BAB 5 Transparansi dan Akuntabilitas - P2KP

5.1.3. Pemantauan Independen oleh Tim SupervisiPemerintah atau perwakilan Bank Dunia dapat membentuk tim supervisi di luaryang telah ada untuk melakukan pemantauan indipenden atas pelaksanaanPNPM Mandiri Perkotaan, terutama untuk memeriksa apakah prosespelembagaan di masyarakat dan proses pendampingan yang dilakukan instansipemerintah pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan dan para konsultan pelaksanatelah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Tim supervisi ini dapat dibentuksewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu baik keberadaan maupunjadwal pemeriksaannya kepada para pelaku.5.1.4. Forum Pemantauan Partisipatif PNPM Mandiri PerkotaanPara relawan yang telah merintis pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaandapat memimpin dan mengorganisasi forum pemantau partisipatif terdiri dari pararelawan dan warga masyarakat peduli dengan fungsi utama melakukanpengendalian social pelaksanaan PNPM dan kelanjutannya dengan secaraperiodic melakukan penilaian terhadap perkembangan PNPM. Oleh sebab itusecara periodic (bulanan atau 2 bulanan) LKM wajib melaporkan perkembangankegiatan penangulangan kemiskinan termasuk pemanfaatan dana-dana yangtelah digalang oleh LKM. Forum Pemantau Partisipatif ini tidak memilikikewenangan untuk menetapkan sanksi thd LKM bila terjadi penyimpangan tetapiwajib menyampaikan temuannya dalam pertemuan warga kelurahan/desa, ataumelapor kepada instansi yang berwenang menangani hal tersebut, atau kepadaunit pengaduan masyarakat, atau kepada PMU program PNPM MandiriPerkotaan. Tata cara pembentukan forum dan mekanisme kerjanya akan diaturlebih lanjut dalam pedoman operasional teknik.Untuk menyiapkan LKM (termasuk UP-UP-nya) mengikuti berbagai macam audit tersebut,terutama audit manajemen dan audit pendanaan, KMW perlu terlebih dahulu mengadakanverifikasi manajemen dan pembukuan kepada semua LKM/UP-UP di wilayah kerjamasing-masing. Verifikasi dilakukan oleh tenaga ahli KMW untuk mengecek kesiapan LKMdalam menerima audit independen.5.2. RENCANA AKSI ANTI KORUPSI5.2.1. UmumRencana Aksi Anti Korupsi bertujuan mengidentifikasi risiko korupsi dan langkahlangkahpenanganan di luar sistem pengendalian baku yang diterapkan oleh Bank.Rencana Aksi Anti Korupsi harus dilihat sebagai titik tolak dan bukan suatu daftarlengkap dari semua langkah-langkah mitigasi.Pemetaan Korupsi: Matriks yang dicantumkan dalam rencana aksi inimengidentifikasi beberapa risiko potensi korupsi dan merumuskan beberapalangkah-langkah penanggulangan yang sesuai yang telah disetujui olehDepartemen Pekerjaan Umum (DepPU) sebagai penyelenggara program (lihattabel di bawah ini: Matriks Pemetaan Korupsi). Penerapan pemetaan korupsitersebut diulangi selama jangka waktu proyek untuk memasukkan inovasi danpelajaran.Rencana Aksi: Strategi anti korupsi telah dikembangkan untuk dua tataran yangberbeda, yakni satu pada tataran pusat (melibatkan PU sebagai InstansiV- 6