Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Nusa Tenggara ... - Article 19

More documents

Recommendations

Info

8 Penetapan informasi publikyang masuk dalam kategoripengecualian9 Standar biaya salinan informasipublik10 Tata cara pengelolaan keberatanterkait dengan pelayananinformasi publik11 Mengevaluasi dan mengawasilayanan informasi publik instansimasing-masingBelum ada tata cara penetapan informasi yang dikecualikan.Praktiknya, penetapan itu dilakukan oleh Kepala SKPDdengan menentukan sebuah informasi bisa diberikan atautidak. Misalnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupangmenetapkan informasi tentang hasil tes kandungan bakterie-coli di sumur warga Kota Kupang sebagai kategorisensitif.Tidak ada standar biaya salinan informasi.Tidak ada tata cara pengelolaan keberatan terkait denganpelayanan informasi publik. Penyelesaian keberatan sangattergantung pada keberanian warga masyarakat untukmengajukan protes kepada badan publik bersangkutan. Jikawarga berani, ada kemungkinan informasi yang diinginkandapat diberikan.Tidak ada evaluasi dan pengawasan layanan informasipublik di ketiga pemerintahan yang diteliti.Persoalan utama dalam lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupangdan Pemerintah Kabupaten TTS adalah belum adanya peraturan atau keputusan untukmengimplementasikan UU KIP. Seluruh SKPD yang menjadi narasumber penelitian iniselalu mengatakan belum ada peraturan lokal yang menjadi dasar hukum bagi SKPD untukmengimplementasikan UU KIP di lembaga masing-masing, termasuk penetapan PPID.Memang, UU KIP tidak mewajibkan adanya peraturan lokal untuk memayungi implementasiundang-undang ini di daerah. Seluruh SKPD yang menjadi narasumber penelitian ini selalumengatakan “belum ada peraturan lokal yang mengatur.” Hal ini menunjukkan bahwa SKPD-SKPD di ketiga pemerintahan itu membutuhkan adanya peraturan lokal sebagai payung hukumimplementasi UU KIP di lingkungan kerja mereka.Namun, adanya peraturan lokal tersebut masuk dalam salah satu klausul Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasidi Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Klausul itu menyebutkanbahwa penetapan PPID di lingkungan pemerintah provinsi harus ditetapkan melalui peraturangubernur, dan PPID di lingkungan pemerintah kabupaten/kota ditetapkan melalui peraturanbupati/wali kota. Dalam penelitian ini, PPID yang diamanatkan UU KIP belum terbentukdi ketiga pemerintahan yang diteliti. Dalam kaitan itu ada tiga pendapat yang berkembangdan didiskusikan di kalangan pejabat pemerintah Provinsi NTT. Pendapat pertama cenderungmenginginkan PPID menjadi bagian dari Dinas Kominfo Provinsi NTT, karena SKPD yangmemiliki tugas pokok dan fungsi berkait pelayanan informasi di Pemerintah Provinsi NTTadalah Dinas Kominfo. Apalagi bagian hubungan masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi NTTsudah dilebur menjadi salah satu bagian di Dinas Kominfo.Pendapat kedua cenderung menginginkan PPID berada di masing-masing SKPD, karena terkaitsoal penguasaan informasi. Informasi sektoral tentu akan lebih dikuasai oleh SKPD tertentu.Bila PPID hanya ada di Dinas Kominfo tentu akan berpengaruh terhadap kualitas pelayananinformasi, apalagi jika muncul sengketa informasi. Tugas Kepala Dinas Kominfo selaku atasan36 Laporan Penelitian Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur
PPID tidak mungkin hanya menyelesaikan sengketa informasi saja. Selain tidak mungkin darisisi waktu, penguasaan materi informasi juga tidak lebih baik dibanding SKPD teknis terkait.Hal ini pada gilirannya akan memengaruhi penentuan informasi mana yang boleh dibuka dantidak.Pendapat ketiga yang berkembang adalah merekat posisi PPID dengan Biro Humas ProvinsiNTT yang hendak dihidupkan lagi (sebelumnya digabung menjadi bagian dari Dinas Kominfo).Latar belakang dihidupkannya kembali Biro Humas bukan khusus untuk mengimplementasikanUU KIP, tetapi untuk menanggapi keluhan gubernur yang melihat pelayanan informasibirokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT berjalan kurang lancar. Banyak kegiatanatau kebijakan gubernur tidak terliput media massa karena tidak ada bagian humas yang dapatmem-back up. Selama ini, informasi tentang kegiatan gubernur ditangani oleh bagian protokoldi eselon bawah, sehingga bagian ini susah melekat dengan kegiatan gubernur. Akibatnya,banyak informasi tentang kegiatan gubernur tidak dapat diliput oleh para jurnalis.Tiga pendapat tersebut tidak ada yang keliru, karena Permendagri No.35/2010 sendirimenyatakan bahwa PPID melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsipelayanan informasi dan ditetapkan oleh gubernur untuk lingkungan pemerintahan provinsiserta bupati/wali kota untuk lingkungan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 7 ayat 2 dan 4).Karena itu, perlu segera disusun peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota untukmenetapkan PPID di masing-masing lingkungan pemerintahan. Akan tetapi, ketiadaan PPIDbukan berarti ketiga pemerintahan bebas dari kewajiban melayani informasi publik. Dalam PPNo. 61/2010 disebutkan bahwa jika PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPIDdapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan.Untuk Pemprov NTT, Pemkot Kupang dan Pemkab TTS, lembaga yang sekarang mengembantugas dan tanggung jawab PPID adalah Dinas Kominfo.4.4 Subjektivitas dalam Penolakan Permintaan dan Penetapan InformasiRahasiaKetiadaan SOP pelayanan informasi di sebagian besar SKPD di ketiga pemerintahan yangditeliti tampaknya berakibat pada tidak jelasnya tata cara penolakan permintaan informasiserta penetapan informasi yang dapat atau tidak dapat diakses publik. Jika melihat mekanismepelayanan informasi yang selalu menunggu disposisi Kepala SKPD, penetapan apakah informasiyang diminta masuk dalam kategori rahasia atau tidak, juga tergantung pada keputusan KepalaSKPD. Pendek kata, kategorisasi informasi bersifat rahasia atau tidak sangat tergantung padasubyektivitas Kepala SKPD. Tidak ada mekanisme penetapan informasi yang dikecualikanmelalui uji konsekuensi seperti ditetapkan dalam UU KIP.Jika melihat mekanisme yang diterapkan SKPD di ketiga pemerintahan yang diteliti, masyarakatyang memiliki relasi atau dikenal oleh pegawai di SKPD bersangkutan tentu akan lebihmudah mendapatkan informasi. Mereka dapat langsung menemui pejabat bersangkutan untukmeminta informasi yang dikehendaki. Namun, bagi masyarakat yang tidak memiliki relasi,tentu akan sangat sulit mendapatkan informasi apa pun. Hal itu ditunjukkan oleh kalanganLSM dan kelompok-kelompok masyarakat yang mencoba mencari informasi dari pelbagaiSKPD di Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang, dan Pemerintah KabupatenTTS. Seluruh LSM dan kelompok masyarakat yang diwawancarai dan menjadi peserta FGDmenyatakan bahwa untuk memperoleh informasi dari salah satu SKPD di NTT mereka harusmemiliki kenalan staf atau pejabat SKPD. “Mekanisme” itu juga berlaku bagi PKK dan DharmaWanita yang notabene memiliki hubungan dekat dengan lembaga pemerintahan.Laporan Penelitian Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur37
Page 5 and 6: Laporan Penelitian Penilaian Awal A
Page 11: Daftar Tabel dan BoksTabelTabel 1 K
Page 14 and 15: Penelitian ini dilaksanakan sejak J
Page 16: 14 Laporan Penelitian Penilaian Awa
Page 22 and 23: • Bagaimana badan-badan publik pe
Page 28: i. Memberikan tanggapan atas kebera
Page 31 and 32: Beberapa ketentuan yang mengatur ak
Page 33 and 34: karena sistem jaringan dokumentasi
Page 35 and 36: hari ulang tahun kemerdekaan Republ
Page 37: Tabel 4Standar Layanan Informasi Pu
Page 41 and 42: informasi yang dimaksud tidak boleh
Page 43 and 44: Skor yang diperoleh dari penilaian
Page 45 and 46: sebagaimana diatur dalam PerKI No.1
Page 47 and 48: Laporan Penelitian Penilaian Awal A
Page 49 and 50: diutarakan oleh salah seorang warga
Page 51 and 52: Boks 2Pengalaman Seorang Warga dari
Page 53 and 54: 1) Peraturan Lokal yang Mengatur Ak
Page 55 and 56: • Kampanye informasi UU KIP dan k
Page 57 and 58: Publikasi proaktif di papan informa
Page 59 and 60: LampiranLaporan Penelitian Penilaia
Page 61 and 62: Lampiran 1Kewajiban Pemerintah Daer
Page 63 and 64: Pasal 5Badan Publik bisa menunjuk p
Page 65 and 66: Lampiran 2Skoring Studi Literatur I
Page 67 and 68: 3 Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahr
Page 69 and 70: 5 Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu
Page 71 and 72: 7 Pemerintah Provinsi NusaTenggara
Page 73 and 74: Lampiran 3Lokakarya Hasil Penelitia
Page 75 and 76: Timur adalah proses pembentukan Kom
Page 77 and 78: Perkembangan terakhir, SOP dalam pe

Penilaian Awal Akses Informasi Publik di Nusa Tenggara ... - Article 19

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?