Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Nusa Tenggara ... - Article 19

karena sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum tersebut dapat menghubungkanBiro Hukum Provinsi NTT, baik dengan Kementerian Hukum dan HAM maupun BiroHukum Kabupaten/Kota,Standard operating procedure sistem pelayanan informasi berdasarkan KeputusanMenteri Dalam Negeri tentang Sistem Pelayanan Informasi Hukum. Sistem inisudah menghubungkan Biro Hukum dengan Kementerian Hukum dan HAM,sehingga informasi hukum antara pusat dan daerah sudah terhubung. KeputusanMendagri itulah yang melandasi sistem pelayanan informasi di Biro Hukum ProvinsiNusa Tenggara Timur, bukan UU KIP.Peraturan tentang pembentukan jaringan dan dokumentasi hukum di Provinsi NTT itumerupakan pengejawantahan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang JaringanDokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 1999 tentang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di JajaranDepartemen Dalam Negeri, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 168 Tahun 2004tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum DepartemenDalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.Jika melihat bangun jaringan dokumentasi hukum dalam aturan di tingkat provinsi, PemerintahKota Kupang dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan kemungkinan besar jugamemiliki peraturan serupa. Namun, penelitian ini tidak menemukan data mengenai hal itu.Peraturan yang baik dan bagus memang belum tentu identik dengan implementasinya. Misalnya,praktik pelayanan informasi hukum di Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pihak luaryang meminta informasi tentang peraturan daerah atau produk hukum lainnya akan dicatatlebih dahulu. Setelah itu, pemohon dipersilakan memfotokopi peraturan daerah atau peraturanyang dimaksud. Setiap hari rata-rata 5-6 orang datang meminta atau meminjam informasitentang peraturan daerah, kebanyakan dari SKPD yang berbeda. Permintaan mereka selaludipenuhi. Salah seorang anggota tim peneliti dalam penelitian ini mencoba meminta berkasperaturan terkait sistem dokumentasi dan jaringan informasi hukum Provinsi NTT. Namun,peneliti dari kalangan pemerintahan (Bappeda) ini justru harus mencari sendiri peraturan yangdimaksud. Hal itu belum tentu terjadi jika yang meminta adalah mereka dari kalangan luarpemerintahan.Minimnya masyarakat yang memanfaatkan akses informasi hukum menunjukkan adanyapersoalan dalam penyebarluasan informasi dari lembaga-lembaga pemerintah di Provinsi NTT.Ada contoh menarik dialami Forum Warga Pedagang Kaki Lima (PKL) terkait pencarianinformasi produk hukum seperti peraturan daerah. Pada 2006, ketika muncul persoalanretribusi yang dianggap memberatkan PKL di Kota Kupang, Forum Warga PKL menghadapDPRD Kota Kupang. Anggota DPRD yang menerima pengaduan mereka menyatakan bahwaretribusi itu sudah diatur dalam Perda Retribusi. Mereka meminta dokumen yang dimaksud kesekretariat dewan, namun ditampik dengan alasan perda tersebut masuk dalam kategori rahasia.Mereka akhirnya memperoleh salinan Perda Retribusi tersebut dari salah seorang anggotaDPRD secara pribadi. Padahal, jika menilik petunjuk pelaksanaan sistem jaringan dokumentasidan informasi hukum, perda tersebut dapat diminta di bagian hukum pemerintah kabupaten/kota setempat yang sudah masuk sebagai anggota jaringan.Peraturan lokal terkait akses informasi di ketiga pemerintahan tersebut belum ada yangmenjamin hak akses informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP. Pembelajaran yang dapatLaporan Penelitian Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur31