koran_sulindo_edisi_1

Recommendations

Info

Bung Karno saat mem beri kuliah umum di Yogyakarta tahun 1959 mengatakan sosialisme adalah suatu keharusan historis. Masyarakat sosialis itu akan datang dengan sendirinya secara evolusi. Bahwa manusia itu bertumbuh dan berkembang dari masa primitif hingga menuju masyarakat modern seperti sekarang ini. Menurut Bung Karno, ada kalanya warisan pemikiran dan warisan sosial dari leluhur kita tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman sekarang. Tapi tidak semua. Apa yang harus kita kesampingkan, sampingkanlah. Apa yang bisa kita sempurnakan, sempurnakanlah. Tetapi, alangkah berbahayanya bila kita beranggapan bahwa segala apa yang asli Indonesia, warisan pemikiran dan warisan sosial itu, adalah barang lapuk dan tidak layak lagi. Sikap yang demikian sungguh berbahaya, karena tanpa warisan pemikiran dan warisan sosial itu kita seakan hidup dalam kekosongan, tanpa budaya masa lampau. Hidup dalam kekosongan seperti itu adalah hidup tanpa landasan NASIONAL Konsepsi Bung Karno tentang Sosialisme Indonesia Sosialisme Indonesia adalah konsep rakyat untuk kebahagiaan rakyat. Sosialisme adalah konsep yang menyertakan rakyat pekerja dan alat produksinya sehingga mereka merasa ikut serta dalam merasakan suka–duka mengatasi kebutuhan bersama. Masyarakat sosialis adalah tujuan jangka panjang revolusi Indonesia. nationalgeographic.co.id nasional, hidup ontworteld tanpa akar, hidup uprooted from our origin. Bangsa yang demikian itu hidup kleyang-kleyang gumantung, tanpa cantelan. Bangsa begitu tidak hanya kehilangan dasar yang sehat untuk bertumbuh, tanpa bumi, tanpa sumber, akan tetapi lebih daripada itu, ia mau tak mau, besok atau lusa niscaya akan menjadi permainan ajang kelananya kekuatanke kuatan asing, di lapangan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Wajahnya bukan satu cerminan dari dirinya, tapi adalah wajah bangsa asing. Sumber kekuatan kita adalah dalam semangat dan jiwa bangsa, dalam sejarah nasional yang kita warisi dari nenek-moyang. Segala yang diwariskan mereka menjadi pembakar daripada perjuangan bangsa ini menuju gema-ripah toto tentrem, karto-raharjo, lohjinawi. Itulah sosialisme yang dinamakan our-socialism, yang kedengarannya kuno, teta pi ini adalah satu cita-cita kesamarasaan, kesama-rataan. Inilah keadilan negara yang dinamakan dworowati yang panjang-punjung, panjang pocapane, punjung kawibawane. Ini adalah sosialisme yang hidup dalam masyarakat. Dan kata Bung Karno, ia justru belajar dari masyarakat. Satu masyarakat yang adil dan makmur tanpa eksploitasi manusia atas manusia, persahabatan seluruh manu sia di dunia, hilangnya imperialisme, hilangnya kolonial isme, hilangnya penjajahan, hilangnya kapitalisme di seluruh dunia. Beberapa bulan sebelumnya, 20 Mei 1963, dalam rapat raksasa di alun-alun Bandung, Bung Karno mengatakan sosialisme itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tapi haruslah dibina terus-menerus untuk mencapai Sosialisme Indonesia. Juga di MPRS, Bung Karno dalam pidatonya mengatakan: “Jangan dikira sosialisme itu bisa diadakan dengan teror, dengan membakar mobil. Tidak!” Kita harus berusaha menyusun alam, yang dinamakan alam sosialisme. Kita juga tidak bisa sekonyong-konyong memohon: “Ya Allah, Ya Rabbi, minta diturunkan sosialisme supaya gemah ripah lohjinawi, tata tentrem kertaraharja. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim, Allah tidak akan mengubah nasibmu, sebe lum engkau sendiri mengubah nasibmu.” Jadi, sosialisme adalah hasil dari perjuangan suatu bangsa. Pada Hari Bhayangkara tanggal 1 Juli 1962, setelah mem buka selubung patung Gajah Mada, Bung Karno meng ingatkan bahwa revo lusi Indonesia adalah Revo lusi Sosialis. Karena itu, ia memerintahkan kepada Kepoli sian RI agar mengenyahkan semua anasir-anasir yang anti sosialis, semua anasir kontra revolusioner, dan semua anasir burgerlijk. Instruksi Bung Karno tentang Revolusi Sosialis itu sebagai penegasan dari pidatonya pada HUT Kemerdekaan 17 Agustus 1961 yang diberi judul Resopim (Revolusi – Sosialisme Indonesia – Kepemimpinan nasional). Menurut Bung Karno, konsep sosialisme Indonesia itu sudah ada dalam Manifesto Politik (Manipol – USDEK, yaitu isi pidato Bung Karno dua tahun sebelumnya, 17 Agustus 1959, yang kemudian disahkan MPRS sebagai Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN). Kata Bung Karno, dalam penyelenggaraan sosialisme, cara pemikiran dan tata kerja yang dinamis dan dialektis sangatlah diperlukan. Dalam penyelenggaraan sosialisme itu kita tak boleh berpikir dan bekerja secara statis dan tanpa inisiatif. Tak ada tempat bagi ambtenarisme, pegawaisme, bi ro kratisme dan uler-kambangisme. Tiap hari harus melahirkan konsepsi dan ide “Bung Karno mengatakan sosialisme itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tapi haruslah dibina terusmenerus untuk mencapai Sosialisme Indonesia.” 6 yang lebih baik dari ide kemarin. Siapa yang tidak dinamis, ia tak mungkin mampu meladeni pertumbuhan masyarakat yang dinamis. Karena itu, setiap pertumbuhan selalu menjadi dialektis—dengan akibat munculnya pikiran-pikiran yang menen tang atau kontra diksi. Bahkan, kemajuan, kemenangan, dan perbaikan pun bisa menimbulkan paham yang kontradiksi. Semua itu harus segera dihadapi dan dipecahkan agar tidak menjadi rintangan Sosialisme Indonesia. Siapa yang tidak dialektis, tak mungkin dapat meladeni dengan segera segala kontradiksi itu. Hanya dengan begitu, segala persoalan—terutama yang berkaitan dengan pembangunan—dapat diselesaikan atas dasar konsep sosial ke arah sosialisme. Konsep sosial yang bewust sebewustnya (sesadar-sadarnya) menuju kepada masyarakat sosialisme. Konsep sosial itu adalah: pertama, ikut sertakan seluruh pekerja dalam memikul tanggungjawab produksi dan alat produksi, terutama mengenai bahan pangan. Melakukan bagi hasil yang adil. Dan hindari sifat ndoro-ndoroan, juga berhati-hati terhadap upaya sabotase Manipol – USDEK. Kedua, adakanlah terusmenerus frappez toujours, yaitu retooling mental dan retooling organisasi. Ketiga, resapkan dasar RIL (revolusi, ideologi, leadership) atau Resopim. Oleh karena konsep sosialisme itu adalah konsep rakyat untuk kebahagiaan rakyat, maka adalah sangat penting untuk mengikutsertakan rakyat untuk bersama-sama menghadapi tan tangan freefight liberalism yang senantiasa mengadakan sabotase dalam segala usaha kita ke arah masyarakat sosialisme itu. Bung Karno mengingatkan agar kita membangun menuju masyarakat sosialisme itu dengan bercancut taliwanda, ber gegap gempita membangun masyarakat buat semua, secara konstruksi dan destruksi. Konstruksi melaksanakan masyarakat sosialisme Indonesia, dan destruksi menghapus rintanganrintangan dari kolonialisme dan kapitalisme. Demikianlah Bung Karno memberi penjelasan tentang masyarakat sosialisme Indonesia yang dicita-citakan, yang masih membutuhkan waktu panjang dan tekad bangsa ini membangun ke arah itu. Peter A. Rohi Wartawan senior dan Direktur Soekarno Institute, Surabaya. Koran Suluh Indonesia 8 - 17 April 2016 <strong>sulindo</strong>.com Sulindo 1.indd 6 4/1/2016 1:02:53 pM
NASIONAL 7 DPP PDI Perjuangan Haluan Negara untuk Kedaulatan Rakyat Megawati Soekarnoputri menegaskan pentingnya haluan negara dalam memimpin negara-bangsa Indonesia. Berikut intisari pidato Megawati di depan Konvesi Nasional Haluan Negara. Haluan negara adalah soal yang mahapenting. Sebuah konvensi nasional sengaja digelar di Jakarta untuk membahas hal itu. Sejumlah tokoh nasional hadir di acara yang diselenggarakan Aliansi Kebangssan dan Forum Rektor Indonesia. “Hari ini kita urun-rembuk mengenai gagasan yang sangat penting tentang haluan pembangunan negara, yang oleh Bung Karno diberi nama Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana,” kata Megawati Soekarnoputri, yang tampil sebagai pembicara utama di Konvensi Nasional Haluan Negara, 30 Maret lalu. Menurut Presiden Kelima RI itu, sejak reformasi 1998 agenda liberalisasi sangat deras masuk dalam sendi-sendi kehidupan negara. Liberalisasi di bidang politik dan ekonomi berjalan simultan sebagai konsekuensi penandatanganan Letter of Intent International Monetary Fund (IMF). Praktek demokrasi Indonesia pun berubah drastis. Demikian halnya terhadap kebijakan politik ekonomi. “Semua itu berujung pada eks ploitasi seluruh kekayaan negeri. Ekploitasi merupakan buah liberalisme. Liberalisme berinduk pada kapitalisme. Kapitalisme menciptakan krisis. Belum selesai krisis yang satu, munculah krisis lainnya. Contohnya, krisis yang terjadi di Eropa pada saat ini,” tegas Megawati. Gambaran kapitalisme yang Koran Suluh Indonesia 8 - 17 April 2016 menciptakan krisis tersebut, telah dikupas dengan sangat lengkap oleh Bung Karno me lalui pledoinya di depan landraad Bandung di tahun 1930, Indonesia Menggugat. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia pun masih mengalami kesulitan menghadapi kapitalisme. Megawati menjelaskan, “Berbagai kesulitan yang terjadi antara tahun 1945 sampai 1959 mendorong penemuan kembali Indonesia pada jati dirinya: Pancasila dan UUD 1945, sebagai philosophisce grondslag dan grondnorm agar bangsa ini tidak kehilangan arah. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 merupakan keputusan penting dan monumental untuk tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Namun, Bung Karno juga mengingatkan bahwa konstitusi saja tidak cukup bagi rakyat. “Orang tidak akan bisa membuat perut pengemis kenyang, hanya dengan undangundang dasar,” kata Bung Karno. Artinya, undangundang dasar yang dibuat, harus lah memberi faedah nyata bagi rakyat. Undang-undang dasar tersebut harus dibumikan dalam suatu konsepsi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, yakni demokrasi yang mensejahterakan rakyat. Konsepsi tersebut bukan sekedar untaian kata-kata teoritis yang sarat dengan istilah-istilah ilmiah, tapi juga berisi detil uraian pola pembangunan yang dapat dijalankan. Suatu pola pembangunan yang terencana haruslah melalui tahapan-tahapan yang terang, tegas, jelas dan terukur, serta mampu mengintegrasikan dan mensinergikan antar satu daerah dengan daerah lain, satu pulau dengan pulau yang lain. Pola itu diberi nama Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Semesta artinya tidak saja meliputi seluruh daerah, tetapi juga mengenai semua jenis dan semua tingkat pem bangunan. Berencana arti nya tahap demi tahap yang dilewati lewat segenap kekuatan bangsa. Untuk itulah, agar pembangunan berjalan dengan sebaik-baiknya, maka harus diadakan pimpinan dan perencanaan. “Tanpa pimpinan dan perencanaan maka hanya akan bermuara pada kegagalan, bahkan kekacauan,” tutur Megawati. Tripola Pembangunan Cita-cita masyarakat adil dan makmur membutuhkan suatu perencanaan menyeluruh, yang meliputi semua bidang, dalam satu blueprint yang didasarkan pada kebutuhan dan kepribadian rakyat Indonesia. Perencanaan pembangunan itu berisi kegiatan politik berencana (planned political activity), kegiatan ekonomi berencana (planned economic activity), kegiatan sosial berencana (planned social activity), kegiatan kebudayaan berencana (planned cultural activity), kegiatan mental berencana (planned men tal activity). Pendeknya, semuanya mengandung muatan berencana. Berbagai perencanaan tersebut harus menjadi milik dari/dan harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Untuk itu, di masa pemerintahan Bung Karno, Dewan Perancang Nasional (Depernas) membuat blueprint kebijakan politik pembangunan dalam “Tripola Pembangunan”: pola proyek, pola penjelasan, dan pola pembiayaan. “Tripola Pembangunan” pada bidang pangan, misalnya, meran cang bagaimana Indonesia berdaulat di bidang pangan dari hulu ke hilir. Dalam kaitan ini, Bung Karno sendiri berulang kali menegaskan: “Jangan sampai lidah dan perut bangsa Indonesia terjajah”. Artinya, politik pangan dalam narasi ideologi pun sangat diperlukan agar Indonesia berdikari di bidang pangan. Dengan semangat ini, Bung Karno memerintahkan untuk menyusun sebuah buku, yang merupakan kumpulan resep makanan rakyat se Nusan tara. Buku yang terlahir sebagai bagian pelaksanaan pem bangunan semesta tersebut diberi nama “Mustika Rasa”. Cerita sederhana tentang buku “Mustika Rasa” tersebut, hanyalah sebagai contoh bagaimana pola pembangunan nasional semesta berencana begitu membumi dalam kese- harian persoalan rakyat, dan berakar pada tradisi dan kepribadian Indonesia. Nilainilai berdikari, dan kebanggaan atas kekayaan masakan Indonesia, dapatlah dipakai sebagai capaian pesatnya kebudayaan bangsa Indonesia. Depernas sendiri, menurut Megawati, memiliki tugas mem buat pola pembangunan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pola pembangunan tersebut, melalui kabinet, diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai Majelis tertinggi dari negara dan rakyat Indonesia. Pola yang disusun kemudian menjadi satu pola nasional, bukanlah milik Depernas, bukan milik pemerintah, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia,” kata Ketua Umum PDI Perjuangan itu. Bung Karno sendiri pernah berpesan agar pembuatan rancangan pembangunan tidak boleh bersifat akademis belaka, tapi juga harus dimengerti sebagian besar rakyat Indonesia. Perencanaan yang disusun memiliki tiga syarat. Pertama, harus bersifat ilmiah, bersandar pada hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Depernas dan berdasarkan pada kenyataankenyataan yang ada di masyarakat Indonesia. Kedua, cara melaksanakan rencana harus didahului perundingan dengan atau penilaian oleh Depernas sendiri atau golongan-golongan terkait. Ketiga, sebanyak mungkin diberikan kesempatan kepada DPR dan masyarakat umum untuk mengikuti jalannya pelaksanaan rencana dan kesempatan untuk memberi kritik dan koreksi. Hal itu menunjukkan bahwa Pola Pembangunan Na sional Semesta Berencana adalah suatu kebijakan politik pembangunan yang berwatak ideologis sekaligus tek nokratis, tetapi dapat dipastikan bersifat ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Di dalam Depernas segenap kekuatan rakyat terlibat aktif: cendekiawan berbagai bidang, serta para akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Tidak kurang dari 589 orang yang bergabung di dalam “Seksi Penelitian Nasional Berencana”. Dari hasil penelitian dan kajian Depernas itu, antara lain, lahir keputusan politik mengirimkan anak-anak muda untuk belajar di luar negeri, di bidang yang sesuai dengan kebutuhan keahlian yang masih belum dimiliki Indonesia pada saat itu. “Bung Karno pernah bilang kepada saya: tunggu saat mereka kembali, bangsa ini baru dapat benar-benar membangun,” kata Megawati lagi. Irwan Akbarsyah <strong>sulindo</strong>.com Sulindo 1.indd 7 4/1/2016 1:02:54 pM
Page 1 and 2: Volume I No. 01 Nasional Politik TO
Page 3 and 4: Laporan Utama 3 Ketimpangan Sosial
Page 5: Laporan Utama 5 Ini mengungkapkan k
Page 9 and 10: nasional 9 The World a New itu mend
Page 11 and 12: Persona 11 Istimewa NADINE Chandraw
Page 13 and 14: Ekonomi 13 Kita Hanya Butuh 50 Bank
Page 15 and 16: Budaya 15 Teater sebagai Media Poli
Page 17 and 18: Tokoh 17 Mr. Ali Sastroamidjojo ten
Page 19 and 20: JEJAK-SEJARAH 19 Motor Pergerakan N

koran_sulindo_edisi_1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?