Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Nusa Tenggara ... - Article 19

Kesadaran Pejabat: Banyak pejabat publik di ketiga pemerintahan belum menyadari bahwamasyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang dipegang oleh badan-badanpublik sebagaimana diatur UU KIP. Banyak pejabat publik belum mendapat pelatihan danpedoman untuk mengimplementasikan seluruh aspek UU KIP seperti diamanatkan PerKINo.1/2010. Setidaknya dukungan itu berupa peningkatan kapasitas PPID, membantu PPIDdalam memahami isi UU KIP, mendokumentasi dan mengklasifikasi informasi, serta merancangsistem pengumpulan informasi publik.Kesadaran Masyarakat: Narasumber dari unsur masyarakat peserta Diskusi KelompokTerfokus yang diwawancarai menyatakan belum mengetahui adanya UU KIP dan hak merekaatas informasi publik. Sosialisasi UU KIP kepada masyarakat masih sangat minim. Sementarakalangan LSM dan akademisi mengetahui adanya UU KIP, tetapi belum pernah mempraktikkansekadar untuk meminta informasi. Mereka belum menganggap hak atas informasi sebagai salahsatu alat yang dapat dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat atau rencana ke depanmemanfaatkan UU KIP untuk mendapatkan informasi dalam rangka kerja mereka.Permintaan Informasi: Permintaan informasi yang diterima atau ditolak badan-badanpublik ketiga pemerintahan, baik sebelum maupun sejak UU KIP diimplementasikan, tidakbisa diketahui secara pasti karena mereka tidak memiliki sistem pendokumentasian informasi.Apakah informasi dapat diberikan atau tidak sangat tergantung pada keputusan Kepala SKPD,sehingga tampak sangat subjektif.Dari sisi praktik pelayanan informasi, ada potensi yang sebenarnya dapat dikembangkan gunamenenuhi hak atas informasi. Pertama, ketiga pemerintahan daerah yang diteliti masing-masingtelah memiliki sebuah website resmi dan lembaga yang khusus mengelolanya, yakni KantorPengolahan Data Elektronik (PDE). Kedua, ada dua lembaga di lingkungan Pemprov NTTyang telah memiliki standar pelayanan informasi, yaitu Biro Hukum Provinsi NTT dan ResourceCenter Bappeda Provinsi NTT. Isi website mereka belum memenuhi standar UU KIP dan SOPyang ada memang tidak dimaksudkan untuk implementasi UU KIP, tetapi dapat dikembangkanuntuk kepentingan tersebut. PerKI No.1/2010 memasukkan kepemilikan website resmi danadanya SOP Pelayanan Informasi sebagai dua aspek yang harus dipenuhi oleh badan publik.Sebagai tindak lanjut hasil penelitian untuk mengimplementasikan UU KIP, proses seleksi KomisiInformasi Provinsi perlu terus dibahas secara terbuka dan memastikan adanya dukungan danadari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT untuk operasionalisasiawal Komisi Informasi Provinsi. Terkait implementasi UU KIP di tingkat pemerintahandaerah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendorong penetapan dan tata kerjaPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu dalam bentukPeraturan Gubernur, Peraturan Wali Kota, atau Peraturan Bupati. Setelah terbentuk, PPID danPPID Pembantu dapat dibekali dukungan teknis berupa pelatihan atau penyusunan pedomanterkait tugas mereka dalam pelayanan informasi publik. Sedangkan untuk implementasi UUKIP kepada masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye yang dapat meningkatkanpemahaman mereka serta mendorong adanya upaya strategis dalam memanfaatkan UU KIP.Laporan Penelitian Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur13