CAT TWK Tes Wawasan Kebangsaan

laman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela. Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
dengan persetujuan DPR (Pasal 24B).
MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman
bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
Sejarah berdirinya MK diawali dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam
Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B yang disahkan pada 9 November
2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, maka dalam
rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan
Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana
diatur dalam Pasal HI Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan
Keempat.
DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang
tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam,
DPR dan Pemerintah rnenyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan
disahkan oleh Presiden pada hari itu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15
Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi di
Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK
adalah:
1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap
Undang-Undang Dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran
partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan
Umum.
2. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden
menurut UUD 1945.
Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk
masa jabatan 3 tahun. Ketua MK periode 2013-2016 adalah Hamdan
Zoelva.
Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh
Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh
Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang
oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat
dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
DIGITAL PROJECT #2201410001
III-30