CAT TWK Tes Wawasan Kebangsaan

Recommendations

Info

meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Alat kelengkapan DPR terdiri atas: 1. Pimpinan Kedudukan Pimpinan dalam DPR dapat dikatakan sebagai Juru Bicara Parlemen. Fungsi pokoknya secara umum adalah mewakili DPR secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembagalembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi. Pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, terdiri dari seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR. 2. Komisi Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi. Pada periode 2009-2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing: 1. Komisi I, membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi. 2. Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. 3. Komisi III. membidangi hokum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan. 4. Komisi IV, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. 5. Komisi V, membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. 6. Komisi VI, membidangi perdagangan. perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecti dan menengah), dan badan usana milik negara. 7. Komisi VII membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan. 8. Komisi VIII membidangi agama, social dan pemberdayaan perempuan. 9. Komisi IX, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja DIGITAL PROJECT #2201410001 III-21
dan transmigrasi. 10. Komisi X, membidangi pendidikan, pemuda, Olah Raga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. 11. Komisi XI, membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankar, dan lembaga keuangan bukan bank. 3. Badan Musyawarah Bamus merupakan miniatur DPR. Sebagian bestir keputusan penting DPR digodok erlebih dahulu di Bamus, sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi di DPR yang dapat mengubah putusan Bamus. Bamus antara lain memiliki tugas menetapkan acara DPR, termasuk mengenai perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian dan prioritas RUU). Pembentukar Bamus sendiri dilakukan oleh DPR melalui Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR. Anggota Bamus berjumlah sebanyak. banyaknya sepersepuluh dari anggota DPR, berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pimpinan Bamus langsung dipegang oleh Pimpinan DPR 4. Badan Anggaran Badan Anggaran DPR dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang memiliki tugas pokok nnelakukan pembahasan Anggaran Pendapatan oan Belanja Negara. Susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR. Susunan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas anggotaanggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota fraksi. 5. Badan Kehormatan BK DPR melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR. 6. Badan Legislasi Badan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan DPR yang lahir pasca Perubahan Pertama UUD 1945, dan dibentuk pada tahun 2000. Tugas pokok Baleg antara lain: merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan DIGITAL PROJECT #2201410001 III-22
Page 2 and 3: TWK Tes Wawasan Kebangsaan • Panc
Page 4 and 5: usulan pribadi yang dikemukakan dal
Page 6 and 7: 5. Dalam Mukadimah UUD Sementara Re
Page 8 and 9: Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu
Page 10 and 11: oleh pemuda perintis kemerdekaan pa
Page 12 and 13: Jawa Timur 4. Bandung Lautan Api, d
Page 14 and 15: Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Timur
Page 16 and 17: minyak dan batubara di sekitar Pale
Page 18 and 19: mengakui Indonesia merdeka pada tah
Page 20 and 21: Tugas Majelis Permusyawaratan Rakya
Page 24 and 25: DPR dan setiap tahun anggaran. Bale
Page 26 and 27: masa persidangan DPR berikutnya Per
Page 28 and 29: Pasal 23 ayat (5. UUD Tahun 1945 rn
Page 30 and 31: MAHKAMAH AGUNG (MA) Mahkamah Agung
Page 32 and 33: MK berwenang mengadili pada tingkat
Page 34 and 35: 6. Unsur nama orang, misalnya : Ami
Page 36 and 37: cobalah, apatah. 8. Partikel per di
Page 38 and 39: 5. Penulisan lambang bilangan yang
Page 40 and 41: ch ch e ea ee ei eo eu f gh gue i i
Page 42 and 43: c. Untuk memisahkan angka jam, meni
Page 44 and 45: Atas bantuan Agus, Susilo mengucapk
Page 46 and 47: . Untuk mengapit bagian keterangan
Page 48 and 49: Bentuk dasar adalah bentuk bahasa t
Page 50 and 51: kamar kecil jalan besar → kata ma
Page 52 and 53: Berikut imbuhan pembentuk kata kerj
Page 54 and 55: 1. Pronomina Persona Pronomina pers
Page 56 and 57: yang dibandingkan satu melebihi yan
Page 58 and 59: 2. Konjungsi Konjungsi atau kata sa
Page 60 and 61: d. (-tah) yang digunakan untuk misa
Page 62 and 63: Perubahan Makna Kata Berdasarkan ca
Page 64 and 65: Contoh: • Peluit kereta api menje
Page 66 and 67: menjadi inti frasa itu. Frasa endos
Page 68 and 69: substantif (yang dianggap sebagai k
Page 70 and 71: 2) Kalimat Tunggal Berpredikat Adje
Page 72 and 73:
a. Kalimat Berita Kalimat berita ia
Page 74 and 75:
Pada garis besarnya kalimat majemuk
Page 76 and 77:
genting karena musuh akan melancark
Page 78 and 79:
4) Penghematan Penggunaan Kata Unsu
Page 80 and 81:
C. Sumber hukum D. Semua benar E. S
Page 82 and 83:
B. Sila ketiga C. Sila keempat D. S
Page 84 and 85:
6. Di bawah ini merupakan kewenanga
Page 86 and 87:
D. Masih berlaku di seluruh Indones
Page 88 and 89:
C. Menikmati hari libur tanggal 17
Page 90 and 91:
B. Mendengar dan menerima pendapat
Page 92 and 93:
Jumlah Soal : 20 butir Waktu : 15 m
Page 94 and 95:
B. Mendirikan benteng-benteng perta
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
C. Hukum tidak tertulis D. Konvensi
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
E. Keputusan pemerintah 12. Kebijak
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
E. Bangsa Jepang dan bangsa Indones
Page 108 and 109:
memiliki perkembangan yang sangat m
Page 110 and 111:
E. Orang yang tingkatekonominya tin
Page 112:
Kunci Jawaban TWK: SEJARAH No Jawab
show all

CAT TWK Tes Wawasan Kebangsaan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?