Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Nusa Tenggara ... - Article 19

Lampiran 1Kewajiban Pemerintah Daerah dalam MengimplementasikanKeterbukaan Informasi Publik Sebagaimana Diatur dalam UU No.14/2008, PerKI No. 1/2010, PP No. 61/2010, dan Permendagri No.35/2010No Peraturan Isi Peraturan1 Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008Tentang KeterbukaanInformasi PublikPasal 1 ayat 3Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lainyang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatandan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atauorganisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumberdari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatandan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.Pasal 7 ayat 2 dan 3(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benardan tidak menyesatkan.(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasidan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik danefisien sehingga dapat diakses dengan mudah.Pasal 13 ayat 1 dan 2(1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap BadanPublik:a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; danb. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasisecara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standarlayanan informasi publik yang berlaku secara nasional.(2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional.Pasal 24 ayat 1(1) Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi InformasiProvinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.Pasal 25 ayat 2(2) Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasikabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsurpemerintah dan masyarakat.Pasal 29 ayat 6(6) Anggaran Komisi Informasi Pusat dibebankan pada anggaran pendapatandan belanja negara, anggaran komisi Informasi provinsi dan/atau KomisiInformasi kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan danbelanja daerah provinsi dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerahkabupaten/kota yang bersangkutan.Laporan Penelitian Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur59