi data ini dapat ditampilkan :Spesifikasi PelangganSemua UmurWanita dan PriaTerdaftar dalam daftar PS 2Memiliki KTP dan Kartu KeluargaMemiliki Kartu Sehat4. Prosedur PelayananBerikut ini hanya contoh KSM sosial yang bekerjasama dengan puskesmas setempatdalam hal membuka akses kepada masyarakat. Pada beberapa pengalaman, PanitiaKemitraan (PAKEM) yang notabene adalah KSM di dalam kegiatan PAKET jugamemfasilitasi pembangunan Puskesmas Pembantu atau Pos Kesehatan Desa (PKD).Memberikan gambaran bagaimana prosedur periksa di Puskesmas Pembantu atau PKDmerupakan bagian dari transparansi pelayanan. Dalam membangun efektivitaspelayanan, bagian ini merupakan bagian paling penting dari penetapan standarpelayanan. Pencatatan prosedur bahkan harus sangat rinci dan biasanya meliputi hal-halsebagai berikut :a. Diagram alur kegiatan pelangganMenunggu diperiksa(masuk dalam daftarantrian)Diperiksa danmenunggu hasilMendaftarLoketRuang dataDiperiksa diPuskesmasMendapatkan ObatRuang ObatRuang periksaPengambilan SampleLaboratoriumb. Prosedur Persiapan Pelayanan, yaitu hal-hal rutin apa saja yang perlu dilakukanpetugas sebelum memulai pelayanannya sehari-hari bagi pelanggan. Untuk80Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANkeperluan ini hasil-hasil kesepakatan koordinasi antar unit pelaksana dapat dijadikanbahan acuan.c. Prosedur Pelayanan inti, yaitu melayani kegiatan pelanggan mengikuti alurpelayanan yang telah dirancang pada point a di atas.d. Apa saja prasyarat yang harus dipenuhi oleh para pelanggan agar dapat dilayani5. Pengawasan dan pengendalian mutuDalam standar pelayanan harus secara tegas dinyatakan ukuran mutu pelayananyang akan diperoleh para pelanggan dan tata cara untuk mengawasi sertamengendalikan mutu pelayanan tsb. Bersama BKM pengawasan harus dilakukandalam hal menampilkan siapa sajakah yang akan melayani para pelanggan (dalamhal ini KK miskin dalam PS2). Para petugas dalam KSM yang melayani tersebut harusditampilkan dalam tabel. Sehingga bisa dihindari masyarakat miskin yang tidak tahumenahu harus berhubungan dengan siapa saat akan meminta pelayanan.Pendaftaran danKonfirmasi data PS2Fasilitas dalamMusyawarahLayanan UtamaKetua RTTurut berpartisipasi dalam FGD RK, Rangkaian PS danPenyusunan PJM PronangkisMendapatkan Raskin dan SembakoMendapatkan akses layanan kesehatanMendapatkan prioritas untuk memperoleh biayapendidikanMendapatkan prioritas mendapatkan Kartu SehatLayanan Pendukung Berhak berpartisipasi dalam mengontrol kualitas layananMemberi masukan dan mengevaluasi kelemahanDalam pengawasan mutu pelayanan adalah upaya untuk memantau danmengukur mutu pelayanan. Pengawasan mutu terdiri dari pengawasan eksternal danpengawasan internal. Pengawasan eksternal oleh pelanggan untuk memantau danmengukur mutu pelayanan apakah sudah sesuai dengan harapan pelanggan. Untukkeperluan ini mesti disediakan kotak PPM khusus di BKM yang ditindaklanjuti denganpertemuan-pertemuan dengan mereka. Sedangkan pengawasan internal oleh parapetugas pelayanan terhadap ketertiban dan kelancaran kegiatan pelayanan menurutprosedur yang ditetapkan (Tomy : disarikan dari berbagai sumber : Mei 2011).Daftar PustakaDavid Osborne and Ted Gaebler,. Reinventing Government: How the EntrepreneurialSpirit is Transforming the Public Sector, Penguin Books Ltd. New York: 1992Putnam dalam Ann Shoemake, Komunikasi dan Komunitas di Indonesia, Penghancurandan Penumbuhan Modal Social di Maluku, 2006Ralf Dahrendorf, Toward a Theory of Social Conflict, Social Change, Sources, Patternsand Consequences, Eva Etzioni Halevi and Amitai Etzioni, Basic Book Inc, NewYork, 1973Eko Supriyanto, Sri Sugiyanti, Operasionalisasi Pelayananan Prima, LembagaAdministrasi Negara, 2001Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 481

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN82Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANMedia Warga Sebagai Media Komunikasi ProgramA. Berinteraksi Menggunakan Media Yang Sudah AdaTegur sapa lewat tulisan? Tentu bukan barang baru. SMS dan mailing lis telah mewabah dikalangan terbatas. Namun berkomunikasi melalui Koran kampong atau buletin, wah ini yangseru. Semakin riuh kalau yang nimbrung kian banyak, karena disinilah media lintas batasusia dan kalangan itu menunjukkan fungsinya. Prasyarat dasarnya cuma satu, bisamenuangkan pikiran dalam tulisan bagaimanapun bentuknya.Melalui tulisan pula ajakan,penghargaan, motivasi, informasi, klarifikasi, apresiasi bahkan edukasi bisa lebih tahan lamadan dibaca berulang kali.Meski media sambung rasa terdepan di komunitas adalah obrolan tatap muka, namuntumpuan keberlangsungan PNPM Mandiri Perkotaan ditaruh pada Media Warga. SebuahMedia tulisan yang digarap penuh keswadayaan, berbentuk koran kampung, buletin,fotonovela (komik bersrtuktur yang dibuat dari susunan foto) atau kombinasi ketiganya,kendati hanya tersedia sedikit budget fixed cost untuk mengembangkannya. Selebihnyaswadaya dan kreativitas relawan/warga adalah kuncinya. Idealnya Media Wargamenampung sebanyak mungkin hasil kegiatan warga dengan tetap memuat informasiprogram. Tentu saja tidak semua Media Warga adalah media cetak dan tertulis. Mediavisual juga termasuk salah satu media yang dapat dikelola oleh masyarakat.Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan, pengembangan, dan pemanfaatan mediawarga akan memberikan pembelajaran kritis dan menumbuhkan kesadaran dan rasamemiliki yang tinggi sehingga dapat terjamin keberlanjutannya . media warga lebih mudahditerima dan dipahami karena sangat mengutamakan konteks budaya dan seni lokal/daerah,juga sesuai dengan penggunaan bahasa, nilai-nilai, dan kebiasaan/tradisi setempat.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 483

PNPM MANDIRI | PERKOTAANB. Jenis-jenis Media WargaMedia warga terdiri dari beberapa jenis. Masyarakat bebas untuk mengembangkan danmengelola satu atau lebih media warga. Jenis-jenis media warga tersebut terdiri dari:1. Foto NovellaFoto Novella, adalah sebuah media warga dalam bentuk Komik Foto yang temanyadiangkat dari kondisi riil masyarakat dengan maksud untuk mencari solusi pemecahanmaupun daya dukung bagi lancarnya pelaksanaan penangulangan kemiskinan.2. Teater RakyatTeater warga merupakan sebuah media komunitas yang didasarkan dari kajian-kajiankondisi riil masyarakat dalam bentuk pementasan yang bisa menumbuhkan suasanadialogis antar warga masyarakat. Para pemain dalam teater rakyat ini adalahmasyarakat di tingkat kelurahan/desa.3. Koran KomunitasKoran warga merupakan media yang berbentuk koran beberapa halaman yang dibuatdan dikelola secara partisipatif oleh masyarakat. Topik dan tema berita atau informasidiangkat dari permasalah riil yang dihadapai oleh masyarakat serta solusinya.4. Poster WargaPoster warga merupakan media berbentuk poster yang dibuat oleh masyarakat dandidasarkan dari permasalahan riil yang dihadapi masyarakat. Poster ini sapat menjadibahan atau media dialog dan diskusi warga untuk mencari alternatif solusi bersama.5. VCD WargaVCD warga adalah Video yang direkam dalam cakram padat (Video Compact Disc) yangpengerjaannya dilakukan oleh masyarakat. Media ini digunakan untuk menggalipermasalahan, kebutuhan, potensi maupun daya dukung lainnya. Media ini diharapkanbisa menjadi alternatif untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap kondisi yangdihadapi masyarakat saat ini.84Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN6. Radio KomunitasSebagai media pembelajaran, Radio Komunitas atau yang dikenali merupakan siaranradio pemberdayaan yang dikelola oleh masyarakat, baik manajemen maupun paketpaketsiarannya diorientasikan untuk membangun keswadayaan dalam penanggulangankemiskinan.7. Buletin/Tabloid WargaBuletin/Tabloid warga merupakan media yang berbentuk buletin/tabloid beberapahalaman yang dibuat dan dikelola secara bersama oleh masyarakat. Topik dan tema isiberita atau informasi diangkat dari permasalah kondisi riil yang dihadapai olehmasyarakat serta solusinya.8. Papan InformasiPapan informasi umumnya berupa papan yang menjadi tempat ditempelkannya berbagaiinformasi mengenai program. Papan informasi biasanya semacam papan tulis yangdiberi kaki-kaki sehingga dapat dipasang berdiri, atau papan yang ditempelkan didinding.C. Langkah langkah Pembuatan Media WargaTentu masih banyak lagi media warga yang dapat dibuat oleh masyarakat yang tidak dapatdisebutkan dalam modul ini. Masyarakat setempat (indigienous people) lebih mengertibagaimana cara pengelolaan dan produksi media-media yang berurat akar dari kultur dankebiasaan mereka berkomunikasi. Media-media tersebut selama ini telah mempereratsolidaritas.Namun demikian pada beberapa tempat, seiring perkembangan modernisasi danmelonggarnya modal sosial, sebagian media warga turut memudar. Untuk itu berikut inidisediakan beberapa langkah-langkah pembuatan media warga yang dapat digunakansebagai acuan untuk berkomunikasi interaktif membangun kembali kekuatan modal sosial,mengkomunikasikan perkembangan program dan mewadahi fungsi kontrol sosial.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 485

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN1. Foto NovellaFoto Novella adalah sebuah media komunitas yang berbentuk komik. Bukan komikgambar, akan tetapi komik foto yang didasarkan pada kondisi nyata masyarakatkomunitas.Foto Novella dibuat berdasarkan tema yang digali dari permasalahan maupun potensiyang dihadapai secara nyata di komunitas, serta dibuat penuh oleh masyarakat itusendiri. Baik pengkajian masalah, penentuan tema, pembuatan cerita dan skenario,penentuan peran dan tugas pelaksana produksi, pengambilan foto, pembuatan FotoNovella, penggandaan, proses dialog, rumusan hasil dialog serta action plan yangakan dilakukan oleh warga komunitas.Jadi Foto Novella, adalah sebuah media warga dalam bentuk Komik Foto yangtemanya diangkat dari kondisi nyata masyarakat dengan maksud untuk mencari solusipemecahan maupun daya dukung bagi lancarnya pelaksanaan penangulanganlemiskinan.Langkah-langkah Pembuatan Foto Novella:a. Penentuan tim pembuatan Foto Novella. Tim ini didasarkan pada kualifikasikemampuan yang harus dipunyai. Misalkan siapa yang bisa menulis relatif bagus,yang bisa memotret, yang bisa membuat ceritera, dll.b. Langkah selanjutnya adalah tim melakukan identifikasi masalah. Hal ini dilakukanuntuk menandakan bahwa Foto Novella yang akan dibuat bukan bercerita tentangdunia khayal, akan tetapi merupakan suatu ceritera nyata yang diangkat dari kondisimasyarakat saat itu. Identifikasi masalah ini bisa dilakukan dengan turun ke lapanganatau mengkaji dari laporan pengamatan sebelumnya.c. Dari hasil identifikasi masalah tadi, maka bisa ditentukan kira-kira tema apa yangdiangkat melalui Foto Novella. Misalkan, tema Kesehatan Lingkungan, UsahaMasyarakat dan sebagainya. Penentuan tema ini pun harus disepakati secarabersama, dan yang paling penting tema tersebut akan menjadi suatu prioritas86Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANmasalah masyarakat yang diharapkan juga menjadi prioritaspenanggulangannya.d. Setelah tema ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah membuat ceriteradan skenario Foto Novella yang akan dibuat. Di dalamnya juga tergambar peranperanpara tokoh-tokohnya.e. Setelah skenario selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah pengambilangambar foto (pemotretan) yang disesuaikan dengan skenario yang telah dibuat.Pada pengambilan foto ini diupayakan mengambil gambar-gambar yang terangtetapi tidak berlawanan dengan sumber cahaya.f. Apabila foto telah dicetak, maka pembuatan Foto Novella bisa berlangsung. FotoNovella ini dibuat diatas dasar kertas HVS (putih) agar mudah digandakan. Padabentuk Foto Novella tadi, diupayakan ada alur cerita yang jelas yang ditulisdengan rapi dan jelas, serta balon-balon dialog antar pemerannya.g. Apabila Foto Novella telah jadi, langkah selanjutnya adalah menggandakandengan jalan memfotocopynya dan dibagikan kepada warga masyarakat atauuntuk peserta Rembug Warga, sebagai bahan diskusi kesadaran kritis terhadapkondisi nyata mereka.h. Foto Novella sebagai media bahan dialog dalam Rembug Warga, untuk mencarisolusi-solusi dan daya dukung pelaksanaan program P2KP harus diupayakan.i. Apabila terumuskan solusi-solusi yang disepakati bersama, maka upayakan pulauntuk membuat perencanaan bersama aksi ke depan!2. Teater RakyatTeater rakyat untuk komunitas ini, bukan teater rakyat yang hanya berorientasipangung saja, akan tetapi sebuah pertunjukkan teater yang para pemeran tokohtokohnyaadalah masyarakat itu sendiri.Teater rakyat merupakan sebuah media komunitas yang didasarkan dari kajiankajiankondisi nyata di masyarakat dalam bentuk pementasan yang bisamenumbuhkan suasana dialogis antar warga masyarakat.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 487

PNPM MANDIRI | PERKOTAANTeater Rakyat yang paling mudah dilakukan pada tingkat komunitas, adalah dalambentuk pementasan yang cerita dan lakonnya digali dari permasalahan nyata dimasyarakat. Pementasan ini, bisa dilakukan pada saat-saat dimana dibutuhkanuntuk mencari solusi pemecahan masalah komunitas secara bersama.Teater Rakyat, memungkinkan masyarakat untuk mengenal dan memahami masalahyang dihadapi, juga memungkinkan untuk berekpresi dalam membuat cerita,berekpresi dalam membawakan lakon-lakon lokal, berekpresi dalam musik-musiklokal yang ada dan berekpresi dalam menumbuhkan dialog dengan parapenontonnya.Langkah-langkah Melakukan Teater Rakyata. Pembentukkan tim Teater Rakyat. Siapa yang akan menjadi pembuat cerita,pemain dan pemusik, dll.b. Melakukan identifikasi masalah (kondisi nyata) yang dihadapi komunitas saatini. Identifikasi ini bisa dilakukan dengan turun kelapangan, atau denganpengamatan yang tepat tanpa harus turun ke lapangan. Pada identifikasi inidiupayakan selain mencatat berbagai masalah dan potensi, juga dicatat berbagaikebiasaan masyarakat serta topik-topik masalah yang biasa mereka bicarakan(hal ini untuk diangkat pada perilaku pementasan maupun dialog pementasan).c. Penentuan tema yang akan dimunculkan pada pementasan. Misalkan, temaPengrusakkan Hutan, dan sebagainya tergantung dari prioritas masalah yangakan ditanggulangi secara bersama.d. Setelah tema ditentukan, maka langkah selanjutnya diskusi tentang pembuatancerita yang kemudian dituangkan dalam bentuk skenario pementasan.e. Penentuan peran pelaku pementasan yang disesuaikan dengan skenario yangtelah dibuat.f. Langkah selanjutnya adalah melakukan latihan pementasan. Latihan inidiupayakan di alam terbuka dimana masyarakat bisa melihat secara langsungproses latihan pementasan yang dilakukan. Hal ini untuk membuka umpan balikmasyarakat terhadap permasalahan dan dialog yang akan dipentaskan.88Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANg. Apabila tim Teater Rakyat sudah merasa bisa untuk pentas, maka pementasanbisa dilaksanakan. Sarananya bisa di Balai Desa, atau tempat-tempat RembugWarga biasa dilakukan, atau pesta-pesta warga atau pentas khusus TeaterRakyat untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadappermasalahan nyata saat ini.h. Pada akhir pementasan diupayakan terjadinya suatu acara dialog khusustentang permasalah yang diangkat. Diupayakan untuk muncul alternatif solusiyang kemungkinan bisa disepakati secara bersama.i. Pada tim Teater Rakyat, hasil dari rumusan dialog dengan warga tadi,dirumuskan menjadi sebuah action plan yang akan dilakukan secara bersamasama.j. Dan pementasan Teater Rakyat bisa dilakukan secara berjenjang disesuaikandengan karakteristik permasalahan yang ada.3. Koran KomunitasKoran Komunitas, merupakan media yang berbentuk koran atau tabloid beberapahalaman yang dibuat dan dikelola secara bersama oleh komunitas. Topik dan temaisi berita atau informasi diangkat dari permasalah kondisi nyata yang dihadapai olehkomunitas.Koran Komunitas ini diharapkan menjadi media dialog antar warga untukmenumbuhkan kesadaran kritis terhadap permasalahan yang ada. Diharapkan pulamuncul suatu upaya untuk mencari solusi-solusi yang datang dari komunitas itusendiri.Yang paling penting, Koran Komunitas adalah Koran yang dikelola oleh dan untukkomunitas itu sendiri, yang didasarkan dari kebutuhan untuk memecahkan berbagaipersoalan yang dihadapinya.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 489

PNPM MANDIRI | PERKOTAANLangkah-langkah Membuat Koran Komunitasa. Pembentukan tim pengelola Koran Komunitas. Siapa yang akan menjadiwartawan atau pencari berita atau perumus masalah yang ada, siapa yang akanmengelola secara redaksional, dan siapa yang akan menjadi pengganda danpenyebar hasil produksi.b. Penentuan tema-tema yang akan menjadi pokok bahasan Koran Komunitas.Tema diangkat dari masalah-masalah yang telah teridentifikasi sebelumnya.Selain masalah nyata yang dihadapi masyarakat, juga termuat informasipenanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan secara bersama.c. Penentuan Rubrik-rubrik yang akan menjadi klas pembahasan dalam KoranKomunitas. Nama rubrik yang akan muncul sebaiknya bernuansa lokal.d. Pengetikan naskah yang akan menjadi pengisi ruang/rubrik yang ada.Diupayakan bahasa menjadi pertimbangan yang paling pokok dalam KoranKomunitas ini. Gambar-gambar maupun foto nyata masyarakat merupakanikatan kuat sebagai daya tarik warga untuk memberikan respon balik terhadapkeberadaan Koran Komunitas ini.e. Ukuran Koran Komunitas sama dengan koran lokal yang telah ada.f. Penggandaan dilakukan dengan memfotocopy sesuai dengan jumlah kebutuhanwarga yang ada.g. Koran Komunitas ini diharapkan bisa dipakai untuk menjadi media diskusi padapelaksanaan Rembug Warga dan diharapkan muncul respon-respon wargaterhadap masalah yang menjadi tema Koran Komunitas serta terjadi dialog untukmencari solusi pemecahan secara bersama.h. Hasil dari kesepakatan solusi-solusi tadi. Diharapkan menjadi rumusan programaksi (action plan) yang akan dilaksanakan secara bersama.4. Poster KomunitasPoster Komunitas merupakan media berbentuk poster yang dibuat oleh komunitasdan didasarkan dari permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat dan sebagai90Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANbahan atau media dialog serta diskusi warga untuk mencari alternatif solusibersama.Poster Komunitas tidak memfokuskan pada bagus atau tidaknya gambar yangdibuat. Tetapi lebih memfokuskan pada isi pesan atau masalah yang dimunculkan.Terpenting gagasan dan bentuk poster dibuat oleh warga itu sendiri (yang terlibatdalam permasalahan) tanpa ikut campur pihak luar (yang tidak terlibat dalampermasalahan).Langkah-langkah Pembuatan Poster Komunitasa. Penentuan tim pembuat Poster Komunitas. Siapa yang mencari data, siapa yangmembuat gambar dan huruf.b. Identifikasi masalah yang dihadapi secara nyata oleh masyarakat.c. Penentuan tema poster yang didasarkan pada hasil analisa masalah dankemungkinan untuk menumbuhkan rangsangan dialog dan diskusi.d. Poster Komunitas dibuat pada kertas karton (karton manila) dengan ukurantertentu, A2 atau A3. Alat gambar yang dipakai adalah spidol atau alat gambarlainnya sesuai dengan kondisi yang ada. Atau mungkin dengan bahan-bahanlokal yang terbuat dari alam.e. Poster dibuat bisa beberapa lembar sesuai dengan kebutuhan, dan disebarkanatau ditempelkan di beberapa lokasi dimana warga bisa mengamatinya. Ataumenjadi media dialog/diskusi pada Rembug warga. Diharapkan warga setelahmelihat dan membaca isi pesan poster tersebut, akan memberikan respon.f. Respon-respon warga terhadap isi pesan poster, baik dalam dialog dan diskusiRembug Warga maupun pada lainnya, diharapkan menjadi informasi pentingbagi munculnya alternatif solusi yang akan dilaksanakan secara bersama-sama.5. VCD KomunitasVCD komunitas adalah sebuah bentuk media yang pada pengerjaannya dilakukan olehwarga masyarakat. Media ini digunakan untuk menggali permasalahan, potensi maupunBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 491

PNPM MANDIRI | PERKOTAANdaya dukung lainnya. Media ini diharapkan bisa menjadi alternatif untuk menumbuhkankesadaran kritis terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini. Media ini juga bisadigunakan untuk bahan informasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang telahdilakukan.VCD komunitas ini pada proses pelaksanaannya sama dengan proses pelaksanaan mediamedialainnya yang berlandasan partisipatif. Sebab itu, warga komunitas bukan objek darimedia tersebut akan tetapi menjadi subjek pelaku dari mulai proses pembuatannya sampaipada proses evaluasi.Bentuk-bentuk gambar yang bisa diambil atau pengisi VCD komunitas, adalah masalahmasalahnyata yang sedang dihadapi oleh masyarakat, informasi pelaksanaanpenanggulangan kemiskinan yang sedang dilakukan, atau informasi pengembangan yanglainnya. Yang paling dasar adalah materi yang tertuang dalam VCD harus mampumenumbuhkan dialog untuk proses kesadaran kritis masyarakat.Langkah-langkah Pembuatan VCD Komunitas:a. Pembentukan tim pelaksana pembuatan VCD KOMUNITAS.b. Identifikasi masalah yang dilakukan bersama masyarakat.c. Penentuan tema yang akan diangkat menjadi bahan VCD berdasarkan dariolahan hasil identifikasi sebelumnya.d. Pembuatan/penulisan skenario dan penentuan peran yang didasarkan padaskenario yang telah dibuat.e. Pengambilan gambar sesuai dengan skenario yang telah dibuat. Apabila adaperubahan, perubahan tersebut harus disepakati bersama.f. Langkah selanjutnya adalah proses editing dan pemberian title.g. Proses penggandaan untuk disebarkan kepada tiap kelompok masyarakat yangmembutuhkan media pemberdayaan.h. Apabila VCD ini menjadi bahan untuk dialog dan diskusi pada pertemuanmasyarakat, maka harus ada upaya untuk merumuskan hasil dialog tersebut,92Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANdan diharapkan terumuskan pula alternatif solusi yang disepakati secarabersama.6. Radio KomunitasRadio komunitas merupakan media pemberdayaan yang dikelola oleh masyarakat(komunitas), baik manajemen pengelolaannya maupun paket-paket siarannya untukmembangun keswadayaan dalam penanggulangan kemiskinan.Radio Komunitas merupakan radio dengan pancaran radius lokal (sebatas areasasaran penanggulangan), yang isi siarannya atau informasi yang disampaikannyamerupakan informasi pemberdayaan yang dikemas sesuai dengan budaya lokal. Ataupaket siarannya bisa diambil dari hasil rekaman teater rakyat yang telah dipentaskan,sosio drama yang direkam dalam kaset,kemudian disiarkan melalui radio, atau dialog antar pelaku pemberdayaan, atau ceritahumor dan lawakan lokal yang memunculkan permasalahan yang harus segeradipecahkan bersama.Sebab itu, paket siaran radio komunitas diupayakan untuk disesuaikan dengan paketpaketmateri dan jadwal pelaksanaan rembug warga. Hal ini memungkinkan paketsiaran akan menjadi alat perangsang untuk dialog maupun diskusi mencari upayaupayapemecahan masalah secara bersama.Pada pelaksanaan pembentukkan radio komunitas ini, akan diperlukan orang-orangyang mempunyai kemampuan dalam teknis peradioan/pemancar radio. Sebab itu,kerjasama dengan pihak luar yang mempunyai potensi peradioan dalam hal ini sangatdiperlukan..Pembuatan radio komunitas ini didasarkan dari kebutuhan masyarakatterhadap informasi pemberdayaan.Langkah-langkah Pembuatan Radio Komunitas :a. Pembentukkan tim pelaksana pembuatan radio komunitas.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 493

PNPM MANDIRI | PERKOTAANb. Diskusi perencanaan dengan pihak teknisi radio.c. Pendirian radio komunitas. Pada pelaksanaan pendirian ini, terutama nama Radiodiupayakan untuk disepakati secara bersama warga masyarakat, dan ditekankanmerupakan milik bersama yang perencanaan materi siarannya akandirencanakan secara bersama.d. Untuk mengisi atau menciptakan paket-paket siarannya, didasarkan pada hasilpengolahan identifikasi masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat.Bila paket siaran akan menjadi bahan diskusi warga, maka paket dan waktuharus disesuaikan dengan jadwal materi Rembug Warga yang telah biasadilakukan masyarakat.e. Evaluasi untuk radio komunitas dilakukan secara partisipatif.7. BuletinBuletin termasuk jenis media cetak yang produksinya dilakukan secara rutin/berkala.Ukuran buletin umumnya sebesar buku tulis atau kertas A4/folio. Buletin umumnya jugadilengkapi dengan gambar/foto/ilustrasi yang diharapkan dapat menarik minat pembacauntuk mau membaca seluruh isinya sampai selesai.Isi buletin lebih banyak dibanding leaflet/brosur. Topik bahasan juga yang lebih banyakdan beragam, seperti berita kegiatan program, informasi agenda kegiatan, laporankegiatan, komentar pembaca, dan sebagainya. Karena itu biasanya buletin dibuat lebihdari 2 halaman.Bagi sebagian masyarakat, membaca media dengan banyak tulisan semacam buletinmungkin terasa memberatkan. Penggunaan gambar (foto, ilustrasi atau kartun) yangmenarik dapat membuat masyarakat menjadi tertarik untuk membaca, mengurangikejenuhan, dan membantu memahami informasi atau pesan yang disampaikan.Langkah-langkah Pembuatan Buletin :a. Pembentukan tim pelaksana.b. Pembagian tugas tim.94Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANc. Menentukan rubrik-rubrik dan nama bulletin.d. Menentukan isu/topik perterbitan.e. Identifikasi masalah sesuai dengan isu topik.f. Pembuatan buletin.g. Penggandaan dan penyebaran.h. Menjadi bahan untuk diskusi/dialog pada Rembug Warga.i. Rumusan hasil diskusi dan rumusan alternatif solusi.j. Action plan.k. Evaluasi.8. Papan InformasiPapan informasi umumnya berupa papan yang menjadi tempat ditempelkannyaberbagai informasi mengenai program. Papan informasi biasanya semacam papantulis yang diberi kaki-kaki sehingga dapat dipasang berdiri, atau papan yangditempelkan di dinding.Papan informasi merupakan media untuk membangun proses konsultasi publiksehingga transparansi, partisipasi, dan desentralisasi dapat dilaksanakan.Pemasangan papan informasi proyek biasanya di kantor desa atau tempat lain yangdianggap strategis agar mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat.Jenis informasi yang dianggap perlu dipasang di papan informasi adalah desainprogram, mekanisme, agenda dan laporan kegiatan, rencana dan laporan keuangan,daftar peserta program, masalah yang menghambat program dan sebagainya.Langkah-langkah Pembuatan Papan Informasi:a. Pembentukan tim pengelola.b. Pembagian tugas tim.c. Perencanaan bentuk disain papan informasi (upayakan disain menjadi daya tarikmasyarakat, kuat dan melindungi bahan-bahan informasi yang akan ditempel).d. Penentuan tempat lokasi papan informasi (lokasi-lokasi strategis).Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 495

PNPM MANDIRI | PERKOTAANe. Pelaksanaan/memfungsikan papan informasi sebagai media warga yang efektif.f. Evaluasi.D. Pengelolaan Media WargaPengelolaan dapat juga diartikan sebagai pengaturan. Lalu, sebenarnya bagaimanamengatur media? Sulitkah mengatur media? Atau bagaimana membuat media yang bagus?Marilah kita bahas hal tersebut satu persatu. Mengelola Media Warga pada dasarnya samadengan mengelola media umum lain, baik secara struktural maupun tanggungjawabtugasnya. Nyaris tidak ada perbedaan sedikitpun. Hanya saja, untuk media warga, strukturyang dibutuhkan tidak sebanyak dan serumit media umum.Secara struktural sebuah penerbitan media terdiri dari dua bagian besar, yaitu BagianRedaksi dan Bagian Usaha. Bagian Redaksi tugasnya meliput, menyusun, menulis, ataumenyajikan berita. Orang-orangnya disebut wartawan. Sementara Bagian Usaha bertugasmenyebarluaskan media massa, yakni melakukan pemasaran (marketing) ataupendistribusian media massa. Bagian ini merupakan sisi komersial meliputisirkulasi/distribusi, iklan, dan promosi. Secara garis besar tugas dan tanggungjawab setiapbagian adalah sebagai berikut:1. Pemimpin RedaksiPemimpin Redaksi merupakan orang yang mengepalai bagian redaksi. Iabertanggungjawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja bagian redaksi sehari-hari.Ia harus mengawasi isi seluruh berita media yang dipimpinnya.Di surat kabar mana pun, Pemimpin Redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasiseluruh kegiatan redaksional. Kewenangan itu dimiliki karena ia harusbertanggungjawab jika pemberitaan medianya digugat pihak lain.Dalam pengelolaan media warga, pemimpin redaksi bisa dipilih dari anggota BKM, UP-UP atau masyarakat yang memiliki minat di bidang media atau jurnalistik. Pemimpinredaksi ini yang secara khusus bertugas mengelola media warga bersama tim lainnya.Dalam pelaksanaannya jika SDM yang ada kurang memadai maka pemimpin redaksi bisamerangkap redaktur.96Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN2. RedakturPosisi Redaktur (editor) berada di bawah Pemimpin Redaksi. Tugas utamanya adalahmelakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikannaskah yang akan dimuat atau disiarkan. Termasuk memberikan tugas peliputan bagireporter.Sebenarnya posisi redaktur dalam pengelolaan media warga cukup penting sebagaiorang yang mengumpulkan, menyeleksi dan memperbaiki jika diperlukan dari tulisanatau naskah yang akan dimuat atau disiarkan sehingga diperlukan orang yangsedikitnya paham tentang editing atau kalau belum namun memiliki minat dan motivasiuntuk belajar bisa dilatih terlebih dahulu.3. ReporterDi bawah redaktur adalah reporter. Mereka merupakan ujung tombak di bagian redaksi.Tugas utama reporter adalah mencari berita lalu menyusun dan menulis menjadi berita.Untuk posisi reporter atau pencari berita bisa dilakukan oleh relawan atau wargamasyarakat yang memiliki informasi untuk disampaikan kepada pengelola media warga.4. FotograferFotografer (wartawan foto atau jurupotret) bertugas mengambil gambar peristiwa atauobjek tertentu yang bernilai berita untuk melengkapi tulisan berita yang dibuatwartawan tulis. Ia merupakan mitra kerja yang setaraf dengan wartawan tulis(reporter). Jika tugas wartawan tulis menghasilkan karya jurnalistik berupa tulisanberita, maka fotografer menghasilkan Foto Jurnalistik. Namun, seorang wartawan tulisbisa juga merangkap sebagai fotografer.Dalam pelaksanaannya, seorang pencari berita (reporter) bisa merangkap sebagaifotografer (juru foto)5. KontributorKontributor atau penyumbang naskah/tulisan secara struktural tidak tercantum dalamstruktur organisasi redaksi. Ia terlibat di bagian redaksi secara fungsional. Termasukkontributor adalah para penulis artikel, kolom, dan karikatur.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 497

PNPM MANDIRI | PERKOTAANSumber informasi dalam media warga adalah seluruh masyarakat yang diharapkan bisaberpartisipasi dalam6. Bidang Pendukung RedaksiBagian yang tak kalah pentingnya untuk membantu kelancaran kerja redaksi adalahbagian Perpustakaan dan Dokumentasi serta bagian Penelitian dan Pengembangan(Litbang). Litbang memantau perkembangan sebuah penerbitan, survei pembaca, danmemberikan masukan-masukan bagi pengembangan redaksi dan bagian lainnya.Termasuk pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.Dalam pengelolaan media warga, bidang ini disesuaikan dengan kondisi SDM yang adadi masyarakat, artinya jika memang belum ada pengelola bisa melibatkan orang-orangKomunitas Belajar Kelurahan (KBK) untuk bisa menjadikan media warga sebagai salahsatu fokus diskusi dan pengamatan mereka dalam memberikan masukan kepada pihakpengelola media warga.7. Bagian Usaha (Business Department)Bertugas menyebarluaskan media, yakni melakukan pemasaran (marketing) ataudistribusi media. Bagian ini merupakan sisi komersial meliputi sirkulasi/distribusi, iklan,dan promosi. Bidang usaha ini terkait juga dengan bagaimana pengelola media bisamendapatkan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk pengelolaan media warga,termasuk mencari peluang iklan dan kerjasama dengan pihak lain. Karena jika mediawarga hanya mengandalkan dari biaya operasional BKM atau UP akan sangat sulit untukbisa berkembang, untuk itu bagian usaha ini menjadi penting untuk keberlanjutanpengelolaan media warga.E. Bagamana kalau sebuah komunitas belum mempunyai sebuah Media Warga?Tentunya yang diperlukan adalah perencanaan untuk membuat media tersebut. Hal-hal apasaja yang perlu direncanakan? Hal pertama yang perlu direncanakan adalah misi media.Kenapa misi media harus direncanakan? Karena misi medialah yang akan sangatberpengaruh terhadap isi media, menjadi pedoman setiap anggota media tersebut danbahkan menentukan kelangsungan media tersebut. Coba anda bayangkan apa jadinya98Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANkalau pesawat terbang tidak punya tujuan? Pasti hanya akan berputar-putar di udarasampai bahan bakar habis untuk kemudian jatuh dan hancur. Kira-kira seperti itulah jikasebuah media tidak punya misi. Lalu bagaimana cara menentukan misi ini?. Ada banyakpertimbangan sebenarnya, antara lain kondisi komunitas tersebut. Kalau komunitas itumisalnya hanya terdiri dari orang-orang yang lanjut usia, tentunya misi media kita tidakakan mencerdaskan komunitas lewat generasi muda misalnya, karena menjadi tidak sesuai.Setelah misi terbentuk, baru kemudian menentukan sasaran pengguna/pemanfaat media,yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan media juga. Nah bagaimana pulamenentukan kebijakan media dengan sasaran pemanfaat media? Ada banyak faktor yangbisa mempengaruhi hal tersebut. Diantaranya adalah faktor data kependudukan ataudemografis seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dll. Misalnyamedia yang ditujukan untuk usia dibawah 10 tahun, haruslah media yang mementingkanpembacanya, misalnya bentuk huruf yang mudah dibaca, bahasa yang sederhana dsb.Kemudian faktor sosial atau sosiografis seperti budaya, norma dan nilai sosial. Ketikamasyarakat di Jawa Tengah membuat media warga, pasti akan sangat berbeda biladibanding dengan media di masyarakat Papua, baik dari segi pemakaian bahasa, isi mediaatau tata letaknya. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah kondisi ekonomi anggotakomunitas itu sendiri. Kalau anggota komunitas tersebut mayoritas adalah warga yangberpendidikan rendah, kita tentu tidak akan menggunakan bahasa penyampaian dan istilahistilahyang rumit, bukan?Yang juga akan berpengaruh terhadap kebijakan media adalah kondisi orang perorangdalam komunitas tersebut yang lazim disebut faktor psikografis. Anda pasti mengenaltabloid Motorplus atau Bola? Nah..media yang seperti itu, juga berangkat dari individuindividuyang menggemari otomotif dan sepakbola. Jelas kan?Halhal diatas sedikit banyak juga akan mempengaruhi periodisasi media yang akan dibuat,misalnya komunitas yang mayoritas berpenghasilan rendah, pasti akan mempertimbangkanuntuk tidak terbit terlalu sering, karena bisa memberatkan komunitas tersebut.Sekarangberbicara bentuk media komunitasnya. Ada banyak sekali pilihan yang kesemuanya sama-Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 499

PNPM MANDIRI | PERKOTAANsama boleh digunakan. Misalnya saja bentuk buletin yang banyak dipakai oleh mediakomunitas yang ada sekarang, semisal Angkringan atau Pasekan Pos. Pertimbangannyalebih ke murahnya dan kemudahan dalam memperbanyaknya. Tetapi bukan berarti yanglain tidak bisa digunakan. Itu akan sangat bergantung sekali pada kondisi komunitas itusendiri. Misalkan saja komunitas dengan anggota yang rata-rata baru lulus ujian persamaanSD pasti akan lebih efektif jika media warga berukuran relatif besar dengan huruf yangbesar pula, misalnya bentuk koran atau tabloid dengan hurufnya sebesar ibu jari. Demikianpula dengan komunitas yang lain. Sangat mungkin akan berbeda.Nah, proses perencanaan telah selesai, bayangan media yang akan kita buat telahterpampang jelas di depan mata, mulai dari bentuk, periodisasi, misi dan sasaran pembaca.Langkah berikutnya tentu saja adalah merekrut orang-orang yang dirasa mampu dan maumengembangkan sebuah media. Baru setelah itu diadakan seleksi yang bentuknyamenyesuaikan kondisi komunitas tersebut. Nah setelah tahap penyaringan, sekarang kitasudah memiliki orang-orang yang siap bekerja. Tetapi mampukah kalau hanya dengankemauan tapi tanpa kemampuan dan ketrampilan? Tentu akan sulit. Disini kitamembutuhkan pelatihan atau diklat yang bisa membekali mereka dengan pengetahuanyang memadai, seperti apa yang kita lakukan hari ini.Baiklah sekarang kita sudah mempunyai gambaran jelas media, dan orang-orang yangberkemauan keras dan telah dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan. Apa lagisekarang? Kita harus membagi tugas supaya mereka bekerja dengan arah yang jelas dantugas yang sudah sesuai. Banyak model pembagian tugas yang ada, namun yang umumdipakai adalah Bagian Redaksi yang bertanggung jawab pada isi media, Keuangan yangmengurusi soal dana, iklan, biaya distribusi, promosi dsb, Litbang yang bertanggung jawabterhadap dokumen-dokumen dan data-data penting komunitas, dan bagian produksi yangnantinya mengerjakan tulisan sampai menjadi bentuk media yang siap edar serta bagianumum yang mengurusi administrasi dan hal lain yang belum tergarap oleh bagian yang lain.Biasanya yang di bagian umum ini adalah pemimpin umum atau penanggung jawab danSekretaris umum.100Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANF. Berikut tahapan langkah yang dapat dilakukan untuk menerbitkan MediaWarga1. Susun visi dan misi.Biasanya, secara redaksional dituangkan dalam motto. Secara ringkas, visi menjawabpertanyaan mengapa media warga itu harus diterbitkan, untuk alasan apa, danidealisme apa yang melatarbelakanginya. Sedangkan misi merupakan target, sasaran,atau tugas yang diemban oleh media warga.2. Menentukan nama media warga sesuai dengan visi dan misi. Usahakan nama yangmudah diingat atau mencerminkan sesuatu yang khas di wilayah setempat.3. Menentukan kriteria berita/tulisan yang akan dimuat atau biasa disebut sebagaikebijakan redaksi.4. Menyusun organisasi redaksi dan pemasaran/distribusi. SDM yang dilibatkan/direkrutmestilah mereka yang mengerti jurnalistik dan sedikitnya paham bisnis media massa.Untuk buletin, minimal ada pemimpin redaksi dan redaktur, serta bagian distribusi daniklan.Pemimpin Redaksi tugasnya memimpin rapat redaksi dan mengatur pembagian tugasplus pengawasannya. Ia juga bertanggungjawab secara hukum atas isi buletin. Redakturtugasnya mengedit (termasuk seleksi dan penulisan) naskah. Misalnya, mengedithalaman satu (laporan utama), berita warga, dan berita-berita internal BKM, dst.5. Buatlah jadwal kerja, mulai dari rapat redaksi hingga cetak. Ikuti alur kerja berikut:a. Perencanaan isi beritaPerencanaan isi berita dilakukan dalam rapat redaksi. Seluruh bagian redaksi mulai dariPemimpin Redaksi, Redaktur, Reporter hingga Fotografer diharapkan mengikuti rapatredaksi. Bagian usaha juga bisa dilibatkan untuk memberikan masukan berita yang akandibuat. Rapat redaksi bisa dilakukan setiap tanggal 1 di awal bulan, sekaligus untukmengevaluasi edisi sebelumnya.b. Pencarian isi beritaTahap ini merupakan kegiatan pengumpulan data atau bahan-bahan tulisan, bisa melaluiwawancara atau studi literatur. Selain pihak pengelola yang mencari berita bisa jugaberita didapat dari masyarakat yang dimasukan ke pihak pengelola media warga. Contoh:Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4101

PNPM MANDIRI | PERKOTAANwarga memberikan informasi tentang kegiatan di lingkungannya untuk ditayangkan dibuletin atau korang kampung.c. Penulisan BeritaPada proses ini reporter atau pencari berita mengolah bahan tulisan menjadi tulisan aliasmenulis naskah.d. Penyuntingan Isi BeritaRedaktur melakukan pengeditan, koreksi, dan penyesuaian naskah yang telah dibuatreporter apakah sudah sesuai dengan tema yang diinginkan dan tidak melebihiukuran/kolom yang tersedia.e. Tata Letak BeritaSetelah berita selesai disunting langkah berikutnya adalah masuk ke Graphic Design. Disini tata letak berita diatur sedemikian rupa sesuai dengan format yang ada. Di bagian inipula dimasukan foto atau ilustrasi untuk memperkaya berita yang dimuat.f. PercetakanLangkah terakhir setelah tata letak selesai dilakukan adalah membawa ke percetakanuntuk diperbanyak. Jika tidak melalui proses cetak bisa dilakukan penggandaan secaradiphotocopy.Dengan alur kerja seperti di atas, tenggat waktu Media Warga diharapkan bisa terpenuhi.Tentukan saja jadwal, misalnya rapat redaksi tiap tanggal 1, tenggat waktu penulisan danpenyuntingan berita tanggal 20, tata letak tanggal 21-22, masuk percetakan tanggal 23-24, selesai deh. Selamat mencoba!102Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANOJT Pengelolaan Media Warga Kegiatan Sosial(Digunakan Fasilitator untuk Penguatan UPS)BULETINInfo UmumBuletin termasuk jenis media cetak yang produksinya dilakukan secara rutin/berkala. Ukuranbuletin umumnya sebesar buku tulis atau kertas A4/folio. Buletin umumnya juga dilengkapidengan gambar/foto/ilustrasi yang diharapkan dapat menarik minat pembaca untuk maumembaca seluruh isinya sampai selesai.Isi buletin lebih banyak dibanding leaflet/brosur. Topik bahasan juga yang lebih banyak danberagam, seperti berita kegiatan program, informasi agenda kegiatan, laporan kegiatan,komentar pembaca, dan sebagainya. Karena itu biasanya buletin dibuat lebih dari 2halaman.Jenis dan Ukuran HurufAgar mudah dibaca, buletin sebaiknya menggunakan jenis dan ukuran huruf yang tepat.Hindari menggunakan ukuran huruf dengan ukuran kecil karena menyulitkan untuk dibaca.Khususnya, bagi orang tua yangkemampuan penglihatannya sudahberkurang.Keindahan dan variasi huruf perlu.Tetapi, huruf yang mudah dibacajauh lebih penting. Untuk ukuranhuruf dapat menggunakan ukuran6-10 poin tergantung tipe hurufnya.Penggunaan BahasaSebaiknya menggunakan BahasaIndonesia yang umum digunakan.Jika terpaksa menggunakan bahasadaerah atau bahasa asing,sebaiknya diberi terjemahan ataupenjelasan dalam Bahasa Indonesia.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4103

PNPM MANDIRI | PERKOTAANIsi/TulisanBagi sebagian masyarakat, membaca media dengan banyak tulisan macam buletin mungkinterasa memberatkan. Penggunaan gambar (foto, ilustrasi atau kartun) yang menarik dapatmembuat masyarakat menjadi tertarik untuk membaca, mengurangi kejenuhan, danmembantu memahami informasi atau pesan yang disampaikan.Gambar yang Memancing Minat MembacaMasyarakat cenderung lebih suka membaca berita yang dilengkapi dengan foto kegiatan.Terlebih, bila foto tersebut berisi gambar kegiatan program yang dilakukan di wilayahsetempat.Warna yang Mengundang SeleraBuletin tampak lebih menarik jika berwarna. Namun, jika terpaksa penggandaan buletindilakukan dengan cara fotokopi, gunakan sedikit jenis warna, atau gunakan warna yangterang saja. Sebaiknya penggandaan dengan cara fotokopi ini dihindari. Sebab, akanmengurangi daya tarik tampilan buletin dan mengurangi minat baca masyarakat.Jumlah HalamanBerapa banyak halaman buletin yang cocok untuk dikonsumsi masyarakat? Tidak adapatokan baku. Tetapi, dengan kecenderungan terbatasnya minat baca masyarakat, buletindengan 4-8 halaman sudah cukup ideal.Frekuensi TerbitFrekuensi terbit buletin sebisa mungkin tidak terlalu renggang. Ada baiknya penerbitanbuletin dilakukan minimal satu bulan sekali. Namun, yang terpenting harus dipastikanbuletin bisa terbit rutin secara berkala dan tepat waktu.Jenis InformasiBuletin dianggap penting sebagai media tukarpengalaman dan saling belajar mengenaipelaksanaan program dari berbagai daerah.Namun banyak masyarakat juga ingin agarbuletin lebih banyak memuat kegiatanprogram yang dilakukan di lokasi yang dekatdengan lingkungan mereka.Buletin dapat menyajikan kombinasi keduajenis informasi tersebut, ditambah informasitentang manajemen program maupun isu-isu104Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANlain yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan.Cakupan PenyebaranSebaiknya buletin dibagikan sebanyak mungkin ke masyarakat di lokasi program. Tapi jikajumlahnya memang terbatas, alternatifnya buletin dapat dibagikan:- Saat pertemuan saja- Tempel pada papan informasi- Diberikan pada tokoh masyarakat untuk dijelaskan ke masyarakatMinat Terhadap BuletinTingkat pendidikan, minat baca, budaya lisan/meniru dan tingkat kebutuhan akan informasimempengaruhi minat masyarakat terhadap buletin. Namun, tampilan dan isi buletinmungkin juga akan mempengaruhi minat baca masyarakat. Karenanya, perlu dicari tahumodel buletin yang paling cocok di masing-masing daerah.Penjelasan Isi BuletinPesan dalam buletin cukup banyak dan beragam. Sebagian masyarakat kemungkinanmenemui kesulitan memahami seluruh isi buletin, baik yang berupa tulisan, gambar, tabel,diagram, peta atau lainnya. Penjelasan dari pengelola program/fasilitator tetap diperlukan.serta manajemen pengelolaannya.Partisipasi Masyarakat dalamPengelolaan BuletinBuletin berpeluang menjadi mediakomunikasi dua arah antara pengelolaprogram dan masyarakat. Pada buletinmasyarakat dapat turut berpartisipasimengirimkan informasi atau tulisan berupasurat pembaca, informasi kegiatan program,artikel, dan lainnya untuk dimuat dalambuletin tersebut.Potensi pengelolaan buletin program ditingkat lokal oleh masyarakat sendiri jugamenarik dan mungkin untuk dilakukan.Meskipun ada sejumlah prasayarat yangharus dipenuhi terkait dengan kemampuanjurnalistik dasar, ketersediaan alat, biayaBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4105

PNPM MANDIRI | PERKOTAANPAPAN INFORMASIInfo UmumPapan informasi umumnya berupa papan yang menjadi tempat ditempelkannya berbagaiinformasi mengenai program. Papan informasi biasanya semacam papan tulis yang diberikaki-kaki sehingga dapat dipasang berdiri, atau papan yang ditempelkan di dinding.Papan informasi merupakan media untuk membangun proses konsultasi publik sehinggatransparansi, partisipasi, dan desentralisasi dapat dilaksanakan. Pemasangan papaninformasi proyek biasanya di kantor desa atau tempat lain yang dianggap strategis agarmudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat.Huruf dan TulisanJenis huruf atau tulisan mempengaruhi penampilan papan informasi secara keseluruhan.Jenis huruf/tulisan hasil ketikan atau komputer terkesan lebih resmi. Sedangkan tulisantangan apalagi yang warna-warni-- terkesan lebih akrab dan semarak. Kombinasi antarkeduanya mungkin akan membuat papan informasi terlihat lebih menarik. Penulisan judul menarik perhatian masyarakat.Penggunaan BahasaSebaiknya menggunakan Bahasa Indonesia yang umum digunakan. Jika terpaksamenggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, sebaiknya diberi terjemahan ataupenjelasan dalam Bahasa Indonesia.Gambar pada Papan InformasiGambar penting untuk membantu masyarakat lebih mudah memahami pesan yangdisampaikan. Gambar yang bagus juga dapat menjadi daya tarik utama bagi papaninformasi.Gambar bisa berupa guntingan majalah/koran, gambar ilustrasi, kartun, foto, dan lain-lain.Masyarakat umumnya suka jika ada foto kegiatan mereka yang dipasang di papaninformasi.Warna , Ukuran dan TampilanPapan informasi yang berwarna umumnya lebih disukai. Tidak ada masalah dengan warnatertentu maupun penggunaan gambar-gambar lucu. Agar informasi yang ditempel lebihawet, papan informasi sebaiknya diberi atap dan kaca. Tujuannya agar papan informasilebih rapih dan tidak mudah dirusak tangan jahil.Ukuran papan informasi beragam. Namun, sebaiknya jangan terlalu kecil agar dapat cukupbanyak menyajikan informasi. Ukuran minimum papan informasi adalah 0,8 x 1,2 m2.106Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANJenis InformasiJenis informasi yang dianggap perlu dipasangdi papan informasi adalah desain program,mekanisme, agenda dan laporan kegiatan,rencana dan laporan keuangan, daftarpeserta program, masalah yang menghambatprogram dan sebagainya.Informasi mengenai masalah aktual yangrelevan dengan program dan kehidupanmasyarakat (kesehatan, pendidikan, dll) perlujuga sebagai selingan.Penggantian Isi Papan InformasiIsi papan informasi harus diganti secara berkala. Semisal, setiap satu atau dua minggu,agar masyarakat dapat memperoleh informasi lebih banyak mengenai program.Jumlah dan LokasiJumlah dan lokasipenempatanmempengaruhi aksesdan minat masyarakatuntuk membacapapan informasi.Semakin banyakjumlah papaninformasi yang ada,semakin mudahmasyarakat untukmengaksesnya. Lokasipapan informasi yangcukup strategis beradadi depan jalan masukdesa yang selalu dilalui warga setiap hari.Isi Papan Informasi Perlu Dijelaskan ke MasyarakatPapan informasi memuat berbagai informasi yang mungkin tidak seluruhnya dipahamimasyarakat. Perlu penjelasan dari pengelola program/fasilitator pada saat pertemuan.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4107

PNPM MANDIRI | PERKOTAANMinat Masyarakat Terhadap Papan InformasiPada prinsipnya semua media sifatnya saling melengkapi. Papan informasi dapatmemberikan informasi secara rinci mengenai program yang kurang atau belum disampaikanmedia lain, sepertiposter, pertemuan dan lainnya. Keterkaitan dan sifat saling melengkapi antar media ini jugaperlu dijelaskan ke masyarakat.Ada kecenderungan apabila bila program berjalan cukup baik, minat baca masyarakatterhadap papan informasi juga lebih tinggi.Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Papan InformasiPapan informasi biasanya hanya dikelola oleh pengelola program di tingkat lokal ataufasilitator saja. Potensi partisipasi masyarakat untuk turut terlibat mengisi papan informasiperlu didorong. Semisal, dengan meminta tiap kelompok masyarakat yang terlibat dalamprogram untuk memberikan informasi atau mengirimkan tulisan/foto kegiatan mereka.Display Dummy Media Warga dalam Konteks Pengelolaan Kegiatan SosialDalam konteks kegiatan Sosial, Papan informasi dapat berbentuk koran Dinding yangmemuat pesan-pesan Kegiatan Sosial yang telah diagendakan dan dialokasikan, baik ituberupa layanan kesehatan, pendidikan maupun kegiatan lain-lain. Berikut ini (di halamanberikut) contoh kegiatan Sosial yang didisplay-kan dalam Media Komunitas Koran Dindingdalam Papan Informasi(http://jaringanmediakomunitasgunungkidul.blogdetik.com/2010/09/07/menumbuhkankesadaran-rakyat-dengan-display-penganggaran-daerah/,diakses 23 Mei 2011). Informasiyang sama dapat dimodifikasi tampilannya untuk dimuat dalam buletin.Yang menarik dari media komunitas tersebut adalah isi pesan dan tampilannya. Sekilas infotentang media ini juga terletak pada kekuatan pengelolaannya. Adalah Jaringan MediaKomunitas Gunungkidul (JMKGK) yang bekerjasama dengan Pusat Informasi danTransparansi Anggaran (PITA) Gunungkidul menerbitkan perdana Display PenganggaranDaerah Gunungkidul pada senin 6 September 2010.Display yang terbit sebagai suplemen Harian Jogja tersebut menyajikan Hasil analisakebijakan penganggaran Gunungkidul tahun 2010 yang dikemas dengan menarik daninformatif. Selain dijadikan suplemen Harian Jogja, display yang berukuran 2 halaman Korantersebut juga akan dibagikan keseluruh kelompok warga di tiap RT se KabupatenGunungkidul melalui jaringan Sarana Rembug Antar Warga untuk Gunungkidul (SRAWUnG).Penerbitan Display Penganggaran Gunungkidul ini bertujuan untuk menumbuhkankesadaran rakyat untuk terlibat dalam penganggaran Gunungkidul. Partisipasi rakyat mutlak108Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANdiperlukan supaya penganggaran daerah tetap bertujuan untuk pemenuhan hak dasarrakyat dan implementasi dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Di dalam Mediatersebut dimuat informasi tentang pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatanGunung Kidul. Apa saja penyumbang Pendapatan Asli Daerah dan bagaimana Alokasi APBDdidistribusikan kepada masyarakat untuk kebutuhan apa saja. Sehingga masyarakat selaindapat membaca potret APBD Kab Gunung Kidul, juga dapat membaca APBD dibagi-bagiuntuk apa sajakah? Kedalaman informasi, focussing isu dan tampilan media yang dibumbuidengan gambar berwarna yang menarik membuat media warga tampil lebih komunikatifdan menggugah pembacanya.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4109

110Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4PNPM MANDIRI | PERKOTAAN

PNPM MANDIRI | PERKOTAANKebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok RentanIndonesia adalah salah satu dari Negara bangsa (Nation state) yang memiliki platformPerlindungan Sosial terhadap rakyatnya melalui aneka kebijakan. Secara konstitusionalKonsep Social Protection telah diamanahkan oleh Konstitusi. Sehingga Kewajiban Negarauntuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya sejalan dengan cita-cita (recht idee)untuk mewujudkan Negara kesejahteraan (welfare state). Perlindungan sosial yangdimaksudkan disini diperuntukkan bagi semua penduduk berkenaan dengan sasaranpemberian jaminan kehidupan bagi masyarakat yang mengalami kecacatan, fakir-miskin,keterisolasian, konflik sosial, kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi menjadi miskin.Landasan konstitusional dan landasan sosiologis telah menegaskan kewajiban perlindungansosial tersebut.Pembukaan UUD 1945 memuat itikad untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan yangkesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 27 UUD 1945 jugamenyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yanglayak bagi kemanusiaan. Selanjutnya asal 31 menjamin hak setiap warganegara untukmendapatkan pendidikan. Sedangkan Pasal 33 mengamanahkan pengelolaan bumi, air, dancabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat. Kemudian Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anakterlantar dipelihara oleh Negara Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruhrakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai denganmartabat kemanusiaanIndonesia menganut Negara kesejahteraan yang responsive mengorganisasikan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkattertentu bagi warganya (Esping-Andersen dalam Triwibowo dan Bahagijo 2006). Konsep inidipersepsikan sebagai bentuk kewajiban Negara untuk memajukan kesejahteraan rakyatmengingat secara empiris terbukti bahwa telah terjadi kegagalan pasar (market failure)dalam masyarakat kapitalis dan kegagalan Negara (state failure) dalam masyarakat sosialis(Husodo : 2006). Namun demikian lebih daripada sekedar jalan ketiga, Negara tetap mestimengedepankan kesejahteraan social, baik ia termasuk sebagai Negara kesejahteraan(welfare state) atau tidak. Sebab fungsi ideal Negara adalah melindungi rakyatnya daripenderitaan. Fakta dan data empiris menunjukkan bahwa warga miskin di Indonesia masihcukup besar dibandingkan dengan Negara-negara lain, bahkan di kawasan Asia Tenggarasekalipun. Populasi miskin di Asia Tenggara mayoritas tinggal di Indonesia.Kebijakan-kebijakan perlindungan social yang telah diterapkan selama ini masih belummampu menurunkan angka kemiskinan secara significant, kendati angka kemiskinan telahmengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun akhir-akhir ini,terlepas dari kontroversi mengenai, indicator pendapatan 1 dollar perhari. Konon, jikaBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4111

PNPM MANDIRI | PERKOTAANindicator yang digunakan adalah 2 dollar per hari, maka penduduk miskin di Indonesiamasih sejumlah 59, 56 juta jiwa (urban) dan 77,41 juta jiwa (rural) (Armando Barrientos :2010). Namun Pemerintah lebih memilih menggunakan data 1 dollar per hari yangmenggambarkan penduduk miskin sebesar 31,02 juta jiwa untuk merealistiskan targetpencapaian.PERKEMBANGAN KEMISKINANDI INDONESIA 1996-201017,4724,2323,4319,1418,4118,2017,4216,6615,9717,7516,5815,4214,1513,3312,008,007,55Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)Tingkat Kemiskinan (Persen)Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai tahunCatatan : *) Jumlah penduduk di bawah Garis Kemiskinan**) Target RKP 2011***) Target RPJMN 2010 - 2014****) Target Millennium Development Goals tahun 2015 3Negara kesejahteraan harus mencerminkan paradigmanya dalam kebijakan social yangmeliputi strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam mengejawantahkan peningkatankesejahteraan social sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi, terutama melalui upayaperlindungan social (social protection). Perlindungan social mencakup jaminan social (baikberbentuk bantuan social dan asuransi social), maupun jaring pengaman social (socialsafety net). Sehingga Negara memposisikan penerapan kebijakan social sebagaipenganugerahan hak-hak social (the granting of social rights) kepada warganya (Triwibowodan Bahagijo : 2006). Peningkatan kesejahteraan melalui penanggulangan kemiskinanadalah prioritas utama pembangunan 2010-2014 karena di tahun 2010 jumlah pendudukmiskin nasional masih sekitar 13 %. Sementara pengangguran terbuka masih 7,41%. Aksesterhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, permukiman, infrastruktur sertapermodalan untuk masyarakat miskin masih terbatas. Kawasan kumuh dan kantongkemiskinan masih luas.Adapun program perlindungan Sosial juga diwujudkan dalam Program pro poor dapatdikategorikan ke dalam empat kelompok (Panduan P3B : Bappenas: 2008 dan revisi dariTaskforce Poverty Allevialiation Team September 2012), yaitu :1. Program-program penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan social yang secaralangsung maupun tidak langsung ditujukan kepada masyarakat miskin. Termasuk112Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANdalam cluster ini adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), ProgramKeluarga Harapan (PKH Program Tunai Bersyarat), Program Beras Untuk RakyatMiskin (Raskin), Bantuan untuk Fakir Miskin dan Anak Terlantar, serta bantuan yangbersifat darurat dan sementara seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bencanaalam. Contoh nyata dari daerah adalah penyediaan pelayanan KTP, akta kelahirandan sertifikasi tanah secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, program bebasbiaya pengobatan bagi masyarakat miskin, termasuk biaya transportasi, pengobatandan penguburan bila terjadi kematian di Kab Sumba Timur, dan program bebasbiaya pendidikan sampai tingkat SMA di Kab Purbalingga, Sumba Timur dan Kupang.2. Program pemberdayaan masyarakat yang saat ini telah diharmonisasi ke dalamProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai acuankebijakan dan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasispemberdayaan masyarakat untuk pedesaan, perkotaan, daerah tertinggal dankhusus, pengembangan infrastruktur wilayah dan desa dan yang dilaksanakan olehberbagai kementrian/lembaga. Melalui proses pemberdayaan yang difasilitasi parapendamping, masyarakat diharapkan berperan sebagai subyek pembangunan dansecara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinannya. Upaya nyatayang dilakukan daerah antara lain adalah dengan mengalokasikan Alokasi Dana Desa(ADD) melalui APBD untuk kegiatan-kegiatan masyarakat Desa. Berbagai program didaerah dari berbagai sector bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.Kemenko KesraPENINGKATAN DAN PERLUASANPROGRAM PRO-RAKYATKEBIJAKAN EKONOMI-MAKRORTHMRTMRTSMKlaster-11. BEASISWA MISKIN2. JAMKESMAS3. RASKIN4. PKH5. BLT (bila diperlukansaat krisis)6. Dll.Klaster-2PROGRAM-PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT(PNPM)Klaster-3KREDITUSAHA RAKYAT(KUR)PeningkatanKesejahteraanMasyarakat, sertaPerluasan danPeningkatanKesempatan KerjaRTHMRTM *)RTSM*)Klaster-41. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *)6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan*)PenguranganAngka Kemiskinan*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat MiskinPerkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.43. Berbagai program yang memberikan akses sumberdaya dan penguatan/pembinaankepada usaha kecil dan mikro secara berkesinambungan untuk melanjutkankeberdayaan masyarakat dan mewujudkan kemandiriannya. Termasuk dalam clusterini antara lain adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), berbagai program dana bergulirBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4113

PNPM MANDIRI | PERKOTAANuntuk kegiatan produktif skala mikro, penyediaan dana penjaminan kredit dalamAPBD, program konservasi lahandan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untukpengentasan kemiskinanseperti yang dilaksanakan oleh Kota Semarang dan KabBanjarnegara serta Wonososbo, dan berbagai pelatihan dan permodalan/alat bagiusaha kecil dan mikro yang dilaksanakan di berbagai daerah.4. Sejumlah program serba murah berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dasarperumahan, akses dan fasilitas penunjang lainnya seperti : Program Rumah SangatMurah, Program Air Bersih Untuk Rakyat, Program Listrik murah dan Hemat,Program Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Peningkatan KehidupanMasyarakat Miskin Perkotaan. Untuk dua jenis program terakhir tersebut(Peningkatan kehidupan nelayan dan Peningkatan Kehidupan Masyarakat MiskinPerkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, padaumumnya 60 % RTS miskin.Di samping program-program di atas, terdapat program pendukung lainnya sepertiperbaikan data/targeting, monitoring dan evaluasi program-program kemiskinan,peningkatan kapasitas Pemda untuk pro poor. Program-program poor lainnya adalahprogram yang didesain untuk mencegah terjadinya kemiskinan kronis seperti programprogramyang mendorong komunikasi yang baik antar suku, agama, ras dan golongan agarkonflik tidak terjadi. Program kewaspadaan bencana seperti penyuluhan bahaya dan lokasipermukiman rawan erosi di Kab Manggarai atau program penanaman bakau di sepanjangpantai untuk mengurangi dampak tsunami.Pemerintah juga telah membuat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan untukmendukung pelaksanaan perlindungan social sebagai amanah konstitusi, yaitu UU tentangkesejahteraan Sosial dan UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan KesejahteraanSosial Nasional, bahkan kini tengah merancang UU Penanganan Fakir Miskin. Namundemikian masih belum diimplementasikan karena masih terjadi polemic lembaga manakahyang akan menangani Sistem Jaminan Sosial Nasional ini? Kontroversi yang lain adalahmasih belum satunya persepsi mengenai perlindungan social in concept dan belum jelasnyamekanisme penanganan.Perlindungan social dapat didefinisikan sebagai goodwill Pemerintah, sector swasta maupunmasyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi padaorang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko penghidupan (livelihood) danmeningkatkan status dan hak social kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalammasyarakat (Suharto et al : 2006). Transfer pendapatan dimaksud bermaksudmeredistribusikan pendapatan kalangan yang surplus kepada kalangan yang berpendapatanrendah bahkan minus. Sehingga Perlindungan Sosial bermaksud melindungi yang lemah darimarginalisasi yang diakibatkan oleh semakin lebarnya kesenjangan yang diakibatkan kiantingginya pendapatan kelas menengah ke atas. Kenaikan pendapatan kelas menengah keatas pasti diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang selalu berimplikasi kesenjangankarena pendapatan tidak serta merta menetes ke bawah. Untuk itu pemerintah meletakkansecara parallel antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran terbuka dan pendudukmiskin di alam Sasaran RPJM agar dapat dibaca ketimpangannya.114Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANSASARAN RPJMTAHUN SUMBER PERTUMBUHANEKONOMIINFLASIPENGANGGURAN TERBUKAJuta Orang% thd. AngkatanKerjaPENDUDUK MISKINJuta Orang% thd.Penduduk200920102011RPJM 7.6 3 5.7 5.1 18.8 8.2RKP 6 6 7-8 12-14REALIASI 4.2 2.45FEB. AGST. FEB. AGST.9.26 8.96 8.14 7.8732.53 14.15RPJM 5.5 - 5.6 4.0 - 6.0 8.8 7.6 12-13.5RKP 9 7.6 12-13.5REALIASI 2.42*FEB. AGST. FEB. AGST.8.59 7.4131.02 13.33RPJM 6.0 - 6.3 4.0 - 6.0 7.3-7.4 11.5-12.5RKP 8.3 7FEB. AGST. FEB. AGST.REALIASIPemerintah berusaha agar kelas menengah ke bawah yang notabene adalah kelompokmiskin dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui jaminan social, bantuan social,pelayanan social dan peningkatan kapasitas dalam penggunaan dana yang berasal daripemerintah, sumbangan masyarakat dan corporate social responsibility (Sumarto : Kompas,Rabu 18 Mei 2011). Jaminan Sosial juga bertujuan untuk menyediakan perlindungan melaluiprosedur public atas berbagai kerugian atau kehilangan penghasilan akibat sakit, kehamilan,kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, cacat tetap, usia lanjut, dan kematian. SJSNmeliputi program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4115

PNPM MANDIRI | PERKOTAANKEBIJAKAN POKOK :PRIORITAS NASIONAL DALAM PKPerpres No. 5/2010RPJMN 2010-2014Inpres No. 1/2010Perpres No. 15/2010Percepatan Penanggulangan KemiskinanPermendagri No. 42/2010Provinsi & KabupatenInpres No. 3/2010Berkeadilan11 PRIORITAS NASIONAL KIB II 2010-2014(1)Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2)Pendidikan;(3)Kesehatan; (4)PENANGGULANGAN KEMISKINAN;(5)Ketahanan Pangan; (6)Infrastruktur; (7)Iklim Investasidan Usaha; (8) Energi; (9)Lingkungan Hidup dan Bencana;(10)Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Paskakonflik;(11)Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi TeknologiPRIORITAS LAINNYA(1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) BidangPerekonomian; (3) Bidang Kesejahteraan RakyatPrioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010- Strategi Penanggulangan Kemiskinan- Sinkronisasi & Pengendalian 3 Kelompok Program PK- Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan g KemiskinanTata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaandan sumber daya manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota(1) Program Pro-Rakyat; (2) Program Keadilan13Perlindungan social merupakan elemen paling strategis kebijakan public dalam memerangikemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami oleh kelompokkelompoklemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan public, perlindungansocial merupakan satu tipe kebijakan sisal yang menunjuk kepada berbagai bentukpelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungiwarganya, terutama kelompok rentan dan marginal dari aneka resiko social, ekonomi, politikyang menerpa kehidupan mereka. Untuk itu selain ketentuan yang selevel Undang-Undang,pemerintah menerjemahkan secara lebih komprehensif dalam Strategi KebijakanPenanggulangan Kemiskinan yang diatur oleh ketentuan peraturan dibawah UU sejak 2010lalu. Diawali dengan penetapan skala prioritas pembangunan dalam RPJMN 2010-2014(Perpres no 5 tahun 2010) yang menempatkan Reformasi Birokrasi, peningkatan layananpendidikan, peningkatan layanan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan dalam 4 besarprioritas. Kemudian dilengkapi dengan percepatan penanggulangan kemiskinan (Perpres no15 tahun 2010) yang merespon percepatan pembangunan nasional (Inpres no 1 tahun2010). Secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini.Selain kebijakan yang bersifat formal dan dilegalisasi ketentuan yuridis normative(peraturan perundang-undangan), perlindungan social di Indonesia juga di transformasikandalam kehidupan masyarakat secara informal seperti arisan, gotong-royong, jaringankekerabatan, solidaritas dan program-program community based safety net lain (Suharto etal :2006).Sebab kekuatan jaminan social negeri kita tidak dapat dilepaskan dari keunikanpenanganannya manakala sejalan dengan mainstreaming pembangunan bottom upplanning yang mengandalkan kekuatan modal social untuk mempermudah pelaksanaan,116Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANmentradisikan monev partisipatif, mempercepat transformasi dan memperpanjang jangkawaktu (sustainability) program. Sebagaimana Mulyadi Sumarto katakan (Sumarto; 18 Mei2011) bahwa perlindungan social di Indonesia berbeda dengan Negara lain karenadistribusinya mengandalkan peranan komunitas.Dalam hal ini fungsi modal social amat penting karena peranan Negara dan pasar tidaksekuat Negara-negara lain yang telah maju implementasi jaminan sosialnya. KSM Sosialsebagai penyedia layanan social pada system ini, menduduki posisi penting sebagaipenjembatan program dengan kelompok sasaran (end user) agar tepat sasaran dan tepatmanfaat. KSM Sosial yang beranggotakan para relawan berpengalaman merepresentasikanjaringan kerja yang tak kenal lelah menjunjung tinggi solidaritas dan trust (disarikan dariberbagai sumber, Tomy, Mei 2011)ReferensiEdi Suharto, Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung,Makalah disampaikan pada Seminar Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi KelompokRentan dan Kurang Beruntung, Analisis Kebijakan Perspektif Ketahanan SosialMasyarakat; Depsos, Jakarta, 2006Mulyadi Sumarto, RUU Fakir Miskin, Relevankah? Kompas, 18 Mei 2011Bappenas, Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada MasyarakatMiskin; Bappenas, Jakarta, 2008Fadil Putra, Governance Intelligence and Quotient, Alat Ukur Kinerja Individu Kepala Daerahdalam Pengambilan Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan, MegawatiInstitute, 2011Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4117

PNPM MANDIRI | PERKOTAANLK. 1, Pelatihan BerkelanjutanSalah satu perwujudan Kegiatan TRIDAYAdalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah Pelatihanyang berkategori aktivitas sosial berkelanjutan.Sebagaimana kegiatan yang lain, kegiatan ini tidaklepas dari keterlibatan Warga Miskin, AparatKelurahan, BKM, UPS dan Relawan Sektoral. BagiBKM Langen Mandiri Kelurahan Langenharjo KabKendal, pelatihan ini agak terlambat dilaksanakanakibat perubahan anggaran (PAK) Pemda. Meskidemikian kegiatan ini berhasil dilaksanakan dalamdua bentuk pelatihan, yaitu pelatihan otomotifdengan Alokasi Dana APBD Rp 12.500.000 danPelatihan menjahit dengan alokasi Rp 7.500.000.Keduanya berasal dari dana APBD dan masingmasingdikerjakan oleh KSM Langen Technical danLangen Kreatif.Adapun peserta yang mengikuti kegiatanpelatihan sejumlah 20 orang, masing-masing 10 orang laki-laki dan perempuan. Pelatihanotomotif dan menjahit tersebut mengacu pada PJM Pronangkis BKM Langen Mandiri dengantujuan meberikan keterampilan bagi remaja agar menciptakan lapangan kerja dan dalamjangka panjang dapat mengurangi angka kemiskinan di kelurahan ini.Sebelum Pelaksanaan para calon KSMdiundang dalam sosialisasi semacam rembugpembentukan KSM, FGD kegiatan sosial danpenyusunan proposal kegiatan pada tanggal 26september 2010. Tidak disangka para pesertasangat antusias dan konsisten mengikuti pelatihanyang mulai dilaksanakan tanggal 28 September2010 hingga 17 Oktober 2010 selama 20 hari daripukul 07.30 s/d 13.30. Selama pelatihanberlangsung tidak ada peserta yang absen.Menurut Pengakuan Ribut Haryanto, UPS BKM dari remaja putra dan putri karena selama inidiwilayah Kelurahan Langenharjo belum pernahmelaksanakan kegiatan pelatihan bagi mereka yang118Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANPelatihan ini diarsiteki oleh BKM Langenharjo bekerjasama dengan lembagapendidikan yang memiliki fasilitas Bengkel Workhsop, yaitu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)MANDIRI Madrasah Aliyah Negeri Kendal (MAN). Menurut Abdul Khanan, salah seorangPengajar di LPK Mandiri, di MAN terdapat berbagai jenis pelatihan yang bisa diikuti, antaralain : Pelatihan Otomotif , Menjahit ,Servis Peralatan Rumah Tangga dan Bahasa Asing.Selepas pelatihan, para peserta dimagangkan (on the job training) sebelum dicarikanpekerjaan. Sebagai bukti, para peserta pelatihan perbengkelan dipekerjakan ke BengkelResmi Honda dengan AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) dan Yamaha YSS(Yamaha Service Shop), Perusahaan Garmen, Toko Elektronik bahkan sebagian dikirimkeluar negeri. Karena LPK Mandiri berkompeten mengeluarkan Sertifikat Resmi yang sudahditandatangani oleh Disnakertrans Kabupaten Kendal serta bisa digunakan sebagai syaratPelatihan ini diback up sepenuhnya olehKoordinator Relawan Langenharjo merangkap sebagaiKoordinator PNPM- sangat mendukung kegiatan ini dan harus adakelanjutan, apabila peserta membutuhkan modal tolongdisalurkan melalui dana BLM selanjutnya, agar terciptalapangan kerja baru bagi para peserta pelatihanotomotif dan pelatihan menjahit ini.Untuk Rencana Kegiatan BLM dari APBD tahapselanjutnya diagendakan untuk melanjutkan PelatihanOtomotif dan Menjahit Jilid kedua disambung dengan kegiatan social produktif yangdikembangkan dari pelatihan tersebut, terkait dengan tersebut untuk mebuka usaha berkat bantuan dari pemerintah Kami bisa menambah ilmu dan keterampilan untukEko selaku ketua KSM Langen Technical(diedit dari http://asmandat-kendal.blogspot.com, Nunuk Sarah, Kendal, 10 Oktober 2010)Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4119

PNPM MANDIRI | PERKOTAANLK. 2, SEKOLAH MASTER ANAK JALANANKECERIAN terpancar dari seribuan anaksaat bernyanyi bersama pada perayaanHari Anak Nasional, sekaligus deklarasipenghapusan kekerasan pada anak.Itulah kesan yang saya tangkap padaawal Agustus 2008 lalu, saat menghadirikegiatan tersebut yang digagas KomisiNasional Perlindungan Anak di YayasanBina Insan Mandiri, areal TerminalDepok.Ya, siapa yang tak kenal dengan SekolahMasjid Terminal (Master) Depok. Sekolahsekaligus tempat berlindung anak-anak"kucing garong" yang kebayakanayahnya "Bang Thoyib". Kok demikian?Ihwalnya, di komunitas Master ini umumnya anak-anak yang terpinggirkan. Mereka adalahanak jalanan, pengamen, tukang rokok, tukang semir sepatu dan loper koran. Keberadaansekolah terminal sudah dikenal luas berkat kegigihan seorang yang bernama Nurrohim. Usaiacara itu, saya pun menyempatkan berbincang-bincang dengan beliau karena tertarikdengan aktivitas yang terbilang jarang dilakukan kebayakan orang saat ini.Ternyata, orang yang berada di balik ide-ide mulia yang terlihat bersahaja itu menyimpanpemikiran luar biasa atas nasib anak bangsa. Juga peka akan kepeduliannya terhadaplingkungan sekitar, khususnya anak-anak jalanan. Obrolan pun terus berlanjut hingga sayamemahami apa yang menjadi visi dan misi di balik tekad agungnya. "Awalnya hanya fokuske pendidikan gratis bagi anak-anak terminal, tapi kemudian berkembang ke bidangMulai TergugahSekitar tahun 1990-an, tergugah niatnya oleh pemandangan sehari hari di rumah makandan warungnya yang selalu dijadikan tempat mangkal para pengamen. Mereka seringmenitip gitar dan peralatan ngamen lainnya di warung miliknya. Nurohim yang saat itupengurus Ikatan Pemuda dan Remaja Masjid Al Mutaqien, tertarik untuk mengadakanpesantren kilat bagi anak-anak jalanan.Pada waktu itu ada sebanyak 700 orang, terdiri dari anak-anak maupun dewasa yangmengikuti pesantren kilat. Berawal dari pesantren kilat itulah, Nurrohim mendirikan lembagapendidikan gratis buat anak-anak jalanan, serta anak-anak dari keluarga miskin di wilayah120Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANDepok dan sekitarnya. Hingga saat ini, pendidikan masih menjadi perhatian utama. Anakanakusia TK, sekolah dasar, menengah sampai atas, setiap hari memenuhi salah satubagian samping kiri masjid, yang diubah sebagai ruangan kelas. Bahkan sekarang ruangkelas bertambah sejalan dengan meningkatnya jumlah peserta didik.Tidak seperti sekolah formal pada umumnya, anak-anak yang belajar ini tidak berseragamdan duduk di lantai. Proses belajar-mengajar fleksibel. Ada sejumlah meja kecil untukmeletakkan buku, dan papan tulis. Meski demikian, semua serius mengikuti proses belajarmengajar.Pelembagaan dan DanaPada tahun 2000, kegiatan pengajaran buat anak miskin itu dilembagakan dengan namaLembaga Pendidikan Bina Insan Mandiri (Yabim). Kerja kerasnya kini mulai membuahkanhasil. Yabim kini mengelola sekolah formal dan nonformal mulai TK Pendidikan Anak UsiaDini (PAUD) sebanyak 200 anak, SD sebanyak 400 anak, SMP sebanyak 600 anak, dan SMAsebanyak 800 anak. Jumlahnya terus bertambah apalagi Yabim berlokasi di tengah terminalyang jauh dari ekslusif, tidak formal dan jauh dari birokrasi sehingga membuat anak-anaknyaman.Ternyata tidak hanya anak jalanan,pengamen, atau anak putus sekolah,orang-orang dewasa dari keluarga takmampu pun bergabung menimba ilmu disini untuk kelas malam. Dari mulaipembantu rumah tangga, tukang sapu,pelayan toko, pengasong, dansebagainya. Selain calistung, materipengajaran ditambah life skill, sepertikomputer, otomotif atau sablon.Sementara untuk klinik, dalam sebulanmampu membantu pengobatan gratiskepada 600-700 orang miskin.Biaya operasional sekolah gratis ini semula dari warung milik Nurrohim. Tapi kini, adabantuan dari badan zakat dan penjualan barang rongsokan. Pengajarnya adalah pararelawan yang suka rela mengajar tanpa pamrih alias tidak mendapatkan bayaran. Meskibegitu mereka bangga bisa berbuat sesuatu untuk sesama.Kini jumlah siswanya sudah mencapai dua ribu orang lebih mulai dari tingkat usia dinihingga sekolah menengah atas. Tapi itu semua masih jauh dari cita-cita besar Nurrohim.Usaha Nurrohim tak sia-sia. Beberapa anak binaannya ada yang berhasil mendapatkan beasiswa ke luar negeri dan ada pula yang diterima di perguruan tinggi negeri.Di tengahketerbatasan yang dihadapi Nurrohim terus berjuang. Terbentang angan dirinya bisamembangun sendiri rumah sakit dan perguruan tinggi yang semua tenaga dan anakdidiknya direkrut dari anak-anak jalanan dan kurang mampu.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4121

PNPM MANDIRI | PERKOTAANPeminat yang Meningkat dan TantanganDari waktu ke waktu peminat Yabim meningkat tajam. Kemampuan ekonomi masyarakatyang masih terpuruk, biaya masuk sekolah formal yang terbilang mahal di Depok menjadipemicunya. Tak ayal, sekolah gratis jadi pilihan. Namun seiring perkembangan, Nurrohimmengakui Sekolah Master kerap menghadapi kesulitan dalam menjalankan pendidikan gratisitu. "Kami memiliki dana yang terbatas sekali, sehingga kerap kali kami kesulitan untukmembiayai kebutuhan operasional. Donasi dari berbagai pihak dan bantuan dari paradermawan selama ini sangat terbatas dan jauh dari mencukupi," ungkap Nurrohim.Lebih lanjut dijelaskan, membina anak-anak ini yang berasal dari latar belakang keluargayang berbeda-beda bukanlah hal yang mudah. Terlebih bagi yang telah terbiasa hidupbebas di jalanan mencari nafkah. Tak sedikit anak yang ditampungnya ingin bersekolah tapitidak biaya biaya, sampai anak dari keluarga broken home yang meninggalkan rumah danturun ke jalanan. jaknya belajar kalausudah ngerti uang, ingin bebas dan merasa senang hidup di jalanan, jadi perlu pendekatan anak-anak agar mau belajar adalah ikhlas dan kesabaran. Juga harus telaten dalam-anak di sini sama seperti anak lainnya,Nurrohim: Pendiri Sekolah 'Master' Anak JalananSekolah Master (Masjid Terminal) didirikan Nurrohim (38th), mantan anak jalanan yangsekarang pengusaha warteg. Di sekolah inilah anak-anak jalanan bisa memperolehpendidikan. Mewujudkan sekolah gratis memang tidak semudah yang dibayangkannya.Menurut Nurrohim, banyak mafia di dinas pendidikan nasional (diknas) yang berusahamelakukan pemerasan. Saat mendaftarkan sekolahnya di dinas, Nurrohim dan temantemannyadipaksa menyediakan uang jutaan rupiah sebagai biaya pendaftaran. Selain itu,masih menurut Nurrohim, diknas juga mewajibkan siswa yang ikut ujian penyetaraan untukmembayar Rp400 ribu. Jika tidak, siswa tidak akan lulus. Pada 2005, sekolah yang awalnyaberlokasi di mesjid dipindahkan ke sebidang tanah wakaf seluas 1 hektare, di belakangTerminal Depok, Jawa Barat. Nurrohim kembali harus berurusan dengan preman. PerjuanganNurrohim ini didokumentasikan dalam film "Sekolidi Master Anak Jalanan", yang disutradaraiDenny Surahman dan Wiguna Satria Atmawidara, dan berhasil menjadi finalis ajang EagleAwards 2010.http://www.yidio.com/iproud---nurrohim-pendiri-sekolah-master-anakjalananflv/id/4098827408Oleh sebab itu, Yabim memberikan pendidikan tidak sebatas akademik saja, tapiketerampilan hidup dan pendidikan moral. Hal ini sangat berguna bagi masa depan anak-122Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANanak sehingga mampu hidup mandiri dan tidak tinggal di jalanan. Persoalan pendidikan bagianak jalanan memang bukan perkara mudah, apalagi masalah ekonomi memang sangaterat melilit sebagian besar masyarakat di Indonesia. Karenanya, keseriusan pemerintahmemperbaiki kondisi ekonomi bangsa serta ketegasan pemerintah menangani eksploitasianak untuk kegiatan ekonomi sangat dinantikan agar anak-anak negeri ini tidak terusmenerus menjadi korban (diadaptasi dari Ramdan, IAN, dan dilengkapi berbagai sumber)Referensi :Dm Ramdan, Nurrohim, Pahlawan Sekolah Master Anak Jalanan, http://dmramdan.blogspot.com/2010/12/nurrohim-pahlawan-sekolah-master-anak.html,diakses 30Mei 2011Prihatin, Nurrohim, Dirikan Sekolah Anak Jalanan, Liputan 6.com,http://berita.liputan6.com/sosok/201010/301747/prihatin_nurrohim_dirikan_sekolah_anak_jalanan, diakses 30 Mei 2011Depok News, Mantan Anak Jalanan Dirikan Sekolah Gratis,http://berita.liputan6.com/liputan6awards/201105/334448/mantan_anak_jalanan_dirikan_sekolah_gratis, diakses 30 Mei 2011Sekolah Master Anak Jalanan, www.tempointeraktif.com viahttp://www.youtube.com/watch?v=aKuhdh9Z2UY, diakses 30 Mei 2011Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4123

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN-LK. 3, Modul 4 Jaminan Sosial : Memberi KailSemakin lama pemerintah menunda menjalankan amanat Undang undang Nomor 40 Tahun2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, rakyat akan semakin menderita. Daripadaanggaran negara semakin terbebani subsidi dalam berbagai program bantuan social, adabaiknya pemerintah memberi kail bagi rakyat dengan segera melaksanakan SJSN. Bukankahpemerintah sekarang memiliki perekonomian yang cerah? Apalagi Indonesia kembali masukke radar investasi investor asing kelas kakap dan menjadi tujuan aliran modal asing miliarandollar Amerika Serikat. Tenggara dengan nilai produk domestik bruto tahun 2010 sebesar Rp. 6.422,9 triliun. Jikadibagi 237,6 juta jiwa, perdapatan per kapita rakyat Indonesia sudah Rp. 27 jutaper tahun.Kalau sudah begini, kenapa pula pemerintah belum sepenuh hati berniat menjalankanSistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang juga merupakan amanat Pasal 28h Ayat 3 danPasal 34 UUD 1945?Jaminan Sosial sebenarnya bertujuan menyediakan perlindungan melalui prosedur publikatas berbagai kerugian atau kehilangan penghasilan akibat sakit, kehamilan, kecelakaankerja, kehilangan pekerjaan, cacat tetap, usia lanjut dan kematian. SJSN meliputi programjaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, danjaminan pensiun.Untuk tahap awal, jaminan kesehatan paripurna tanpa pembatasan kaya dan miskinmenjadi program pertama yang harus dijalankan dalam SJSN kemudian disusul jaminanpensiun. SJSN memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia seumur hidup. Hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalamPancasila, yang diwariskan para pendiri bangsa ini.AS memulai melaksanakan sistem jaminan sosial saat pendapatan per kapita baru mencapai600 dollar AS per tahun. Korea Selatan memulai sistem jaminan sosial saat pendapatanperkapita 100 dollar AS per tahun. Jerman memulai sistem jaminan sosial sejak akhir abadke-19. Kala itu, jumlah pekerja formal baru 10 persen dari angkatan kerja Jerman. Sejarahmembuktikan, negara-negara tersebut tumbuh memiliki perekonomian yang kuat denganindustri manufaktur dan kreatif yang luar biasa berkat lompatan kualitas sumber dayamanusia.Negara negara tersebut tentu tidak langsung tumbuh menjulang begitu menjalankansistem jaminan sosial mereka. Pemerintah memang harus menanggung iuran orang miskinuntuk jangka pendek. Namun, untuk jangka panjang, pemerintah akan lebih leluasamenggunakan anggaran untuk membangun infrastruktur karena beban subsidi untukbantuan sosial akan jauh berkurang berkat peningkatan kesejahteraan rakyat lewat SJSN.Jika sudah begini, pertanyaannya adalah kenapa pemerintah masih enggan memberikan kailkepada rakyatnya ??(Hamzirwan, Kompas 18 Mei 2011)124Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANLK ini adalah bagian dari diskusi untuk memperdalam pemahaman tentang KebijakanPerlindungan Sosial. Untuk itu diskusikan :1. Mengapa Negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya?2. Di atur dimanakah landasan yuridis kewajiban negara tersebut dalam konstitusi? Padapasal berapa sajakah?3. Mengapa negara wajib memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan danmarjinal?4. Bagaimanakah praktek pelaksanaan program-program yang termasuk dalam bidangperlindungan sosial?5. Mengapa wanita, fakir miskin, para pensiunan, orang jompo, anak yatim danpengangguran tidak kentara wajib diberikan jaminan sosial?6. Bersumber dari manakah dana untuk menyediakan jaminan sosial kepada mereka?Perlukah dialokasikan? Dan Bagaimana pemerintah harus mengaturnya?7. Sebut dan jelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan mana sajakah yang telahdibuat untuk memperlancar pelaksanaan program perlindungan sosial?Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4125

PNPM MANDIRI | PERKOTAANPedoman Operasi Baku (POB) Kegiatan SosialI. Pendahuluan1.1. Latar BelakangDunia menargetkan delapan tujuan penting pembangunan untuk menjadikan masyarakat lebihsejahtera dan terbebas dari kemiskinan. Kedelapan tujuan pembangunan tersebut dikenal denganTujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals - MDGs), yang memuat 8 target yangdijadikan sebagai tujuan pembangunan setiap negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia semuaprogram pembangunan nasional, termasuk PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP) mengacu padatarget-target MDGs tersebut; yaitu : 1) Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim, 2)Pemerataan pendidikan dasar, 3) Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaanperempuan, 4) Mengurangi tingkat kematian anak, 5)Meningkatkan kesehatan ibu, 6) Perlawananterhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, 7) Menjamin daya dukung lingkungan hidup,8)Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.Di dalam PNPM MP, hampir seluruh target MDGs dapat dikategorikan sebagai target kegiatan social,karena PNPM MP hanya mengenal 3 pembidangan untuk menyederhanakan pendekatan. Bidangbidangtersebut adalah Prasarana Lingkungan, Ekonomi dan Sosial atau yang dikenal dengan Tridaya.Untuk mempermudah pemahaman, Kegiatan Sosial merupakan kegiatan yang difokuskan padapelayanan masyarakat miskin yang tidak selalu berhubungan langsung dengan pembangunaninfrastruktur (prasarana lingkungan) dan kegiatan ekonomi produktif (bergulir). Seluruh kegiatan didalam MDGs tersebut berupaya meningkatkan angka harapan hidup masyarakat miskin, membuatnyalebih terdidik dan meningkat daya belinya. Ketiga upaya tersebut diukur menggunakan Indekstahunan, yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam Bahasa Inggris disebutHuman Development Index (HDI).1.2. Dasar PemikiranSebagai bagian dari pembangunan (Rencana Kerja Pembangunan-RKP 2010-2014), penanggulangankemiskinan menggunakan pendekatan pemberdayaan dimana masyarakat diorganisir sepenuhnyauntuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan social. Cara untuk menggerakkanmasyarakat menjadi berdaya disebut dengan pengorganisasian masyarakat (Community126Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANOrganization). Pengorganisasian Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakatagar mandiri dalam meningkatkan taraf hidupnya, tidak tergantung kepada pihak lain.Peningkatan taraf hidup dilakukan dengan pemenuhan sejumlah kebutuhan dasar seperti perumahan,lingkungan hidup, kesehatan maupun pendidikan seperti yang disebutkan dalam MDGs. Untukmengukur pencapaian kualitas manusianya, digunakan ukuran IPM yang terdiri dari peningkatanangka harapan hidup, masyarakat terdidik dan peningkatan daya beli. Namun demikian untukmencukupi kebutuhan dasar tersebut masyarakat didorong untuk menggunakan potensi yang dimilikimasyarakat sendiri. Potensi-potensi tersebut beragam bentuknya, ada yang berupa dana, sejumlahgagasan, tenaga, bahkan jaringan kerjasama.Semua potensi tersebut dapat digunakan untuk mengakses sumberdaya fisik, alam, aset, dankesempatan. Dengan potensi tersebut masyarakat niscaya mampu mempengaruhi lembaga-lembagakunci untuk bersama-ama memikirkan cara mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, kegiatansocial tidak hanya mengemban amanah untuk menguatkan kapasitas manusia tetapi jugakomunitas/masyarakat secara bersamaan.Untuk selanjutnya, melalui POB Kegiatan Sosial ini diharapkan kegiatan social diharapkan sepenuhnyamenolak kegiatan instan, permukaan, santunan tak berkelanjutan, tidak terkait langsung denganwarga miskin, tidak berkorelasi dengan target IPM-MDGs. Sebaliknya kegiatan social harus mampumenjawab peningkatan kapasitas manusia bertumpu pada mata pencaharian, meningkatkanpemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumberdaya.1.3. Prinsip dan PendekatanKegiatan Sosial wajib mengikuti kaidah-kaidah yang telah diatur dalam ketentuan dan pedoman yangberlaku dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Prinsip-prinsip yang menjadi koridor bagi kegiatan Sosialtersebut adalah :1. Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian masyarakat. Strategi penanggulangankemiskinan nasional telah terbagi menjadi 4 klaster, dari strategi ini memperjelas bahwadomain PNPM ada pada klaster yang kedua yaitu program-program yang menggunakanpendekatan pemberdayaan masyarakat. Bentuk kegiatannya berupa fasilitasipembelajaran, penyadaran, memperkuat kemandirian masyarakat dalam pembangunankhususnya penanggulangan kemiskinan. PNPM Mandiri Perkotaan menjadikanpemberdayaan masyarakat sebagai pilihan strategi yang utama dalam lmplementasikegiatan, dengan berfokus pada jalur Tridaya (bidang sosial, bidang infrastruktur, bidangekonomi). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kegiatan sosial diharapkanBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4 127

PNPM MANDIRI | PERKOTAANdapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat miskin.Indikator pelaksanaan prinsip ini terlihat dalam kegiatan KSM/panitia, yaitu:a. ada pembelajaran terhadap komunitas, dan pihak terkait lainnya tentangpenyelesaian masalah tersebut dengan berpartisipasi memberi dukungan nyatadalam pelaksanaan kegiatan.b. ada pembelajaran terhadap keluarga/jiwa miskin terkait penyelesaian masalahdengan melakukan perubahan dari diri mereka; paradigma, kebiasaan, etos,budaya kemiskinan, dll.2. Sesuai dengan Kegiatan yang diprogramkan dalam PJM Pronangkis yang diproses melaluiPemetaan Swadaya dan rutin diverifikasi melalui review/tinjauan partisipatif3. Bermanfaat langsung bagi KK Miskin yang tercatat dalam PS2, bukan pemanfaat tidaklangsung. Pemanfaat langsung meliputi Usia sekolah (7-17 tahun), usia produktif (17-65tahun), usia tidak produktif (>65 tahun).4. Mampu menggalang swadaya masyarakat dan merekatkan solidaritas social dalamperencanaan, pelaksanaan dan monitoringnya. Memastikan KSM Sosial bukan kepanitiaanbaru tetapi telah berpengalaman menjalankan aktivitas sosial. Kegiatan sosial yang akandilaksanakan masyarakat harus dipastikan akan adanya perlakuan pra dan pasca dalam kehidupanmasyarakat. Kegiatan ada sewaktu dilaksanakan (awal) saja, namun kemudianmenghilang seiring dengan seremoni acara selesai. Internalisasi kegiatan ke dalam sistemsosial yang ada, antara lain sistem; keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat,keagamaan, dll. Tantangan utamanya adalah menjadikan aktivitas penanggulangankemiskinan yang dilakukan agar masuk dan menjadi bagian kehidupan sosial masyarakat,sehingga pelaksanaan program kemudian akan berjalan sesuai dengan alur dinamikakehidupan masyarakat pula. Pelaksanaan kegiatan harus diupayakan juga membangunsistem kerja yang terpola, teratur dengan memanfaatkan semua potensi sumber dayayang ada. Memaksimalkan kerjasama dan kemitraan, mengoptimalkan keswadayaanmasyarakat, merupakan langkah nyata untuk merencanakan keberlanjutan program.Indikator pelaksanaan prinsip ini dalam pelaksanaan kegiatan KSM/panitia: Pembangunan KSM/panitia melibatkan lembaga/organisasi, individu/keluarga danjaringan social yang sudah aktif melakukan kegiatan sosial. Pelaksanaan kegiatan sudah melakukan kerjasama dengan lembaga/organisasikemasyarakatan, sosial, keagamaaan, dll setempat. Menjalin kemitraan dengan pihak lain diluar komunitas: pemerintah daerah,perusahaan swasta, dll untuk melaksanakan program, mensinergikan program, dll.128Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN5. Berkelanjutan, artinya bukan kegiatan instant dan berjangka pendek. Sebab kebutuhandasar KK miskin yang harus dilayani bersifat menerus. Hal-hal yang membuat kegiatanberjangka panjang adalah kejelasan pengelola, dukungan financial dan kemitraan denganpihak ketiga, baik SKPD maupun CSR atau sumber lain6. Mendukung Program Perlindungan Sosial Cluster I seperti Beasiswa miskin, ProgramKeluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Cluster IV Program Serba Murah,yaitu Program Rumah Sangat Murah, Transportasi umum murah, air bersih untuk rakyat,listrik Murah dan hemat, serta Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan MasyarakatMiskin Perkotaan. Tidak menutup kemungkinan program di cluster I dan IV berjalan dikelurahan yang sama sehingga akan lebih bermanfaat jika dijalankan dengan skemaPNPMMP.7. Membuka Lapangan Kerja dan meningkatkan pendapatan. Kegiatan Sosial yangmembuka lapangan kerja baru harus lebih diprioritaskan pelaksanaannya karenabermanfaat bagi banyak KK miskin dan memberi pemasukan kepada banyak jiwa yangditanggung oleh masing-masing KK tersebut. Selain itu kegiatan Sosial juga akanberpotensi membuka lapangan kerja baru jika terkait dengan mata pencaharian pokok.Artinya Kegiatan Sosial Produktif yang terkait dengan peningkatan pendapatan, meskipunmasih harus ditindaklanjuti dengan kegiatan berikutnya lebih diprioritaskan sepertipelatihan ketrampilan dan kewirausahaan yang harus disambung dengan pembentukanKSM ekonomi produktif8. Kegiatan Sosial yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan otomatis akanmeningkatkan Angka Harapan Hidup sebagamana ditargetkan IPM. Semakin sehatseseorang akan makin panjang harapan hidupnya, sehingga makin produktif sebagaimanusia sejahtera. Adapun area-area strategis yang digarap mestinya juga berkaitandengan target-target MDGs seperti memberantas kelaparan (MDGs 1), mengurangikematian anak (MDGs 4), meningkatkan kesehatan ibu (MDGs 5), melawan penyakitmenularmalaria dan HIV (MDGs 6), serta menjaga daya dukung lingkungan hidup (MDGs7) yang sehat sebagai habitat hidup jangka panjang.9. Kegiatan Sosial yang berkaitan dengan pendidikan harus mendapatkan prioritas yangsama karena pendidikan adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebagaimanaditargetkan dalam IPM, sebagai target ketiga, yaitu menjadikan masyarakat terdidik.Dalam MDGs pendidikan diletakkan pada target ke 2 dan ke-3 yaitu pemerataankesempatan mendapatkan pendidikan dan tidak ada diskriminasi gender dalammengaksesnya10. Kemitraan untuk menjaga kesinambungan program. Ketujuh kegiatan di atas akanterjaga keberlanjutannya jika dilaksanakan bermitra dengan berbagai pihak mulai dariBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4 129

PNPM MANDIRI | PERKOTAANlevel local, regional bahkan global. Dalam konteks PNPM Mandiri Perkotaan yangterpenting adalah bermitra dengan Pemda, Perguruan Tinggi dan swasta. Sebab ketigakompartemen tersebut yang paling realistis diajak mewujudkan kerjasama jangkapanjang di level kota/kab.1.4. Ketentuan DasarSejak awal, PNPM Mandiri Perkotaan berupaya untuk melihat penanggulangan kemiskinan secarautuh, tidak sepotong-sepotong, tidak sektoral dan tidak berbentuk santunan yang menciptakan benihkonflik. PNPM Mandiri Perkotaan bertekad memperbaikinya agar tidak lagi salah sasaran danmelemahkan modal sosial yang telah terbangun selama ini seperti gotong royong, kepedulian,musyawarah, serta keswadayaan.Lemahnya modal sosial adalah akar pesoalan yang memudarkan kemandirian. Penyebabnya adalahpengambilan keputusan program terpengaruh kepentingan, tidak adil, tidak transparan, dan tidakmemihak kepada si miskin. Pengelolanya sendiri tidak dipilih dengan benar, hanya menjadiperpanjangan tangan pihak-pihak yang menanamkan kepentingan. Akibatnya keputusan yang dibuatsering diabaikan oleh masyarakat. Dampaknya lembaga mengalami krisis kepemimpinan yangmembuatnya tidak mampu mengembangkan pemimpin berintegritas, lembaga tersebut justrumenjadi tidak berdaya karena dikelola oleh pemimpin yang tidak mengedepankan rakyatnya yangmiskin. Lambat laun lembaga semacam ini semakin sulit mengakar karena krisis kepercayaan. Untukmembenahinya harus diupayakan langkah-langkah :a. penguatan modal social (keikhlasan, kerelaan, kepercayaan, dan gotong-royong) di lokasilokasiyang telah memiliki jaringan kerjasama yang kuat danb. membangun kembali modal social yang mulai memudar di sejumlah lokasic. Penanaman dan penumbuhan modal social kepada masyarakat dilakukan melalui prosespemberdayaan.Ketiga proses tersebut pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan social. Di dalamnya terdapatupaya penguatan kelembagaan melalui peningkatan rasa saling percaya, kerelaan, keikhlasan,keadilan dan kejujuran pada seluruh tahapan yang dikenal dengan tahapan siklus, mulai Pemetaanswadaya, Pemilihan anggota BKM, penyusunan PJM Pronangkis hingga pembentukan KSM.Pemberdayaan bertujuan mewujudkan perubahan social dari kondisi negative menuju positif.Tonggaknya pada terbentuknya BKM. Harapannya, masyarakat kembali memiliki pemimpinberintegritas dalam BKM sebagai :1. wadah perjuangan kaum miskin untuk hidup mandiri, berkualitas, memperluas jaringan,memperbanyak mitra dan mendorong penanggulangan kemiskinan berkelanjutan2. lembaga yang lebih menekankan perhatian untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat.130Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN3. lembaga yang dalam setiap proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kepemimpinanyang berorientasi kepada masyarakat miskin (pro poor)4. lembaga kepemimpinan kolektif yang menggerakkan perwujudan tata kelola pemerintahanyang baik (good governance)Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4131

PNPM MANDIRI | PERKOTAANII. Uraian Kegiatan Sosial2.1. Nama KegiatanLingkup Kegiatan yang diatur dalam POB ini adalah tentang Kegiatan Sosial. Luasnya lingkup kegiatansocial membuatnya tidak mudah untuk didefinisikan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, semua kegiatanyang tidak termasuk ke dalam kegiatan ekonomi produktif dan infrastruktur dikategorikan sebagaikegiatan social. Namun demikian dalam prakteknya pendefinisian yang terlalu luas dan bebasmenyebabkan kegiatan social berpotensi menyimpang dari koridornya untuk menanggulangikemiskinan. Sebenarnya secara empiris, BKM telah menjalankannya. Namun hasilnya, masihbervariasi dan sebagian kurang terkait langsung dengan pemanfaat KK miskin. Sebagian lagi kurangsrategis karena dilaksanakan secara instan, sehingga dikhawatirkan tergolong ke dalam kegiatannegative list. Sehingga POB Kegiatan Sosial ini hendak mengatur, menertibkan dan mengembalikankegiatan sosial pada jalurnya, sebab selama ini Kegiatan Sosial belum memiliki referensi maupunpetunjuk teknis. Sebagai sebuah standard operasional prosedur pelaksanaan, POB ini mengaturkegiatan sosial dalam arti luas dalam konteks pemberdayaan dan dalam arti sempit dalam konteksjenis-jenis kegiatan2.2. Tujuan Kegiatan SosialTujuan Kegiatan Sosial terintegrasi dengan Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan sebagaimana yangditetapkan dalam Pedoman Umum mengenai sifat dan rambu-rambu pengalokasian Bantuanlangsung Masyarakat untuk kegiatan sosial, yaitu :1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan membuka kesempatan kerja2. Menguatkan modal sosial masyarakat.3. meningkatkan angka harapan hidup masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan,sumberdaya dan kesempatan pendidikan.4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kegiatan penanggulangankemiskinan.2.3. Output Kegiatan Sosial1. Masyarakat mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dengan baik, baik dari Pemda maupunpihak lain (dunia usaha dan Perguruan Tinggi). Dengan demikian masyarakat terpenuhikebutuhan dasarnya dan mendapatkan manfaat dari peningkatan kondisi lingkungan serta tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance).2. Terjadinya keberlanjutan. Kegiatan Sosial menunjang fasilitasi pelayanan-pelayanan SKPD agartepat sampai pada kelompok sasaran. Artinya dengan terfasilitasinya pelayanan SKPD kepada132Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANmasyarakat miskin akan menunjang alih kelola kegiatan sosial, keberlanjutan program danmemperpanjang harapan hidup masyarakat miskin.3. Meningkatnya Modal Sosial. Dalam banyak aspek, kegiatan sosial yang dijalankan oleh KSM-KSMSosial yang telah mengakar akan memperkuat sambung rasa, kepedulian dan kerjasama antarwarga menghadapi persoalan kemiskinan. Kepedulian dapat diwujudkan melalui keswadayaan. Disisi lain, kegiatan sosial memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk lebih menjangkaumasyarakat sasaran pelayanan SKPD, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.2.4. Strategi PelaksanaanStrategi pelaksanaan kegiatan social memuat 5 aspek strategis sebagai peta jalan. Keempat aspektersebut bermaksud memudahkan peran-peran pengendalian kegiatan social, baik secara makro(kegiatan sosial dalam konteks pemberdayaan) maupun mikro (kegiatan sosial dalam kontekspengorganisasian jenis-jenis kegiatan) agar semakin terintegrasi dengan MSAP Asisten Korkot Sosialdan Fasilitator Sosial. kelima aspek tersebut akan mendudukkan kembali kegiatan social agar :1. Relevan dengan target IPM-MDGsKegiatan Sosial harus relevan dengan target IPM-MDGs. Karena hanya denganmenghubungkan dengan IPM-MDGs-lah kegiatan social menjadi mudah untuk diukurpencapaiannya. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang terkait peningkatanpemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Ditargetkan semua kegiatan yang takterkait langsung dengan kesehatan, pendidikan, peningkatan SDM dan pemeliharaanlingkungan lambat laun makin berkurang seiring menguatnya pemahaman masyarakat.2. Menguatkan modal socialMemastikan bahwa semua KSM Sosial terbentuk dari pelaku-pelaku kegiatan social yangberasal dari jaringan social yang telah lama berperan (exist) di masyarakat. KSM Sosial yangtidak dibentuk dari bawah (bottom up) akan sulit mempertahankan solidaritas social yangselama ini sudah terbangun. Oleh karena itu fasilitator social dan ascot social berkewajibanuntuk memastikan bahwa KSM Sosial bukan kepanitiaan baru tetapi dibentuk dari jaringanrelawan yang telah lama mengakar melayani kegiatan social, baik pelatihan, penguatankapasitas, pendidikan, lingkungan maupun kesehatan. KSM-KSM Sosial yang telah mengakaradalah KSM-KSM yang beranggotakan para relawan yang telah berpengalaman mengelolakegiatan sosial, memiliki jaringan sosial yang telah mapan (establish) dan spesialis padabidangnya. Mereka ini antara lain adalah para relawan posyandu, BKKBN, Kader PKK,kelompok tani, kelompok nelayan, pencinta lingkungan, PAUD, radio komunitas, relawankemitraan yang telah terbiasa mengakses program-program SKPD. Dengan memanfaatkanrelawan-relawan yang telah aktif dan berjaringan, maka KSM Sosial yang dibentuk akanBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4133

PNPM MANDIRI | PERKOTAANmakin merekatkan solidaritas sosial dan menguatkan modal sosial sebagai modal pentinguntuk bekerjasama.3. Menunjang Kegiatan EkonomiKegiatan Sosial yang terkait dengan bidang ekonomi memungkinkan kegiatan social tersebutberdaya jangkau lebih luas, antara lain meningkatkan kapasitas SDM untuk lebih produktifdalam menjalankan kegiatan ekonomi dan terhindar dari kerugian. Input yang dibutuhkanterkait peningkatan kemampuan melakukan kegiatan usaha kecil ekonomi produktif antaralain adalah :a. Pengetahuan dan wawasan dalam mengelola usahab. Ketrampilan/skill yang dibutuhkan dalam menjalankan usahac. Kemampuan membaca pasar dan prospek usahaSingkat kata kegiatan social yang dimasukkan dalam daftar PJM Pronangkis adalah kegiatanyang menunjang peningkatan pendapatan melalui usaha yang selama ini telah ditekuni olehmasyarakat. Jadi bukan usaha yang sama sekali baru dan tidak terkait dengan matapencaharian masyarakat. Bentuk kegiatan peningkatan kemampuan di atas adalah pelatihan,coaching dan on the job training.Oleh sebab itu segala bentuk pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan-pelatihanketrampilan yang ditujukan untuk menguatkan skill masyarakat dalam meningkatkanproduktivitas dan pendapatan harus ditindaklanjuti dengan pembentukan KSM-KSM ekonomiproduktif sebagai konsekuensi bahwa kegiatan social berfungsi sebagai pengantar menujuintensifikasi maupun diversifikasi usaha. Artinya, kegiatan social yang berhenti di tengah jalanatau paska pelatihan selesai tanpa follow up, dipastikan tertolak.4. BerkelanjutanDimuka sempat disinggung bahwa Kegiatan social berhubungan dengan sector-sektor yangmenjadi tanggung jawab SKPD, sehingga amat relevan dengan Program PenanggulanganKemiskinan cluster I, yaitu Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga dan Cluster IVProgram serba murah untuk masyarakat. Program Perlindungan Sosial berbasis keluargaantara lain Program Keluarga Harapan, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, danBeasiswa Siswa Miskin. Sedangkan Program serba Murah Untuk Masyarakat adalah Air UntukRakyat, Rumah Murah, Peningkatan Taraf Hidup Nelayan, Perbaikan Hidup MasyarakatUrban. Dalam jangka panjang, kegiatan sosial tidak hanya harus bermanfaat bagi wargamiskin melainkan juga mesti meningkatkan kesejahteraan dan berkesinambungan.134Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANArtinya semakin banyak penanggung jawab kegiatan akan semakin baik. Semakin banyaksector-sektor pemerintahan terlibat, baik SKPD-SKPD Pemda maupun Pemerintah pusat akanmenjadikan program berjangka panjang. Kegiatan social yang ditempelkan ataudisinkronisasikan dengan program-program daerah (program-program SKPD) atau programdaerah yang dilimpahkan dari pusat seperti program-program perlindungan social di cluster Idan IV. akan membuatnya berkesinambungan. Kegiatan social yang dikerjasamakan denganpihak swasta dalam alokasi program CSR mereka juga akan lebih terpelihara dengan baikmasa depannya. Namun dari segala jenis kemitraan tersebut kekuatan terbesar untukmembuat kegiatan berkelanjutan adalah keswadayaan, modal social dan jaringan social. Olehsebab itu mulai saat ini kita harus mulai intensif mengidentifikasi prospek, baik kemungkinanpenyertaan swadaya maupun kemitraan strategisnya.5. Memberikan Perlindungan SosialKegiatan Sosial mestinya memberikan jaminan perlindungan sosial kepada keluarga miskin,mendukung program-program jaminan kesehatan, pendidikan dan hari tua. Esensi kegiatansosial adalah pemenuhan ketiga kebutuhan dasar tersebut. Mengandalkan modal sosial,kerjasama untuk memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan dan hari tua akan lebihberkelanjutan6. Mereview PJM PronangkisUntuk membenahi kembali kegiatan sosial agar sesuai dengan kelima aspek di atas makadiperlukan reorientasi dan revitalisasi kegiatan sosial sebagai entitas penting dalampenanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Oleh sebab itu tidak menutupkemungkinan untuk mereview kembali PJM Pronangkis hingga pada substansi kegiatan sosial.Jika perlu dapat direvisi kembali.2.5. Sasaran Kegiatan SosialSasaran Kegiatan Sosial tentu saja adalah KK Miskin yang telah teridentifikasi dalam data PS 2 hasilPemetaan Swadaya. Data-data PS 2 tersebut harus dipastikan telah diupdate secara periodic minimalsetahun sekali. Data PS 2 yang telah diperoleh harus dipetakan, baik secara geografis, matapencaharian maupun tingkat kemiskinannya. Sehingga akan diperoleh tiga kategori KK miskin yangberhak mendapatkan intervensi pelayanan/kegiatan social dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Tigakelompok warga PS 2 tersebut antara lain :a. Usia Sekolah, yaitu anak-anak KK Miskin (keluarga PS2), usia sekolah yang tidak memilikikecukupan dana untuk mendapatkan pendidikan dan jaminan kesehatan yang layak. KategoriBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4135

PNPM MANDIRI | PERKOTAANanak-anak miskin usia sekolah adalah anak-anak miskin yang tidak memiliki kemampuanmengakses pendidikan dan kesehatan karena ketidakcukupan biaya dari orang tua mereka(6-15 tahun). Rentang usia ini disesuaikan dengan Program Wajib Belajar 9 Tahun.b. Usia Produktif, KK Miskin yang masih berusia produktif tetapi tidak memiliki pendapatantetap, tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan penguasaan aset. Di kelompokini berisikan kelompok umur usia bekerja 15-65 tahun, tetapi belum mempunyai kemampuanuntuk menekuni suatu pekerjaan atau belum mempunyai pekerjaan tetap.c. KK miskin Tidak Produktif, KK Miskin tidak produktif terdiri dari dua kelompok usia, yaitu :a. Jiwa miskin yang telah melewati usia produktif seperti tidak memiliki pendapatantetap/tidak memiliki sumber pendapatan, tidak memiliki akses kesehatan, tidakmemiliki jaminan hari tua (diatas 65 tahun)b. Jiwa miskin usia balita (dibawah 5 tahun) anak-anak keluarga miskin (PS 2)Gambar 1Klasifikasi Warga PS-2Anak-anakKK Miskin(usiasekolah)Usia dibawah 6-15 tahunUsia sekolah wajib belajar(wajar 9 tahun)Tidak memiliki kecukupandana untuk mengaksespendidikan dan kesehatanPS 22UsiaProduktif Usia 15-65 tahunTidak memiliki pekerjaanpekerjaan tidak tetapTidak berpendidikanTidak memiliki ketrampilanTidak memiliki aksesperawatan kesehatanUsia TidakProduktif Usia Balita dan di atas 65tahunpendapatan tidak tetapketergantungan tetanggaTidak memiliki akseskesehatanTidak memiliki jaminan harituaUntuk menjamin ketepatan sasaran kegiatan kepada keluarga/individu miskin yang ada dalam daftarPS-2 maka dapat dikembangkan penggunaan register warga miskin. Jadi masing-masing jiwamiskin (PS-2) mempunyai nomor register tersendiri. Register ini digunakan semenjak usulankegiatan/proposal, rapat BAPPUK BKM, sampai pada kunjungan lapang untuk menentukan136Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANkelayakkan usulan. Dengan menggunakan nomor register warga miskin maka akan mempermudahuntuk mengetahui apakah penerima manfaat kegiatan adalah warga miskin PS-2.Sasaran dari kegiatan sosial secara umum adalah keluarga/jiwa miskin yang ada dalam daftar PS-2,namun untuk kegiatan sosial tertentu harus ditentukan kriteria yang lebih khusus, hal inidimaksudkan menghindari bias orientasi dan sasaran kegiatan sosial. Perlu untuk terus menjagasuasana batin warga miskin agar selalu harmoni, kondusif sehingga dalam memfasilitasi keluarga/jiwamiskin tersebut lebih strategis dan sesuai derajat keberdayaannya. Indikator pelaksanaan prinsip inidalam pelaksanaan kegiatan KSM/panitia:1. PJM pronangkis sudah diperbaiki: ada register jiwa miskin, ada katagori mendekati miskin -miskin - sangat miskin dan miskin produktif - miskin non produktif.2. Peserta/penerima manfaat semuanya ada dalam register PS-2 PJM Pronangkis.3. Untuk keperluan mendukung system register tersebut di atas dapat dibuatkan kartu identitaspenerima manfaat tersendiri untuk mengidentifikasi kelompok sasaran agar mendapatkanintervensi yang tepat, misalnya beasiswa/bantuan pendidikan untuk warga PS-2 usia sekolahdan mendukung kartu sehat terdistribusi dengan benar melalu database PS-2Dengan mengklasifikasikan warga PS-2 akan mempermudah pemilihan intervensi yang cocokterhadap mereka, khususnya melalui kegiatan sosial. Dalam PJM Pronangkis sudah harus terlihatberapa jumlah warga miskin, tinggal dimana dan siapa saja yang berhak menjadi penerima manfaatuntuk setiap kegiatan. Dengan demikian, BKM terhindar dari penyelenggaraan kegiatan yang tidakberkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, tidak jelas pemanfaatnya, instan dan kurangberkelanjutan.2.6. Komponen dan Fasilitasi Kegiatan SosialSebagaimana kegiatan yang lain, komponen Kegiatan Sosial terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan,Monitoring dan Evaluasi. Untuk Perencanaan tidak akan dibahas lebih dalam di dalam POB ini, sebabtelah jelas dijabarkan dalam Petunjuk Teknis Pemetaan Swadaya dan PJM Pronangkis. POB KegiatanSosial hanya menyinggung sekilas tentang perencanaan dan akan mengatur lebih banyakpelaksanaan kegiatan sosial dan monitoring evaluasinya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialdapat diwujudkan dalam 3 tipologi, sesuai dengan klasifikasi indeks Pembangunan Manusia (IPM).yaitu :1. Peningkatan Angka Harapan Hidup melalui pelayanan Kesehatan.2. Peningkatan Kapasitas SDM, Pelayanan Pendidikan3. Peningkatan Daya Beli, berkaitan dengan peningkatan pendapatan mata pencaharianBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4137

PNPM MANDIRI | PERKOTAANGambar 2 Kerangka Alur Kegiatan Sosial Terhadap IPM-MDGs Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4 139

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN2.7. Ruang Lingkup Kegiatan SosialPengelolaan Kegiatan Sosial berada dibawah tanggung jawab UPS. Jika dikaitkan dengan target IPM-MDGs dan kelompok sasaran, ruang lingkup kegiatan Sosialmeliputi (Lihat Gambar 3) :1. Kegiatan Pelayanan Pendidikan diperuntukkan bagi anak-anak usia sekolah (6-15 Tahun), mengikuti Program Pemerintah Wajib Belajar 9 Tahun.Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM yang diperuntukkan bagi KK miskin Usia Produktif (16-65 Tahun) berupa Pelatihan-pelatihan yang terdiri daria)Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, b) Pelatihan Kewirausahaan, c) Pelatihan Ketrampilan dan Pelatihan-pelatihan teknis lainnya2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diperuntukkan bagi balita dan usia tidak produktif (usia setelah melewati usia produktif, lansia, 65 tahun ke atas).Gambar 3Ruang Lingkup Kegiatan SosialSasaran Kegiatan Lembaga MitraUsia Sekolah(6-17 tahun)Pendidikan danKesehatanPENDIDIKAN1. Beasiswa Berkelanjutan2. Perlengkapan Sekolah Anak-anak Tidak Mampu3. Pengadaan APE TKDinas Kesehatan,LSM, Lembaga Sosial,CSRKESEHATAN1. Imunisasi2. Penambahan Gizi Balita (Makanan Tamnbahan)3. Penambahan Alat Kesehatan (Tensi Digital, Test Gula Darah)4. Pengobatan Massal5. Vaksinasi Malaria6. Fogging7. Pencegahan Penyakit Menular8. Kesehatan Ibu dan Anak (Periksa Kehamilan)9. Pemberian Makanan TambahanUPSUsia Produktif(17-65 Tahun)Kurikulum dan JenisPelatihanPELATIHAN1. Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga2. Pelatihan Kewirausahaan3. Pelatihan Ketrampilan4. Pelatihan Pertukangan5. Pelatihan Kesehatan6. Pelatihan PerbengkelanPelatihanDinas Pertanian,Perikanan, Koperasidan UMKM, LembagaSosial, LSM, CSR dsbUsia TidakProduktif(>65 Tahun)Kesehatan dan Jaminan Hari TuaPengobatan Gratis dan Asuransi/Jaminan Hari TuaBagi orang Jompo, Janda tua, dsbDinas Sosial, LSM,CSR, Lembaga Sosialdan Perguruan Tinggi140Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN2.8. Ketentuan Pemanfaatan BLM Kegiatan SosialBLM yang dialokasikan untuk Kegiatan Sosial hanya dapat digunakan untuk kegiatanpendidikan, kesehatan dan pelatihan SDM sebab ketiganya paling terkait dengan IPM-MDGs.Dana BLM Sosial dicairkan oleh Sekretariat BKM kepada KSM-KSM Sosial, baik yangberasal dari dana BLM maupun dari laba perguliran yang diperoleh UPK, berikut iniketentuan-ketentuannya (lihat juga Gambar 4) :1. Untuk individu-individu PS2 dan KSM-KSM yang belum memiliki pengalaman usaha danberniat mengakses dana bergulir wajib mengikuti pelatihan yang dikoordinir oleh UPS.2. Pelatihan-pelatihan tersebut dapat meliputi pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, PelatihanKewirausahaan, Pelatihan Ketrampilan, baik yang diselenggarakan oleh KSM maupunPelatihan yang dilakukan oleh lembaga mitra dalam bentuk magang (on the job training)3. Untuk menjaga keberlanjutan, biaya Pelatihan yang dicover oleh dana BLM hanya bolehmenjangkau perlengkapan pelatihan, tidak termasuk peralatan berat pelatihan seperti mesinjahit, alat-alat perbengkelan, mesin-mesin perontok padi dan alat-alat produksi lainnya.Pengadaan peralatan pelatihan tersebut terlampau mahal untuk dijangkau BLM Sosial danberpotensi menghambat keberlanjutan. Penyediaan alat-alat tersebut dapat dialokasikanmelalui sewa maupun dikerjasamakan dengan lembaga mitra.4. Pembiayaan kegiatan social diharapkan secara bijak diarahkan kepada bidang pendidikandan kesehatan bagi anak-anak usia sekolah karena terdapat unsure transfer knowledgekepada generasi penerus yang akan mengantar mereka mandiri pada usia produktif5. Pembiayaan kegiatan social untuk bidang pendidikan dapat berupa pemberian sumbanganperlengkapan sekolah, buku-buku perpustakaan bahkan biaya bimbingan belajar untukmenghadapi ujian bagi siswa kelas 5-6 atau kelas 12-13.6. Pemanfaatan dana BLM untuk pembelian Tenda hajatan yang disewakan kepada masyarakatdan hasilnya didistribusikan untuk warga miskin PS-2 tidak diperkenankan karenabertentangan dengan prinsip kemanfaatan langsung bagi KK Miskin dan kesesuaian denganIPM-MDGs.7. Pemanfaatan dana BLM untuk pembelian ternak, baik berupa Sapi maupun kambing yangdigulirkan maupun ayam, itik, bebek yang diternakkan tidak diperkenankan karena kegiatantersebut bukan termasuk kegiatan social, melainkan kegiatan ekonomi produktif karenamengandung unsure perguliran dan laba.8. Pemanfaatan dana BLM untuk pembelian peralatan-peralatan untuk kepentingan bersama didesa/kelurahan juga tidak diperkenankan karena akan menghabiskan alokasi dana BLMuntuk kepentingan kegiatan ekonomi produktif atau meningkatkan income matapencaharian dengan biaya yang sangat besar (high cost) seperti misalnya, pembelian traktor,alat perontok padi, mesin diesel, compressor, dsb.9. Pembangunan Posyandu, Sanitasi, sarana air bersih dan bangunan sekolah (PAUD dan TK)tidak dialokasikan dari BLM Kegiatan Sosial melainkan dari alokasi kegiatan infrastruktursesuai dengan ketentuan10. Kegiatan Sosial hanya membiayai aktivitas social yang terkait IPM MDGs, terutama bidangpendidikan, kesehatan dan peningkatan kapasitas SDM. Diupayakan pembiayaan tersebuttidak sepenuhnya berasal dari BLM, melainkan dikerjasamakan dengan dinas-dinas terkaitdan lembaga-lembaga mitraBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4141

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN11. Pembiayaan untuk aktivitas pendidikan dan kesehatan di lokasi-lokasi yang tidak terjangkauoleh sektor (kementrian/dinas) kesehatan (jaminan kesehatan, posyandu, pengobatangratis) maupun pendidikan (kegiatan PAUD, TK, penyediaan honor guru) dimungkinkansejauh dalam jumlah yang rasional.12. Kegiatan-kegiatan Sosial yang dilaksanakan bekerjasama dengan sector-sektor dan dinasdinasterkait seperti dinas pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup,koperasi-UMKM, dan social, dapat dijalankan tanpa menggunakan BLM namunmenggunakan skema PNPM Mandiri Perkotaan, baik dalam hal penyediaan data pemanfaatPS 2, support system maupun tata cara pengelolaannya. Biaya kegiatan Sosial dapat berasaldari SKPD-SKPD/lembaga-lembaga mitra dalam bentuk penyediaan bidan desa,pelatih(trainer), alat-alat pelatihan, peralatan posyandu, perlengkapan sekolah dsb.142Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANGambar 4Alur Pemanfaatan BLM dan Sumberdana Kegiatan SosialSekretariatLaba PerguliranUPKKSMPelatihan: kelas/magangKegiatan EkonomiProduktif (danabergulir)KSM Pelaksana Jenis-jenis Kegiatan Lembaga-Lembaga MitraBentuk Penyertaan(Sharing)UPSKSM Pelaksanakeg SosialAktivitasKesehatanDinas Kesehatan,Lembaga Sosial,LSM, CSR,Perguruan TinggiBidan desa,Obat-obatan,asuransikesehatan, alatalatkesehatan,tenaga medisKSM Pelaksanakeg SosialAktivitasPendidikanDinas Pendidikan,Lembaga Sosial,Perguruan Tinggi,LSM, CSRPenyediaan GuruPAUD, dana BOS,perlengkapansekolahKeteranganGaris KoordinasiGaris pendanaan(BLM/perguliran)Garis verifikasiBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4 143

PNPM MANDIRI | PERKOTAANIII.Pelaksanaan Kegiatan Sosial3.1. PerencanaanDalam Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasiserta Keberlanjutan. Pada Tahap perencanaan, kegiatan sosial disosialisasikan kepada masyarakatbukan hanya dalam arti sempit, tapi juga dalam arti luas. Kegiatan sosial dalam arti luas meliputiseluruh proses pemberdayaan dalam PNPM Mandiri Perkotaan sebagai gerakan sosial. Di dalamproses pemberdayaan tersebut terdapat input, proses dan output. Pada fase input, terdapat aktivitassosialisasi dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan coaching yang ditujukan kepada BKM,UPS dan KSM Sosial, yaitu : 1) Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial, 2)Bimbingan danpendampingan kepada BKM dan UPS, 3) Pembangunan/penguatan KSM Sosial, 4) PendampinganKSM Sosial untuk penyusunan Usulan Kegiatan dan Pelaporan, 5) KSM Sosial menyusun kegiatan 6)Verifikasi UPS dan BKM terhadap usulan KSM Sosial, 7) Pencairan dana ke KSM Sosial. Substansipenting dalamiat tahap perencanaan adalah memposisikan kegiatan sosial sebagai komponenprogram yang terintegrasi dengan kegiatan lingkungan dan ekonomi produktif dalam rangkamengembangkan kapasitas manusia dan masyarakat berkesinambungan.Gambar 5 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan SosialSosialisasi pengelolaanKegiatan Sosial1Pelaksanaan Kegiatan Sosial oleh KSM/PanitiaPersiapan Pelaksanaan Kegiatan98KSM/PanitiaMenyusun LaporanHasil PelaksanaanKegiatan10Bimbingan danPendampingan pada BKM/LKM + UPSPembangunan/penguatanKSM/Panitia Sosial231. Diutamakan terkait pemenuhankebutuhan pendidikan dankesehatan2. Kemanfaatan langsung kepada PS2(cek daftar PS2)3. Jika terkait mata pencahariandiprioritaskan yang menunjangekonomi,meningkatkan lapangankerja (cek PJM Pronangkis)4. Keberlanjutan5. Penggalangan Swadaya6. Kerjasama Kemitraan7. Transparansi & AkuntabilitasPerbaikan usulankegiatan (BelumLayak)Sosialisasi LaporanHasil PelaksanaanKegiatan Sosial117Pencairan dana kegiatan ke KSM (Layak)Pendampingan KSM/Panitia Sosial untukPenyusunan UsulanKegiatan dan Laporan4Verifikasi UPS & keputusan BKM/LKM6KSM/Panitia Sosial menyusun UsulanKegiatan5144Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN1) Sosialisasi pengelolaan kegiatan socialo Kegiatan/Tujuan Pelaku Output1234Lakukan persiapan sebelum melakukankegiatan sosialisasi, seperti menyiapkanbahan sosialisasi, koordinasi denganLurah/Kades dan BKM/LKM, menetapkanpeserta yang akan diundang, waktu yangtepat, susunan acara, dll.Laksanakan sosialisasi sesuai jadwal yangtelah disepakati dengan pokok-pokokpesan yang perlu untuk dipahami olehpeserta adalah :• Penjelasan tentang tujuh prinsipprinsippengeloaan kegiatan sosial• Penjelasan Pola/bentuk kegiatan sosial• Alur pelaksanaan kegiatanCatatan : kegiatan ini dilakukan ditingkat kelurahan, dan dapat dilanjutkanoleh BKM/LKM dan relawan denganmemanfaatkan berbagai kegiatan wargaBuat berita acara hasil sosialisasi yangdilampiri dengan daftar hadir pesertasosialisasiSetelah acara sosialisasi, koordinasikandengan BKM/LKM tentang rencanapelaksanaan bimbingan danpendampingan pada BKM/LKM + UPS,tetapkan waktu dan tempatnyaPelaksana :FasilitatorkelurahanPelaksana :Lurah/KadesPeserta :BKM/LKM+UPSrelawan(KBK),Aparat Kel/Desa,Warga Miskin PS-2 (lk/pr), ormas,lembaga sosial,yayasan, dll.Fasilitator :FasilitatorKelurahanPelaksana :FasilitatorkelurahanPelaksana :FasilitatorkelurahanBahan sosialisasiDaftar hadirsosialisasi dancatatan prosestanya jawabBerita Acara hasilsosialisasiJadwal definitifkegiatan danpenanggungjawabnya2) Bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPSNo Kegiatan/Tujuan Pelaku Output1 Lakukan persiapan sebelum melakukankegiatan bimbingan dan pendampinganpada BKM/LKM + UPS, sepertimenyiapkan bahan, format, koordinasidengan BKM/LKM, memilih waktu yangtepat, dll.2 BKM/LKM mengundang anggotanyaberserta personil UPS untuk hadir padapertemuan bimbingan pengelolaanKegiatan sosial3 Pelaksanaan bimbingan, Fasilitatormenerangkan tentang pentingnya untukmemahamkan masyarakat khususnyaseluruh warga miskin yang ada di PS-2.Pelaksana :FasilitatorkelurahanPelaksana :BKM/LKMPelaksana :BKM/LKMPeserta :Bahan untukbimbingan,format usulankegiatan, formatlaporan, dll.UndangankegiatanDaftar hadirundanganBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4145

PNPM MANDIRI | PERKOTAANMenjelaskan detail delapan prinsippengelolaan kegiatan sosial danbagaimana penerapannya di masyarakat.Membimbing dan simulasi pengisianformat-format: usulan kegiatan, laporanhasil kegiatan, RAB dan laporankeuangan. Penugasan kepada pesertauntuk pengisian format-format agarsemakin terampil.4 Pendampingan intensif (interpersonal/group) kepada BKM/LKM dan UPS dalammemahami konsep, dan menggunakanalat kerjaLKM/BKM, UPSFasilitator :FasilitatorkelurahanPelaksana :FasilitatorkelurahanBerita acarapelaksanaankegiatanFormat terisidengan benar,prinsipditerapkan.3) Pembangunan/penguatan KSM/Panitia sosialNo Kegiatan/Tujuan Pelaku OutputPelaksana : UPSLKM/BKM123Identifikasi jenis dan jumlah kegiatanyang sudah masuk program sosial dalamRenta PJM Pronangkis dan kebutuhanakan KSM/Panitia pelaksananyaIdentifikasi KSM sosial yang sudah adadan pernah menjadi pelaksana kegiatan.Identifikasi lembaga/ organisasi sosialyang petensial untuk menjadi pelaksanakegiatan sosialMelakukan penguatan terhadap KSMyang sudah ada agar semakin kuat danmantab sesuai dengan prinsippembangunan KSM dari sisikelembagaan, anggota, acuan dan polakerja yang dikembangkan.Menjelaskan kepada KSM dananggotanya tentang prinsip-prinsip dalampengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugasKSM, dll.Membangun KSM baru (bila diperlukan)dengan pola: menggunakan lembaga/ organisasisosial yang sudah ada dan petensial KSM yang benar-benar baru untukmenjadi pelaksana kegiatan sosialMenjelaskan kepada KSM dananggotanya tentang prinsip-prinsip dalampengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugasFasilitator :FasilitatorkelurahanPelaksana : UPSLKM/BKM,RelawanPeserta :Relawan(KBK),Pengurus dananggota Wargamiskin (PS-2)Fasilitator :FasilitatorkelurahanPelaksana : UPSLKM/BKM/relawanPeserta :penguruslembaga, calonanggota KSM(khususnyaMiskin PS-2)Fasilitator :Didapatkanyadata tentangjumlah kegiatan,jumlah KSMsosial yang ada,dan jumlahlembaga/orgpotensial menjadiKSMKSM melakukanpenguaanlembaga,anggota, acuandan pola kerja .KSM paham danmau menerapkanprinsipKSM paham danmau menerapkanprinsip146Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANKSM, dll.Fasilitatorkelurahan4) Pendampingan kepada KSM/Panitia sosial dalam penyusunan usulan kegiatan dan laporanNo Kegiatan/Tujuan Pelaku OutputPelaksana : UPSLKM/BKM/relawan121Memberikan pendampingan kepadapengurus KSM/panitia untukmemperkenalkan/meningkatkankemampuan teknis dalam pengisianformat-format: usulan kegiatan, RAB laporan hasil kegiatan, laporan keuangan.UPS memastikan KSM mampu mengisiformat secara mandiri, dan memberikanwaktu konsultasi khusus untuk pengisianformat.Pengurus menyusun usulan kegiatan danRAB secara mandiriPeserta :pengurus KSMSosialFasilitator :FasilitatorkelurahanPelaksana : UPSLKM/BKM/relawanPeserta :pengurus KSMSosialPengurus KSMmampu mengisiformat-formatkegiatan sosialdengan benarFormat usulanKSM tidak perlurevisi perbaikan.5) KSM/Panitia sosial menyusun usulan kegiatanNo Kegiatan/Tujuan Pelaku OutputPelaksana :AdaPenguruskegiatanKSM/Panitia23Usulan kegiatan juga memuat rencanakerja masing-masing prinsip pengelolaankegiatan sosial.Rencana kerja harus jelas, terukur,terjadwal, dan ada penanggungjawabnya.KSM/Panitia mengajukan usulan kegiatandan RAB kepada BKM/LKM: persyaratan KSM sudah lengkappersyaratan Usulan kegiatan dan RABsosial sudah lengkapFasilitator :RelawanPelaksana :PengurusKSM/PanitiaFasilitator : UPSBKM/LKM danPelaksana :PengurusKSM/PanitiausulandanRAB KSM yangterisi benar.KSM memahamidetail kegiatanyang akandilakukan.Resi penerimaanusulan kegiatanKSM dariBKM/LKM6) Verifikasi & keputusan BKM/LKMNo Kegiatan/Tujuan Pelaku Output1UPS menerima usulan dan meregisterusulan KSM/panitia sosial dengan bukukhusus.UPS melakukan verifikasi usulan KSMberdasarkan format yang ada untukPelaksana : UPSBKM/LKMKSMmendapatkan noregisterUsulan KSMdinyatakan layakatau belum layakBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4147

PNPM MANDIRI | PERKOTAANmemastikan: Keterpenuhan syarat administrasi yangmeliputi beberapa berkas. Keterpenuhan syarat kelayakan biaya,teknis, dan lingkungan. Keterpenuhan syarat penerapanprinsip-prinsip pengelolaan kegiatan2KSM yang dinyatakan layak oleh UPSmaka diusulkan ke tingkat LKM/BKMuntuk diambil keputusan pimpinankolektif.KSM yang dinyatakan belum layak olehUPS maka usulan kegiatan dikembalikanke KSM dan direkomendasi perihalperbaikannya.Pelaksana : UPSdan BKM/LKMKSM layak danbelum layakdiproses lebihlanjut3BKM/LKM mengadakan rapat untukmengambil keputusan: menentukan skalaprioritas dan alokasi dana untuk masingmasingKSM-KSM TridayaPelaksana :BKM/LKM danUPSSurat keputusanBKM/LKMtentang usulanKSM/BAPPUK7) Pencairan dana ke KSMNo Kegiatan/Tujuan Pelaku Output1Berdasarkan SK BKM/LKM sekretariatmempersiapkan dana untuk pencairankepada UPS BKM/LKM.UPS dibantu sekretariat mempersiapkanadministrasi untuk mencairkan danakepada KSM sosial yang telahdirencanakan akan melaksanakankegiatan.Pelaksana : UPS,sekretariata danBKM/LKMDokumenpencairan danasiap2Pencairan dana dilakukan kepada KSMsosial yang besarnya sesuai dengankeputusan BKM/LKM. Bila dana kegiatanjumlahnya besar (>15 juta), maka bisadilakukan termin dalam pencairansebagai pengendalian.Pelaksana : UPS,sekretariat danBKM/LKMDana diterimaKSMBukti pencairanlengkap3.2. Tahap PelaksanaanTahap pelaksanaan adalah bagian terpenting dalam kegiatan sosial karena mewujudkan rencana kedalam tindakan hingga terlihat seberapa jauh tindakan menimbulkan perubahan yang diharapkan danseberapa besar dirasakan manfaatnya oleh KK Miskin. Pada tahap pelaksanaan dapat dilihat swadayadan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pada tahap ini juga dapatdicermati sejauhmana kegiatan mampu menggalang mitra strategis yang membuatnya148Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANberkelanjutan. Tahap pelaksanaan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelah pencairan danaBLM kepada KSM Sosial, sehingga kegiatan sosial tidak tergantung pada dana BLM yang dicairkantetapi pada kesiapan masyarakat menjalankan kegiatan yang direncanakan, baik dengan maupuntanpa dana BLM sebagaimana tertuang dalam PJM Pronangkis. Pada tahap pelaksanaan juga dapatdicek partisipasi, seberapa banyak pihak yang terlibat. Pada tahap pelaksanaan terdapat dua halutama pada langkah ke 8 dan 9, yaitu 8) Tahap Persiapan Pelaksanaan dan 9) Tahap Pelaksanaankegiatan sosial oleh panitia.8) Persiapan pelaksanaan kegiatanNo Kegiatan/Tujuan Pelaku Output12Pengurus KSM/panitia mengkonsolidasikegiatan awal/persiapan, antara lain: Diutamakan terkait denganpemenuhan kebutuhan pendidikan dankesehatan (cek PJM Pronangkis) recek pemanfaat/peserta yangdirencanakan sudah ada dalam daftarwar ga miskin (PS-2) Memastikan rencana kegiatanmemberi kemanfaatan langsung bagiwarga miskin. Jika terkait dengan mata pencahariandiprioritaskan kegiatan yangmenunjang kegiatan ekonomi danmeningkatkan lapangan kerja (cekPJM Pronangkis) Rencana kerja untuk melembagakankegiatan agar keberlanjutan terjamin Rencana kerja penggalangan swadayamasyarakat: uang, material, dll. Rencana kerja Kerjasama dankemitraan Rencana kerja penerapan transparansi& akuntabilitas pelaksanaan kegiatankepada publik.Rencana kerja untuk memperjelas target,tahapan kegiatan, penanggung jawabkegiatan, agar KSM/panitia mudah dalammelaksanakan kegiatan yang telahdiencanakan.Pelaksana :PengurusKSM/PanitiaFasilitator : UPSBKM/LKM danFasilitatorKelurahanPelaksana :PengurusKSM/PanitiaFasilitator : UPSFasilitatorImplementasimengacu padaprinsip-prinsippengelolaankegiatan sosialKegiatan terkaitlangsung denganpemenuhankebutuhan dasarpendidikan dankesehatan(MDGs)Diperolehkegiatan yangsesuai dengantarget IPM dalampeningkatan dayabeli, pendidikandan angkaharapan hidupKualitas kegiatanmeningkatdengan adanyaprosespenguatan padapersiapan.Pelaksanaanmembutuhkanuntuk melibatkankomunitas danwarga miskinyang semakinluas.Rencanapelaksanaanmatang terjadwaldan jelaspenanggungJawabnyaBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4149

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN3BKM/LKM dan UPS membantu denganmengambil peran-peran strategis untukfasilitasi, mediasi kebutuhan KSM/Panitiaseperti kerja sama dan kemitraan, dll.KelurahanPelaksana : UPSBKM/LKM danFasilitatorKelurahanBKM/LKMmendukungstrategi danpendekatan9) Pelaksanaan kegiatan sosial oleh KSM/PanitiaNo Kegiatan/Tujuan Pelaku OutputKSM/Panitia telah menjalankan kegiatan Pelaksana :persiapan dengan baik, rencana kegiatan Pengurusyang tersusun diimplementasikan. KSM/Panitia1234KSM/Panitia mengundang,mengumpulkan calon peserta untukdilakukan penjelasan mengenai tujuanpelaksanaan kegiatan, tahapan danproses, tanggung jawab masing-masingpihak, dll.KSM/Panitia mengoptimalkan partisipasikomunitas dalam pelaksanaan kegiatanmulai dari penggalangan swadaya,pengorganisasian pelaksanaan kegiatan,dll. Laki-laki dan perempuan terlibat untukmelaksanakan rencana kerja KSM/PanitiaKegiatan dilaksanakan sesuai denganbakuan seperti yang tercantum dalamusulan kegiatan yang telah disetujui olehBKM/LKM.UPS mendampinggi, memantau,membimbing KSM/Panitia agar mampumelaksanakan kegiatan sesuai aturanmain, prinsip-prinsip dan usulan kegiatan.KSM/Panitia mengelola administrasipelaksanaan kegiatan dengan baiksehingga bahan penyusunan laporantersedia dengan baik dan cukup.3.3. Pengendalian dan EvaluasiFasilitator : UPSFasilitatorKelurahanPelaksana :PengurusKSM/PanitiaFasilitator : UPSFasilitatorKelurahanPelaksana :PengurusKSM/PanitiaPartisipan: Wargamiskin PS 2Fasilitator : UPSFasilitatorKelurahanPelaksana :PengurusKSM/PanitiaCalon pesertasiap mengikutikegiatan sosialyang difasilitasioleh KSM/PanitiaPartisipasi wargaterwujud dalampelaksanaankegiatanKegiatanterlaksana sesuaibakuan kegiatandan terpantauoleh BKM/LKMmelalui UPSData dan bahanuntuk pelaporankegiatan siapPada tahap ini KSM Sosial dituntun melaporkan apa saja yang telah dikerjakan, baik laporanprogress, maupun laporan final kegiatan. Selain laporan kegiatan, KSM juga melaporkan pengelolaankeuangannya, baik terkait pemanfaatan dana BLM maupun pemanfaatan dana swadaya atausumberdana lain. Di dalam Laporan KSM juga disampaikan kegiatan telah mengcover berapa KKmiskin dengan memberikan kontribusi apa saja. Pelaporan penting untuk melihat sejauhmana output150Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANdan sasaran kegiatan telah tercapai, sehingga bisa diukur lebih lanjut dampaknya. Laporan adalahkonsumsi public, bukan konsumsi administratif, sehingga harus dipublikasikan kepada semua pihak,baik melalui penempelan pada papan pengumuman di 5 titik strategis maupun melalui berbagaipertemuan. Tahap pelaporan terdiri dari langkah 10) tahap penyusunan laporan dan 11) sosialisasilaporan.10) KSM/Panitia menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatanNo Kegiatan/Tujuan Pelaku Output1 Mengundang anggota KSM/panitia Pelaksana: Ketua Ada catatanpelaksana kegiatan sosial untuk bersama; KSM/Panitia evaluasi, datamelakukan evaluasi, konsolidasi data Peserta: Anggota terolah, drafthasil, menyusunan draft laporan hasil KSM/Panitia laporan jadi2 Penyelesaian laporan hasil pelaksanaan Pelaksana: Dokumen laporankegiatan minimal sesuai format yang telah KSM/Panitia dan lampirandisiapkan. Laporan juga dilampiri fotofototersusunkegiatan, laporan keuangan.3 Menyerahkan laporan pelaksanaan Pelaksana: Tanda terimakegiatan sosial yang lengkap termasuk KSM/Panitia penyerahanpenggunaan dana, dokumentasi, dll.laporan hasilKepada UPS BKM/LKM.11) Sosialisasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialNo Kegiatan/Tujuan Pelaku Output1 Persiapkan dokumen laporan hasil Pelaksana :Bahan untukpelaksanaan kegiatan sosial, pelajari dan BKM/LKM dan UPS sosialisasi hasilsalin bagian-bagian yang dibutuhkankegiatan sosialuntuk bahan sosialisasi. Buatlah Fasilitator : Timringkasan, kemudian salin dan gandakan Faskel/ relawansesuai dengan kebutuhan.2 Tempelkan beberapa informasi pentinghasil kegiatan sosial di lima titik papaninformasi dan pengumuman yangstrategis lainnya.3 Lakukan kegiatan sosialisasi ditingkatkelurahan terkait hasil-hasil pelaksanaankegiatan sosial, dengan menyampaikanringkasan-ringkasan yang informatif dandibutuhkan oleh masyarakat.4 Sosialisasi dilakukan ditingkat basisminimal tiga titik utamanya kantongwarga miskin, bisa dilakukan melaluipertemuan yang sudah ada dimasyarakat.5 Memberikan salinan rekapitulasi laporanhasil pelaksanaan kegiatan sosial kepadapihak terkait seperti: Lurah/kades.Pelaksana :BKM/LKM dan UPSFasilitator : TimFaskel/ relawanPelaksana : UPSBKM/LKMFasilitator : TimFaskel/ relawanInfo hasilpelaksanaansudahtertempelBerita acaradan daftarnama pesertaPelaksana : relawan Berita acaradan daftarnama pesertaPelaksana : UPSBKM/LKMProgreskegiatan sosialterpublikasiBahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4151

PNPM MANDIRI | PERKOTAANIV.Pemantauan dan Evaluasi4.1. Pemantauana. Substansi yang dipantauKSM Sosial di dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah pelaksana kegiatan sosial yang berperanmemastikan terdistrisibusikannya jasa layanan social, pendidikan maupun kesehatan kepadapenerima manfaat. Sehingga sesungguhnya peran KSM Sosial dalam hal ini adalah penyalur, agenatau penghubung program-program layanan yang disediakan oleh dinas-dinas kepada masyarakatpengguna jasa layanan (terutama masyarakat miskin).Karena fungsinya sebagai penghubung maka KSM sosial berperan menunjang misi penyelenggaraanpemerintahan yang baik (good governance) pada aspek reformasi birokrasi. Salah satu prinsip goodgovernance adalah melakukan pengambilan keputusan dalam hal perencanaan dan memberikanpelayanan secara transparan dan partisipatif. KSM Sosial berfungsi memediasi proses pengambilankeputusan saat kegiatan dirumuskan ke dalam PJM Pronangkis dan pada saat pertanggungjawabanpelaksanaan yang mengedepankan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.Selama ini KSM sosial menyalurkan sebagian dana BLM yang berfungsi sebagai stimulan untukmensupport perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan. Namun semakin lama, kegiatan sosialmembutuhkan keberlanjutan agar seluruh penerima manfaat mendapatkan pelayananberkesinambungan. Masyarakat melalui KSM-KSM mesti dilatih untuk mengelola secara mandiri.Salah satu bentuk kemandirian adalah kemampuan KSM-KSM tersebut untuk mengelola danmengorganisir kepanitiaan dengan mengandalkan kekuatan modal sosial yang hidup selama inidibawah koordinasi tetua adat, ketua lingkungan, ketua RT/RW. Sebagian dari mereka telahberpengalaman bekerja sebagai pekerja sosial dalam pelayanan sosial sehingga dapat diandalkandalam menentukan masa depan kegiatan sosial. Dalam masyarakat yang lebih modern, peran-perantersebut bisa dipegang oleh kader-kader posyandu, kader BKKBN, radio komunitas, relawanPendidikan Anak Usia Sekolah (PAUD) dsb.Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mencari mitra strategis yang menjamin keberlangsunganprogram lebih berjangka panjang. Salah satu miitra wajib adalah Pemda melalui dinas-dinassektoralnya. Pemda bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya. Namun demikiantidak menutup kemungkinan berbagai pihak lain turut andil bekerjasama dengan KSM.152Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANPertanyaannya adalah, apakah yang menyebabkan Pemda atau para kelompok peduli bersediamembuka akses pelayanan kepada masyarakat melalui KSM Sosial? Apa yang membuat merekapercaya untuk menyalurkan program sosial melalui KSM Sosial?Jawabannya adalah karena KSM-KSM Sosial tersebut telah teruji memfasilitasi pelayanan kegiatansosial dengan berbasis pada kekuatan modal sosial (solidaritas, kohesi sosial). Solidaritas sosial iniditumbuhkan dari rasa kejujuran dan saling percaya diantara para anggotanya. Alhasil makintumbuhlah kepercayaan stake holders pemerintah, baik dinas-dinas, NGO maupun dunia usaha untukmemberikan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitasi KSM-KSM yang memiliki modal sosial dankebersamaan kuat semacam ini.BKM sebagai Organisasi Masyarakat Warga (Civil Society), berperan sebagai elemen penghubungjalannya pembangunan yang memberdayakan masyarakat, antara masyarakat, Pemda denganSwasta. BKM hanya berperan menunjang Pemda dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat agarsesuai standar yang ditetapkan. Peran tersebut tidak dapat dioptimalkan tanpa support UPS dan KSMSosial. UPS dan KSM Sosial adalah pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan end user(pemanfaat keluarga miskin).b. Mengukur Pelayanan Sosial KSMMeskipun standar pelayanan yang ditetapkan di level Pemerintahan berbeda dengan organisasikemasyarakatan, namun sebenarnya seluruhnya saling terhubung membangun sistem pelayananyang efektif, termasuk UPS/KSM Sosial sebagai ujung tombak pelayanan civil society (baca : BKM)kepada masyarakat miskin. Standar pelayanan tersebut kerapkali diukur menggunakan indikatorindikatorspecific yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Mengadaptasi konsep Lubisdan Huseini (1987:56), pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatanpendekatanyang berbeda seperti:i. Pendekatan Sasaran: memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu mengukurkeberhasilan UPS/KSM Sosial dalam mencapai tingkat output yang direncanakan; dalam hal : ketepatan sasaran masing-masing jenis kegiatan sosial terhadap warga miskin usiasekolah, produktif dan tidak produktif peningkatan jumlah pemanfaat KK miskin yang memperoleh akses layanankesehatan, pendidikan maupun sumberdaya. Seberapa besar kapasitas KK miskin meningkat setelah mendapatkan penguatankapasitas melalui kegiatan sosial?ii. Pendekatan Sumber: mencoba mengukur efektivitas dari sisi input yaitu dengan mengukurkeberhasilan UPS/KSM Sosial dalam hal :Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4153

PNPM MANDIRI | PERKOTAANjenis-jenis dan topic-topik pelatihan seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapaipemahaman wawasan dan performansi (performance) yang baik untuk melayanimasyarakat miskin,jenis ketrampilan yang dibutuhkan dalam mengelola aset-aset penting yangmenguasai hajat hidup orang banyak,iii. Pendekatan Proses: melihat kegiatan internal UPS/KSM sebagai indikator internal sepertisejauh mana UPS/KSM Sosial telah bekerja efisien.Apakah lingkungan UPS/KSM tersebut cukup mendukung budaya pelayanan yangbaik? Apakah UPS/KSM Sosial bebas intervensi kepentingan ?Apakah dilakukan verifikasi serius kesesuaian kegiatan dengan PJM Pronangkis?Apakah UPS memantau semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM sosial secaraperiodic?Apakah KSM-KSM Sosial yang menangani program pendidikan dipantau bagaimanapengelolaan kegiatannya terhadap anak-anak miskin usia sekolah?Apakah KSM-KSM Sosial yang menangani program kesehatan dipantau bagaimanapengelolaan kegiatannya terhadap KK miskin yang kesulitan mengakses layanankesehatan?Apakah KSM-KSM Sosial produktif dipantau bagaimana mekanisme pengelolaankegiatannya terkait dengan peningkatan skill, pengetahuan dan produktivitaskegiatan sosialnya?Apakah jenis kegiatan social yang dilaksanakan sudah terkait dengan kegiataninfrastruktur dan kegiatan ekonomi?Gambar 6Pendekatan dalam Pengukuran Efektivitas Organisasi KSMSumber: Lubis dan Huseini (1987:56)Salah satu pendekatan dalam pengukuran efektivitas adalah pendekatan sumber. Pendekatansumber bermaksud mengukur efektivitas melalui keberhasilan dalam mendapatkan berbagai sumber154Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANyang dibutuhkannya. Menurut Yuchtman & Seashore dalam Lubis dan Huseini (1987:61), efektivitasdapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untukmengakses berbagai jenis sumber, baik yang bersifat langka maupun yang memiliki nilai tambahyang tinggi.4.2. Posisi Kegiatan Sosial diantara Kegiatan Infrastruktur dan EkonomiSistem Tridaya menyebabkan Kegiatan Sosial terintegrasi dengan kegiatan ekonomi dan infrastruktur.Posisinya ditunjang dan menunjang kedua kegiatan tersebut. Pada salah satu sisi, kegiatan socialberfungsi sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan disisi yang lain ditunjang oleh kegiataninfrastruktur. Salah satu jenis kegiatan social yang menunjang kegiatan ekonomi adalah pelatihanpeningkatan kapasitas SDM, baik berupa pelatihan ketrampilan maupun kewirausahaan. Setelahpelatihan, para peserta menindaklanjutinya dengan membentuk KSM untuk mengakses kegiatanekonomi produktif. Akan lebih baik jika embrio KSM-KSM telah terbentuk pada saat pelatihandilaksanakan. Sehingga pasca pelatihan, embrio KSM-KSM dimaksud tinggal dilegalkan untukmempermudah mengakses dana bergulir. Sehingga pengelolaan dana bergulir berfungsi untukmenerapkan hasil-hasil pelatihan yang selama ini diperoleh sebagai konsekuensi pembelajaran.Apalagi Ketrampilan lebih utama ketimbang modal. Untuk mengendalikannya, UPS dapat mengambillangkah berikut :1. Mengidentifikasi apakah pemanfaat kegiatan social adalah KK Miskin sesuai dengan kelompokpemanfaatnya, apakah layak mendapatkan pelatihan, santunan, beasiswa, keperluanpendidikan maupun layanan kesehatan.2. Menyeleksi secara ketat KSM-KSM yang akan mengakses modal bergulir. Jika anggotaanggotaKSM tersebut belum pernah punya pengalaman usaha dan belum pernahmendapatkan pelatihan usaha yang akan dilakukannya, maka tidak diijinkan dulu untukmengakses dana bergulir.3. Mewajibkan kepada KSM-KSM yang belum pernah mengelola dana bergulir untuk mengikutipelatihan terlebih dulu terkait dengan kegiatan yang akan dlakukannya. UPS juga akanmemeriksa daftar pelatihan yang akan dilakukan berdasar skala prioritas sesuai mandat PJMPronangkis.Sedangkan terkait dengan infrastruktur, aktivitas social baru dapat dijalankan setelah infrastruktursocial terbangun seperti pendirian PAUD, pembangunan Posyandu, sarana air bersih, instalasipengolah limbah, TK, perpustakaan, instalasi air minum dan prasarana penunjangnya.Dalam pengendalian kegiatan social, UPS harus sering menjalin kerjasama dan saling berkoordinasidengan UPK dan UPL agar penanganan permasalahan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri dalamkegiatan yang terpisah-pisah. Dengan demikian penanggulangan kemiskinan dapat berjalantersistem.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4155

PNPM MANDIRI | PERKOTAANPersoalan targetting dan keberlanjutan menjadi isu klasik karena seringkali ditemui kegiatan sosialsalah sasaran dan kurang berkelanjutan. Keterkaitan (linkage) antar kegiatan dalam tridaya jugakurang. Seolah kegiatan sosial terlepas dari kegiatan infrastruktur maupun ekonomi. Begitupunsebaliknya. Padahal aktivitas tridaya mensyaratkan upaya terintegrasi.4.3. Pengendalian, Pemantauan dan KeberlanjutanPengendalian kegiatan Sosial dilakukan secara hierarkis mulai level fasilitator hingga KMP. Substansipengendaliannya diletakkan pada MSAP Fasilitator Sosial dan Askot Sosial dan berujung pada TenagaAhli Sosialisasi di level KMW. Tugas mereka adalah mengendalikan kegiatan social agar sesuaikoridor, tidak melanggar negative list, tidak menyimpangi ketentuan yang berlaku dan menunjangpencapaian target penanggulangan kemiskinan sebagaimana disinggung mulai dari Bab I hingga BabIV. Dimuka sempat disinggung bahwa Kegiatan social berhubungan dengan sector-sektor yangmenjadi tanggung jawab SKPD, sehingga amat relevan dengan Program Penanggulangan Kemiskinancluster I, yaitu Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga dan Cluster IV Program serba murahuntuk masyarakat. Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga antara lain Program KeluargaHarapan, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan Beasiswa Siswa Miskin. SedangkanProgram serba Murah Untuk Masyarakat adalah Air Untuk Rakyat, Rumah Murah, Peningkatan TarafHidup Nelayan, Perbaikan Hidup Masyarakat Urban. Dalam jangka panjang, kegiatan sosial tidakhanya harus bermanfaat bagi warga miskin melainkan juga mesti meningkatkan kesejahteraan danberkesinambungan.Artinya semakin banyak penanggung jawab kegiatan akan semakin baik. Semakin banyak sectorsektorpemerintahan terlibat, baik SKPD-SKPD maupun Pemerintah pusat akan menjadikan programberjangka panjang. Kegiatan social yang ditempelkan atau disinkronisasikan dengan programprogramdaerah (program-program SKPD) akan membuatnya berkesinambungan. Kegiatan socialyang dikerjasamakan dengan pihak swasta dalam alokasi program CSR mereka juga akan lebihterpelihara dengan baik masa depannya. Namun dari segala jenis kemitraan tersebut kekuatanterbesar untuk membuat kegiatan berkelanjutan adalah keswadayaan, modal social dan jaringansocial. Oleh sebab itu mulai saat ini mesti intensif mengidentifikasi prospek, baik kemungkinanpenyertaan swadaya maupun kemitraan strategisnya. Harapannya ke depan, terdapat masa transisiyang jelas dalam pemantauan, pengendalian, pengelolaan hingga menuju keberlanjutan programSosial. Berikut ini hierarki pengendalian oleh ascot Sosial dan Fasilitator Sosial yang dikoordinir olehTA Sosialisasi.156Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANGambar 7Skema Pengendalian dan Keberlanjutan Kegiatan SosialKMPUSKCOMMUNITYPENGENDALIKEBERLANJRELAWANSKPD SKPDSEKTORALRELAWANCSRKMWTARelawanRelawanKSMKSMPerguruanASKOTFASILITATORBKMUPSKSMKSMLambat laun, monitoring dan evaluasi semacam ini diharapkan melembaga secara partisipatif hinggake level UPS dan KSM Sosial sendiri. SKPD-SKPD sectoral, terutama yang terkait dengan pendidikan,kesehatan dan pengembangan kapasitas yang relevan dengan mata pencaharian penduduk(perikanan, perkebunan maupun pertanian) dapat bekerjasama dengan relawan-relawan spesialis(sector) untuk saling bekerjasama membangun jaringan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4157

PNPM MANDIRI | PERKOTAANPerlindungan SosialA. Perlindungan SosialIndonesia adalah salah satu dari Negara bangsa (nation state) yang memiliki platformPerlindungan Sosial terhadap rakyatnya melalui aneka kebijakan. Secara konstitusionalKonsep Social Protection telah diamanahkan oleh Konstitusi. Sehingga Kewajiban Negarauntuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya sejalan dengan cita-cita (recht idee)untuk mewujudkan Negara kesejahteraan (welfare state). Perlindungan sosial yangdimaksudkan disini diperuntukkan bagi semua penduduk berkenaan dengan sasaranpemberian jaminan kehidupan bagi masyarakat yang mengalami kecacatan, fakir-miskin,keterisolasian, konflik sosial, kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi menjadi miskin.Landasan konstitusional dan landasan sosiologis telah menegaskan kewajiban perlindungansosial tersebut.Sebagaimana disinggung dimuka, Pembukaan UUD 1945 memuat itikad untuk mewujudkan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupanbangsa. Pasal 27 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak ataspekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya asal 31 menjaminhak setiap warganegara untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan Pasal 33mengamanahkan pengelolaan bumi, air, dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajathidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian Pasal 34menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara Negaramengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakanmasyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaanPemerintah juga telah membuat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan untukmendukung pelaksanaan perlindungan social sebagai amanah konstitusi, yaitu UU tentangkesejahteraan Sosial dan UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan KesejahteraanSosial Nasional, bahkan UU Penanganan Fakir Miskin. Perlindungan social dapatdidefinisikan sebagai goodwill Pemerintah, sector swasta maupun masyarakat yangbertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin,melindungi kelompok rentan terhadap resiko penghidupan (livelihood) dan meningkatkanstatus dan hak social kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam masyarakat (Suhartoet al : 2006).B. Perlindungan Sosial Untuk Mengatasi KesenjanganTransfer pendapatan dimaksud bermaksud meredistribusikan pendapatan kalangan yangsurplus kepada kalangan yang berpendapatan rendah bahkan minus. SehinggaPerlindungan Sosial bermaksud melindungi yang lemah dari marginalisasi yang diakibatkanoleh semakin lebarnya kesenjangan yang diakibatkan kian tingginya pendapatan kelasmenengah ke atas. Kenaikan pendapatan kelas menengah ke atas pasti diakibatkan oleh158Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANpertumbuhan ekonomi yang selalu berimplikasi kesenjangan karena pendapatan tidak sertamerta menetes ke bawah. Untuk itu pemerintah meletakkan secara parallel antarapertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran terbuka dan penduduk miskin di alam SasaranRPJM agar dapat dibaca ketimpangannya.Pemerintah berusaha agar kelas menengah ke bawah yang notabene adalah kelompokmiskin dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui jaminan social, bantuan social,pelayanan social dan peningkatan kapasitas dalam penggunaan dana yang berasal daripemerintah, sumbangan masyarakat dan corporate social responsibility (Sumarto : Kompas,Rabu 18 Mei 2011). Jaminan Sosial juga bertujuan untuk menyediakan perlindungan melaluiprosedur public atas berbagai kerugian atau kehilangan penghasilan akibat sakit, kehamilan,kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, cacat tetap, usia lanjut, dan kematian. SJSNmeliputi program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian,jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.Perlindungan social merupakan elemen paling strategis kebijakan public dalam memerangikemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami oleh kelompokkelompoklemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan public, perlindungansocial merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk kepada berbagai bentukpelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungiwarganya, terutama kelompok rentan dan marginal dari aneka resiko social, ekonomi, politikyang menerpa kehidupan mereka.Untuk itu selain ketentuan yang selevel Undang-Undang, pemerintah menerjemahkansecara lebih komprehensif dalam Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yangdiatur oleh ketentuan peraturan dibawah UU sejak 2010 lalu. Diawali dengan penetapanskala prioritas pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 (Perpres no 5 tahun 2010) yangmenempatkan Reformasi Birokrasi, peningkatan layanan pendidikan, peningkatan layanankesehatan dan penanggulangan kemiskinan dalam 4 besar prioritas. Kemudian dilengkapidengan percepatan penanggulangan kemiskinan (Perpres no 15 tahun 2010) yangmerespon percepatan pembangunan nasional (Inpres no 1 tahun 2010).C. Perlindungan Sosial, Modal Sosial dan Kegiatan Sosial KitaSelain kebijakan yang bersifat formal dan dilegalisasi ketentuan yuridis normative(peraturan perundang-undangan), perlindungan social di Indonesia juga di transformasikandalam kehidupan masyarakat secara informal seperti arisan, gotong-royong, jaringankekerabatan, solidaritas dan program-program community based safety net lain (Suharto etal :2006). Sebab kekuatan jaminan social negeri kita tidak dapat dilepaskan dari keunikanpenanganannya manakala sejalan dengan mainstreaming pembangunan bottom upplanning yang mengandalkan kekuatan modal social untuk mempermudah pelaksanaan,mentradisikan monev partisipatif, mempercepat transformasi dan memperpanjang jangkawaktu (sustainability) program. Sebagaimana Mulyadi Sumarto katakan (Sumarto; 18 Mei2011) bahwa perlindungan social di Indonesia berbeda dengan Negara lain karenadistribusinya mengandalkan peranan komunitas.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4159

PNPM MANDIRI | PERKOTAANBerkaitan dengan ini, fungsi modal social amat penting karena peranan Negara dan pasartidak sekuat Negara-negara lain yang telah maju implementasi jaminan sosialnya. KSMSosial sebagai penyedia layanan social pada system ini, menduduki posisi penting sebagaipenjembatan program dengan kelompok sasaran (end user) agar tepat sasaran dan tepatmanfaat. KSM Sosial yang beranggotakan para relawan berpengalaman merepresentasikanjaringan kerja yang tak kenal lelah menjunjung tinggi solidaritas dan trust. Apalagi relawanrelawansocial yang terlibat dalam kegiatan social adalah relawan spesialis pada bidangnya,antara lain kesehatan (BKKBN, PMI, Posyandu), pendidikan (PAUD), Lingkungan, kelompoktani, dan relawan komunitas yang lain.Kebijakan-kebijakan perlindungan social yang telah diterapkan selama ini masih belummampu menurunkan angka kemiskinan secara significant, kendati angka kemiskinan telahmengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun akhir-akhir ini,terlepas dari kontroversi mengenai, indicator pendapatan 1 dollar perhari. Konon, jikaindicator yang digunakan adalah 2 dollar per hari, maka penduduk miskin di Indonesiamasih sejumlah 59, 56 juta jiwa (urban) dan 77,41 juta jiwa (rural) (Armando Barrientos :2010). Namun Pemerintah lebih memilih menggunakan data 1 dollar per hari yangmenggambarkan penduduk miskin sebesar 31,02 juta jiwa untuk merealistiskan targetpencapaian.Adapun program perlindungan Sosial juga diwujudkan dalam Program pro poor dapatdikategorikan ke dalam tiga kelompok (Panduan P3B : Bappenas: 2008), yaitu :5. Program-program penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan social yang secaralangsung maupun tidak langsung ditujukan kepada masyarakat miskin. Termasukdalam cluster ini adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), ProgramKeluarga Harapan (PKH Program Tunai Bersyarat), Program Beras Untuk RakyatMiskin (Raskin), Bantuan untuk Fakir Miskin dan Anak Terlantar, serta bantuan yangbersifat darurat dan sementara seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bencanaalam. Contoh nyata dari daerah adalah penyediaan pelayanan KTP, akta kelahirandan sertifikasi tanah secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, program bebasbiaya pengobatan bagi masyarakat miskin, termasuk biaya transportasi, pengobatandan penguburan bila terjadi kematian di Kab Sumba Timur, dan program bebasbiaya pendidikan sampai tingkat SMA di Kab Purbalingga, Sumba Timur dan Kupang.6. Program pemberdayaan masyarakat yang saat ini telah diharmonisasi ke dalamProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai acuankebijakan dan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasispemberdayaan masyarakat untuk pedesaan, perkotaan, daerah tertinggal dankhusus, pengembangan infrastruktur wilayah dan desa dan yang dilaksanakan olehberbagai kementrian/lembaga. Melalui proses pemberdayaan yang difasilitasi parapendamping, masyarakat diharapkan berperan sebagai subyek pembangunan dansecara mandiri mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinannya. Upaya nyatayang dilakukan daerah antara lain adalah dengan mengalokasikan Alokasi Dana Desa(ADD) melalui APBD untuk kegiatan-kegiatan masyarakat Desa. Berbagai program didaerah dari berbagai sector bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.160Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAAN7. Berbagai program yang memberikan akses sumberdaya dan penguatan/pembinaankepada usaha kecil dan mikro secara berkesinambungan untuk melanjutkankeberdayaan masyarakat dan mewujudkan kemandiriannya. Termasuk dalam clusterini antara lain adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), berbagai program dana berguliruntuk kegiatan produktif skala mikro, penyediaan dana penjaminan kredit dalamAPBD, program konservasi lahandan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untukpengentasan kemiskinanseperti yang dilaksanakan oleh Kota Semarang dan KabBanjarnegara serta Wonososbo, dan berbagai pelatihan dan permodalan/alat bagiusaha kecil dan mikro yang dilaksanakan di berbagai daerah.8. Baru-baru ini ketiga cluster diatas ditambahkan lagi 1 cluster (tidak termuat dalamBuku tersebut), yaitu cluster 4 yang mengakomodasi Program Serba Murah yangdihandle lintas kementrian, yaitu Program Rumah Sangat Murah, Transportasi umummurah, air bersih untuk rakyat, listrik Murah dan hemat, serta Program PeningkatanKehidupan Nelayan dan Masyarakat Miskin Perkotaan.Di samping program-program di atas, terdapat program pendukung lainnya sepertiperbaikan data/targeting, monitoring dan evaluasi program-program kemiskinan,peningkatan kapasitas Pemda untuk pro poor.GambarKemenko KesraPENINGKATAN DAN PERLUASANPROGRAM PRO-RAKYATKEBIJAKAN EKONOMI-MAKRORTHMRTMRTSMKlaster-11. BEASISWA MISKIN2. JAMKESMAS3. RASKIN4. PKH5. BLT (bila diperlukansaat krisis)6. Dll.Klaster-2PROGRAM-PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT(PNPM)Klaster-3KREDITUSAHA RAKYAT(KUR)PeningkatanKesejahteraanMasyarakat, sertaPerluasan danPeningkatanKesempatan KerjaRTHMRTM *)RTSM*)Klaster-41. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *)6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan*)PenguranganAngka Kemiskinan*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat MiskinPerkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.Program-program poor lainnya adalah program yang didesain untuk mencegah terjadinyakemiskinan kronis seperti program-program yang mendorong komunikasi yang baik antarsuku, agama, ras dan golongan agar konflik tidak terjadi. Program kewaspadaan bencana4Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4161

PNPM MANDIRI | PERKOTAANseperti penyuluhan bahaya dan lokasi permukiman rawan erosi di Kab Manggarai atauprogram penanaman bakau di sepanjang pantai untuk mengurangi dampak tsunami.Lampiran 2.Kegiatan Sosial Untuk memperkuat SDM (Human Capital)Pembangunan akan lebih efektif dan berjangka panjang jika dilaksanakan denganmenumpang pada potensi yang dimiliki masyarakat. Harapannya tujuan pembangunan akantercapai lebihcepat, tahan lama dan tidak bias sasaran. Salah satu factor yang membuattujuan pembangunan segera tercapai dan tepat sasaran adalah dengan menjalankannyadari bawah (bottom up), mengikuti kebutuhan masyarakat agar lebih realistis.Di muka telah disinggung bahwa operasionalisasi prinsip pembangunan dalam PNPM MandiriPerkotaan meliputi bidang prasarana lingkungan, ekonomi dan social atau yang disebutdengan Tridaya. Salah satu aspek penting adalah Pengembangan Masyarakat (SocialDevelopment); sebab tiap langkah kegiatan P2KP selalu membangun solidaritas sosial dankeswadayaan masyarakat.Jika kedua hal tersebut mampu direngkuh niscaya tercipta masyarakat efektif yang akanmenjadi landasan kokoh penanggulangan kemiskinan. Ke depan akan lebih terbuka peluangmenuju masyarakat mandiri dan berkelanjutan. Sebab dalam bidang social terkandungaspek pengembangan masyarakat yang berupaya meningkatkan potensi segenap unsurmasyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinalyang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat. Komunitasatau masyarakat yang efektif dibangun dari sinergi peran individu-individu yang kuat.Sehingga bidang Sosial menerjemahkannya ke dalam sejumlah kegiatan social yang salahsatunya adalah membangun kapasitas SDM (human capital).Dalam Pentagon peningkatanakses terhadap aset dan sumberdaya, kegiatan sosial mengambil peran pada potonganaspek sosial capital dan human capital (Gambar I).162Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANGambar 2Posisi Kegiatan Sosial dalam Pentagon Akses, Aset dan SumberdayaBersama dengan Kegiatan Ekonomi, danInfrastruktur dalam PNPM Mandiri Perkotaan,Kegiatan Sosial berfungsi memperkuat modalsosial, human capital dan jaringan sosial agartercipta program berkesinambunganLivelPada potongan Pentagon tersebut, terlihat bahwa kegiatan sosial melekat pada jaringanterlepas sama sekali dari jaringan komunitas yang telah ada. Sehingga kegiatan sosial akanlebih berdampak luas jika dilaksanakan oleh jaringan sosial yang sudah mengakar. Bentukbentukkegiatan sosial yang dilaksanakan juga bukan kegiatan yang relief(permukaan),instan dan karitatif tetapi harus berkesinambungan.Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, kegiatan-kegiatan sosial dilaksanakan oleh KSM-KSM yangdiorganisir oleh Unit Pengelola Sosial (UPS) yang berkedudukan sebagai gugus tugas BKM.UPS mengorganisir aktivitas KSM-KSM Sosial dalam berbagai bentuknya, baik dalam halpeningkatan kapasitas SDM maupun memperkuat jaringan sosial demi meningkatkankesejahteraan. Tentu saja, sebagaimana aktivitas ekonomi produktif dalam sustainabilitylivelihood, aktivitas-aktivitas kegiatan sosial akan berjalan efektif meningkatkankesejahteraan apabila berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4163

PNPM MANDIRI | PERKOTAANLampiran 3Kegiatan Sosial, IPM dan MDGsA. Hubungan Kegiatan Sosial dengan MDGsSejak lama upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi gerakan di seluruh penjurudunia. Terbukti bahwa PBB merasa perlu untuk mengumpulkan sejumlah consensus yangpernah disepakati dunia melalui United Nation World Summit sepanjang tahun 1990-an kedalam satu paket, yaitu paket pembangunan dunia yang diarahkan pada 8 target utamayang disebut dengan Millennium Development Goals (MDG) atau yang dalam BahasaIndonesia disebut sebagai sasaran pembangunan millennium.Konsensus-konsensus yang pernah disepakati antara lain : KTT Dunia untuk Anak,Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentangLingkungan dan Pembangunan 1992 di Rio de Janeiro, dan KTT Dunia untuk PembangunanSosial 1995 di Copenhagen. Alhasil Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB bulanSeptember 2000 di New York, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besardiwakili oleh kepala pemerintahan, termasuk presiden Indonesia, sepakat untukmenandatangani sebuah Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs). yang diadopsi dariseluruh komitmen sebelumnya lengkap dengan indicator yang harus dicapai, yaitu :1. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim2. Pemerataan pendidikan dasar3. Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaan perempuan4. Mengurangi tingkat kematian anak5. Meningkatkan kesehatan ibu6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunanSebagai follow up, setiap Negara yang menandatangani diharapkan untuk mempersiapkanMDGs report (www.wikipedia.org). Jika dicermati, 8 tujuan tersebut sebagian besarmenyasar kepada pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kesehatan (kelaparan, kesehatananak, kesehatan ibu, pencegahan penyakit menular, kondusifnya lingkungan) danpendidikan.(pendidikan dasar, kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan) sertakemitraan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Seluruh target aktivitas tersebutdiratifikasi di setiap Negara untuk menjadi target pembangunannya masing-masing. Sebagaikonsekuensinya maka di tiap kelurahan/desa, semua kegiatan yang dibiayai oleh BLM PNPMMandiri Perkotaan wajib berorientasi pada MDGs, terutama terkait dengan pendidikan dankesehatan.B. Hubungan Kegiatan Social dengan IPMIPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau yang dalam Bahasa Inggris disebut denganHuman Development Indeks (HDI) adalah indeks Standard untuk mengukur keberhasilanpembangunan manusia. Menurut Wikipedia, Indeks ini pada 1990 dikembangkan olehpemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta164Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4

PNPM MANDIRI | PERKOTAANdibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London Schoolof Economics. Sejak saat itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB padalaporan IPM tahunannya.Amartya Sen menggambarkan indeks ini berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif danberguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeksini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yanglebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. IPM mengukur pencapaianrata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu :1. hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saatkelahiran2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa(bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas grossenrollment ratio (bobot satu per tiga).3. standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produkdomestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas.Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepadakemiskinan. Karena telah digunakan oleh negara, maka dalam PNPM Mandiri Perkotaanmestinya digunakan juga secara bertanggung jawab agar tujuan peningkatan kualitas SDMmeningkat secara nasional. Indeks ini untuk mengukur kapasitas SDM secara individunamun tidak menutup kemungkinan menunjang kapasitasnya sebagai makhluk social.Secara individual, manusia ditingkatkan kapasitasnya melalui angka harapan hidup,pendidikan dan daya beli. Meningkatnya kapasitas SDM akan meningkatkan kesejahteraandan waktu luang. Jika dimanfaatkan untuk saling berinteraksi, niscaya akan menguatkanmodal social.Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4165

PNPM MANDIRI | PERKOTAANLampiran 4Indikator dan Instrumen Uji Petik Kegiatan SosialResponden Tiap Kelurahan :1 BKM2 UPS3 KSM Sosial4 Aparat Desa5. SKPDNoPertanyaanJawabanBobotA. Pengelola, Swadaya dan Modal SosialYa Tidak Keterangan Ya Tidak Score1 Apakah KSM Sosial dibentuk dari kelompok yang sudah ada? Sebelumnya kelompok apa?5 02 Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat tidak langsung bagi KK miskin?1 03 Apakah Mayoritas Kegiatan berhasil menggalang swadaya?5 04 Apakah Mayoritas Kegiatan yang dilaksanakan KSM Sosial bermanfaat langsung bagi KK miskin?5 05 Apakah mayoritas kegiatan sosial terkait dengan pembangunan prasarana?1 06 Apakah dalam KSM Sosial terlibat:a. kader BKKBN 1 0b. kader posyandu 2 0c. kader PKK 1 0d. guru bantu PAUD, relawan pendidikan lainnya 2 0e. kelompok tani 1 0f. kelompok nelayan 1 0g. RT/RW 1 0h. lainnya..... 1 07 Apakah setelah dilaksanakan kegiatan sosial, interaksi masyarakat makin erat5 0B. Jenis Kegiatan, IPM MDGs dan BLM (kombinasi dengan data SIM)8 Apakah Semua kegiatan KSM Sosial terkait IPM-MDGs?5 09 Apakah Kegiatan KSM Sosial terkait dengan: 0a. pendidikan 2 0b. kesehatan 2 0c. kebersihan/lingkungan 2 0d. pertanian 1 0e. peternakan 1 0f. kelautan 1 0g. pelatihan ketrampilan/ kewirausahaan/untuk ekonomi produktif 2 0h. prasarana (infrastruktur), alat produksi (traktor, mesin jahit, dst) 1 0i. perlengkapan pertemuan, sound system, tenda resepsi, meja kursi, 0 0j. santunan usia tidak produktif 1 0k. lainnya..... 0 0C. Pengelolaan, Sasaran dan Keberlanjutan10 Apakah kegiatan pelatihan ditindaklanjuti dengan pembentukan KSM? 2 011 Apakah alumni pelatihan dikirim ke sejumlah lembaga? 5 012 Apakah kegiatan penyediaan prasarana diikuti dengan kejelasan pengelolaannya? 5 013 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi KK miskin? 5 014 apakah hasil penyewaan perlengkapan pertemuan diperuntukkan bagi pendidikan dan kesehatan 5 015 Apakah pemberian santunan berkelanjutan? 5 0D. Kemitraan16 Apakah Kegiatan Sosial telah berhasil menggalang kemitraan dengan SKPD? 5 017 Apakah Kegiatan Sosial telah menjadi bagian dari Program SKPD? 5 018 Apakah SKPD berkontribusi dalam pendanaan? 5 019 Apakah SKPD berkontribusi dalam penyediaan SDM, alat, prasarana, sumberdaya lain? 5 0E. Pengendalian20 Apakah UPS mengendalikan proses dan output kegiatan sosial 3 0166Bahan Bacaan | Pelatihan UPS Tahun 4