Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Nusa Tenggara ... - Article 19

1) Peraturan Lokal yang Mengatur Akses InformasiDitemukan beberapa peraturan lokal mulai dari peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusangubernur, peraturan wali kota, sampai peraturan bupati yang telah mengatur kewajibanlembaga-lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, PemerintahKota Kupang, dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memberi informasikepada masyarakat. Namun, tidak satu pun peraturan-peraturan tersebut mengatur secararinci mekanisme memperoleh informasi, termasuk penentuan informasi yang dikecualikansebagaimana diatur dalam UU KIP. Implementasi peraturan-peraturan tersebut juga belumberjalan dengan baik.Daerah memang tidak diwajibkan menyusun peraturan khusus, namun tetap perlu dibuatperaturan lokal sebagai petunjuk pelaksanaan implementasi UU KIP di daerah. Hal ini pentinguntuk memastikan UU KIP dapat berjalan dengan baik para aras pemerintah daerah, baikPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota Kupang, maupun PemerintahKabupaten Timor Tengah Selatan. Seluruh narasumber yang menjadi subjek penelitian inimenegaskan perlu adanya peraturan lokal (misalnya, peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota) sebagai batu-landas untuk mengimplementasikan UU KIP di lingkungan kerjamasing-masing. Hal itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di LingkunganKementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.2) Persiapan dan Pelaksanaan Implementasi UU KIP di NTTImplementasi UU KIP di lingkungan Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab TTSsebatas persiapan pembentukan Komisi Informasi Provinsi. Proses tersebut sudah memasukitahap pembentukan tim seleksi dan menunggu persetujuan Gubernur Provinsi Nusa TenggaraTimur. Sementara dua aspek lainnya -- implementasi UU KIP di badan-badan publik dankesadaran publik akan hak memperoleh informasi – tampak masih sangat minim. Ketigapemerintahan yang diteliti belum menetapkan serta membentuk Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) atau memiliki standar pelayanan informasi sebagaimana diwajibkanoleh UU KIP. Bahkan, sebagian besar badan publik di ketiga pemerintahan belum mengenalsecara mendalam UU KIP, kecuali Dinas Kominfo. Sosialisasi UU KIP selama ini hanya terbatasdi lingkungan Dinas Kominfo saja, baik provinsi maupun kabupaten/kota.3) Adanya Standar Pelayanan Informasi PublikPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota Kupang, dan PemerintahKabupaten Timor Tengah Selatan, belum memiliki SOP layanan informasi kecuali Biro HukumPemerintah Daerah dan Resource Centre Bappeda. Namun, SOP layanan informasi kedualembaga itu tidak dimaksudkan khusus untuk mengimplementasikan UU KIP. Sebagian besarpublikasi informasi proaktif melalui website atau brosur belum sepenuhnya mencantumkaninformasi dasar yang diwajibkan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010,terutama informasi keuangan, peraturan-peraturan yang terkait dengan masyarakat, dan aksesinformasi publik. Profil organisasi dan program yang sedang berlangsung juga belum disajikansecara lengkap, misalnya, tidak ada narahubung yang bisa bisa diakses publik. Belum ada standaruntuk menerima dan merespons permintaan informasi yang masuk, selain melalui bagian tatausaha dan menunggu disposisi Kepala SKPD.Laporan Penelitian Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur51