BAB 5 Transparansi dan Akuntabilitas - P2KP

Transparansi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan ini harus dilakukan disemua tataran, antara lain sebagai berikut:a. Di tataran penyelenggara ProgramUntuk menjaga agar transparansi pengelolaan Program ini dapat selalu dijaga,maka di tataran penyelenggara harus dilakukan hal-hal sebagai berikut:• Secara periodik PMU/Satker wajib mensosialisasikan substansi danketentuan PNPM Mandiri Perkotaan, baik di tataran pemerintah pusat,pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten maupun masyarakatsesuai kebutuhan. Sosialisasi ini dilakukan secara intensif melalui berbagaimedia, seperti lokakarya, pertemuan, lobby, silaturahmi serta pengadaandan penyebarluasan media cetakan (buku-buku pedoman, spanduk,brosur/leaflet, dll). Muatan sosialisasi dititikberatkan pada substansi PNPMMandiri Perkotaan, kebijakan-kebijakan yang berkaitan denganpelaksanaan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan, dll;• Secara periodik PMU/Satker wajib mendiseminasikan PNPM MandiriPerkotaan secara luas, melalui berbagai saluran media, termasuk mediamassa seperti radio, televisi dan koran, mengenai apa saja yangdisediakan Program ke masyarakat dan pemda serta sejauh manapencapaian Program;• PMU/Satker wajib mengembangkan dan mengelola situs jaringan internet(Web-site) yang dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak yangberkepentingan terhadap Program PNPM Mandiri Perkotaan danmasyarakat untuk mendapatkan gambaran terkini dari perkembanganPNPM Mandiri Perkotaan; dan• PMU/Satker juga wajib menyelenggarakan audit Program baik dari segifinansial dan manajemen yang hasilnya dilaporkan ke semua pihak terkaitutamanya Tim Pengendali;• Konsultan wajib melaksanakan kegiatan Komunitas Belajar InternalKonsultan (KBIK) secara rutin, baik di tingkat nasional maupun daerah,sampai ke tingkat tim fasilitator. KBIK digunakan sebagai media untukmengetahui perkembangan kegiatan, permasalah, perencanaan,bimbingan rutin serta diseminasi informasi dan kebijakan.b. Di tataran daerahUntuk menjaga transparansi pengelolaan Program di daerah, makapemerintah daerah harus melakukan hal-hal sebagai berikut :• Secara periodik wajib mendiseminasikan PNPM Mandiri Perkotaan inisecara luas melalui berbagai saluran media, antara lain media massaseperti radio, televisi daerah dan koran mengenai apa saja yangditawarkan oleh Program ke masyarakat dan sejauh mana pencapaianProgram serta penggunaan dana BLM;• Menjamin dilaksanakannya pemeriksaan pengelolaan keuangan Program,baik untuk BLM maupun dana lainnya yang dilakukan oleh BPKP maupunauditor independen kepada pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perkotaan diwilayahnya masing-masing.c. Di tataran masyarakatUntuk menjaga transparansi pengelolaan kegiatan dan penggunaan dana BLMoleh LKM sehingga dapat diketahui oleh semua warga, LKM diwajibkan untukmenyebarluaskan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan, PJM dan RentaPronangkis, perkembangan organisasi dan kegiatan LKM/UP-UP, laporanV- 2