Views
1 week ago

koran_sulindo_edisi_1

Laporan Utama 2

Laporan Utama 2 m.tempo.co Jadikan Sosialisme Pedoman Nawacita Sudah saatnya Nawacita kembali diarahkan berpe do man kepada Sosialisme Indonesia dan Trisakti. Tanpa pedoman itu, negara-bangsa Indonesia akan masuk dalam perangkap neo-liberal. Presiden Jokowi dalam suatu ‘blusukan’ ke perkampungan warga. Bagaimana kabar Nawa cita? Pertanyaan itu menggelayut dalam pikiran banyak orang hari-hari ini. Sudah 17 bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan, tapi Nawacita atau sembilan agenda prioritas pemerintah semakin sayup-sayup saja kedengarannya. Dalam praktik kenegaraan, seperti diakui pemerintah sendiri (lewat Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki,dan Menteri Perencana Pembangunan/Kepala Bappenas Sofyan Djalil), Nawacita—yang pernah dikampanyekan Jokowi diinspirasi dan dilandasi pemikiran Bung Karno tentang Trisakti dan Sosialisme Indonesia—belum sepenuhnya menjadi bagian Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) alias tidak sinkron. Padahal, menurut Revrisond Baswir, dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, awalnya Na wacita diharapkan sebagai pe nyambung gagasan Bung Karno dengan realitas pembangunan sekarang. “Tapi kemudian ada lagi kelirumologi ketika Nawacita disusun secara Koran Suluh Indonesia 8 - 17 April 2016 resmi menjadi dokumen negara melalui RPJM. Karena, ternyata, RPJM itu sudah disusun sebelum Jokowi terpilih menjadi presiden. Jadi, Nawacita hanya ditempelkan di bagian depan saja, sedangkan di belakangnya sudah disiapkan rencana sebelum Jokowi terpilih,” kata Revrisond. Artinya, yang terjadi bukan sekadar masalah sinkronisasi, tapi salah kaprah dan inkonsistensi. Soal inkonsistensi ini, misalnya, ditunjukkan Bonnie Setiawan, peneliti senior Institute for Global Justice (IGJ). “Jika pemerintah Jokowi-JK mau konsisten dan konsekuen menerapkan Trisakti dan Sosialisme Indonesia, harus berani meninjau semua peraturan yang bersifat liberal. Semua yang tidak sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 harus diganti dengan yang sesuai, yang merupakan turunan dari pasal tersebut,” katanya. Lebih jauh Bonnie menjelaskan, Sosialisme Indonesia yang digagas Bung Karno senapas dengan Undang Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Dalam ayat 1 disebutkan, per ekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2 berbunyi: cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat 3 berbunyi: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara untuk sebe sarbesarnya kemakmuran rakyat. Dalam salah satu bagian tulisanya di buku Sarinah, Bung Karno sendiri menyatakan bahwa konstitusi kita, UUD 1945, mencerminkan transisi dari negara nasional borjuis menjadi negara sosialis. “Undang-undang dasar kita ada lah undang-undang dasar sebuah negara yang sifatnya di tengah-tengah, kapitalisme dan sosialisme,” kata Bung Karno. UUD 1945 itu, menurut Bung Karno, di satu sisi kakinya masih berpijak dalam bumi burgerlijk (kapitalistis), tetapi di dalam kandungannya telah hamil dengan kandungan masya rakat sosialis. Inilah konsep negara peralihan ala Bung Karno, yakni sebuah ne gara yang sedang melakukan transisi ke sosialisme. Kemudian, tahap yang kedua adalah revolusi sosialis, yang mengarah pada perwujudan Sosialisme Indonesia, yang tidak ada lagi kapitalistis dan l’exploitation de l’homme par I’homme. Salah satu ciri utama dari sosialisme adalah kepemilikan sosial terhadap alat produksi. Dan ini, seperti ditekankan oleh Bung Karno, negara hanya berfungsi sebagai organisasi atau alat, tetapi pemilikan sosial yang sesungguhnya harus di tangan rakyat. Dengan pemilikan alat produksi di tangan rakyat, kemu dian perencanaan produksi oleh rakyat, dan juga tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat, cita-cita masyarakat adil dan makmur bisa direalisasi di bumi Indonesia. Tapi, dalam perjalanannya, banyak cara dilakukan oleh kaum liberal untuk mengamandemen atau mengubah Pasal 33 UUD 1945. Meski tidak pernah berhasil mengubah, kaum liberal mampu menambahkan ayat pada pasal 33. Maka kemudian mun cullah ayat 4 dan ayat 5, yang mengubah secara fundamental semangat pasal 33 tersebut. Dalam ayat 4, misalnya, disebutkan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prin sip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. “Yang namanya efisiensi itu adalah praktik kapitalis,” kata Bonnie. Dalam ayat 5-nya disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang. “Nah, undang-undang yang sekarang banyak dibuat mengacunya pada ayat-ayat 4 dan 5, yang merupakan produk liberal. Sementara ayat 1, 2, dan 3 dalam pasal 33 hanya dianggap sebagai pajangan,” ungkap Bonnie lagi. “Jadi, hampir semua undangundang yang lahir setelah reformasi sudah liberal semua. Ini bisa terjadi karena memang ada yang men-setting, ada yang mengarahkan Indonesia masuk ke rezim neo-liberal.” Sebagai contoh undangundang yang bernuansa liberal itu, Bonnie menunjuk Andreas Hugo Pereira Undang Undang Penanaman Modal. Juga trend swastanisasi sektor-sektor publik, dalam ben tuk kemitraan dengan swasta atau public private partnership. Termasuk dalam bidang pertanian. “Masuknya investor dari Cina untuk rice estate di Karawang, akan mema tikan petani kita. Ini sudah kebablasan. Trisakti dan Sosialisme Indonesia hanya lips service,” katanya. Kesenjangan sosial-ekonomi di atas yang terjadi di masyarakat mengharuskan pemerintah dan rakyat Indonesia kembali ber pedoman kepada konsepsi Sosialisme Indonesia yang digagas para Bapak Bangsa, terutama Bung Karno. “Saya kira, kalau itu kita jadikan pedoman, justru hari ini, dan itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, sosialisme Bung Karno semakin relevan,” tegas Revrisond Baswir. Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pereira, juga punya pandangan senada. Karena itu, menurut dia, bangsa ini harus kembali menjadikan UUD 1945 yang tanpa amandemen sebagai kons titusi. “Karena, UUD 1945 yang belum diamandemen merupakan konsitusi yang ber - konsep sosialisme, yang sejalan dengan cara pandang dan pemikiran Bung Karno,” tuturnya. Sosialisme Indonesia yang digagas Bung Karno, menurut Andreas, berbeda dengan komunisme. “Sosialisme yang digagas Bung Karno tidak ber angkat dari stratifikasi sosial, karena itu tidak ada per tentangan kelas.” “Kaum marhaen kan sebenarnya memiliki alat produksi, tapi tidak punya akses untuk mengembangkan usahanya se hingga kehidupan mereka men jadi sejahtera. Upa ya untuk mengangkat kaum marhaen agar menjadi sejahtera inilah yang dipikirkan dan diperjuangkan Bung Karno de ngan marhaenisme atau sosialisme ala Bung Karno. Beliau itu kan bukan hanya intelektual pemikir, tapi juga terlibat dalam aksi,” kata Andreas. Pemerintah Jokowi-JK semes tinya mendengar suara rakyat tersebut. Kembalikan arah pedoman Nawacita kepada Trisakti dan Sosialisme Indonesia, bukan kepada konsepsi neo-liberal yang menyengsarakan rakyat kecil. Irwan Akbarsyah/ Galuh KD dan Yuyuk Sugarman sulindo.com Sulindo 1.indd 2 4/1/2016 1:02:52 pM

Laporan Utama 3 Ketimpangan Sosial Makin Tajam Realitas di masyarakat makin menunjukkan ketimpangsan sosial-ekonomi semakin lebar dan curam. Fakta-fakta yang ter jadi di masyarakat memperlihatkan negeri ini semakin jauh dari konsepsi Sosialisme Indonesia, terutama aspek keadilan sosial. Berdasarkan hasil survei Bank Dunia yang diluncurkan akhir tahun 2015 lalu ditemukan fakta: 1 persen rumah tangga di Indonesia itu sudah menguasai aset nasional sebesar 50 persen rumah tangga. Dengan angka itu, Indonesia menempati urutan ketiga di dunia. Nomor satu yang paling timpang adalah Rusia, nomor dua Thailand, baru kemudian Indonesia. Antara Thailand dan Indonesia selisihnya sedikit, Thailand itu 50,2 persen, sementara Indonesia 50,3 persen. Sejalan dengan itu, perkembangaan indeks gini (indikator ketimpangan sosial: angka 0 berarti tak ada ketimpangan sama sekali alias pemerataan sempurna, sedangkan angka 1 menunjukkan ketimpangan absolut) juga menunjukkan arah yang mengkhawatirkan. “Selama pemerintahan Soe harto, indeks gini yang menggambarkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin itu tidak pernah sampai pada angka 0,4. Hanya berkisar 0,32, 0,35, atau 0,37. Justru setelah era Soeharto dan terutama sekali pada tahun-tahun terakhir ini, indeks gini naik kencang sekali. Sudah tidak lagi naik 0,37, tapi sudah naik ke 0,40, 0,41, dan 0,42. Inilah yang kemudian menjelaskan, dilihat dari sudut tujuan mewujudkan keadilan, era pasca-Soeharto justru jauh lebih jelek. Angka-angka dengan jelas sekali menunjukkan itu. Ini gila sekali,” kata Revrisond Baswir. Data Badan Pertanahan Nasional tentang penguasaan tanah yang dilansir awal tahun ini juga membuat miris. Dari data tersebut dapat dilihat, 0,2 persen orang (WNI dan warga asing) menguasai 56 persen tanah di wlayah Indonesia. Itu artinya, tanah dari seluas hampir 1 juta kilometre persegi (dari keseluruhan luas wilayah daratan Indonesia yang mencapai 1,92 juta kilometer persegi) dikuasai 550 ribu orang (dari jumlah penduduk Indonesia sekarang yang men capai 255 juta jiwa). Jika dihitung dengan indeks gini, ketim pangan kepemilikan tanah itu mencapai angka 0,60. Perlu diketahui, angka di atas 0,40 menun jukkan ketimpangan sosial yang buruk. Para penguasa tanah itu adalah konglomerat perorangan atau konglomerasi pemilik peru sahaan real estate, pertambangan, perkebunan, dan Hak Penguasaan Hutan (HPH). Dan tentunya, tanah yang dikuasai segelintir orang tersebut adalah tanah-tanah produktif—berupa hutan dan kawasan yang kaya sumber daya alam. Di Provinsi Maluku Utara, misalnya, hampir selu ruh wilayahnya dikuasai peru sahaan tambang raksasa, seperti: Newmont Halmahera Mineral yang menguasai 1,6 juta hektar, Weda Bay Nickel 76,280 ribu hektar, dan 148 kuasa pertambangan lainnya menguasai seluas 593,3 ribu hektar. Di Provinsi Riau, menurut data yang pernah dilansir warga dari Front Perjuangan Rakyat dan Gerakan Rakyat Kampar, sekitar 70 % tanah yang ada di wilayah Riau dikuasai korporasi asing. Di provinsi kaya minyak ini, korporasi asing yang banyak beroperasi terutama perusahaan minyak multinasional dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Akibatnya, banyak kaum tani terusir dan terampas tanahnya tanpa perlindungan. Dan trend penguasaan dan perampasan tanah itu makin hari semakin masif. Apa yang terjadi di Maluku Utara dan Riau hanyalah sejumput kisah dari sekian banyak kasus penguasaan tanah rakyat untuk kepentingan komersial. Itu sebabnya demo, gugatan ke pengadilan, sampai dengan bentrok warga dengan aparat dalam eksekusi pembebasan lahan merupakan potret yang telah lazim terjadi di Indonesia. Pada lahan perkebunan saja, menurut peneliti dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trans formasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, Rahmawati Winarni, sebanyak 25 kelompok perusahaan sawit yang dimiliki para taipan menguasai 31 persen lahan atau seluas 5,1 juta hektar dari total area penanaman kelapa sawit di Tanah Air. Seba gian taipan berasal dari Malaysia dan Skotlandia. Mereka telah mengantongi izin pengem bangan kelapa sawit offshorejoe.com Sumber daya alam yang semakin banyak dikuasai orang asing. seluas 2 juta hektar yang belum ditanami. Sebaran area kelapa sawit tersebut meliputi 62% di Kalimantan, 32% di Sumatera, 4% di Sulawesi dan 2% di Papua. Adapun 25 taipan konglomerasi tersebut, antara lain: Wilmar Group, Sinar Mas Group, Raja Garuda Mas Group, Batu Kawan Group (Malaysia), Salim Group, Jardine Mathenson Group (Skotlandia), Genting Group (Malaysia), serta Bakrie Group. Data lain mengemukakan, dari 9,1 juta hektar kebun sawit di Indonesia, itu hanya dimiliki oleh 264 perusahaan saja atau sekitar puluhan grup saja. Begitu juga dengan pengusaan hutan produksi: dari 41 juta hektar hutan produksi di negara kita, itu hanya dikusaia oleh 366 perusahaan. Tetapi ada 22 juta rumah tangga petani di Indonesia hanya memiliki ratarata 0,3 hektar. Struktur pertanian di Indonesia sekarang ini sangat mirip dengan zaman kolonial, dimana perusahaan asing mengusai tanah, bibit, hingga produk ekspor. Dalam produk CPO, misalnya, peru sahaan asing mengusai tanah, produk derivatif, hingga pro duk ekspornya. Akibatnya, sekalipun kita dikenal sebagai eksportir terbesar CPO di dunia, tetapi pemerintah sendiri tidak sanggup mengontrol atau menyediakan harga minyak goreng murah untuk rakyat. Sebaliknya, Sensus Pertanian 2013 juga menunjukkan bahwa 26,14 juta rumah tangga tani menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar per keluarga. Sekitar 14,25 juta rumah tangga tani lain hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar per keluarga. Padahal, skala ekonomi untuk satu keluarga minimal 2 hektar. Masih menurut data Sensus Pertanian di atas, jumlah petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 1.000 meter persegi turun, tetapi jumlah rumah tangga yang mengusai lahan lebih dari 3 hektare bertambah. Itu artinya telah terjadi konsolidasi lahan pada petani kaya. Ketimpangan kepemilikan lahan berakibat pada ketimpangan kemakmuran, terutama bagi rakyat yang menggantungkan hidupnya dari pengu asaan tanah, yaitu kelompok petani, peternak, dan nelayan budidaya. Penguasaan tanah oleh pemodal di pedesaan akan memiskinkan masyarakat desa yang kehilangan alat produksi dan segala yang terdapat di tanah, termasuk air. Ketimpangan penguasaan tanah tidak terbatas pada lahan pertanian. Di perkotaan pun kasatmata. Lahan dalam skala luas dikuasai sekelompok orang, sementara kekurangan rumah di perkotaan lebih dari 10 juta unit, salah satunya karena mahalnya harga tanah. Tanah telah menjadi komoditas dan obyek spekulasi. Irwan Akbarsyah Suluh Indonesia terbit pertama kali di Jakarta pada tahun 1953, juga dikenal sebagai Sulindo, yang berhaluan ke Partai Nasional Indonesia (PNI), namun bukan merupakan organ resmi partai tersebut. Suluh Indonesia berhenti terbit Oktober 1965. Kini Koran Suluh Indonesia kembali diterbitkan dalam format baru. Koran Suluh Indonesia kini secara resmi juga tidak berafiliasi ke partai politik mana pun. Kehadiran Koran Suluh Indonesia kini lebih dimaksudkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kembali nasionalisme bangsa Indonesia di tengah kecenderungan mengerasnya politik identitas di Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir. Nasionalisme yang diusung Koran Suluh Indonesia bukanlah nasionalisme yang bercorak chauvinistis. Bukan pula nasionalisme yang dipasung dengan dalam kerangkeng politik praktis. Nasionalisme yang disuarakan Koran Suluh Indonesia adalah nasionalisme yang berpijak pada nilai-nilai luhur Pancasila untuk mempererat kesatuan bangsa. Itu sebabnya, moto atau tagline yang digunakan oleh Koran Suluh Indonesia kini pun tetap sama dengan yang digunakan ketika pertama kali terbit: Untuk Kesatuan Rakyat dan Bangsa. Koran Suluh Indonesia ISSN 2502-793X Pendiri/Pemimpin Umum Izedrik Emir Moeis Pemimpin Redaksi Imran Hasibuan Redaktur Pelaksana Purwadi Sadim Redaktur Irwan Akbarsyah Didit Sidharta Reporter Arif Setianto Yuyuk Sugarman Galuh Kirana Dewi Janfry Sihombing Kontributor Peter A. Rohi Nursatyo Didang Pradjasasmita Manajer Umum dan Distribusi Setyo Gunawan Staf Umum dan Distribusi Mukhsin Heriansyah Hendarto Rebo Edyanto Penerbit PT Sulindo Sejahtera Bersama Alamat Redaksi, Iklan, dan Promosi Jalan Ampera Raya Nomor 59, Jakarta Selatan 12560 Telepon/Faksimile: (021) 782 43 45 Website: sulindomedia.com E-mail Redaksi: redaksi@sulindomedia.com E-mail Iklan dan Promosi: bisnis@ sulindomedia.com Koran Suluh Indonesia 8 - 17 April 2016 sulindo.com Sulindo 1.indd 3 4/1/2016 1:02:53 pM

Bisnis-Indonesia-Arah-Bisnis-dan-Politik-2014
no-02th-viiifebruari-2014
ASASI Edisi Juli - Agustus Tahun 2008.pdf - Elsam
prospek penegakan ham - Elsam
Pidato Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik Pada Pembukaan Kongres Ke-8
Let’s Play • 1
E-Magazine|Free
f_Pialang%20Indonesia%20April%202013
kelas11_sej_tarunasena
Laporan Tahunan Annual Report - Gudang Garam
Fundamentalisme Pasar - Elsam
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA MARET 2012
kebersamaan menuju keberlanjutan yang lebih baik - ADARO
Positioning paper KPPU dalam Kebijakan Rotan