12.07.2015 Views

Prestasi Dunia - Ditjen Cipta Karya

Prestasi Dunia - Ditjen Cipta Karya

Prestasi Dunia - Ditjen Cipta Karya

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

info baruPengelola Teknis Bangunan GedungHarus Lebih Sensitifdan ResponsifPermasalahan bangunan gedung yangbelakangan terpapar ke publik menuntutpara pengelola teknis bangunan gedungnegara (BGN) untuk lebih responsif dansensitif. Ini untuk mengantisipasi danmengurangi potensi permasalahanpenyelenggaraan BGN yang dilakukankementerian dan lembaga pemerintahlain. Contoh kasus yang paling hangatsaat ini misalnya pembangunanPusat Pendidikan dan Latihan Atlit diHambalang, pembangunan gedung kantorKemenkokesra, PPATK, dan lainya.kompleks Pusdik Atlet di Hambalang,BogorBelakangan ini Kementerian PU sering disorot menyusulbanyaknya masalah BGN tersebut, baiktahap perencanaan sampai pelaksanaan. DirekturJenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Kementerian PU, BudiYuwono, mengungkapkan hal itu saat memberiarahan kepada para peserta Pembinaan Tenaga Pengelola TeknisPenyelenggaraan Bangunan Gedung Negara, di Jakarta (18/6).“Sensitivitas harus melekat pada para pengelola teknis sebagaiwakil institusi. Jangan bergerak sendiri-sendiri, manfaatkan jaringanyang ada di Kementerian PU seperti Puslitbang Permukiman,dan lainnya,” tegas Budi.Budi menegaskan, tenaga pengelola teknis bertugas membantudalam pengelolaan kegiatan pembangunan gedung negara,khususnya bidang teknis administratif. Hal ini sesuai denganPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2005 yangmemberikan wewenang kepada Menteri PU untuk mengaturpenyelenggaraan BGN. Setiap pembangunan BGN yang dilaksanakanoleh kementerian dan lembaga atau SKPD harus mendapatkanbantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis.Pimpinan Kementerian/Lembaga tersebut dapat memintaper panjangan penugasan Tenaga Pengelola Teknis untuk kegiatanpembangunan bangunan gedung negara yang merupakan kegiatanlanjutan dan/atau kegiatan proyek yang melebihi satutahun anggaran (multi years).Dalam Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentangPeraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang BangunanGedung tertulis bahwa “Wewenang Menteri PU mengaturPenyelenggaraan Bangunan Gedung Negara” yang dalam halEdisi 6 4Tahun X4Juni 201221

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!