Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Nusa Tenggara ... - Article 19

diutarakan oleh salah seorang warga dari Forum Warga Serabutan dalam pertemuan FGD danwawancara. Dia memiliki jejaring politik dengan seorang pejabat teras pemerintah yang ditelitidan LSM di Kupang. Jejaring itu membuat dia dapat melakukan bargaining position denganSKPD bersangkutan (lihat, Boks 2)Demikian pula dengan masyarakat. Banyak di antara mereka mengalami kesulitan dalam mencaridan memperoleh informasi dari badan-badan publik. Warga masyarakat yang membutuhkaninformasi cenderung memakai “mekanisme” tertentu dengan memanfaatkan orang dalam,sehingga informasi yang diperoleh pun lebih pada pemuasan kepentingan pribadi ketimbangmendorong kesempatan yang sama bagi semua orang dalam memperoleh informasi publik.Seharusnya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi daribadan-badan publik, dan UU KIP dimaksudkan sebagai jaminan atas kesetaraan kesempatandalam memperoleh informasi dari badan publik.5. Potensi Pengembangan Akses Informasi Publik di NTTImplementasi UU KIP di lingkungan Pemprov NTT, Pemkot Kupang, dan Pemkab TimorTengah Selatan, memang sangat minim. Namun demikian, ada beberapa praktik pelayananinformasi yang berpotensi mendorong lebih jauh implementasi UU KIP di ketiga pemerintahan,khususnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.5.1 Keberadaan Kantor Pengelola Data Elektronik (PDE)Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kota Kupang, dan PemerintahKabupaten Timor Tengah Selatan, masing-masing memiliki sebuah website resmi. Alamatwebsite sarana penyampaian informasi pemerintah tersebut adalah www.nttprov.go.id, www.kotakupang.go.id, dan www.ttskab.go.id. Ketiga website menaungi seluruh SKPD dalamlingkup ketiga pemerintahan. Beberapa SKPD juga memiliki website sendiri, misalnya, DinasPendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTT dengan alamat www.ppontt.go.id atauBappeda Provinsi NTT dengan alamat www.bappeda.nttprov.go.id.Pengelola ketiga website resmi ketiga pemerintahan adalah SKPD yang memang memiliki tugasdan fungsi khusus. Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan website PemerintahKota Kupang masing-masing dikelola oleh Kantor PDE Provinsi NTT dan Kantor PDE KotaKupang, sedangkan website Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dikelola oleh BagianTelematika Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi. Sebenarnya keberadaan lembagakhusus yang mengelola website resmi ketiga pemerintahan justru lebih menguntungkan karenainformasi yang disajikan selalu mengalami pemutakhiran.Website dari segi sajian informasi relatif mutakhir hanyalah website resmi Pemerintah KotaKupang. Ketika diakses pada 21 Agustus 2010, di dalam www.kotakupang.go.id tersaji beberapainformasi tambahan seperti struktur organisasi pengelola website atau informasi tentangpembangunan berupa sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, kependudukan/KB, danpendayagunaan ekonomi rumah tangga. Website itu juga memuat informasi pelayanan publikseperti informasi tentang akses kesehatan gratis, layanan administrasi kependudukan (KTP,KK dan akta kelahiran), layanan perizinan usaha (SIUP dan SITU). Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kota Kupang tahun 2007 hingga 2009 -- kendati hanya jumlah total anggarandalam APBD tanpa disertai informasi lebih detail alokasi peruntukannya -- dan peraturanlokal di lingkungan Pemerintah Kota Kupang juga sudah tersaji dalam website itu. WebsitePemerintah Kabupaten TTS relatif tidak mengalami pemutakhiran. Demikian pula websiteLaporan Penelitian Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur47