Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Nusa Tenggara ... - Article 19
Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Nusa Tenggara ... - Article 19
Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Nusa Tenggara ... - Article 19
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Tentang ARTICLE <strong>19</strong> dan Yayasan Tifa.Sejak tahun <strong>19</strong>87, ARTICLE <strong>19</strong> telah mempromosikan hakuntuk tahu dari komunitas miskin dan mengadvokasi untukimplementasi legislasi kebebasan informasi untuk memastikantransparansi dan memperkuat partisipasi warga negara. ARTICLE<strong>19</strong> telah mempunyai rekam jejak untuk memberikan pelatihan dankeahlian <strong>di</strong> bidang kebebasan informasi <strong>di</strong> banyak negara <strong>di</strong> dunia.Di Indonesia, ARTICLE <strong>19</strong> telah mendukung pengembangankebebasan informasi, kebebasan pers, dan dekriminalisasi padapencemaran nama baik. Secara khusus, ARTICLE <strong>19</strong> juga ikutmemainkan peran penting pada formulasi UU Keterbukaan<strong>Informasi</strong> <strong>Publik</strong> <strong>di</strong> Indonesia, pada bagian masuknya BUMNsebagai badan publik untuk membuka informasi.Yayasan Tifa <strong>di</strong><strong>di</strong>rikan pada tahun 2000, dengan misi untukmempromosikan masyarakat terbuka yang menghormatiperbedaan dan memperkuat penegakan hukum, kea<strong>di</strong>lan, dankesetaraan. Tifa telah secara aktif terlibat dalam promosi kebebasaninformasi. Pada bulan November 2008, Tifa telah mengorganisirLokakarya tentang Implementasi UU KIP <strong>di</strong> Indonesiabekerjasama dengan Depkominfo, Bank Dunia, USAID DRSP,Visi Anak Bangsa, Yayasan SET, dan IRDI. Yayasan Tifa saat inisedang mendukung Komisi <strong>Informasi</strong> Pusat untuk penyelesaiansengketa informasi dan menye<strong>di</strong>akan dukungan bagi organisasimasyarakat sipil untuk mendorong implementasi UU KIP <strong>di</strong>berbagai sector publik termasuk mendukung pemantauan UUKIP <strong>di</strong> POLRI dan Polda <strong>di</strong> 7 daerah <strong>di</strong> Indonesia.76 Laporan Penelitian <strong>Penilaian</strong> <strong>Awal</strong> <strong>Akses</strong> <strong>Informasi</strong> <strong>Publik</strong> <strong>di</strong> Provinsi <strong>Nusa</strong> <strong>Tenggara</strong> Timur