Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Nusa Tenggara ... - Article 19

4) Koordinasi Antar-Badan PublikBelum ada standar koordinasi antarbadan publik saat harus melayani permintaan informasi.Kantor Pengelola Data Elektronik memang berfungsi sebagai koordinator pengumpulan datadari SKPD lain sebagai basis data informasi pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaannyalembaga itu baru bergerak mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk paparan kepala danwakil kepala daerah. Demikian pula koordinasi antarbadan publik dalam melayani permintaaninformasi sangat tergantung pada disposisi Kepala SKPD.5) Kesadaran Pejabat akan Hak atas InformasiBanyak pejabat publik di ketiga pemerintahan tersebut belum mengetahui bahwa masyarakatberhak mendapat informasi yang dipegang oleh badan-badan publik sebagaimana diatur dalamUU KIP. Sebagian besar pejabat publik belum mendapat pelatihan dan panduan mengenaiaspek-aspek implementasi UU KIP seperti diamanatkan PerKI No.1/2010/2010. Dukunganitu setidaknya mencakup peningkatan kapasitas PPID dan PPID Pembantu dalam memahamiisi UU KIP, dokumentasi dan klasiifikasi informasi, serta penyusunan sistem pengumpulaninformasi publik di antara SKPD.6) Kesadaran Masyarakat akan Hak atas InformasiSebagian besar narasumber dari unsur masyarakat yang diwawancarai dan menjadi peserta FGDmenyatakan belum mengetahui keberadaan UU KIP dan hak mereka atas informasi publik.Sosialisasi UU KIP kepada masyarakat masih sangat minim. Kalangan LSM dan akademisimenyatakan mengetahui UU KIP, tetapi belum pernah mempraktikkan undang-undang iniuntuk meminta informasi. Mereka juga belum melihat hak atas informasi sebagai alat untukmemberdayakan masyarakat atau memanfaatkan UU KIP untuk menunjang kerja mereka.7) Permintaan InformasiPermintaan informasi yang diterima badan publik di ketiga pemerintahan sebelum dansejak UU KIP diimplementasikan tidak dapat diketahui pasti karena tidak adanya sistempendokumentasian permohonan informasi di badan-badan publik tersebut. Semua tergantungpada keputusan Kepala SKPD apakah informasi yang diminta dapat diberikan atau tidak.Untuk itu diajukan rekomendasi sebagai berikut:1) Memperkuat Implementasi UU KIP di Badan Publik• Untuk mengakselerasi implementasi UU KIP harus diprioritaskan keberadaan peraturanperaturanlokal yang khusus untuk memenuhi hak atas informasi. Peraturan tersebut harusdiselaraskan dan disesuaikan dengan UU KIP, Peraturan Komisi Informasi No.1/2010, PPNo.61/2010, dan Permendagri No.35/2010, agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Peraturanperaturanitu sebaiknya berisi kriteria pemilihan dan pengangkatan serta tanggung jawabPPID dan PPID Pembantu; prosedur pengumpulan, pendokumentasian, pengklasifikasian,dan penyebarluasan informasi; dan mekanisme koordinasi terkait penyediaan informasiantarbadan publik, termasuk fungsi Kantor PDE dalam mengumpulkan data untukdisebarluaskan secara online.52 Laporan Penelitian Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur