Prov. Irian Jaya Barat - Badan Pemeriksa Keuangan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

PERWAKILAN VIII DI JAYAPURA 

Kantor Dinas Otonom Gedung A Jl. Raya Abepura-Kotaraja Tlp. (0967) 589033 Fax. (0967) 589034 Jayapura 

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 

Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan 

Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat 

Tahun Anggaran 2004 

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1973, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Laporan Keuangan 

Provinsi Irian Jaya Barat Tahun Anggaran 2004 berupa Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas yang telah disusun oleh Pemerintah 

Provinsi Irian Jaya Barat. 

Laporan Keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Irian Jaya 

Barat. Tanggung jawab BPK RI terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan 

Keuangan Tahun Anggaran 2004 berdasarkan Pemeriksaan BPK RI. 

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah tersebut dilakukan dengan 

berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK RI 

pada tahun 1995. Standar tersebut mengharuskan BPK RI untuk merencanakan,

mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh 

keyakinan yang memadai sebagai dasar untuk memberikan pendapat. 

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2004 

bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Tahun 

Anggaran 2004 telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang 

ditetapkan di dalam Peraturan Perundangan yang berlaku. 

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 

Anggaran 2004 meliputi pengujian atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun 

Anggaran 2004 dan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2004. 

Masalah-masalah yang dianggap sebagai pengecualian yang 

mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan Provinsi Irian Jaya Barat 

Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut: 

1. Pengeluaran pada Sekretariat Daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan 

sebesar Rp935.383.337,00; 

2. Pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti-bukti yang 

lengkap sebesar Rp6.580.839.004,00 dan pengeluaran tidak ada bukti 

pertanggungjawaban sebesar Rp773.823.368,00; 

3. Belanja Perjalanan Dinas tidak didukung dengan bukti yang lengkap sebesar 

Rp1.008.186.100,00 dan kelebihan biaya Perjalanan Dinas sebesar 

Rp51.348.000,00. 

Berdasarkan Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Provinsi Irian Jaya 

Barat Tahun Anggaran 2004, BPK RI berpendapat bahwa Laporan Keuangan 

Provinsi Irian Jaya Barat Tahun Anggaran 2004, kecuali atas hal-hal yang 

dimuat dalam paragraph sebelumnya telah disajikan secara wajar untuk semua 

hal yang material sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam 

berbagai peraturan perundangan yang berlaku. 

Di dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Irian Jaya 

Barat Tahun Anggaran 2004, BPK RI menyampaikan beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Irian Jaya Barat dalam 

2

upaya penyempurnaan Laporan Keuangan Daerah sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 

Jayapura, 22 Juli 2005 



Perwakilan VIII di Jayapura 

Pemimpin Tim 

Unang Wibowo, SE., Ak 

No. Reg. : D-36.254 

3

Laporan Keuangan yang Diberi Opini BPK RI 

PEMERINTAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Setelah Audit) 

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2004 

Kode URAIAN Anggaran Realisasi 

Rekening 2004 (Audited) 

(Rp) (Rp) 

1 2 3 4 

PENDAPATAN 

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.000.300.000,00 185.837.020,15 

1.1.1 Pajak Daerah - 

1.1.2 Retribusi Daerah - 

1.1.3 Bagian Laba Usaha Daerah - 

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 1.000.300.000,00 185.837.020,15 

1.2 DANA PERIMBANGAN 137.457.000.000,00 111.901.385.090,00 

1.2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 36.000.000.000,00 10.444.385.090,00 

1.2.2 Dana Alokasi Umum 101.457.000.000,00 101.457.000.000,00 

1.2.3 Dana Alokasi Khusus - 

1.2.4 Dana Perimbangan dari Pusat - 

1.3 

LAIN-LAIN PENDAPATAN 

YANG SAH 

533.000.000,00 614.992.945,85 

JUMLAH PENDAPATAN 138.990.300.000,00 112.702.215.056,00 

BELANJA 

2.1 BELANJA APARATUR 60.736.192.603,00 50.428.217.066,00 

2.1.1 Belanja Administrasi Umum 37.303.756.336,00 29.588.084.280,00 

2.1.1.1 Belanja Pegawai/Personalia 20.174.884.336,00 15.298.234.963,00 

2.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.906.192.000,00 6.830.959.817,00 

2.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 6.670.619.000,00 6.134.371.000,00 

2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan 1.552.061.000,00 1.324.518.500,00 

2.1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 7.048.223.267,00 5.932.620.343,00 



2.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 1.111.500.000,00 732.369.900,00 

2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan - - 

2.1.3 Belanja Modal 16.384.213.000,00 14.907.512.443,00 

4

1 2 3 4 

2.2 BELANJA PUBLIK 60.996.489.600,00 55.387.207.555,00 

2.2.1 Belanja Administrasi Umum 1.105.957.600,00 327.889.590,00 

2.2.1.1 Belanja Pegawai/Personalia 929.957.600,00 239.889.590,00 

2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 176.000.000,00 88.000.000,00 

2.2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas - - 





2.2.2.3 Belanja Perjalanan Dinas 908.999.000,00 698.999.000,00 


2.2.3 Belanja Modal 5.774.000.000,00 3.642.888.000,00 

2.2.4 

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan 

Keuangan 11.172.890.000,00 11.172.885.400,00 

2.2.5 Belanja Tidak tersangka 39.293.217.000,00 37.607.734.565,00 

JUMLAH BELANJA 121.732.682.203,00 105.815.424.621,00 

SURPLUS/ (DEFISIT) 17.257.617.797,00 6.886.790.435,00 

3.1 

PEMBIAYAAN 

Penerimaan Daerah 

3.1.1 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Lalu 

3.1.2 Transfer dari Dana Cadangan 

3.1.3 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 

3.1.4 

Hasil Penjualan Aset Daerah yang 

dipisahkan 

3.1.5 Penerimaan Piutang 

Jumlah Penerimaan Daerah 0,00 0,00 

3.2 Pengeluaran Daerah 

3.2.1 Transfer ke Dana Cadangan - 

3.2.2 Penyertaan Modal - 

3.2.3 

Pembayaran Hutang Pokok Jatuh 

Tempo 5.953.927.797,00 5.866.038.500,00 

3.2.4 


Tahun Berkenaan - 

1.020.751.935,00 

3.2.5 Pemberian Pinjaman 

Jumlah Pengeluaran Daerah 5.953.927.797,00 6.886.790.435,00 

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (5.953.927.797,00) (6.886.790.435,00) 

5


LAPORAN ALIRAN KAS (Setelah Audit) 


Realisasi 

U R A I A N (Audited) 

(Rp) 

1 2 

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 

ALIRAN KAS MASUK 

Pendapatan Asli Daerah 185.837.020,15 

Dana Perimbangan 111.901.385.090,00 

Lain-lain Pendapatan Yang Sah 614.992.945,85 

JUMLAH 112.702.215.056,00 

ALIRAN KAS KELUAR 

Belanja Administrasi Umum 

Belanja Pegawai/Personalia 15.538.124.553,00 

Belanja Barang dan Jasa 6.918.959.817,00 

Belanja Perjalanan Dinas 6.134.371.000,00 

Belanja Pemeliharaan 1.324.518.500,00 

Belanja Operasi dan Pemeliharaan 




Belanja Pemeliharaan 0,00 

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 11.172.885.400,00 

Belanja Tidak tersangka 37.607.734.565,00 

JUMLAH 

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 

87.265.024.178,00 

25.437.190.878,00 

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 


Penjualan Investasi Jangka Panjang 

Penjualan Aktiva Tetap 

JUMLAH 0,00 


Belanja Modal/ Pembangunan 18.550.400.443,00 

Pembelian Investasi Jangka Panjang 

JUMLAH 18.550.400.443,00 

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (18.550.400.443,00) 

6

1 2 

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 


Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 

Transfer dari Dana Cadangan 

Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan 

Penerimaan Piutang Pajak Tahun Lalu 

JUMLAH 0,00 


Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi 5.866.038.500,00 

Transfer ke Dana Cadangan - 

Penyertaan Modal - 

Pembayaran Hutang Pajak Tahun Lalu 

JUMLAH 5.866.038.500,00 

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (5.866.038.500,00) 

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN 


Penerimaan Potongan Pajak (UKP) 818.005.410,50 

JUMLAH 818.005.410,50 


Pembayaran Potongan Pajak (UKP) 220.372.231,00 

JUMLAH 220.372.231,00 

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 597.633.179,50 

KENAIKAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE 2004 1.618.385.114,50 

SALDO AWAL KAS 0,00 

SALDO AKHIR KAS 1.618.385.114,50 

7

BAB I 

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 

A. Gambaran Umum 

1. Dasar Hukum Pemeriksaan 

a. Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan; 

c. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 

d. Pasal 56 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

e. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; 

f. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 

2. Tujuan Pemeriksaan 

Untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Pemerintah 

Provinsi Irian Jaya Barat berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan 

Arus Kas sebagai laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBD Tahun 

Anggaran 2004 telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangan mengenai 

pengelolaan keuangan daerah. 

3. Lingkup Pemeriksaan 

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka pemeriksaan atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun Anggaran 

2004 adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2004 dan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2004. 

8

4. Metodologi Pemeriksaan 

a. Standar materialitas ditetapkan sebesar 5% dari seluruh nilai 

penyimpangan yang terdiri koreksi pembukuan dan catatan pemeriksaan 

sedangkan nilai di bawah 5% dinyatakan sebagai penyimpangan yang 

tidak material. 

b. Metode audit yang dilakukan adalah metode sampling untuk bukti-bukti 

yang berkaitan dengan penerimaan, pengeluaran serta memorial 

sedangkan penjumlahan, pengurangan, Buku Besar Penerimaan dan 

Buku Besar Pengeluaran dilakukan secara menyeluruh. 

5. Cakupan Pemeriksaan 


Anggaran 2004 meliputi pengujian substantif atas transaksi yang dibukukan 

dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah tidak termasuk lampiran laporan keuangan daerah yang meliputi 

semua transaksi material dalam satu tahun anggaran yang diperiksa dan 

pengujian terinci atas saldo akun-akun yang material dalam laporan tersebut. 

Cakupan pemeriksaan atau Audit Coverage Ratio (ACR) yang merupakan 

perbandingan antara jumlah realisasi anggaran/saldo akun yang diaudit dan 

jumlah realisasi anggaran/saldo akun (sebelum koreksi) Tahun Anggaran 

2004 dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel I.1 

Cakupan Pemeriksaan atas Laporan Realisasi Anggaran 

Provinsi Irian Jaya Barat 


No. Uraian Bagian/Pos 

Anggaran Realisasi 

% 

Nilai yang diaudit ACR 

(Rp) (Rp) 

(Rp) % 

1. Pendapatan 138.990.300.000,00 112.689.575.628,50 81.08 112.689.575.628,50 100 

2. Belanja 121.732.682.203,00 106.429.112.277,00 87,43 104.912.944.071,00 98,58 

3. Pembiayaan 

- Penerimaan 0,00 0,00 - 100 

- Pengeluaran 5.953.927.797,00 6.260.463.351,50 105,15 6.260.463.351,50 100 

Jumlah 266.676.910.000,00 225.379.151.257,00 84,51 223.862.983.051,00 99,33 

9

6. Standar Pemeriksaan 


Anggaran 2004 dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit 

Pemerintahan (SAP) yang diterbitkan oleh BPK RI Tahun 1995, Panduan 

Manajemen Pemeriksaan, dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 

yang diterbitkan oleh IAI. 

7. Batasan dan Kendala Pemeriksaan 

Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas konstitusionalnya yaitu 

pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK RI masih menghadapi kendala 

bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Pemegang Kas Satuan Kerja 

belum seluruhnya disampaikan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah 

Provinsi Irian Jaya Barat. 

Namun dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak terdapat hambatan dan 

kendala pemeriksaan yang dapat mempengaruhi independensi pemeriksaan. 

B. Laporan Keuangan yang diperiksa BPK RI 

Berikut ini diuraikan Rancangan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 

2004 sebelum Audit BPK RI dan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2004 

sebelum Audit BPK RI – RI. 

10


LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Sebelum Audit) 



Rekening 2004 (Unaudit) 

(Rp) (Rp) 

1 2 3 4 

PENDAPATAN 

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,000.300,000,00 172.144.426,00 

1.1.1 Pajak Daerah 

1.1.2 Retribusi Daerah 

1.1.3 Bagian Laba Usaha Daerah 

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 1,000.300,000,00 172.144.426,00 

1.2 DANA PERIMBANGAN 137.457,000,000,00 111.984.431.202.50 

1.2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 36,000,000,000,00 10.527.431.202.50 

1.2.2 Dana Alokasi Umum 101.457,000,000,00 101.457,000,000,00 

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 

1.2.4 Dana Perimbangan dari Pusat 

1.3 

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG 

SAH 

533,000,000,00 

533,000,000,00 

JUMLAH PENDAPATAN 138.990.300,000,00 112.689.575.628.50 

BELANJA 




2.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.906.192,000,00 6.895.390.627,00 

2.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 6.670.619,000,00 6.144.619,000,00 

2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan 1.552.061,000,00 1.363.747.500,00 



2.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.865.650,000,00 3.471.759.750,00 

2.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 1.111.500,000,00 803.369.900,00 


2.1.3 Belanja Modal 16.384.213,000,00 14.907.512.443,00 

11

1 2 3 4 




2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 176,000,000,00 88,000,000,00 



2.2.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan 3.650.425,000,00 2.680.810,000,00 

2.2.2.1 Belanja Pegawai/Personalia 378.150,000,00 303.150,000,00 

2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.363.276,000,00 1.633.661,000,00 

2.2.2.3 Belanja Perjalanan Dinas 908.999,000,00 743.999,000,00 


2.2.3 Belanja Modal 5.774,000,000,00 3.642.888,000,00 

2.2.4 


Keuangan 

11.172.890,000,00 11.172.885.400,00 

2.2.5 Belanja Tidak tersangka 39.293.217,000,00 37.618.075.320,00 


SURPLUS/ (DEFISIT) 17.257.617.797,00 6.260.463.351.50 

3.1 

PEMBIAYAAN 


3.1.1 


Tahun Lalu 



3.1.4 


dipisahkan 




3.2.1 Transfer ke Dana Cadangan 

3.2.2 Penyertaan Modal 

3.2.3 


Tempo 

5.953.927.797,00 5.866.038.500,00 

3.2.4 


Tahun Berkenaan - 394.424.851.50 


Jumlah Pengeluaran Daerah 5.953.927.797,00 6.260.463.351.50 

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (5.953.927.797,00) (6.260.463.351.50) 

12


LAPORAN ALIRAN KAS (Sebelum Audit) 


Realisasi 


(Rp) 

1 2 




Dana Perimbangan 111.984.431.202.50 

Lain-lain Pendapatan Yang Sah 533,000,000,00 

JUMLAH 112.689.575.628.50 





Belanja Perjalanan Dinas 6.144.619,000,00 






Belanja Pemeliharaan - 



JUMLAH 87.878.711.834,00 

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 24.810.863.794,50 





JUMLAH 0,00 




JUMLAH 18.550.400.443,00 


13

1 2 







JUMLAH 0,00 



Transfer ke Dana Cadangan 

Penyertaan Modal 


JUMLAH 5.866.038.500,00 




Penerimaan Potongan Pajak (UKP) 817.735.960.50 

JUMLAH 817.735.960.50 



JUMLAH 220.372.231,00 

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 597.363.729.50 

KENAIKAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE 2004 991.788.581,00 


SALDO AKHIR KAS 991.788.581,00 

14

BAB II 

LAPORAN PEMERIKSAAN 

A. Penelaahan atas Sistem dan Pelaksanaan Sistem Pembukuan dan 

Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 

Anggaran 2004 

Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah 

Provinsi Irian Jaya Barat dilakukan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah 

Provinsi Irian Jaya Barat. Struktur Organisasi Biro Keuangan Sekretariat 

Daerah Provinsi Irian Jaya Barat diatur dengan Keputusan Gubernur Provinsi 

Irian Jaya Barat No.09 Tahun 2003 tanggal 24 November Tahun 2003 tentang 

Susuan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat. 

Dalam Perda tersebut, telah diatur mengenai uraian tugas dan wewenang 

perangkat-perangkat yang ada dalam Biro Keuangan Sekretariat Daerah 

Provinsi Irian Jaya Barat, dan telah diatur mengenai pemisahan fungsi 

pencatatan, penguasaan dan otorisasi. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Biro 

Keuangan Provinsi Irian Jaya Barat didukung oleh Kepala Bagian Anggaran, 

Kepala Bagian Verifikasi dan Pembukuan serta Kepala Bagian 

Perbendaharaan. Jumlah keseluruhan personil Biro Keuangan per 31 Desember 

2004 sebanyak 7 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan. 

Namun demikian, dari jumlah personil tersebut belum tersedia personil yang 

berlatar belakan akuntansi. 

Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi 

Irian Jaya Barat Tahun Anggaran 2004 diselenggarakan dengan menggunakan 

sistem pembukuan ganda (double entry system) dengan dasar kas (cash basis), 

sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 

2002 tentang Pedoman Pengelolaan, Pengurusan, dan Pertanggungjawaban 

Pengelolaan APBD. 

15

Berdasarkan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat berkewajiban 

menyusun Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Aliran Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan 

Daerah. Namun demikian, pada Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Provinsi 

Irian Jaya Barat baru dapat menyusun Laporan Keuangan berupa Perhitungan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004 dan 

Laporan Aliran Kas Tahun Anggaran 2004. 

Hasil penelaahan atas sistem pembukuan dan penyusunan Laporan 

Keuangan menunjukkan beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut: 

1. Mekanisme pembayaran belanja daerah masih menerapkan sistem panjar 

meskipun APBD Tahun Anggaran 2004 telah ditetapkan. 

Pada saat APBD Tahun Anggaran 2004 belum ditetapkan, untuk 

melakukan pembayaran atas pengeluaran-pengeluaran Daerah, Pemerintah 

Provinsi Irian Jaya Barat menerapkan sistem panjar (uang muka). Tetapi, 

kondisi ini masih berlangsung walaupun APBD telah ditetapkan. Untuk 

mempertanggungjawabkan atas panjar-panjar tersebut, pada waktu-waktu 

berikutnya Biro Keuangan menerbitkan SPM Nihil, yaitu SPM yang tanpa 

pencairan uang. 

Hasil penelaahan atas dokumen-dokumen panjar diketahui bahwa 

panjar (uang muka) yang dikeluarkan selama Tahun Anggaran 2004 sebesar 

Rp84.058.233.700,00. Panjar (uang muka) ini dikelola oleh Pemegang Kas 

Sekretariat Daerah, namun pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan 

dibebankan pada satuan kerja yang bersangkutan dan 

dipertanggungjawabkan oleh Pemegang Kas pada satuan kerja tersebut. 

Mekanisme panjar (uang muka) tersebut merupakan kelemahan 

pengendalian atas pengeluaran-pengeluaran daerah karena tidak didasarkan 

atas SKO (Surat Keputusan Otorisasi) sehingga tidak ada batasan 

pengeluaran tertinggi yang boleh dilakukan oleh Pengguna Anggaran. 

16

2. Bendahara Umum Daerah tidak pernah melakukan rekonsiliasi 

(Pencocokan) Kas Daerah 

Dalam Tahun Anggaran 2004, Bendahara Umum Daerah tidak pernah 

melakukan rekonsiliasi kas daerah antara saldo kas menurut buku Kas 

Umum dengan saldo menurut rekening koran di bank. 

Dengan tidak dilakukannya rekonsiliasi Bank oleh Bendahara Umum 

Daerah mengakibatkan perbedaan saldo antara pembukuan oleh Bendahara 

Umum Daerah dengan Saldo menurut Laporan Bank tidak secara cepat 

dapat dideteksi pada saat penyusunan pelaporan keuangan. Hasil 

Pemeriksaan atas Buku Kas Umum yang dikerjakan Bendahara Umum 

Daerah dan Rekening Koran di Bank diketahui terdapat perbedaan saldo 

diantara keduanya pada tanggal 31 Desember 2004 sebesar Rp72.268.218,50 

yaitu Saldo Kas menurut Buku Kas Umum sebesar Rp991.788.581,00 dan 

menurut Rekening Koran sebesar Rp1.064.056.799,50. Penelusuran lebih 

lanjut, perbedaan ini disebabkan penerimaan jasa giro sebesar 

Rp13.962.044,15 dan pengembalian gaji sebesar Rp59.359.341,00 yang 

belum dibukukan di Buku Kas Umum serta Penerimaan dari Pemerintah 

Pusat yang dibukukan lebih besar sebesar Rp1.053.166,65. 

3. Penyusunan Rancangan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2004 

berdasarkan atas SPM 

Biro Keuangan Provinsi Irian Jaya Barat menyusun Rancangan 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2004 berdasarkan SPM yang 

diterbitkan oleh Biro Keuangan bukan dari Surat Pertanggungjawaban yang 

disampaikan oleh para Pemegang Kas Satuan Kerja. Dalam Tahun Anggaran 

2004, Biro Keuangan menerbitkan SPM senilai Rp112.295.150.777,00 yang 

meliputi Belanja dan Pembiayaan, sehingga realisasi SPM inilah yang 

dianggap sebagai realisasi APBD Tahun Anggaran 2004. 

Rancangan Laporan tersebut tidak menunjukan kewajaran atas 

realisasi anggaran karena uang yang harus dipertanggungjawabkan (UUDP) 

pada Pemegang Kas dianggap telah digunakan seluruhnya oleh Pemegang 

17

Kas. Sehingga, apabila ada sisa UUDP pada Pemegang Kas, sisa UUDP 

tersebut dapat disalahgunakan oleh Pengguna Anggaran. 

Rancangan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2004 yang 

berdasarkan atas SPM ini mengakibatkan realisasi yang diungkapkan tidak 

menunjukan kondisi yang sebenarnya. Menurut Biro Keuangan, hal tersebut 

dilakukan karena tidak adanya SPJ yang disampaikan oleh Pemegang Kas 

sampai dengan saat penyusunan Rancangan Laporan Realisasi Anggaran 

Tahun Anggaran 2004. Sehingga, guna memenuhi kewajiban Biro Keuangan 

untuk menyusun Laporan Keuangan Daerah maka disusunlah Laporan 

tersebut dengan dasar dokumen seadanya. 

4. Pada 13 (tiga belas) Satuan Kerja Pengguna Anggaran sampai dengan 

penyusunan Rancangan Laporan Realisasi Anggaran belum menyampaikan 

Surat Pertanggungjawaban. 

Dari 15 (lima belas) Satuan Kerja, terdapat 13 (tiga belas) Satuan 

Kerja Pengguna Anggaran yang belum melaksanakan kewajibannya 

menyampaikan Surat Pertanggungjawaban pengeluaran atas pelaksanaan 

anggaran sebagai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 

bulan Mei 2005 kepada Biro Keuangan yang menjadi bahan penyusunan 

Rancangan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2004. Ketiga 

belas Satuan Kerja tersebut adalah Sekretariat Daerah, Dinas Kesejahteraan 

Sosial, Dinas Pendidikan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas 

Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertambangan dan Energi, 

Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan 

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Pendapatan Daerah, 

Dinas Kehutanan dan Pertanian, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan 

Kantor Perwakilan Provinsi Irian Jaya Barat. 

Hal tersebut mengakibatkan Biro Keuangan kesulitan dalam 

melakukan penyusunan Rancangan Laporan Realisasi Anggaran dan tidak 

diketahui realisasi APBD Tahun Anggaran 2004 yang sebenarnya serta sisa 

UUDP yang masih berada di Pemegang Kas. 

18

Atas kelemahan pengendalian intern tersebut, BPK RI menyarankan 

agar Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat melakukan review atas sistem 

pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangannya. 

19

B. Koreksi Pembukuan dan Kecermatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 

Provinsi Irian Jaya Barat Tahun Anggaran 2004 

Dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Irian Jaya 

Barat Tahun Anggaran 2004 (sebelum disampaikan ke DPRD) yang telah disajikan 

oleh Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat, BPK RI telah mengajukan 33 koreksi 

dengan nilai koreksi saldo akun menurut objek pada Laporan Realisasi Anggaran 

Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp792.958.208,50, kepada Biro Keuangan 

Sekretariat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat. Koreksi yang dilakukan BPK RI 

didasarkan atas kebenaran formal dari bukti akuntansi : 

Koreksi-koreksi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kesalahan pencatatan jumlah 

1) Pada Tahun Anggaran 2004, terdapat kesalahan pencatatan pada akun 

Penerimaan Jasa Giro di Satuan Kerja Sekretariat Daerah (Kode Rekening 

1.01.03.1.04.01) sebesar Rp13.962.044.15 yang dicatat terlalu kecil dari 

seharusnya sebesar Rp185.837.020,15 dicatat sebesar Rp171.874.976,00. 

Atas kesalahan tersebut, BPK RI melakukan jurnal koreksi : 

Rp13.962.044.15 


Tahun Berkenaan 

Penerimaan Jasa Giro Rp13.962.044.15 


Penerimaan Sewa Rumah di Satuan Kerja Sekretariat Daerah (Kode 

Rekening 1.01.03.1.04.02) sebesar Rp269.450,00 yang dicatat terlalu besar 

dari seharusnya sebesar Rp0,00 dicatat sebesar Rp269.450,00. Atas 

kesalahan tersebut, BPK RI melakukan jurnal koreksi : 

Penerimaan Sewa Rumah Rp269.450,00 

Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp269.450,00 

20

3) Pada Tahun Anggaran 2004, terdapat kesalahan pencatatan pada akun Gaji 

Pokok di Satuan Kerja Sekretariat Daerah (Kode Rekening 

2.01.03.1.01.03.01.1) sebesar Rp59,359,341,00 yang dicatat terlalu besar 

dari seharusnya sebesar Rp961.557.959,00 dicatat sebesar 

Rp1.020.917.300,00. Atas kesalahan tersebut, BPK RI melakukan jurnal 

koreksi : 



Rp59,359,341,00 

Gaji Pokok Rp59,359,341,00 

4) Pada Tahun Anggaran 2004, terdapat kesalahan pencatatan pada akun Biaya 

Alat Tulis di Satuan Kerja Sekretariat Daerah (Kode Rekening 

2.01.03.1.02.03.02.1) sebesar Rp18.451.250,00 yang dicatat terlalu besar 

dari seharusnya sebesar Rp85.578.750,00 dicatat sebesar Rp104.030.000,00. 

Atas kesalahan tersebut, BPK RI melakukan jurnal koreksi : 



Rp18.451.250,00 

Biaya Alat Tulis Rp18.451.250,00 


Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya di Satuan Kerja Sekretariat 

Daerah (Kode Rekening 2.01.03.1.02.03.03.1) sebesar Rp9.491.500,00 

yang dicatat terlalu besar dari seharusnya sebesar Rp10.508.500,00 dicatat 

sebesar Rp20.000.000,00. Atas kesalahan tersebut, BPK RI melakukan 

jurnal koreksi: 



Biaya Perangko, Materai dan 

Benda Pos Lainnya 

Rp9.491.500,00 

Rp9.491.500,00 

21


Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih di Satuan Kerja Sekretariat 

Daerah (Kode Rekening 2.01.03.1.02.03.04.1) sebesar Rp15.805.000,00 

yang dicatat terlalu besar dari seharusnya sebesar Rp7.535.000,00 dicatat 


jurnal koreksi : 



Biaya Peralatan Kebersihan 

dan Bahan Pembersih 

Rp15.805.000,00 

Rp15.805.000,00 


Air di Satuan Kerja Sekretariat Daerah (Kode Rekening 

2.01.03.1.02.04.03.1)sebesar Rp3.000.000,00 yang dicatat terlalu besar dari 

seharusnya sebesar Rp0,00 dicatat sebesar Rp3.000.000,00. Atas kesalahan 

tersebut, BPK RI melakukan jurnal koreksi : 



Rp3.000.000,00 

Biaya Air Rp3.000.000,00 


Paket Pengiriman di Satuan Kerja Sekretariat Daerah (Kode Rekening 

2.01.03.1.02.04.06.1) sebesar Rp4.750.000,00 yang dicatat terlalu besar dari 

seharusnya sebesar Rp43.057.500,00 dicatat sebesar Rp47.807.500,00. Atas 




Rp4.750.000,00 

Biaya Paket Pengiriman Rp4.750.000,00 


Cetak di Satuan Kerja Sekretariat Daerah (Kode Rekening 

22


seharusnya sebesar Rp60.920.185,00 dicatat sebesar 66.920.185,00. Atas 




Rp6.000.000,00 

Biaya Cetak 6.000.000,00 


Fotocopy di Satuan Kerja Sekretariat Daerah (Kode Rekening 


seharusnya sebesar Rp18.411.500,00 dicatat sebesar Rp20.085.500,00. Atas 




Rp1.674.000,00 

Biaya Fotocopy Rp1.674.000,00 


Pemeliharaan Alat-alat Kantor di Satuan Kerja Sekretariat Daerah (Kode 

Rekening 2.01.03.1.04.10.01.1) sebesar Rp37.629.000,00 yang dicatat 

terlalu besar dari seharusnya sebesar Rp57.371.000,00 dicatat sebesar 

Rp95.000.000,00. Atas kesalahan tersebut, BPK RI melakukan jurnal 

koreksi: 



Biaya Pemeliharaan Alat-alat 

Kantor 

Rp37.629.000,00 

Rp37.629.000,00 


Pemeliharaan Meja dan Kursi di Satuan Kerja Sekretariat Daerah (Kode 

Rekening 2.01.03.1.04.10.04.1) sebesar Rp1.600.000,00 yang dicatat terlalu 

besar dari seharusnya sebesar Rp9.400.000,00 dicatat sebesar 

23


koreksi: 



Biaya Pemeliharaan Meja dan 

Kursi 

Rp1.600.000,00 

Rp1.600.000,00 


Makan dan Minum Rapat di Satuan Kerja Sekretariat Daerah (Kode 




koreksi : 



Biaya Makanan dan 

Minuman 

Rp18.679.750,00 

Rp18.679.750,00 


Belanja Tak Tersangka di Satuan Kerja Sekretariat Daerah (Kode Rekening 

2.01.03.5.01.00.00.2) sebesar Rp315.723.292,00 yang dicatat terlalu besar 

dari seharusnya sebesar Rp37.302.352.028,00 dicatat sebesar 

Rp37.618.075.320,00. Atas kesalahan tersebut, BPK RI melakukan jurnal 

koreksi : 



Rp315.723.292,00 

Belanja Tak Tersangka Rp315.723.292,00 


Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Satuan Kerja Dinas Pendidikan, 

Pengajaran dan Pariwisata (Kode Rekening 2.11.01.1.03.01.01.1) sebesar 

Rp3.500.000,00 yang dicatat terlalu besar dari seharusnya sebesar 

24

Rp121.500.000,00 dicatat sebesar Rp125.000.00,00. Atas kesalahan 




Biaya Perjalanan Dinas 

Dalam Daerah 

Rp3.500.000,00 

Rp3.500.000,00 


Belanja Honorarium di Satuan Kerja Dinas Kesatuan Bangsa dan 

Perlindungan Masyarakat (Kode Rekening 2.01.12.2.01.01.01.1) sebesar 

Rp47.500.000,00 yang dicatat terlalu besar dari seharusnya sebesar Rp0,00 

dicatat sebesar Rp47.500.000,00. Atas kesalahan tersebut, BPK RI 

melakukan jurnal koreksi : 



Rp47.500.000,00 

Honorarium/ Upah Rp47.500.000,00 


Bahan dan Obat-obatan di Satuan Kerja Dinas Kesatuan Bangsa dan 







Rp1.000.000,00 

Biaya Bahan dan Obat-obatan Rp1.000.000,00 


Perlengkapan di Satuan Kerja Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 

Masyarakat (Kode Rekening 2.01.12.2.02.01.08.1) sebesar Rp15.000.000,00 

yang dicatat terlalu besar dari seharusnya sebesar Rp0,00 dicatat sebesar 

25


koreksi: 



Rp15.000.000,00 

Biaya Perlengkapan Rp15.000.000,00 


Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai di Satuan Kerja Dinas Kesatuan Bangsa 

dan Perlindungan Masyarakat (Kode Rekening 2.01.12.2.02.02.01.1) 

sebesar Rp2.000.000,00 yang dicatat terlalu besar dari seharusnya sebesar 

Rp0,00 dicatat sebesar Rp2.000.000,00. Atas kesalahan tersebut, BPK RI 




Biaya Jasa Tenaga Kerja Non 

Pegawai 

Rp2.000.000,00 

Rp2.000.000,00 


Transportasi dan Akomodasi di Satuan Kerja Dinas Kesatuan Bangsa dan 







Biaya Transportasi dan 

Akomodasi 

Rp13.200.000,00 

Rp13.200.000,00 


Dokumentasi di Satuan Kerja Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 



Rp5.000.000,00. Atas kesalahan tersebut, BPK RI melakukan jurnal koreksi: 

26



Rp5.000.000,00 

Biaya Dokumentasi Rp5.000.000,00 


Alat Tulis Kantor di Satuan Kerja Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 




koreksi: 



Rp20.000.000,00 

Biaya Alat Tulis Kantor Rp20.000.000,00 


Cetak di Satuan Kerja Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 

(Kode Rekening 2.01.12.2.02.05.01.1) sebesar Rp80.0000.000,00 yang 

dicatat terlalu besar dari seharusnya sebesar Rp0,00 dicatat sebesar 


koreksi: 



Rp80.000.000,00 

Biaya Cetak Rp80.000.000,00 


Fotocopy di Satuan Kerja Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 

Masyarakat (Kode Rekening 2.01.12.2.02.05.02.1) sebesar 



melakukan jurnal koreksi: 

27



Rp20.000.000,00 

Biaya Cetak Rp20.000.000,00 


Makan dan Minuman Rapat di Satuan Kerja Dinas Kesatuan Bangsa dan 







Biaya Makan dan Minuman 

Rapat 

Rp77.700.000,00 

Rp77.700.000,00 


Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Satuan Kerja Dinas Kesatuan Bangsa 








Dalam Daerah 

Rp71.000.000,00 

Rp71.000.000,00 


Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Satuan Kerja Dinas Kesatuan Bangsa 





28




Dalam Daerah 

Rp45.000.000,00 

Rp45.000.000,00 


Telepon di Satuan Kerja Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Irian Jaya 

Barat (Kode Rekening 2.01.10.1.02.04.02.1) sebesar Rp259.920,00 yang 

dicatat terlalu besar dari seharusnya sebesar Rp21.340.080,00 dicatat 


jurnal koreksi : 



Rp259.920,00 

Biaya Telepon Rp259.920,00 


Sewa Tempat/ Gedung di Satuan Kerja Kantor Perwakilan Pemerintah 

Provinsi Irian Jaya Barat (Kode Rekening 2.01.10.1.02.06.01.1) sebesar 

Rp2.000.000,00 yang dicatat terlalu besar dari seharusnya sebesar 

Rp198.000.000,00 dicatat sebesar Rp200.000.00,00. Atas kesalahan 




Rp2.000.000,00 

Biaya Sewa Tempat/ Gedung Rp2.000.000,00 


Tunjangan Kesejahteraan Pegawai di Satuan Kerja Dinas Kesehatan (Kode 




koreksi: 

29



Tunjangan Kesejahteraan 

Pegawai 

Rp14.000.000,00 

Rp14.000.000,00 


Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai di Satuan Kerja Dinas Kesehatan (Kode 



Rp9.000.000,00. Atas kesalahan tersebut, BPK RI melakukan jurnal koreksi 

: 



Biaya Jasa Tenaga Kerja Non 

Pegawai 

Rp3.000.000,00 

Rp3.000.000,00 


Pejalanan Dinas Luar Daerah di Satuan Kerja Dinas Kesehatan (Kode 




koreksi: 



Biaya Perjalanan Dinas Luar 

Daerah 

Rp6.748.000,00 

Rp6.748.000,00 

2. Kesalahan pembebanan 

Pada Tahun Anggaran 2004, terjadi transaksi penerimaan dari Dana 

Penyeimbang dari Pemerintah Pusat (Kode Rekening 1.01.03.3.01.01) sebesar 

Rp81.992.945,85 namun dicatat sebagai penerimaan dari Pajak Bumi dan 

Bangunan sebesar Rp83.046.112,50. Atas Atas kesalahan tersebut, BPK RI 


30

Pajak Bumi dan Bangunan Rp83.046.112,50 

Dana Penyeimbang dari 

Pemerintah Pusat 

Sisa Lebih Peritungan 

Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp81.992.945,85 

Rp 1.053.166,65 

3. Pengaruh koreksi 

Dengan jurnal koreksi tersebut di atas, pengaruhnya terhadap objek 

pendapatan dan belanja setiap satuan unit kerja dan Ringkasan LRA terlihat 

sebagai berikut : 

a. Pengaruh Terhadap Objek Pendapatan dan Belanja 

1) Pendapatan 

a) Penerimaan Jasa Giro 

Realisasi Sebelum Audit Rp171.874.976,00 

Koreksi tambah (II.2.a.1) Rp13.962.044,15 

Realisasi Setelah Audit 

Rp185.837.020,15 

b) Penerimaan Sewa Rumah 

Realisasi Sebelum Audit Rp269.450,00 

Koreksi kurang (II.2.a.1) (Rp269.450,00) 


Rp0,00 

Lain-lain PAD yang sah 

Realisasi Sebelum Audit 172.144.426,00 


Koreksi kurang (II.2.a.2) Rp269.450,00 


Rp185.837.020,15 

c) Pajak Bumi dan Bangunan 


Koreksi kurang (II.2.b) (Rp83.046.112,50) 


0,00 

31

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 

Realisasi Sebelum Audit Rp10.527.431.202,50 



Rp10.444.385.090,00 

d) Dana Penyeimbang dari Pemerintah Pusat 


Koreksi tambah (II.2.b) Rp81.992.945,85 


Rp614.992.945,85 

Lain-lain Pendapatan Yang Sah 




Rp614.992.945,85 

2) Belanja 

a) Sekretariat Daerah 

(1) BAU Aparatur 

(a) Belanja Pegawai/ Personalia 

Gaji Pokok 


Koreksi kurang (II.2.a.3) (Rp59.359.341,00) 


Rp961.557.959,00 

Belanja Pegawai/ Personalia 




Rp7.417.214.763,00 

(b) Belanja Barang dan Jasa 

(1)) Biaya Alat Tulis 


32

Koreksi kurang (II.2.a.4) 


(Rp18.450.390,00) 

Rp85.578.750,00 

(2)) Biaya Biaya Perangko, materai dan benda pos lainnya 




Rp10.508.500,00 

(3)) Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 




Rp7.535.000,00 

(4))Biaya Air 




Rp0,00 

(5)) Biaya Paket Pengiriman 




Rp43.057.500,00 

(6)) Biaya Cetak 




Rp60.920.185,00 

(7)) Biaya Fotocopy 



33

Realisasi Setelah Audit Rp18.411.500,00 

Belanja Barang dan Jasa 



Koreksi kurang (II.2.a.5) (Rp 9.491.500,00) 







Rp3.731.367.814,00 

(c) Belanja Pemeliharaan 

(1)) Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor dan Rumah 

Tangga 




Rp57.371.000,00 

(2)) Belanja Pemeliharaan Meja dan Kursi 




Rp9.400.000,00 

Belanja Pemeliharaan 





Rp353.281.000,00 

34

(2) BOP Aparatur 


- Biaya Makanan dan Minuman 




Rp208.555.000,00 





Rp2.694.955.000,00 

(3) Belanja Tidak Tersangka - Publik 

Belanja Tidak Tersangka 




Rp37.607.734.565,00 

b) Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Pariwisata 

BAU Aparatur 


- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 




Rp121.500.000,00 


Realisasi Sebelum Audit Rp 225.000.000,00 



Rp221.500.000,00 

35

c) Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 

(1) BOP Aparatur 

(a) Belanja Pegawai/ Personalia 

- Honorarium 




Rp0,00 





Rp0,00 

(a) Belanja Barang dan Jasa 

(1)) Biaya Bahan dan Obat-obatan 




Rp0,00 

(2)) Biaya Perlengkapan 




Rp0,00 

(3)) Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 


Korek si kurang (II.2.a.19) (Rp2.000.000,00) 


Rp0,00 

(4)) Biaya Transporasi dan Akomodasi 


36



(Rp13.200.000,00) 

37 

Rp0,00 

(5)) Biaya Dokumentasi 




Rp0,00 

(6)) Biaya Alat Tulis Kantor 




Rp0,00 

(7)) Biaya Cetak 




Rp0,00 

(8)) Biaya Fotocopy 




Rp0,00 

(9)) Biaya Makan dan Minuman Rapat 




Rp0,00 



Koreksi kurang (II.2.a.17) (Rp1.000.000,00)










(Rp15.000.000,00) 

(Rp2.000.000,00) 

(Rp13.200.000,00 

(Rp5.000.000,00) 

(Rp20.000.000,00) 

(Rp80.000.000,00) 

(Rp20.000.000,00) 

(Rp77.700.000,00) 

38 

Rp0,00 

(b) Belanja Perjalanan Dinas 





Rp0,00 

Belanja Perjalanan Dinas 




Rp0,00 

(2) BOP Publik 






Rp0,00 



Koreksi kurang (II.2.a.27) (Rp45.000.000,00)

Realisasi Setelah Audit Rp0,00 

d) Kantor Perwakilan Provinsi Irian Jaya Barat 

BAU Aparatur 


- Biaya Telepon 




Rp21.340.080,00 

- Biaya Telepon 




Rp198.000.000,00 


Realisasi Sebelum Audit Rp 253.600.000,00 


(Rp259.920,00) 



Rp251.340.080,00 

e) Dinas Kesehatan 

BOP Aparatur 

(1) Belanja Pegawai/ Personalia 

- Tunjangan Kesejahteraan Pegawai 




Rp271.800.000,00 



39



(Rp14.000.000,00 

Rp366.000.000,00 

(2) Belanja Barang dan Jasa 

- Biaya Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 




Rp6.000.000,00 



Koreksi kurang (II.2.a.31) (Rp3.000.000,00 


Rp225.912.613,00 

(3) Belanja Perjalanan Dinas 

- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 




Rp218.252.000,00 





Rp218.252.000,00 

3) Pembiayaan 

Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berkenaan 


Koreksi tambah (II.2.a.1) Rp13.962.044.15 


Koreksi tambah (II.2.a.3) Rp59,359,341,00 



40























Koreksi tambah (II.2.a.28) Rp259.920,00 






Realisasi setelah audit Rp1.020.751.935,00 

b. Pengaruh Terhadap Kelompok Pendapatan dan Belanja pada 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 

1) Pendapatan 

a) Lain-lain PAD yang sah 





Rp185.837.020,15 

41

) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 




Rp10.444.385.090,00 

c) Lain-lain Pendapatan Yang Sah 




Rp614.992.945,85 

2) Belanja 

a) Belanja Pegawai – BAU Aparatur 



(Rp59.359.341,00) 



Rp15.298.234.963,00 

b) Belanja Barang dan Jasa – BAU Aparatur 



(Rp18.450.390,00) 


(Rp 9.491.500,00) 


(Rp15.805.000,00) 


(Rp 3.000.000,00) 


(Rp 4.750.000,00) 


(Rp 6.000.000,00) 



(Rp2.000.000,00) 


(Rp259.920,00) 


(Rp3.000.000,00) 


Rp6.830.959.817,00 

42

c) Belanja Perjalanan Dinas – BAU Aparatur 



(Rp6.748.000,00) 


(Rp3.500.000,00) 


Rp6.134.371.000,00 

d) Belanja Pemeliharaan – BAU Aparatur 




(Rp1.600.000,00) 


Rp1.324.518.500,00 

e) Belanja Pegawai/ Personalia – BOP Aparatur 




Rp1.981.070.443,00 

f) Belanja Barang dan Jasa – BOP Aparatur 




(Rp1.000.000,00) 



(Rp2.000.000,00) 


(Rp13.200.000,00 


(Rp5.000.000,00) 






Rp3.219.180.000,00 

43

g) Belanja Perjalanan Dinas – BOP Aparatur 




Rp732.369.900,00 

h) Belanja Perjalanan Dinas – BOP Publik 




Rp698.999.000,00 

i) Belanja Tidak Tersangka – Publik 




Rp37.607.734.565,00 

c. Pengaruh Terhadap Kelompok Pendapatan dan Belanja pada Laporan 

Aliran Kas 

1) Pendapatan 

a) Pendapatan Asli Daerah 





Rp185.837.020,15 

b) Dana Perimbangan 




Rp111.901.385.090,00 

c) Lain-lain Pendapatan Yang Sah 


44

Koreksi tambah (II.2.b) 


Rp81.992.945,85 

Rp614.992.945,85 

2) Belanja 

a) Belanja Pegawai – BAU 



(Rp59.359.341,00) 



Rp15.538.124.553,00 

b) Belanja Barang dan Jasa – BAU 



(Rp18.450.390,00) 


(Rp 9.491.500,00) 


(Rp15.805.000,00) 


(Rp 3.000.000,00) 


(Rp 4.750.000,00) 


(Rp 6.000.000,00) 



(Rp2.000.000,00) 


(Rp259.920,00) 


(Rp3.000.000,00) 


Rp6.918.959.817,00 

c) Belanja Perjalanan Dinas – BAU 



(Rp6.748.000,00) 


(Rp3.500.000,00) 


Rp6.134.371.000,00 

45

d) Belanja Pemeliharaan – BAU 




(Rp1.600.000,00) 


Rp1.324.518.500,00 

e) Belanja Pegawai/ Personalia – BOP 




Rp2.284.220.443,00 

f) Belanja Barang dan Jasa – BOP 




(Rp1.000.000,00) 



(Rp2.000.000,00) 


(Rp13.200.000,00 


(Rp5.000.000,00) 






Rp4.852.841.000,00 

g) Belanja Perjalanan Dinas – BOP 





Rp1.431.368.900,00 

46

h) Belanja Tidak Tersangka – Publik 




Rp37.607.734.565,00 

47

C. Catatan Pemeriksaan 

1. Catatan Pemeriksaan yang mempengaruhi Kewajaran Laporan Keuangan 

a. Pengeluaran pada Sekretariat Daerah tidak dapat dipertanggung 

jawabkan sebesar Rp935.383.337,00. 

Dalam Tahun Anggaran 2004 alokasi anggaran untuk Sekretariat 

Daerah adalah sebesar Rp88.547.038.336,00 dan realisasi sebesar 

Rp80.831.406.797,00. Dari realisasi tersebut telah dilakukan pemeriksaan 

sebesar Rp78.353.165.889,00 atau sebesar 96,93%. 

Pemeriksaan terhadap Rancangan Laporan Realisasi Anggaran 

Tahun Anggaran 2004 yang disusun oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah 

diketahui bahwa penyusunan Rancangan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 

Anggaran 2004 berdasarkan SPM. Lebih lanjut diketahui jumlah SPM yang 

diterbitkan untuk Satuan Kerja Sekretariat Daerah sebesar 

Rp80.831.406.797,00 yang terdiri dari SPM Beban Tetap sebesar 

Rp6.137.795.710,00 dan SPM Pengisian Kas sebesar Rp74.693.611.087,00. 

Atas SPM Pengisian Kas sebesar Rp74.693.611.087,00, Pemegang Kas 

Sekretariat Daerah mempertanggungjawabkan sebesar 

Rp73.630.807.355,00, sehingga masih terdapat sisa UUDP sebesar 

Rp1.062.803.732,00 yang harus dipertanggungjawabkan. Hasil konfirmasi 

dengan Pemegang Kas Sekretariat Daerah diketahui bahwa dari sisa UUDP 

sebesar Rp1.062.803.732,00 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah 

sebesar Rp127.420.395,00, dan sisanya sebesar Rp935.383.337,00 

(Rp1.062.803.732,00 - Rp127.420.395,00) merupakan pengeluaran yang 

tidak melalui Pemegang Kas Sekretariat Daerah tetapi langsung oleh Kepala 

Biro Keuangan. Sehingga, Pemegang Kas Sekretariat Daerah tidak 

mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar Rp935.383.337,00 tersebut. 

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap SPM dan SPP Sekretariat Daerah 

diketahui bahwa terdapat 2 SPM yang nilainya lebih tinggi dari SPP yang 

diajukan oleh Pemegang Kas Sekretariat Daerah sebesar Rp935.383.337,00. 

Selanjutnya, perbedaan ini diketahui merupakan pengeluaran rekening 

48

elanja sewa tempat/gedung sebesar Rp630.000.000,00 dan rekening belanja 

tidak tersangka sebesar Rp305.383.337,00, yang oleh Pemegang Kas 

Sekretariat Daerah pengeluaran kedua rekening tersebut tidak diajukan 

dalam SPP-nya, namun demikian oleh Biro Keuangan kedua rekening 

tersebut dimasukan dalam SPM Sekretariat Daerah dan dibebankan pada 

Sekretariat Daerah. 

Hal ini tidak sesuai dengan: 

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002, Pasal 51 ayat (1) 

yang menyatakan bahwa unntuk melaksanakan Pengeluaran kas, 

Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada Pejabat yang 

melaksanakan fungsi perbendaharaan dan Pasal 54 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa setiap SPP yang memenuhi persyaratan dan disetujui 

oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dapat 

diterbitkan SPM, 

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

Pasal 6 ayat (2) bahwa Kelapa Satuan Kerja perangkat Daerah selaku 

pejabat Pengguna Anggaran satuan kerja yang dipimpinnya berwenang 

antara lain memerintahkan pembayaran. 

Hal tersebut mengakibatkan kerugian daerah sebesar 

Rp935.383.337,00. 

Kondisi ini terjadi karena Kepala Biro Keuangan sebagai Bendahara 

Umum Daerah juga bertindak sebagai otorisator dengan cara menerbitkan 

SPM tanpa SPP dari Satuan Kerja. 

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Irian Jaya Barat menyatakan bahwa 

Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat memahami sepenuhnya hasil 

pemeriksaan BPK RI – RI mengenai adanya kekurangan yang material 

dalam mekanisme pengeluaran kas dan pertanggungjawaban atas 

49

pengeluaran kas dan berkaitan dengan selisih lebih antara SPM dan SPP, 

Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat akan menindaklanjuti sesuai dengan 

saran BPK RI. 

BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Irian Jaya Barat 

untuk memerintahkan kepada Sekretaris Daerah meminta Kepala Biro 

Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah agar mempertanggungjawabkan 

pengeluaran tersebut dengan menyetor dana sebesar Rp935.383.337,00 ke 

Kas Daerah. 

b. Pertanggungjawaban keuangan beberapa Satuan Kerja tidak didukung 

bukti-bukti yang lengkap sebesar Rp6.580.839.004,00 dan tidak dapat 

dipertanggung jawabkan sebesar Rp773.823.368,00 

Dalam Tahun Anggaran 2004 Sekretariat Daerah, Dinas 

Pendapatan Daerah, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kesehatan, 

Kantor Perwakilan Provinsi Irian Jaya Barat, Dinas Perindustrian, 

Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kehutanan, Badan Perencana 

Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, 

dan Sekretariat DPRD mendapat alokasi Anggaran sebesar 

Rp120.811.320.603,00 realisasi sebesar Rp96.549.053.141,00. Dari realisasi 

tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebesar Rp94.237.591.969,00 atau 

97,60%. 

Hasil pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diketahui 

bahwa pada umumnya SPJ pada satuan kerja diatas tidak didukung dengan 

bukti yang lengkap, hanya berupa kuitansi tanda terima uang muka tanpa 

adanya tanda terima dari yang berhak, sebesar Rp6.580.839.004,00. Hal ini 

terjadi pada Satuan Kerja sebagai berikut: 

a. Sekretariat Daerah sebesar Rp2.628.960.804,00; 

b. Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp51.375.000,00; 

c. Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp103.054.650,00; 

d. Dinas Kesehatan sebesar Rp90.020.550,00; 

50

e. Kantor Perwakilan Provinsi Irian Jaya Barat sebesar Rp212.000.000,00; 

f. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebesar 

Rp95.600.000,00; 

g. Dinas Kehutanan sebesar Rp89.000.000,00; 

h. Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) sebesar 

Rp91.558.000,00; 

i. Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Rp3.161.020.000,00; dan 

j. Sekretariat DPRD sebesar Rp58.250.000,00. (Baca lampiran III.1) 

Pemeriksaan lebih lanjut pada: Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat, Dinas Pertambangan dan Energi, dan Sekretariat Daerah 

ternyata terdapat pengeluaran sebesar Rp773.823.368,00 tidak ditemukan 

adanya bukti pertanggungjawaban penggunaannya, baik berupa kuitansi dari 

pemegang kas ke pengguna anggaran maupun ke pihak ketiga, yaitu pada: 

a. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp406.425.000,00; 

b. Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp176.217.093,00; dan 

c. Sekretariat Daerah sebesar Rp191.181.275,00. 

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Pertambangan 

Energi sampai akhir pemeriksaan tidak dapat menunjukkan bukti 

pengeluarannya, sedangkan pada Sekretariat Daerah, dana yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan sebesar Rp191.181.275,00 terdiri dari kegiatan rutin 

yang ditangani oleh Pemegang Kas Kepala Daerah pada saat menjadi 

pelaksana Pemegang Kas Setda sebesar Rp118.131.275,00 dan Pejabat 

Kepala Biro Keuangan sebesar Rp73.050.000,00. 

Hal tersebut tidak sesuai dengan : 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Pasal 27 (1) menyebutkan 

bahwa setiap pembebanaan APBD harus didukung dengan bukti-bukti 

yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh yang berhak 

menagih. 

51

. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, Pasal 57 ayat (1) Pengguna 

Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan 

cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah. 

Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran dana sebesar 

Rp6.580.839.004,00 dan Rp773.823.368 tidak dapat diyakini kebenarannya, 

dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan uang daerah. 

Hal tersebut disebabkan oleh Pemegang kas, Kepala Satuan Kerja 

Daerah selaku pengguna anggaran, dan Kepala Biro Keuangan tidak 

melaksanakan tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 



pemeriksaan BPK RI mengenai adanya kekurangan yang material dalam 

mekanisme pengeluaran kas dan pertanggungjawaban atas pengeluaran kas 

dan berkaitan dengan pengeluaran belanja daerah yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan dan tidak didukung dengan bukti yang memadai 

serta bukti yang lengkap dan sah, Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat akan 

menindaklanjuti sesuai dengan saran BPK RI. 

BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Irian Jaya Barat agar: 

a. Menegur Pemegang Kas, Pengguna Anggaran dan Biro Keuangan agar 

melaksanakan tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan 

sebagaimana diatur dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Apabila 

dipandang perlu terhadap Kepala Satuan Kerja Daerah selaku pengguna 

anggaran, Pemegang Kas dan Biro Keuangan yang terbukti sengaja 

melanggar disiplin anggaran agar dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

52

. Memerintahkan Kepala Satuan Kerja Daerah terkait untuk segera 

mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran tersebut. 

c. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas tidak didukung dengan 

bukti yang lengkap sebesar Rp1.008.186.100,00 dan Kelebihan Biaya 

Perjalanan Dinas sebesar Rp51.348.000,00 

Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat 

menetapkan anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp8.691.118.000,00 

yang direalisasikan sebesar Rp7.565.739.900,00. Terhadap realisasi tersebut 

diperiksa sebesar Rp7.565.739.900,00 atau sebesar 100% yang meliputi 15 

Satuan Kerja. 

Hasil pemeriksaan terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan 

bukti-bukti yang terlampir atas Belanja Perjalanan Dinas diketahui bahwa 

terdapat Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.008.186.100 pada 8 

(delapan) Satuan Kerja yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap 

yaitu hanya berupa kwitansi tanda terima dari Pemegang Kas kepada 

pelaksana perjalanan dinas tanpa Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan 

Dinas, tanda tangan pejabat yang berwenang pada kantor tempat tujuan 

sebagai berikut: 

No. Satuan Kerja Jumlah 

Perjalanan Dinas 

Jumlah Biaya (Rp) 

1. Dinas 

Daerah 

Pendapatan 34 kali 426.550.000,00 

2. Dinas Sosial 3 kali 33.938.800,00 

3. Dinas Pekerjaan Umum 3 kali 21.275.000,00 

4. Dinas Kesehatan 14 kali 82.839.200,00 

5. Sekretariat Daerah 29 kali 148.788.400,00 

6. Bappeda 13 kali 159.537.000,00 

7. Dinas Pendidikan dan 

Pariwisata 

25 kali 107.457.900,00 

8. Dinas Kehutanan 4 kali 27.799.800,00 

Jumlah 125 kali 1.008.186.100,00 

Secara rinci, dijelaskan dalam Lampiran III. 2. 

53

Pemeriksaan secara uji petik pada salah satu satuan Kerja yaitu Dinas 

Pendapatan Daerah diketahui bahwa terdapat kelebihan pembayaran biaya 

Perjalanan Dinas sebesar Rp51.348.000,00 karena adanya tambahan pada 

unsur-unsur biaya Perjalanan Dinas, yaitu selain Biaya Transportasi dan 

Lumpsum, ditambah pula Biaya Operasional Perjalanan Dinas (lain-lain). 

Hal ini terlihat dari 9 (sembilan) orang yang melaksanakan perjalanan dinas 

dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp98.500.000,00 selain diberikan 

biaya transportasi sebesar Rp20.902.000,00, dan uang lumpsum sebesar 

Rp26.250.000,00, juga diberikan biaya operasional perjalanan dinas sebesar 

Rp51.348.000,00 (Baca lampiran III.3). 

Kondisi di atas tidak sesuai dengan 

a. Keputusan Menteri Keuangan RI No 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan 

Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak 

Tetap, Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa perjalanan dinas jabatan 

diberikan biaya transportasi pegawai dan uang harian untuk perjalanan 

dinas. 

b. Keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 01 Tahun 2003 

tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Irian Jaya Barat; 

1) Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat/pegawai 

melaksanakan perjalanan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) 

yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi 

dengan SPPD; 

2) Pasal 8 yang menyatakan bahwa Pejabat/pegawai yang telah 

melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah 

berada kembali di tempat kedudukan harus menyampaikan 

pertanggungjawaban pelaksanaan meliputi; Laporan hasil penugasan 

kepada kepala unit kerja dan SPPD yang telah ditandatangani tiba 

berangkat (pergi pulang) oleh pejabat yang berwenang di tempat 

tujuan dengan melampirkan tiket sebagai bukti sarana angkutan 

yang telah digunakannya kepada bendaharawan yang bersangkutan. 

54

Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran biaya perjalanan dinas 

sebesar Rp1.008.186.100,00 tidak dapat diyakini kebenarannya dan 

kelebihan pembayaran sebesar Rp51.348.000,00. 

Hal tersebut disebabkan: 

a. Pemegang Kas dan Pengguna Anggaran tidak melakukan pengujian atas 

kelengkapan dan kebenaran bukti tagihan. 

b. Lemahnya pengawasan Kepala Satuan Kerja Daerah sebagai atasan 

langsung dari Pemegang Kas. 

c. Kelalaian Pemegang Kas Dinas Pendapatan Daerah yang memberikan 

tambahan biaya perjalanan dinas. 



pemeriksaan BPK RI – RI mengenai adanya Perjalanan Dinas yang tidak 

didukung dengan bukti yang memadai dan adanya kelebihan biaya 

perjalanan dinas, Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat akan menindaklanjuti 

sesuai dengan saran BPK RI. 

BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Irian Jaya Barat agar: 

a. Menegur Kepala Satuan Kerja Daerah dan Pemegang Kas agar 

melakukan pengujian secara cermat atas kelengkapan dan kebenaran 

dari setiap bukti tagihan. 

b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menarik 

kembali kelebihan pembayaran kepada yang melaksanakan perjalanan 

dinas sebesar Rp51.348.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah. 

55

2. Catatan Pemeriksaan yang tidak mempengaruhi Kewajaran Laporan 

Keuangan Daerah 

PPN dan PPh belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp422.347.702,50 

Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat menetapkan 

anggaran Belanja Modal sebesar Rp33.461.903.000,00 dengan realisasi sebesar 

Rp 18.550.400.443,00 atau sebesar 55,44%. Pada umumnya penggunaan 

belanja modal adalah untuk pengadaan barang dan jasa, yang dibayarkan 

dengan menerbitkan SPM Beban Tetap. 

Hasil pemeriksaan terhadap SPM Beban Tetap diketahui bahwa terhadap 

pengadaan barang dan jasa senilai Rp5.962.702.218,00 belum dipungut PPN 

dan PPh. Akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan atas Buku Penerimaan dan 

Pengeluaran (B IX) dan Rekening Koran Kas Daerah yang dikelola oleh 

Bendaharawan Umum Daerah, diketahui bahwa terhadap pekerjaan-pekerjaan 

pengadaan barang dan jasa tersebut telah dipungut pajak yang meliputi PPN dan 

PPh dari Rekanan dengan cara memotong langsung pada saat pembayaran 

termin (penerbitan SPM), tetapi pungutan pajak tersebut belum disetor ke Kas 

Negara oleh Bendaharawan Umum Daerah dan masih berada di Rekening Kas 

Daerah. 

Dalam Tahun Anggaran 2004, jumlah PPN dan PPh yang telah dipungut 

dari Rekanan tapi belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp422.347.702,50 yang 

meliputi PPN sebesar Rp350.414.161,48 dan PPh 22 sebesar Rp71.933.541,02, 

(Baca lampiran III.4). 

Kondisi di atas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD pasal 7 ayat (7) yang 

menyebutkan bahwa setiap Bendaharawan Daerah ditunjuk sebagai pemungut 

pajak-pajak Negara dan wajib menyetor hasil pungutan sepenuhnya ke rekening 

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) pada Perum Pos dan Giro, 

Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai 

56

ank persepsi serta melaporkannya kepada instansi Direktorat Jendral sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Masalah tersebut mengakibatkan penerimaan negara dari sektor pajak 

tidak dapat segera dimanfaatkan dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan 

keuangan negara sebesar Rp422.347.702,50. 

Keadaan tersebut disebabkan : 

a. Bendaharawan Umum Daerah selaku wajib pungut tidak menyetor pungutan 

pajak ke kas Negara; 

b. Kurangnya pengawasan dari atasan langsung terutama dalam penyetoran 

pajak. 


Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat memahami sepenuhnya hasil pemeriksaan 

BPK RI – RI mengenai adanya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan 

yang telah dipungut namun belum disetor ke Kas Negara, Pemerintah Provinsi 

Irian Jaya Barat akan menindaklanjuti sesuai dengan saran BPK RI. 

BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur Irian Jaya Barat menegur 

dan memerintahkan Bendahara Umum Daerah segera menyetor PPN dan PPh 

ke Kas Negara sebesar Rp422.347.702,50. 

57

D. Laporan Keuangan setelah Audit BPK RI – RI 


LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Setelah Audit) 



Rekening 2004 (Audited) 

(Rp) (Rp) 

1 2 3 4 

PENDAPATAN 

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.000.300.000,00 185.837.020,15 

1.1.1 Pajak Daerah - 

1.1.2 Retribusi Daerah - 

1.1.3 Bagian Laba Usaha Daerah - 

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 1.000.300.000,00 185.837.020,15 

1.2 DANA PERIMBANGAN 137.457.000.000,00 111.901.385.090,00 

1.2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 36.000.000.000,00 10.444.385.090,00 

1.2.2 Dana Alokasi Umum 101.457.000.000,00 101.457.000.000,00 

1.2.3 Dana Alokasi Khusus - 

1.2.4 Dana Perimbangan dari Pusat - 

1.3 

LAIN-LAIN PENDAPATAN 

YANG SAH 

533.000.000,00 614.992.945,85 

JUMLAH PENDAPATAN 138.990.300.000,00 112.702.215.056,00 

BELANJA 





2.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 6.670.619.000,00 6.134.371.000,00 

2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan 1.552.061.000,00 1.324.518.500,00 




2.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 1.111.500.000,00 732.369.900,00 


2.1.3 Belanja Modal 16.384.213.000,00 14.907.512.443,00 

58

1 2 3 4 




2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 176.000.000,00 88.000.000,00 






2.2.2.3 Belanja Perjalanan Dinas 908.999.000,00 698.999.000,00 


2.2.3 Belanja Modal 5.774.000.000,00 3.642.888.000,00 

2.2.4 


Keuangan 11.172.890.000,00 11.172.885.400,00 

2.2.5 Belanja Tidak tersangka 39.293.217.000,00 37.607.734.565,00 


SURPLUS/ (DEFISIT) 17.257.617.797,00 6.886.790.435,00 

3.1 

PEMBIAYAAN 


3.1.1 


Tahun Lalu 



3.1.4 


dipisahkan 




3.2.1 Transfer ke Dana Cadangan - 

3.2.2 Penyertaan Modal - 

3.2.3 


Tempo 5.953.927.797,00 5.866.038.500,00 

3.2.4 


Tahun Berkenaan - 

1.020.751.935,00 


Jumlah Pengeluaran Daerah 5.953.927.797,00 6.886.790.435,00 

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (5.953.927.797,00) (6.886.790.435,00) 

59


LAPORAN ALIRAN KAS (Setelah Audit) 


Realisasi 


(Rp) 

1 2 




Dana Perimbangan 111.901.385.090,00 

Lain-lain Pendapatan Yang Sah 614.992.945,85 

JUMLAH 112.702.215.056,00 











Belanja Pemeliharaan 0,00 



JUMLAH 

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 

87.265.024.178,00 

25.437.190.878,00 





JUMLAH 0,00 




JUMLAH 18.550.400.443,00 


60

1 2 







JUMLAH 0,00 



Transfer ke Dana Cadangan - 

Penyertaan Modal - 


JUMLAH 5.866.038.500,00 




Penerimaan Potongan Pajak (UKP) 818.005.410,50 

JUMLAH 818.005.410,50 



JUMLAH 220.372.231,00 

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 597.633.179,50 

KENAIKAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE 2004 1.618.385.114,50 


SALDO AKHIR KAS 1.618.385.114,50 

61



PERWAKILAN VIII DI JAYAPURA 

Kantor Dinas Otonom Gedung A Jl. Raya Abepura-Kotaraja Tlp. (0967) 589033 Fax. (0967) 589034 Jayapura 

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 

Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan 

Pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat 


Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1973, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memeriksa Laporan Keuangan 

Provinsi Irian Jaya Barat Tahun Anggaran 2004 berupa Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) dan Laporan Arus Kas yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Irian 

Jaya Barat. 

Laporan Keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Irian Jaya 

Barat. Tanggung jawab BPK-RI terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan 

Keuangan Tahun Anggaran 2004 berdasarkan Pemeriksaan BPK-RI. 

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah tersebut dilakukan dengan 

berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI 

pada tahun 1995. Standar tersebut mengharuskan BPK-RI untuk merencanakan, 

mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh 

keyakinan yang memadai sebagai dasar untuk memberikan pendapat. 

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2004 

bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Tahun

Anggaran 2004 telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang 

ditetapkan di dalam Peraturan Perundangan yang berlaku. 


Anggaran 2004 meliputi pengujian atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun 

Anggaran 2004 dan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2004. 

Masalah-masalah yang dianggap sebagai pengecualian yang mempengaruhi 

kewajaran Laporan Keuangan Provinsi Irian Jaya Barat Tahun Anggaran 2004 

sebagai berikut: 

1. Satuan Kerja Sekretariat Daerah, anggaran sebesar Rp88.547.038.336,00 

dengan realisasi sebesar Rp80.831.406.797,00 diantaranya sebesar 

Rp3.904.313.812,00 atau 4,83% adalah pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan 

yang terdiri dari pengeluaran sebesar Rp935.383.337,00 tidak dapat diyakini 

kebenarannya, pengeluaran sebesar Rp191.181.275,00 tidak dapat 

dipertanggungjawabkan, pengeluaran sebesar Rp2.628.960.800,00 tidak 

didukung dengan bukti yang lengkap dan memadai, dan pengeluaran sebesar 

Rp148.788.400,00 adalah biaya perjalanan dinas yang tidak didukung dengan 

bukti yang memadai. 

2. Satuan Kerja Dinas Pendapatan Daerah, anggaran sebesar Rp3.700.508.267,00 

dengan realisasi sebesar Rp3.645.508.267,00 diantaranya sebesar 

Rp529.273.000,00 atau 14,52% adalah pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan 

yang terdiri dari pengeluaran sebesar Rp426.550.000,00 untuk biaya perjalanan 

dinas tidak didukung dengan bukti yang memadai, pengeluaran sebesar 

Rp51.375.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan memadai, dan 

pengeluaran sebesar Rp51.348.000,00 untuk tambahan biaya perjalanan dinas 

melebihi ketentuan. 

3. Satuan Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 

anggaran sebesar Rp809.175.000,00 dengan realisasi sebesar Rp736.175.000,00 

diantaranya sebesar Rp440.363.800,00 atau 59,82% adalah pengeluaran yang 

tidak sesuai ketentuan yang terdiri dari pengeluaran sebesar Rp33.938.800,00 

untuk perjalanan dinas yang tidak didukung dengan bukti yang memadai dan 

pengeluaran sebesar Rp406.425.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

2

4. Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi, anggaran sebesar 

Rp874.040.000,00 dengan realisasi sebesar Rp585.005.200,00 diantaranya 

sebesar Rp231.271.743,00 atau 39,53% adalah pengeluaran yang tidak sesuai 

dengan ketentuan yang terdiri dari pengeluaran sebesar Rp176.217.093,00 tidak 

dapat dipertanggungjawabkan dan pengeluaran sebesar Rp55.054.650,00 tidak 

didukung dengan bukti yang lengkap dan memadai. 

5. Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, anggaran sebesar 

Rp2.086.460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.599.367.500,00 diantaranya 


ketentuan yang terdiri dari pengeluaran sebesar Rp159.537.000,00 untuk 

perjalanan dinas yang tidak didukung dengan bukti yang memadai dan 

pengeluaran sebesar Rp91.558.000,00 tidak didukung dengan bukti yang 

lengkap dan sah. 

6. Satuan Kerja Kantor Perwakilan Provinsi Irian Jaya Barat, anggaran sebesar 


sebesar Rp212.000.000,00 atau 27,02% adalah pengeluaran yang tidak 

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

7. Satuan Kerja Dinas Kesehatan, anggaran sebesar Rp14.188.190.000,00 dengan 

realisasi sebesar Rp1.030.162.613,00 diantaranya sebesar Rp171.839.200,00 

atau 16,68% adalah pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 

terdiri dari pengeluaran sebesar Rp82.839.200,00 untuk perjalanan dinas tidak 

didukung dengan bukti yang memadai dan pengeluaran sebesar 

Rp89.000.000,00 tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

8. Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Pertanian, anggaran sebesar 



ketentuan yang terdiri dari pengeluaran sebesar Rp89.000.000,00 tidak 

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan pengeluaran sebesar 

Rp27.799.800,00 untuk perjalanan dinas tidak didukung dengan bukti yang 

memadai. 

3

9. Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran, anggaran sebesar 


pengeluaran sebesar Rp107.457.900,00 untuk perjalanan dinas yang tidak 

didukung dengan bukti yang memadai. 

10. Satuan Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, anggaran sebesar 


pengeluaran sebesar Rp95.600.000,00 tidak didukung dengan bukti yang 

lengkap dan sah. 

Berdasarkan Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Provinsi Irian Jaya 

Barat Tahun Anggaran 2004, BPK-RI berpendapat bahwa Laporan Keuangan 

Provinsi Irian Jaya Barat Tahun Anggaran 2004, kecuali atas hal-hal yang 

dimuat dalam paragraph sebelumnya telah disajikan secara wajar untuk semua 

hal yang material sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam 

berbagai peraturan perundangan yang berlaku. 

Di dalam hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi Irian Jaya 

Barat Tahun Anggaran 2004, BPK-RI menyampaikan beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Irian Jaya Barat dalam 

upaya penyempurnaan Laporan Keuangan Daerah sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 

Jayapura, Agustus 2005 



Perwakilan VIII di Jayapura 

Pemimpin Tim 

Unang Wibowo, SE., Ak 

No. Reg. : D-36.254 

4

Prov. Irian Jaya Barat - Badan Pemeriksa Keuangan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?